Sejarah Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Pascareformasi

Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta resmi menetapkan tiga pasangan calon (paslon) calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada minggu, 22/9/2010. Ketiga paslon yakni Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel), Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen.

Pasangan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) diusung PDIP dan Partai Hanura,  sementara Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) diusung oleh koalisi besar yang berisikan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo, PKN dan PPP. Adapun Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen.

Jika mengacu pada aturani UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota,  partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika memenuhi ambang 20 persen kursi di DPRD DKI Jakarta, sekitar 22 kursi dari 106 kursi DPRD. Dengan aturan itu tidak ada satu pun parpol yang bisa mengajukan calonnya tanpa kerjasama dengan partai politik lainnya.

Namun pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. Putusan yang dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024 itu disebutkan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai syarat calon independen.

Berdasarkan putusan MK tersebut, DPT di DKI Jakarta adalah sekitar 8,2 juta jiwa, sehingga menurut aturan tersebut, Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap l6-12 juta jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Berdasarkan aturan tersebut dan melihat hasil Pemilu 2024 di tingkat DPRD DKI Jakarta, ada 8 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu PKS (16,7 persen), PDIP (14 persen), Gerindra (12 persen), Partai Golkar (8,5 persen), PKB (7,7 persen), PSI (7,7 persen), dan PAN (7,5 persen).

Perolehan Suara dan Kursi Parpol di DPRD DKI Jakarta 2024

Sumber: KPU DKI Jakarta

Pemilihan langsung ini mendorong partisipasi politik masyarakat Jakarta secara langsung dalam menentukan kepala daerah yang mereka pilih. Sejak reformasi pada 1998 hingga edisi terakhir pada 2017, Pilgub mencerminkan dinamika demokrasi di provinsi tersebut. Berikut paparan lengkap tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa yang dilaksanakan pada 1997, 2002, 2007, 2012, dan 2017.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono; pasangan calon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana; dan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno (dari kiri ke kanan); mengikuti Debat Ketiga Pilkada DKI Jakarta 2024 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/11/2024). Debat terakhir sebelum Pilkada serentak ini mengangkat tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. 

Pilgub DKI Jakarta 1997 diawali dengan penjaringan nama-nama tokoh yang potensial menjadi gubernur oleh DPRD DKI Jakarta. Dari penjaringan itu, muncul 10 nama yang diprtimbangkan untuk diajukan ke Menteri Dalam Negeri , selanjutnya ditentukan tiga nama yang nanti dipilih oleh DPRD DKI Jakrta untuk menjadi gubernur.

Sepuluh nama yang dijaring itu tiga dari sipil yaitu Ir Tb M Rais (Wagub DKI bidang Ekbang), Drs Harun Al Rasyid (Sekwilda DKI) dan HR Agung Laksono (Ketua DPP Golkar), sedangkan tujuh lainnya dari kalangan ABRI baik yang masih aktif maupun sudah pensiun, yaitu Letjen TNI AM Hendropriyono (Sesdalopbang), Mayjen TNI Sutiyoso (Pangdam Jaya), Mayjen TNI Adang Ruchyatna (Komandan Pusat Teritorial TNI-AD), Mayjen TNI Purn Eddie Nalapraya (Bamus Betawi), Brigjen TNI Purn Idroes (Wagub DKI bidang Pemerintahan), Brigjen TNI Purn Tadjus Sobirin (Ketua DPD Golkar DKI), dan Brigjen TNI Purn Achmadi.

Dar 10 nama itu, akhirnya tiga nama yang secara resmi diajukan DPRD ke Menteri Dalam Negeri pada 19 Agustus 1997. Tiga nama sebagai calon Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta, yaitu Mayjen TNI Sutiyoso (Pangdam Jaya), Ir Tb M Rais (Wagub DKI Bidang Ekonomi Pembangunan), dan Achmadi.

Selanjutnya pemilihan gubernur digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta pada 9 September 1997. Dalam sidang paripurna khusus DPRD DKI di Jakarta yang dipimpin ketuanya Edy Waluyo dengan agenda pemilihan gubenrur DKI Jakarta, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya Mayjen TNI Sutiyoso memenangkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2002 setelah meraih suara terbanyak. Sutiyoso mengumpulkan 62 suara. Dua calon lainnya, H Achmadi (anggota DPR) memperoleh delapan suara, dan Ir Tb M Rais (Wagub Bidang Ekonomi dan Pembangunan) lima suara.

