KTT G-20 periode 2011-2014: Ketenagakerjaan, Perlindungan Sosial, dan Krisis Ekonomi Dunia

KTT G-20 di Cannes, Perancis berlangsung pada tanggal 3–4 November 2011. Tema yang diusung adalah “Building our Common Future, Renewed Collective Action for the Benefit of All”. Selain Spanyol sebagai tamu permanen, hadir pula Singapura dan Uni Emirat Arab (UEA) dalam pertemuan G-20 ini.

KTT Cannes menghasilkan “Communiqué G-20 Leaders Summit, Cannes” yang terdiri atas 32 poin penting. Di samping itu, terdapat pula 13 dokumen lainnya yang terkait dengan rencana aksi (action plan) dan keputusan lainnya. Beberapa dokumen itu di antaranya adalah “The Cannes Action Plan for Growth and Jobs”, “G20 Action Plan to Support the Development of Local Currency Bond Markets”, “The Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) Report to Leader”, dan “G20 Labour and Employment Ministers’ Conclusions”.

G-20 menilai sejak KTT di Seoul, pemulihan global telah melemah, terutama di negara-negara maju, meninggalkan pengangguran pada tingkat tak dapat diterima. Ketegangan di pasar keuangan telah meningkat terutama karena sovereign risks di Eropa.

Tanda-tanda kerentanan muncul di negara-negara yang sedang bangkit ekonominya. Peningkatan harga komoditas telah merugikan pertumbuhan dan memukul negara paling rentan. Volatilitas nilai tukar menciptakan risiko bagi pertumbuhan dan stabilitas keuangan.

Untuk mengatasi tantangan langsung yang dihadapi oleh ekonomi global, G-20 berkomitmen untuk mengkoordinasikan tindakan dan kebijakan. G-20 sepakat mengenai rencana aksi untuk pertumbuhan dan lapangan kerja.

G-20 meyakini dengan kuat bahwa ketenagakerjaan harus menjadi inti tindakan dan kebijakan demi memulihkan pertumbuhan dan G-20 melakukannya di bawah kerangka kerja untuk pertumbuhan yang kokoh, berkelanjutan, dan seimbang.

G-20 berkomitmen untuk memperbarui upaya memberantas pengangguran dan meningkatkan pekerjaan layak, terutama bagi pemuda dan mereka yang paling terdampak oleh krisis ekonomi. Karena itu, G-20 memutuskan untuk membentuk sebuah Gugus Tugas G-20 tentang Ketenagakerjaan, dengan fokus pada lapangan kerja pemuda, yang akan memberikan masukan ke pertemuan Tingkat Menteri G-20 bidang pekerja dan ketenagakerjaan yang akan diselenggarakan di bawah Presidensi Meksiko (2012).

G-20 telah menugaskan organisasi Internasional (IMF, OECD, ILO, Bank Dunia) untuk melaporkan kepada Menteri Keuangan mengenai pandangan ketenagakerjaan global dan bagaimana agenda reformasi ekonomi di bawah Kerangka Kerja G-20 akan memberikan kontribusi pada penciptaan lapangan kerja tersebut.

G-20 menyadari pentingnya berinvestasi pada tataran perlindungan sosial yang menentukan secara nasional di setiap negara, seperti akses ke perawatan kesehatan, jaminan pendapatan untuk hari tua dan penyandang cacat, tunjangan anak dan jaminan penghasilan bagi para pengangguran dan bantuan bagi pekerja miskin. Mereka akan mendorong ketahanan pertumbuhan, keadilan sosial, dan kohesi.

G-20 berkomitmen untuk meningkatkan dan menjamin penghormatan penuh atas prinsip-prinsip dan hak-hak di tempat kerja. G20 menyambut dan mendorong ILO untuk terus mempromosikan ratifikasi dan pelaksanaan delapan Konvensi Fundamental ILO.

G-20 bertekad untuk memperkuat dimensi sosial globalisasi. Masalah-masalah sosial dan ketenagakerjaan, di samping ekonomi, moneter dan keuangan, akan tetap menjadi bagian integral dari agenda G-20.

