Transisi Kekuasaan dan Hari Pertama Para Presiden Indonesia

Ketegangan politik antara presiden baru dengan presiden sebelumnya dominan mewarnai transisi kekuasaan dari era Soekarno hingga SBY. Transisi kepemimpinan yang relatif mulus baru dimulai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tradisi itu berlanjut pada transisi berikutnya antara Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto.

Transisi presiden dari Soekarno ke Soeharto diwarnai tragedi berdarah G30S/PKI yang berujung dicabutnya mandat Soekarno sebagai presiden. Soekarno pun harus menjalani sisa hidupnya sebagai orang yang terasingkan.

Setelah 32 tahun berkuasa, Soeharto pun harus dilengserkan oleh rakyat melalui peristiwa Mei 1998 yang juga berdarah. Sejak lengser dan digantikan oleh wakilnya Bacharuddin Jusuf Habibie, Soeharto seolah lenyap dari publik.

Menurut pengakuan Habibie, Soeharto sosok yang begitu ia hormati, tidak pernah mau berbicara lagi kepadanya sejak pelantikan dirinya sebagai presiden ke-3 RI. Pemerintahan singkat Habibie pun tak luput dari drama politik. Habibie dianggap sebagai representasi Orde Baru yang tidak tegas dalam menjalankan agenda reformasi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo bertemu dan berbicara empat mata dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Pertemuan tersebut juga sebagai penjajakan untuk bergabung atau tidaknya Pantai Gerindra duduk dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo.

Dari tiga presiden pertama Republik Indonesia, situasi hari pertama presiden setelah dilantik berada dalam masa krisis. Soekarno terpilih secara aklamasi dalam sidang PPKI dan harus segera mengambil langkah untuk mempertahankan kemerdekaan, sementara Soeharto walau sudah menjabat sebagai pejabat presiden selama satu tahun, kondisi perekonomian bangsa dan situasi sosial politik berada di titik nadir. Satu hari setelah dilantik Soeharto langsung bertolak ke Jepang untuk membahas terkait pinjaman dari Jepang.

Hari pertama Habibie sebagai presiden pertama di era reformasi tak kalah genting. Krisis multidimensi yang melanda Indonesia harus diselesaikan secara cepat di tengah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahannya. Habibie yang tidak didukung oleh kekuatan politik akhirnya hanya bertahan kurang lebih satu setengah tahun dan digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang secara mengejutkan berhasil mengalahkan Megawati dalam pemilihan suara di MPR.

Meski berupaya menjalin hubungan baik kepada Habibie dan Megawati di awal pemerintahan, Gus Dur tak luput dari pemakzulan. Belum genap dua tahun, Gus Dur dilengserkan dan digantikan oleh Megawati selaku wakil presiden. Menjelang masa jabatan habis, Megawati maju dalam pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya. Namun, Megawati kalah oleh SBY yang merupakan mantan anak buahnya di kabinet. Kekalahan ini menyisakan rivalitas antara Megawati dan SBY.

Transisi mulus baru terjadi saat SBY digantikan oleh Jokowi. Suasana persahabatan mengemuka dan untuk pertama kalinya berlangsung acara pisah sambut antara presiden lama dengan presiden baru. Mulusnya transisi kekuasaan dari SBY ke Jokowi turut berpengaruh terhadap masa depan pemerintahan Jokowi. Selama dua periode memimpin, hasil survei Litbang Kompas menyatakan publik puas terhadap kinerja Jokowi.

Kini estafet kepemimpinan kembali beralih dari Jokowi ke Prabowo. Transisi kekuasaan berjalan sangat mulus. Prabowo memiliki modal koalisi besar untuk menjaga stabilitas pemerintahannya. Berecermin dari pemerintahan Jokowi, publik pun berharap banyak terhadap kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo.

Setelah Indonesia merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melakukan sidang pertama pada 18 Agustus 1945. di gedung Cuo Sangi In atau yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Dalam sidang ini Soekarno dan Mohammad Hatta terpilih secara aklamasi menjadi presiden dan wakil presiden. Mereka berdua terpilih dengan suara bulat tanpa penghitungan suara karena tidak ada calon lain.