Mayjen TNI Sutiyoso dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta, Senin (6/10). Pelantikan oleh Mendagri Yogie SM itu mengukuhkan Sutiyoso menjadi orang ke-11 memimpin Jakarta. Sepuluh pejabat sebelumnya, berturut-turut, Suwiryo, Syamsurizal, Sudiro, Sumarno, Henk Ngantung, Ali Sadikin, Tjokropranolo, Soeprapto, Wiyogo Atmodarminto dan Surjadi Soedirdja.

Uusai dilantik, Sutiyoso mengatakan, pada tahap pertama ia akan melakukan konsolidasi ke dalam organisasinya sebelum bekerja penuh. Dalam membangun Jakarta, Gubernur Sutiyoso berjanji akan melibatkan semua pihak yang menjadi unsur penggerak pembangunan terutama kalangan rakyat yang merupakan mayoritas. Ia akan bekerja sama dengan siapa saja untuk membangun Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta dari Masa ke Masa

* sebagai Walikota saat Jakarta masih bagian dari Jawa Barat

Sumber: Pemprov DKI Jakarta

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2002 diselenggarakan pada 11 September 2002. Pemilihan ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan cara menulis nama di lembar kertas tanpa mencoblos. Proses pemilihan diawali dengan bursa pendaftaran bakal calon ke secretariat dewan DPRD dan selanjutnya  penjaringan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur oleh DPRD DKI Jakarta.

Setelah melalui proses penjaringan, DPRD DKI Jakarta akhirnya membawa nama tujuh pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta periode 2002-2007 kepada Presiden Megawati Soekarnoputri untuk disahkan.

Adapun ketujuh nama pasangan calon gubernur dan wagub yang akan diajukan kepada presiden adalah Ahmad Heryawan-Igo Ilham (F-PK), Edy Waluyo-Ahmad Suaidi (F-PPP dan F-PBB), Endang Darmawan-Dadang Hamdani (F-PBI), Mahfud Djaelani-Dolly D Siregar (F-PP), Marzuki Usman-Abdul Halim Ashari (F-PKB), Sutiyoso-Fauzi Bowo (F-PG, F-PDIP, F-PKP), dan Tarmidi Suhardjo-Abdillah Toha (F-PAN).

Dalam pemilihan gubernud DKI Jakarta, Sutiyoso akhirnya terpilih kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk masa bakti 2002-2007. Pasangan Sutiyoso dan Fauzi Bowo mendapat lebih dari 50 persen suara anggota Dewan yang ikut dalam voting pemilihan Gubernur DKI di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2002).

Dalam pemilihan yang menggunakan sistem menulis nama calon itu, pasangan Sutiyoso-Fauzi Bowo menang mutlak dengan perolehan 47 suara dari 84 anggota Dewan yang hadir. Dengan demikian, pasangan ini mengalahkan enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lainnya. Mereka adalah Tarmidi Suhardjo-Abdillah Toha dengan 13 suara, Edy Waluyo-Ahmad Suaidy yang mendapat 11 suara, dan Ahmad Heryawan-Igo Ilham dengan empat suara. Sementara pasangan Endang Darmawan-Dadang Hamdani, Marzuki Usman-Halim Asyhari serta Mahfudz Djaelani-Doli D. Siregar masing-masing memperoleh tiga suara.

Saat pemilihan, ribuan orang yang anti-Sutiyoso melakukan unjuk rasa di sekitar Gedung DPRD. Sebagian massa lainnya sejak pagi bergerak menuju Jalan Medan Merdeka Selatan, menutup akses masuk Balaikota Jakarta. Mereka datang bergelombang dalam berbagai elemen, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabotabek, Solidaritas Anak Betawi (Sabet), Kite Betawi Anti-Sutiyoso (Tebas), Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta, Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), dan Komunike Bersama Warga Jakarta.

Mereka menghujat mantan Panglima Kodam Jaya itu atas segala kegagalannya membenahi Ibu Kota. Massa juga sempat mengacaukan sidang pemilihan yang akhirnya diskor selama beberapa saat Bahkan sempat terjadi bentrok antara massa dan aparat keamanan saat pemilihan itu berlangsung.  Semprotan water cannon, tembakan gas air mata dan peluru hampa ke udara, memaksa ribunan pengunjuk rasa mundur. Menjelang malam, ketegangan mereda dan pengunjuk rasa meninggalkan lokasi sekitar gedung DPRD dan Balaikota.