G-20 menyeru organisasi-organisasi internasional untuk mengintensifkan koordinasi mereka dan membuatnya lebih efektif. Dalam pandangan koherensi lebih besar dari tindakan multilateral, G-20 mendorong WTO, ILO, OECD, Bank Dunia dan IMF untuk meningkatkan dialog dan kerja sama mereka.

G-20 meyakini peran penting dari dialog sosial. Dalam hal ini, G-20 menyambut Pertemuan B-20 dan L-20 yang telah berlangsung di bawah kepresidenan Perancis dan kemauan forum ini untuk bekerja sama seperti terlihat dalam pernyataan bersama mereka.

Menteri Pekerja dan Ketenagakerjaan G-20 telah bertemu di Paris pada 26–27 September 2011 untuk mengatasi masalah ini. G-20 mendukung kesimpulan mereka, dilampirkan pada Deklarasi ini. G-20 meminta para Menteri untuk bertemu lagi tahun depan untuk meninjau kemajuan yang dibuat mengenai agenda ini.

KTT G-20 yang diselenggarakan di Los Cabos, Meksiko berlangsung pada tanggal 18–19 Juni 2012. Tema yang diusung adalah “Promoting Growth and Job”. Selain dihadiri oleh para pemimpin pemerintahan dari negara anggota G-20, KTT Los Cabos juga dihadiri oleh lima negara undangan, yakni Spanyol, Kamboja, Kolombia, Chile, dan Benin. Selain itu, beberapa pemimpin organisasi internasional, antara lain, Direktur Pelaksana IMF, Presiden Bank Dunia, Ketua FSB, Sekretaris Jenderal PBB, dan Sekretaris Jenderal OECD juga hadir dalam KTT ini.

Pertemuan di Los Cabos ini menghasilkan “G-20 Leaders Declaration” yang terdiri atas 85 poin penting. Selain itu, disepakati pula 10 dokumen lainnya yang berkaitan dengan rencana aksi, komitmen kebijakan hingga jadwal pertemuan Sherpa Track dan Finance Track. Beberapa dokumen lainnya itu adalah “Policy Commitments By G20 Members”, “The Los Cabos Growth And Jobs Action Plan”, “L20 Statement  To The G20 Summit”, dan “G20 Mexico 2012 Agriculture Vice Ministers / Deputies Meeting Report”.

Para pemimpin negara G-20 sepakat memprioritaskan pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja serta mengatasi hal-hal yang berkontribusi pada perlambatan ekonomi global. Dalam rancangan komunike G-20, negara-negara yang tak memiliki masalah utang dan memiliki sumber daya siap bertindak bersama untuk memacu pertumbuhan.

Rancangan itu juga memuat pujian atas komitmen Arab Saudi untuk menjaga harga minyak dan janji China untuk menjauh dari kebijakan menjaga nilai tukar mata uangnya yang rendah secara artifisial. Pemerintah AS juga berjanji mencegah kenaikan pajak secara tajam dan pemotongan belanja pemerintah untuk menghindarkan AS dari resesi lain.

Disebutkan pula, G-20 menyambut positif hasil dari Pemilu ulang Yunani tanggal 17 Juni 2012 yang memberikan kemenangan kepada pihak yang menyokong pelaksanaan austerity measures telah memberikan harapan untuk percepatan penyelesaian krisis utang pemerintah di zona euro.

Para pemimpin G-20 mengharapkan negara anggota G-20 yang juga anggota zona euro (eurozone) untuk membangun kerja sama yang lebih erat dengan Yunani dalam menjaga komitmen pelaksanaan program-program konsolidasi fiskal yang sudah disepakati selama ini. Hal ini penting untuk membantu pemulihan krisis di Yunani dan zona euro, serta mengurangi dampak negatif bagi keseluruhan perekonomian global. Namun demikian, para pemimpin G-20 juga menyatakan kekhawatiran dengan kondisi di negara-negara kawasan euro yang masih menghadapi tantangan berat.