Soekarno sangat berpengaruh pada saat itu. Sejak masih menjadi Badan Penyeliduk Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Soekarno merupakan tokoh paling menonjol. Pidatonya tentang Pancasila pada 1 Juni 1945 membuat para anggota BPUPKI kagum. Karakter dan gagasan-gagasannya dibutuhkan untuk menggerakkan rakyat mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda dan Sekutu.

Pada hari pertamanya sebagai presiden, Soekarno melakukan sidang bersama PPKI dan fokus mengorganisasi pemerintahan serta menetapkan dasar bagi negara yang baru merdeka. Sejumlah langkah penting yang diambil pada hari pertamanya antara lain mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, membentuk kabinet, dan menyebarluaskan berita proklamasi ke daerah.

IPPHOS

Presiden Sukarno Mengumumkan Personalia Kabinet Kerja tanggal 9 Juli 1959.

Di tengah suasana genting dan ketidakpastian politik, Soeharto ditunjuk oleh MPRS sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967. Penunjukkan itu bertepatan dengan dicabutnya mandat Soekarno sebagai presiden yang dianggap tidak mampu menjalankan pemerintahan secara efektif setelah kekuasaanya diserahkan kepada Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966. Tugas Soeharto sebagai pejabat presiden antara lain mengembalikan stabilitas politik dan keamanan, membersihkan pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI), dan menstabilkan ekonomi.

Secara resmi Soeharto baru dilantik menjadi presiden pada 27 Maret 1968. Sidang Umum V MPRS yang dimulai pukul 22.15 WIB melantik dan mengambil sumpah Soeharto menjadi presiden berdasarkan Ketetapan MPRS No. 44/1968. Pada pidato pertamanya Soeharto menekankan akan mengisi kemerdekaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menegakkan kehidupan konstitusional, termasuk mengembalikan demokrasi.

Keesokan hari setelah dilantik Presiden Soeharto langsung berangkat ke Jepang untuk melakukan kunjungan selama lima hari. Sebelum berangkat, pada Kamis pagi pukul 6.30 WIB di Istana Negara, Soeharto menyerahkan pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai kepala negara kepada Menteri Negara Hamengku Buwono X (28/3/1968). Dubes Indonesia untuk Jepang, Rukmito Hendaningrat menerangkan, kunjungan tersebut memiliki agenda salah satunya terkait kredit yang akan dipinjamkan oleh Jepang kepada Indonesia.

KOMPAS/PAT HENDRANTO

Presiden Soeharto saat dilantik dan diambil sumpahnya menjadi Presiden tanggal 27 Maret 1968.

Pagi hari setelah Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya, BJ Habibie mengucapkan sumpah untuk jadi presiden RI yang baru. Habibie menjadi presiden ke-3 RI sesuai dengan pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi, “Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.”

Saat meninggalkan istana, ada yang berubah dari Mercedes hitam berkemudi kiri bernomor polisi B-2 yang dinaiki Habibie. Pelat mobil Habibie bukan lagi B-2, tetapi pelat besar berwarna dasar merah bertuliskan Indonesia I. Malam harinya, Presiden Habibie menyampaikan pidato pertamanya. Dalam pidatonya, Habibie mengharapkan dukungan sepenuhnya dari seluruh lapisan masyarakat dalam menjalankan tugas sebagai Presiden ke-3 Republik Indonesia.

Hanya sehari setelah mengucapkan sumpah sebagai Presiden, Habibie berhasil menyusun Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Habibie cukup inklusif melibatkan partai politik (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, dan Golkar), ABRI, cendekiawan, dan perwakilan daerah. Presiden BJ Habibie menegaskan, Kabinet Reformasi Pembangunan yang dibentuknya, akan tetap berpegang teguh pada Pancasila, UUD 45, GBHN 1998, dan akan terus menyesuaikan dengan dinamika dan aspirasi rakyat yang berkembang.

KOMPAS/JB SURATNO

Presiden BJ Habibie dan Ny Ainun Habibie memberi selamat kepada para menteri bersama istri seusai melantik dan mengambil sumpah 36 Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan di Istana Negara, Jakarta Sabtu (23/5/1998). Nampak Presiden memberi selamat kepada Syarwan Hamid, Menteri Dalam Negeri.

Pada 20 Oktober 1999, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai presiden keempat menggantikan BJ Habibie setelah mengungguli Megawati Soekarnoputri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). Gus Dur adalah calon presiden dari Poros Tengah, yakni gabungan Fraksi Reformasi (F-R), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB), dan Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB).