Mendagri Hari Sabarno melantik pasangan Sutiyoso dan Fauzi Bowo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2002-2007, di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2002).

Pelantikan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan wakilnya, Fauzi Bowo, berlangsung dalam pengamanan yang sangat ketat untuk mengantisipasi kedatangan massa anti-Sutiyoso.. Selain ribuan polisi dan tentara yang menjaga kawasan Gedung DPRD dan Balaikota DKI Jakarta, bagian depan Gedung DPRD dan Balaikota DKI dikelilingi pagar kawat berduri. Selain itu, dua helikopter, penjinak bom, lima mobil penyemprot air bertekanan (water cannon), tiga mobil pemadam kebakaran, dan sekitar 17 satuan setingkat kompi (SSK) petugas kepolisian turut pula disiagakan.

Namun hingga acara pelantikan selesai, ternyata sepi dari demo para penentangSutiyoso. Padahal, antisipasi untuk itu oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya luar biasa. Sekitar 4.000 anggota keamanan dan polisi, water cannon, helikopter, detektor, kawat berduri, hingga massa pendukung Sutiyoso sudah dikerahkan.

Kompas/Johnny TG

Menteri dalam Negeri Yogie SM mengukuhkan Mayjen TNI Sutiyoso sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta, Senin (6/10/2002). Ini berarti Sutiyoso menjadi orang ke-11 yang memimpin Jakarta. Sutiyoso menggantikan Gubernur sebelumnya Surjadi Soedirdja

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2007 atau biasa disebut Pilkada Jakarta diselenggarakan pada 8 Agustus 2007. Ini merupakan pemilihan langsung edisi perdana setelah sebelumnya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Perhelatan pemilihan kepala daerah Jakarta ini dilaksanakan pada Agustus 2007 merupakan yang pertama dalam sejarah pemilihan gubernur langsung di Indonesia.

Jika mengacu Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah hanya dilaksanakan satu putaran jika ada pemenang yang meraih suara di atas 25 persen. Namun, khusus untuk DKI Jakarta, perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) mewajibkan calon kepala daerah memenangkan minimal 50 persen plus satu suara untuk memperoleh kemenangan dalam pemilihan.

Terdapat dua pasangan calon yang bertarung dalam pilkada Jakarta 2007. Pasangan pertama adalah Drs. H. Adang Daradjatun dan H. Dani Anwar yang dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS pada Pemilu 2004 berhasil meraih suara terbanyak di DKI Jakarta dengan memperoleh 23,3 persen suara dan 24,0 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasangan calon kedua adalah Dr.-Ing. H. Fauzi Bowo dan Mayjen TNI (Purn.) Prijanto, yang diusung oleh koalisi 19 partai politik.

Koalisi tersebut terdiri dari Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Patriot Pancasila, Partai PPNUI, Partai PDK, PKPI, PPDI, Partai Pelopor, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Barisan Sosialis Demokrat (PBSD), Partai Indonesia Baru (PIB), dan Partai Pembangunan Daerah (PPD). Gabungan partai-partai ini memperoleh total 72,4% suara dan 70,7% kursi DPRD.

Pilkada 2007 mencatat rekor tersendiri yakni Pilkada yang memiliki koalisi partai politik terbesar yang mendukung satu pasangan calon, yaitu 19 partai politik yang mendukung pasangan Fauzi Bowo dan Prijanto.

Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Fauzi Bowo – Prianto sebagai pemenang pada Pemilu kepala daerah DKI Jakarta 2007 dengan perolehan suara 2.109.511 atau memperoleh 57,87 persen suara, sedangkan pasangan Adang Daradjatun – Dani Anwar memperoleh 42,13 persen suara setara dengan 1.535.555 suara.

Dari hasil rekapitulasi perolehan suara di enam wilayah pemilihan, pasangan Fauzi Bowo Prianto memenangi enam wilayah pemilihan tersebut. Untuk Jakarta Pusat Fauzi Bowo memperoleh 56,04 persen atau 234.144 suara, sedangkan Adang memperoleh 43,96 persen atau 183.679. Untuk Jakarta Timur Fauzi memperoleh 56,78 persen atau 611.788 suara, sedangkan Adang 465.750 suara setara dengan 43,22 persen.