Untuk itu, para pemimpin G-20 mendesak untuk mengambil tindakan konkrit dari seluruh negara anggota agar memenuhi komitmen pemulihan ekonomi yang telah disepakati sebelumnya. Kesepakatan di G-20 tersebut mencakup percepatan konsolidasi fiskal di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang, kebijakan moneter yang hati-hati, serta komitmen untuk mendukung reformasi keuangan global.

G-20 juga menetapkan Los Cabos Growth and Jobs Action Plan yang memasukkan komitmen dari negara anggota untuk melakukan implementasi kebijakan spesifik dan nyata baik untuk mendukung pemulihan krisis di negara-negara kawasan euro maupun untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi global ke depan dalam jangka menengah panjang.

Para pemimpin G-20 sepakat untuk terus bekerja sama dalam mendukung penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di negara anggota dalam rangka mendukung upaya menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketidakseimbangan global.

Dalam KTT tersebut, Indonesia mengusulkan agar G-20 memberikan perhatian lebih serius kepada tantangan pembiayaan infrastruktur, tidak saja untuk mendukung program pembangunan global sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals), namun juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketidakseimbangan global. Usulan ini disepakati oleh para pemimpin G-20 dan dimasukkan dalam deklarasi para pemimpin G-20 untuk tindak lanjut ke depan.

Negara-negara G-20 menyatakan komitmen untuk mendukung ketersediaan sumber keuangan yang cukup bagi IMF dalam menjalankan fungsi surveillance globalnya. Untuk keperluan tersebut, para pemimpin G-20 mendukung penuh kesepakatan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral untuk penambahan sumber dana bagi operasional IMF sebesar 430 miliar dolar AS yang diperoleh melalui mekanisme bilateral arrangement antara negara donor dan IMF.

G-20 juga menyepakati bahwa keuangan inklusif sangat penting dalam membangun ketahanan pertumbuhan ekonomi dan menjaga perekonomian global dari hantaman krisis. Dalam kaitan ini, para pemimpin G-20 telah menyambut baik komitmen dari negara anggota dan negara nonanggota G-20 untuk melaksanakan peer learning program dalam kerangka inisiatif keuangan inklusif, dan meminta Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), Bank Dunia, dan lembaga keuangan internasional lainnya untuk membantu negara anggota melaksanakan program keuangan inklusif ini secara maksimal.

G-20 sepakat bahwa volatilitas harga komoditas global, khususnya komoditas energi, masih merupakan tantangan yang serius. Ketidakstabilan harga komoditas global telah memberikan dampak negatif dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi global.

Karena itu, para pemimpin G-20 menerima laporan yang disampaikan oleh Energy and Commodity Market Working Group mengenai “the Report on the Macroeconomics Impacts of Excessive Commodity Price Volatility on Growth and Policy Options to Consider”.

Dalam laporan ECM Working Group yang dipimpin oleh Indonesia dan Inggris tersebut, disebutkan bahwa pergerakan harga komoditas yang berlebihan dapat menyebabkan instabilitas pasar yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi negara anggota G-20 untuk mendukung upaya peningkatan transparansi di pasar komoditas global, serta peningkatan pengawasan atas pelaku pasar komoditas termasuk lembaga pelaporan harga (price reporting agencies).

G-20 sepakat bahwa kesempatan kerja yang berkualitas akan mendukung penciptaan kondisi makroekonomi yang stabil. Oleh karenanya, para pemimpin ekonomi berkomitmen untuk berusaha memperkecil tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkualitas khususnya bagi kelompok kerja usia muda dan kelompok kerja yang rentan (vulnerable group) agar kedua kelompok ini memiliki akses kepada pekerjaan yang baik yang akan mendukuing peningkatan taraf hidup mereka. G-20 juga berkomitmen untuk terus melanjutkan upaya untuk memperkuat kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga terampil, termasuk melalui kesempatan magang dan orientasi transisi dari dunia pendidikan memasuki dunia usaha.