Dalam pemilihan yang berlangsung tertutup dan demokratis di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Gus Dur unggul dengan dukungan 373 suara, sementara Megawati meraih 313 suara, dan lima suara menyatakan abstain. Setelah terpilih menjadi presiden, Gus Dur langsung mengunjungi Habibie. Kedua tokoh itu mengadakan pertemuan selama 40 menit. Dengan suasana penuh senyum saat jumpa pers Gus Dur berucap, akan mendirikan sebuah lembaga untuk mewujudkan cita-cita bersama melanjutkan pembangunan yang demokratis.

Gus Dur sempat pulang ke rumah pada pukul 16:15 WIB di Ciganjur, Jakarta Selatan. Secara spontan warga yang ada di sekitar rumah menyambut presiden dengan shalawat badar. Gus Dur sempat mengunjungi Megawati dan melakukan pertemuan selama 10 menit sebelum menuju pengambilan sumpah di gedung MPR/DPR. Dalam pidato pertamanya setelah dilantik Gus Dur menegaskan, hanya yang memahami hakikat demokrasilah yang dapat memelihara dan menegakkan demokrasi.

KOMPAS/ARBAIN RAMBEY

Presiden KH Abdurrahman Wahid bersiap untuk mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai Presiden keempat RI periode 1999 – 2004. Sebagai presiden Gus Dur menghadapi tugas yang amat berat.

Sembilan fraksi MPR dalam pandangan umumnya menyatakan Presiden Abdurrahman Wahid harus diberhentikan karena telah melanggar haluan negara, antara lain mengeluarkan maklumat atau dekrit tentang pembekuan MPR/DPR, pembekuan Partai Golkar, dan percepatan pemilu. Megawati selaku wakil presiden pun naik menjadi presiden setelah ditetapkan menjadi Presiden RI oleh Sidang Istimewa (SI) MPR pada 23 Juli 2001.

Senyum Megawati merekah setelah mendengar kepastian dirinya sebagai presiden. Saat keluar ruangan megawati berucap, “Dengan segala kerendahan hati, saya menyatakan kesediaan dan menerima sebagai amanah rakyat Indonesia,” kata-kata Megawati disambut dengan tepuk tangan meriah. Saat menyampaikan pidato pertama beberapa saat setelah ditetapkan sebagai Presiden ke-5, Megawati menyadari bahwa tugas dan tantangan yang akan diembannya sebagai Presiden tidaklah ringan.

Dalam keterangan pers, Presiden Megawati mengatakan telah mengucap sumpah sebagai presiden pada hari Senin tanggal 23 Juli 2001, pukul 17.30 WIB. Kabinet Persatuan Nasional yang bertugas saat ini, beserta para menteri yang berada di dalamnya, dinyatakan dalam status demisioner terhitung hari Selasa 24 Juli 2001, pukul 00.00 WIB. Megawati juga mengatakan, menteri yang akan menjadi anggota kabinet akan segera diumumkan dalam beberapa hari mendatang.

KOMPAS/JB SURATNO

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Susilo Bambang Yudhoyono didampingi istrinya, Ny. Ani Yudhoyono, menerima ucapan selamat dari Presiden Megawati Soekarnoputri, usai pelantikanKabinet Gotong Royong, di Istana Negara, Jakarta pada hari Jumat (10/8/2001).

Pelantikan presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berlangsung pada 20 Oktober 2004, pukul 10.00 WIB di Gedung DPR/MPR di Jakarta. SBY tercatat sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu Presiden. Mantan Presiden Megawati dan mantan Wakil Presiden Hamzah Haz tak hadir dalam acara pelantikan SBY, meski demikian SBY menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada keduanya dan menegaskan keinginan untuk menjaga hubungan dengan Megawati dan Hamzah.

Malam hari setelah dilantik SBY mengumumkan kabinetnya. Pembentukan kabinet baru yang terdiri dari 36 orang ini sempat terhambat akibat tarik-menarik kepentingan pihak-pihak yang merasa berjasa. Berbagai pertemuan antara SBY dengan aktivis maupun pemimpin partai politik terjadi sebelum kabinet diumumkan. SBY dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla (JK) juga masih menyeleksi dan berdialog dengan calon menteri. Setelah tertunda dua kali, tepat pukul 23.47 WIB, SBY mengumumkan nama-nama anggota kabinet yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu.