Di wilayah Jakarta Selatan Fauzi mendapat 460.380 atau 57,40 persen, sementara Adang 341.667 atau 42,60 persen. Jakarta Barat Fauzi memperoleh 475.894 atau 60,94 persen, sementara Adang 304.983 atau 39,06 persen. Demikian juga di Jakarta Utara Fauzi meraih 57,56 persen yaitu 319.506, sedangkan Adang 42,44 persen setara 235.616 suara. Kemudian untuk Kepulauan Seribu Fauzi meraup 66,89 persen atau 7.799 sedangkan Adang 33,11 persen atau 3.860 suara.

Fauzi Bowo dan Prijanto secara resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk masa bakti 2007-2012 di Gedung DPRD DKI Jakarta. Dalam pidato pelantikannya, Fauzi Bowo menyatakan tekadnya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan yang modern dan nyaman bagi seluruh warganya. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mengatasi tantangan besar yang dihadapi kota ini.

Perolehan Suara Pemiihan Gubernur DKI Jakarta 2007

• Fauzi Bowo dan Prijanto 2.109.511 suara (57,87%)
• Adang Daradjatun dan Dani Anwar 1.535.555 suara (42,13%)
• Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada ini sebesar 65,41 persen,
• DPT 5,7 juta orang, sebanyak 3,7 juta diantaranya mengunakan hak pilihnya

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

ubernur baru DKI Jakarta bersama Wakilnya, Fauzi Bowo (tengah) dan Prijanto (kanan) menerima jabatan dari Gubernur DKI Jakarta yang digantikannya, Sutiyoso sesaat setelah dilantiik dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu (7/10/2007). Fauzi-Prijanto dilantik menjadi gubernur setelah memenangi pilkada 8 Agustus lalu.

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012  atau Pilkada Jakarta 2012 diselenggarakan dua putaran. Putaran pertama diselnggarakan pada Rabu, 11 Juli 2012  dengan enam pasangan calon yang berkompetisi untuk meraih dukungan masyarakat Jakarta. Putaran kedua pada Kamis, 20 September 2012 yang melibatkan dua kpasangan calon yang meraih suara terbanyak di putaran pertama.

Dalam Peraturan Pilkada Jakarta disebutkan hanya partai politik yang memiliki 15 kursi atau lebih di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat mengajukan kandidat. Partai politik yang memiliki kursi kurang dapat mengajukan calon hanya jika mereka telah memperoleh dukungan dari partai politik lainnya. Calon independen dapat mengajukan diri jika mereka telah mengumpulkan setidaknya 407.340 tanda tangan dari penduduk lokal sebagai dukungan untuk mendaftarkan pencalonan mereka ke Komisi Pemilihan Umum.

Setelah melalui proses penjaringan dan pendaftaran di KPU,  Pemilihan umum ini diikuti oleh enam calon pasangan gubernur dan wakil gubernur, 4 pasangan diusung oleh partai politik dan dua pasang berasal darì calon independen.

Empat pasangan calon yang diusung parpol yakni calon petahana Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (diusung Demokrat, PAN, Hanura, PKB, PBB, PKNU dan PMB), Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (diusung PDIP dan Gerindra), Hidayat Nur Wahid- Didik J Rachbini (diusung PKS), dan Alex Noerdin-Nono Sampono (diusung Golkar, PPP, PDS Patriot dan sejumlah partai kecil lainnya).

Sedangkan dua nama pasangan calon independen yang maju adalah Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria dan Faisal Basri dan Biem Triani Benjamin. Hendardji merupakan mantan Komandan Pusat Polisi Miiter, sementara Faisal Basri adalah pengamat ekonomi dan mantan Sekjen Partai Amanat Nasional.

Pasangan Jokowi-Ahok yang mendapat nomor undian 3 tampil mengejutkan dengan memenangi putaran pertama.  Jokowi yang kala itu adalah mantan Wali Kota Solo berhasil menggungguli raihan suara petahana. Berdasarkan penghitungan KPU, pasangan Jokowi-Ahok meraup suara sebanyak 1.847.157 atau sebesar 42,60 persen. Sedangkan, petahana Foke-Nara harus puas di posisi kedua dengan jumlah suara 1.476.648 atau sebesar 34,05 persen.