Para pemimpin G-20 juga sepakat pentingnya membentuk fondasi perlindungan sosial (social protection floors) secara nasional di masing-masing negara anggota dan akan terus melanjutkan dukungan bagi peningkatan koordinasi dan kerja sama antar lembaga internasional khususnya melalui berbagi pengalaman dan transfer pengetahuan untuk membantu setiap negara yang membutuhkan dalam membangun fondasi perlindungan sosialnya.

Dalam kesempatan tersebut, G-20 meminta lembaga internasional untuk membantu identifikasi berbagai alternatif kebijakan negara-negara miskin dan tertinggal mengenai bagaimana membangun mekanisme perlindungan sosial yang efektif. G-20 juga berkomitmen untuk terus mengambil tindakan nyata menghilangkan berbagai hambatan bagi partisipasi kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

Para pemimpin G-20 sepakat bahwa komitmen untuk mencapai pertumbuhan yang kuat, inklusif, berkesinambungan, dan berimbang harus tetap menjadi tujuan utama dari agenda pembangunan di G-20. Oleh karenanya, para pemimpin G-20 memperkuat kembali komitmen mereka untuk mendukung negara berkembang, khususnya negara-negara miskin dan tertinggal untuk mengembangkan kapasitas mereka agar dapat memenuhi Tujuan Pembangunan Milenium dan sesudahnya.

KTT G-20 di St. Petersburg, Rusia berlangsung pada tanggal 5–6 September 2013. Tema yang diusung dalam KTT ini adalah “Boosting Economic Growth and Job Creation”. Rusia juga mengundang beberapa negara lain, di antaranya Singapura, Ethiopia, dan Senegal dalam KTT G-20 ini.

Pertemuan puncak G-20 kali ini berlangsung di tengah gejolak nilai tukar mata uang dan guncangan harga-harga saham di pasar modal. Dalam kondisi global tersebut, G-20 di St. Petersburg menghasilkan “G20 Leaders’ Declaration” yang terdiri dari 114 poin penting. Di samping itu, terdapat 18 dokumen lainnya yang berkaitan dengan G-20 di Rusia. Dokumen itu, antara lain, “Brisbane Action Plan”, “G20 Note on the Global Infrastructure Initiative and Hub”, “Financial Inclusion Action Plan, G20 Plan to Facilitate Remittance Flows”, “G20 Food Security and Nutrition Framework”, “Development Working Group Accountability Framework”, dan “G20 Anti-Corruption Action Plan”.

Para pemimpin G-20 mendorong stimulus pembangunan untuk mengatasi tingkat pertumbuhan ekonomi global yang masih lesu. Kegiatan ekonomi di negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang, mulai bergairah kembali, tetapi di negara-negara berkembang umumnya masih tertekan.

Para pemimpin G-20 juga mendorong regulasi dan stimulus keuangan sebagai antisipasi kemungkinan krisis finansial global. Selain itu, transformasi institusi keuangan global juga dilakukan agar lentur menghadapi ancaman krisis ekonomi dunia.

Dalam St. Petersburg Action Plan, disebutkan hasil utama dari KTT G-20 adalah para pemimpin negara-negara anggota G-20 menegaskan kembali komitmen mereka untuk mengambil langkah-langkah strategis bagi pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan global yang komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan jangka panjang kerangka pertumbuhan yang kuat, berkesinambungan, dan berimbang.

Komitmen ini diterjemahkan melalui implementasi kebijakan di bidang kesinambungan fiskal, moneter yang sehat dan hati-hati, reformasi sektor keuangan global yang benar dan reformasi struktural dalam negeri yang ambisius dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing negara anggota.

Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin G-20 juga sepakat pentingnya peningkatan koordinasi kebijakan antara satu negara anggota dengan negara anggota lain atau secara kolektif kesatuan G-20, mengingat kebijakan ekonomi dan keuangan suatu negara akan berdampak terhadap negara lainnya.