Pada malam saat SBY menyusun kabinet, Megawati memberikan pernyataan politik pertama setelah SBY dilantik kepada warga PDI-P untuk merebut kembali suara pada Pemilu 2009. Pelantikan SBY-JK diwarnai unjuk rasa mahasiswa dari sejumlah kampus di Yogyakarta. Mereka mendesak SBY-JK memprioritaskan pembenahan di sektor ekonomi, sosial-budaya, hukum, dan pendidikan dalam 100 hari pemerintahan mereka.

KOMPAS/ARIF WIBOWO

Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Ketua Steering Committee tim perumus Usulan 20 Program Percepatan Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik, duduk di samping calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (16/8/2004), di Keraton Kilen Yogyakarta. Sri Sultan menyerahkan usulan itu sebagai dasar kepemimpinan presiden RI di masa mendatang. Selanjutnya, tim perumus ini akan mengupayakan pertemuan dengan calon presiden Megawati Soekarno Putri dalam waktu dekat ini.

Transisi kepemimpinan pada saat pelantikan Presiden Joko Widodo, 20 Oktober 2014, berjalan mulus. Suasana damai ditandai dengan kerelaan Presiden-Wakil Presiden 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono memeluk Jokowi-JK. Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, yang dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014 menjadi rival Jokowi-JK, juga hadir dalam sidang paripurna yang berlangsung dari pukul 10:00-11:00 WIB. Saat menyampaikan pidato setelah pelantikan, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh bangsa untuk bergotong royong supaya Indonesia menjadi bangsa besar.

Seusai pelantikan, Jokowi-JK menaiki kereta kencana menuju Istana Merdeka. Antusiasme rakyat begitu tinggi hingga berebut bersalaman sepanjang jalan. Rakyat sudah berkumpul bak lautan manusia sejak upacara pelantikan Jokowi di Gedung MPR/DPR/DPD. Saat tiba di Istana Merdeka, Jokowi diterima presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk acara pisah sambut. Rangkaian acara pisah sambut ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah transisi kekuasaan Indonesia.

Selepas SBY beserta rombongan meninggalkan Istana Merdeka, massa di depan pagar istana diizinkan masuk ke dalam halaman istana. Di saat bersamaan Jokowi melakukan telekonferensi menyapa hampir 10 kota/provinsi di Istana Negara. Seusai telekonferensi, Jokowi menerima kunjungan kehormatan dari berbagai pemimpin negara dunia. Jokowi juga sempat menemui massa di Lapangan Monas sebelum kembali ke Istana Merdeka untuk menerima PM Australia Tony Abbott dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di kursi di Beranda Belakang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/3/2017). Dalam pertemuan itu mereka berbicara berbagai isu dan masalah aktual di Indonesia.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029 setelah mengucap sumpah dan janji sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Prabowo dalam pidato setelah pelantikan menekankan bahwa kekuasaan milik rakyat. Oleh karena itu, pemimpin di semua tingkatan harus bekerja untuk rakyat.

Suasana pengucapan sumpah dan janji Prabowo berlangsung hangat dan dihadiri oleh sejumlah presiden dan wakil presiden sebelumnya. Pelantikan juga disaksikan 19 kepala negara dan kepala pemerintahan serta 15 utusan khusus negara-negara sahabat. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang menjadi lawan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 juga turut hadir. Presiden ke-5 Megawati, dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menjadi lawan dalam pilpres tak hadir dalam upacara pelantikan.

Transisi antara Jokowi ke Prabowo berlangsung sangat mulus. Setelah acara pelantikan, Presiden Prabowo mengantar Jokowi meninggalkan Istana Merdeka diiringi Mars Saritomo yang dimainkan oleh korps musik Detasemen Musik Pasukan Pengamanan Presiden dan menuju Base Ops Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum terbang ke Surakarta.

Malam harinya Susunan Kabinet Merah Putih dibacakan langsung oleh Presiden Prabowo. Kabinet baru pemerintahan Prabowo-Gibran beranggotakan 48 menteri dan 56 wakil menteri serta 5 kepala lembaga setingkat menteri. Para calon menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga itu sebelumnya telah dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada 14-15 Oktober 2024. (LITBANG KOMPAS/IGP)