Posisi ketiga ditempati pasangan Hidayat-Didik dengan perolehan suara 508.113 atau sebesar 11,72 persen. Kemudian posisi pasangan Faisal-Biem ada di posisi keempat dengan perolehan suara 215.935 atau sebesar 4,98 persen. Sementara Pasangan Alex-Nono dan Hendardji-Riza menempati dua posisi terakhir dengan raihan suara 202.643 atau sebesar 4,67 persen dan 85.990 atau sebesar 1,98 persen.

Dari enam kandidat tak satu pasangan calon yang berhasil meraih 50 persen + 1 suara sebagai syarat kemenangan untuk menjadi pemimpin DKI Jakarta. Untuk itu digelar putaran kedua yang diikuti dua kandidat peraih suara terbanyak di putaran pertama yakni  pasangan Jokowi-Ahok dan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.

Perolehan Suara Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 putaran I

Sumber : KPU DKI Jakarta

Hasil Putaran II

Sumber: KPU DKI Jakarta

Pilkada DKI Jakarta putaran kedua digelar pada Sabtu 28 September 2012. Setelah pencoblosan, KPU memastikan pasangan Jokowi-Ahok menjadi pemenang pilkada 2012.  Dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada Jumat (28/9/2012), Jokowi-Basuki meraih 2.472.130 suara pada putaran kedua  atau menguasai 53,82 persen suara dari 4.592.945 suara sah.

Sementara itu, pasangan nomor urut satu, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli mengantongi 2.120.815 suara atau 46,18 persen dari jumlah suara sah. Jokowi-Ahok pun sah terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.

Jika dilihat per wilayah, Joko-Basuki tampak menang di lima kota dan di 31 kecamatan yang tujuh di antaranya dimenangi mutlak, yakni di Grogol Petamburan, Kelapa Gading, Pademangan, Penjaringan, Sawah Besar, Taman Sari, dan Tambora, dengan kemenangan terbesar di Kec. Kelapa Gading dengan 61,1% suara.  Di tingkat kabupaten/kota, kemenangan terbesar Joko-Basuki terdapat di Jakarta Barat dengan 47,8% suara, sedangkan perolehan terkecil di Kepulauan Seribu dengan 10,1% suara.

Fauzi Bowo-Nachrowi hanya menang di satu kabupaten dan 13 kecamatan. Kecamatan yang dimenangi Fauzi-Nachrowi antara lain Cilincing, Cipayung, Jagaraksa, Johar Baru, Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu Utara, Kramat Jati, Mampang Prapatan, Menteng, Pancoran, Setiabudi, Tanah Abang, dan Tebet.

Tak lama berselang usai dipastikan kalah, Foke pun mengucapkan selamat kepada Jokowi yang berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta putaran dua. Hal tersebut diucapkan Foke dengan cara menghubungi Jokowi melalui telepon seluler saat Jokowi tengah makan siang di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. ” Jokowi juga mengaku telah meminta Foke agar turut membantu dalam memimpin Ibu Kota.

Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk masa jabatan 2012-2017 oleh Mendagri Gamawan Fauzi. Pelantikan digelar di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Senin (15/10/2012).

Setelah dua tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden 2014 dan terpilih menjadi Presiden RI untuk periode 2014-2019. Posisi Ahok yang sebelumnya menjabat Wakil Gubernur lantas menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (19/11/2014), Ahok dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2012-2017.

Pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 130/P/2014 tentang Pemberhentian Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2012-2017, yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 18 November 2014.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi memerhatikan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang bersalaman dengan mantan gubernur Fauzi Bowo saat penyerahan memori pelaksanaan tugas yang menjadi rangkaian pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012).

Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 sama seperti pilkada sebelumnya berlagsung dua putaran. Puatran pertama dilaksanakan pada 15 Februari 2017 diikuti tiga pasangan calon dan putaran kedua diselenggarakan pada 19 April 2017 diikuti dua pasangan peraih suara terbanyak pada putaran pertama.

Pilkada 2017 merupakan pemilihan kepala daerah edisi ketiga bagi Jakarta yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan sistem pencoblosan. Jadwal pemilihan putaran pertama dimajukan dari jadwal pemilihan periode sebelumnya, yaitu 11 Juli karena mengikuti jadwal Pilkada Serentak gelombang kedua pada 2017.

Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, hanya partai politik yang memiliki 22 kursi atau lebih di DPRD Jakarta yang dapat mengajukan kandidat. Partai politik yang memiliki kursi kurang dapat mengajukan calon hanya jika mereka telah memperoleh dukungan dari partai politik lainnya.

Ada tiga pasangan calon yang berlaga dalam Pilkada DKI Jakarta. Yang pertama, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencalonkan diri sebagai petahana bersama dengan Djarot Saiful Hidayat. Kemudian, mantan perwira TNI Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Sylviana Murni, serta akademisi dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Anies Baswedan berpasangan dengan Kader Gerindra, Sandiaga Uno.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 putaran pertama tingkat provinsi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (26/2/2017).

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU DKI itu, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat menang pada putaran pertama dengan perolehan 2.364.577 suara atau 42,99 persen. Sementara, pasangan calon Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno berada di urutan kedua dengan perolehan 2.197.333 suara atau 39,95 persen. Kemudian, pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni mendapatka 937.955 suara atau 17,05 persen.

Ketiga pasangan calon itu tidak ada yang mendapatkan suara sebesar 50 persen ‎plus satu sehingga untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 dilakukan pilkada putaran kedua. Putaran kedua diikuti dua pasangan calon yakni Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (kiri), Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (tengah), serta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, bersama pendukungnya meneriakkan yel-yel saat menghadiri Deklarasi Kampanye Damai Pilkada DKI Jakarta di Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (29/10). Semua pasangan calon siap menciptakan pilkada demokratis, berintegritas, damai, dan menjaga keutuhan NKR

Setelah pencoblosan di putaran kedua, KPU DKI Jakarta mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi, Minggu (30/4/2017). Perolehan suara terbanyak pada putaran kedua Pilkada DKI diraih pasangan calon nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dengan 5.591.353  suara atau 57,96 persen suara. Adapun pasangan nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat memeroleh 2.350.366 suara atau 42,04 persen suara.

Adapun rincian perolehan suara itu, di Kepulauan Seribu, Ahok-Djarot memeroleh suara sebanyak 5.391 (38 persen), sedangkan Anies-Sandi unggul dengan perolehan suara 8.796 (62 persen) dengan total 14.187 suara sah.  Di Jakarta Utara, Ahok-Djarot memeroleh suara sebanyak 418.068 (47 persen), sedangkan Anies-Sandi memeroleh 466.340 suara atau 52 persen suara dengan total 884.408 suara sah.  Sementara suara di Jakarta Pusat, Ahok-Djarot memeroleh 243.416 suara atau 42 persen suara, sedangkan Anies-Sandi memeroleh 333.033 suara atau 57 persen suara dengan total 576.449 suara sah.

Di Jakarta Barat, Ahok-Djarot memeroleh 611.759 suara atau 47 persen suara, sedangkan Anies-Sandi memeroleh 684.980 suara atau 52 persen suara dengan total 1.296.739 suara sah. Adapun  Di Jakarta Timur, Ahok-Djarot memeroleh 612.093 suara atau 38 persen suara, adapun Anies-Sandi memeroleh 993.174 suara atau 61 persen suara dengan total 1.605.266 suara sah. Di Jakarta Selatan, Ahok-Djarot meperoleh 459.639 suara, sedangkan Anies-Sandi memeroleh 754.665 suara atau 62 persen suara dengan total 1.214.304 suara sah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/6/2017) sore. Prosesi pelantikan diawali dengan penyerahan dan pembacaan petikan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 83P Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2017-2022.

Hasil Pilkada DKI Jakarta 2017

Sumber: KPU DKI Jakarta

Yang menjadi sorotan pada Pilkada 2017 adalah munculnya politik identitas pada pilkada tersebut terutama politisasi isu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau biasa disebut SARA. Pendukung Ahok kontra Anies sangat kentara terkait dengan perbedaan identitas, utamanya identitas agama. Anies merupakan Muslim dan meraih dukungan suara dari kelompok-kelompok berbasis agama Islam, sedangkan Basuki, gubernur DKI 2014-2017, beragama Kristen dan berasal dari etnis Tionghoa.

Hal itu muncul lantaran beredarnya rekaman berisi pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 yang dinilai menghina Islam. Namun, keterbelahan posisi soal ada-tidaknya unsur penistaan agama pada pidato Basuki tidak hanya muncul di antara umat berbeda agama, tetapi juga di dalam kalangan umat Islam sendiri. (LITBANG KOMPAS)