Dalam KTT St Petersburg, para pemimipin G-20 juga memberikan perhatian ekstra kepada upaya mendorong penciptaan lapangan kerja. Hal ini berangkat dari kecemasan semakin tingginya tingkat pengangguran di banyak negara di dunia, terutama di negara maju.

Para pemimpin menyepakati upaya mengatasi masalah pengangguran dan underemployment, terutama di kalangan usia muda, melalui kebijakan terpadu makroekonomi, keuangan, fiskal, pendidikan, pengembangan keterampilan, inovasi, ketenagakerjaan dan proteksi sosial.

G-20 memandang penting dukungan fiskal untuk penciptaan kesempatan kerja, termasuk dalam hal ini melalui pemberian insentif fiskal dan dukungan kepada peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja melalui program-program kewirausahaan.

Dalam KTT St Petersburg, ditegaskan pula pentingnya mendorong pendanaan jangka panjang untuk investasi, terutama terkait dengan pembiayaan infrastruktur dan pemberdayaan sektor UKM. Untuk itu, G-20 telah menetapkan sebuah rencana kerja untuk mendalami lebih jauh faktor-faktor pendorong tersedianya pendanaan jangka panjang terutama di sektor infrastruktur, serta implementasi langkah kolektif maupun nasional untuk memperbaiki iklim investasi di negara-negara G-20, termasuk melalui kerja sama sektor publik dan swasta.

Agenda lain yang mendapat perhatian para pemimpin G-20, yaitu pentingnya perdagangan sebagai kunci bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja secara global dan di tingkat nasional.

Investasi dan komitmen akan terus diupayakan agar proses negosiasi perdagangan yang lebih baik tahun ini dapat tercapai. Untuk itu, G-20 mendorong kembali dukungan atas sistem perdagangan multilateral dan memastikan penegakan aturan yang tepat.

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan keadilan bagi semua pembayar pajak, dalam konteks konsolidasi fiskal dan kondisi sosial yang sulit, G-20 akan meningkatkan upaya mengatasi masalah penggelapan pajak (tax evasion) dan pemindahan keuntungan (profit shifting) lintas batas negara oleh perusahaan multinasional, melalui pembaruan peraturan terkait penghindaran pajak, praktik-praktik merugikan dan perencanaan pajak yang agresif.

Di samping itu, rencana aksi ini juga untuk mendorong negara-negara yang menerapkan tarif pajak sangat rendah dengan cara tidak fair untuk mengikuti standar perpajakan global yang lebih adil bagi semua pembayar pajak.

Untuk tujuan tersebut, G-20 sepakat melaksanakan rencana aksi pertukaran informasi yang lebih transparan yang tidak saja membantu negara anggota G-20, namun juga bagi negara-negara berkembang yang akan mampu menuai keuntungan dari sistem pajak internasional yang lebih transparan, termasuk bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan perpajakan dalam upaya meningkatkan pendapatan sebagai sumber daya domestik dan sekaligus untuk pembiayaan pembangunan.

Para pemimpin G-20 sepakat untuk meningkatkan kerja nyata dalam mendukung reformasi keuangan yang menyentuh akar faktor-faktor penyebab krisis. G-20 diharapkan mampu meraih kemajuan dalam isu keuangan yang penting, termasuk pengertian “too big to fail”, meningkatkan transparansi dan integritas pasar, mengatasi kesenjangan dalam regulasi, serta menanggulangi risiko shadow banking.

G-20 juga menyepakati bahwa keuangan inklusif sangat penting dalam membangun ketahanan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dalam kaitan ini, para pemimpin G-20 menyambut baik serta terus mendorong kemajuan beberapa program yang selama ini berada di bawah koordinasi Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya untuk melakukan upaya membantu negara anggota dalam melaksanakan program keuangan inklusif secara maksimal, seperti pendidikan keuangan, perlindungan konsumen, pemberdayaan masyarakat rentan, serta peningkatan peran UKM.

KTT G-20 di Brisbane, Australia digelar pada 15–16 November 2014. Tema yang diusung adalah “Acting Together to Lift Growth and Create Jobs, Building a Stronger, More Resilient Global Economy and Strengthening Global Institution”. Para pemimpin negara di luar anggota seperti Mauritania, Singapura, Myanmar, Selandia Baru, Senegal, hingga Spanyol turut diundang ke pertemuan puncak G-20.

Rangkaian KTT G-20 kali ini dilaksanakan di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan, ketidakseimbangan, dan tantangan dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang belum stabil.

Para pemimpin G-20 merilis komunike akhir, Leaders’ Communiqué Brisbane Summit” yang terdiri dari 21 poin penting. Komunike akhir itu berfokus pada masalah ekonomi, rencana pertumbuhan ekonomi global, perdagangan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.

Selain itu, terdapat pula 12 dokumen yang disetujui, 5 persetujuan di tingkat menteri (ministerial statement)s, 17 dokumen pendukung, serta 4 dokumen kelompok kerja (working group reports). Beberapa dokumen yang disepakati adalah “G20 Food Security and Nutrition Framework”, “Development Working Group Accountability Framework”, “2015-16 G20 Anti-Corruption Action Plan”, “G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency”, “G20 Principles on Energy Collaboration”, “G20 Energy Efficiency Action Plan”, “The 2015 G20 Accountability Assessment Process”, dan “2014 Accountability Assessment Report”.

Negara-negara G-20 dalam KTT di Brisbane sepakat untuk memfokuskan kerja sama pada upaya untuk mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan, memperkuat lembaga keuangan global dan mengatasi perubahan iklim.

Untuk menunjang target pertumbuhan sebesar 2,1 persen, G-20 membuat strategi pertumbuhan melalui area peningkatan investasi infrastruktur, perdagangan, kompetisi, lapangan pekerjaan serta membuat kebijakan makroekonomi yang akomodatif untuk menunjang pembangunan dan pertumbuhan inklusif dan mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.

Para pemimpin G-20 sepakat membentuk Global Infrastructure Initiative yang bertujuan sebagai jaringan dan tempat berbagi informasi dan pengalaman antara pemerintah, sektor swasta, bank pembangunan, dan organisasi internasional.

Pemimpin G-20 juga menyadari pentingnya memperbaiki iklim investasi domestik, meningkatkan kualitas proses penyiapan dan prioritisasi proyek, mengoptimalkan neraca bank pembangunan multilateral dan nasional agar dapat memberikan pinjaman lebih kepada negara berkembang dan miskin,  dan memfasilitasi keberadaan investor institusional atau swasta berpartisipasi dalam pendanaan investasi infrastruktur jangka panjang.

Mengenai ketenagakerjaan, pemimpin G-20 sepakat meningkatkan partisipasi tenaga kerja wanita dan pemuda melalui pelatihan, pendidikan, ataupun magang. Selain itu, juga sepakat mengimplementasikan perlindungan dan jaring pengaman sosial yang sesuai.

Mengenai ketahanan ekonomi global, peningkatan ketahanan ekonomi global dan stabilitas sistem keuangan sangat penting terkait dengan pertumbuhan dan pembangunan. Reformasi sistem regulasi keuangan melalui perbaikan sistem perbankan dan shadow banking, sistem perpajakan internasional melalui Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan pertukaran informasi perpajakan otomatis yang dapat meningkatkan penerimaan negara, dan memperkuat sistem perdagangan internasional yang transparan melalui peningkatan perjanjian bilateral, regional dan multilateral.

Mengenai energi, pemimpin G-20 meminta agar setiap negara anggota rnelakukan efisiensi pengalokasian subsidi bahan bakar minyak sehingga dapat mengurangi konsumsi dan penghematan penggunaan energi. (LITBANG KOMPAS)

Artikel Terkait

22 Februari 2022

Keppres 18/2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara G20

Dokumen Keppres 18/2021 ini mengatur perubahan ketentuan dalam Keppres 12/2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi...