KTT-G-20: Peran Women-20 dan G-20 Empower dalam Pengarusutamaan Gender

Pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi sangat mendasar bagi dunia dan penting untuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pembangunan sosial. W-20 Indonesia bekerja sama dengan International Knowledge Partners, badan PBB, organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tahun 2022, beberapa side event hybrid W-20 akan berlangsung di sejumlah kota di Indonesia, seperti Batu, Likupang, Banjarmasin, dan Manokwari. Dengan menunjukkan upaya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai tempat di Indonesia, Grand W-20 Summit akan berlangsung pada 27- -29 Juli 2022 di Danau Toba, Sumatera Utara.

W-20 merupakan rangkaian kegiatan KTT G-20. Dalam skala yang lebih luas, G–20 atau Group of Twenty adalah forum kerjasama multilateral terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU), yang merepresentasikan lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global, serta 80 persen PDB dunia.

Anggota G-20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

G-20 dibentuk tahun 1999, tetapi pertama kali melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi tahun 2008, tetapi saat itu belum terbentuk engagement pada persoalan khusus perempuan. Lambat laun muncul kesadaran untuk melibatkan peran perempuan karena untuk menuju perekonomian global yang lebih berkembang.

Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah G-20 yang terselenggara untuk periode 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 dengan mengusung tema besar “Recover Together, Recover Stronger”. Tema tersebut diangkat untuk menghadapi pandemi global yang menjadi persoalan dunia, G-20 kali ini membangun visi pertumbuhan yang inklusif, people centered, serta tamah lingkungan dan berkelanjutan.

Tantangan pertama bagi Indonesia dalam posisi Indonesia sebagai pemegang presidensi G-20 pertama adalah dampak Covid-19 terhadap kehidupan warga, dalam hal ini Covid-19 telah memperburuk kondisi kesetaraan perempuan. Data dari UN Women menyatakan bahwa pandemi membuat 67 persen anak perempuan membantu pekerjaan rumah tangga dan 57 persen dibantu anak laki-laki.

Pandemi membuat beban kerja perempuan lebih berat dalam pekerjaan rumah tangga, pengasuhan, dan kerja perawatan tak berbayar. Hal ini meningkat 67 persen, sedangkan laki-laki jadi 59 persen. Bahkan hasil riset lembaga di Singapura Pew Research Centre mengungkap bahwa di 34 negara termasuk Indonesia menunjukkan bahwa laki-laki dianggap lebih berhak bekerja pada masa pandemi dibandingkan perempuan.

Sebagai contoh di Indonesia, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki, yaitu 31,13 persen sedangkan laki-laki 82,41 persen (Sakernas, Agustus 2020). Sementara itu target RPJM 2020–2024 adalah 55 persen (Kompas, 1 November 2021, “W-20 Tantangan Kesetaraan Jender dan Presidensi G-20”).

Baca juga: Tantangan Kerja Sama G-20 di Tengah Pandemi Covid-19

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Data terkait dampak pandemi terhadap pekerja perempuan ditampilkan pada layar dalam pertemuan perdana Labour 20 (L-20) untuk G-20 di Jakarta, Senin (31/1/2022).

Women-20 atau W-20 baru dimulai tahun 2015 dengan tujuan dapat memberikan rekomendasi keputusan berperspektif gender, sehingga  pengarusutamaan gender akan menjadi roh dalam diskusi G-20. Harapannya, Deklarasi Pemimpin G-20 memiliki kebijakan serta komitmen mendorong kesetaraaan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Pada tahun 2019 tema yang diangkat adalah “Closing the Gender Gap for New Porsperity” dan tahun 2020  membahas “A global policy framework on gender equality, Policy Coordination dan Women’s participation in decision making in all sectors”.

Women-20 adalah outreach group yang mewakili suara perempuan dengan mendorong pengadopsian dokumen-dokumen komitmen G-20 yang melibatkan isu pembangunan perempuan, kesetaraan gender, pertumbuhan yang inklusif serta kerja sama perempuan dalam sektor ekonomi internasional.

Jika W-20 fokus pada gagasan maka G-20 Empower (Empowerment and Progression of Women’s Economic Representation) adalah group yang membahas persoalan konkrit yang dihadapi perempuan.

Kick Off Ceremonial G-20 Empower dan Women-20 dilaksanakan secara virtual 23 Desember 2021 diikuti oleh 27 negara (anggota G-20 dan undangan). Selain itu, ada 390 partisipan dan saat live streaming YouTube diikuti 2.300 akun. Acara itu kemudian diikuti dengan Initial Meeting pada 24 Januari 2022.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menegaskan bahwa perempuan memiliki potensi besar dalam mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Potensi tersebut harus diperluas dan didukung oleh semua pihak dan di tingkat global melalui G-20.

Oleh karena itu, dalam G-20, penting untuk mengikutsertakan perempuan dan kelompok marjinal. Melalui kerja sama berbagai pihak, yaitu pemerintah, sektor swasta, lembaga internasional CSO akademis, dan stake holder maka tantangan persoalan perempuan saat pandemi dapat tercapai.

Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa untuk mencapai dampak nyata pemberdayaan perempuan diperlukan perubahan pola pikir. Langkah awalnya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan kesempatan perempuan untuk berkontribusi, termasuk kelompok rentan dan anak-anak.

Sebagai Presidensi KTT G-20, Indonesia diharapkan dapat terus mendorong terciptanya aksi nyata melalui pengembangan rekomendasi, kebijakan, maupun berbagi pengalaman dengan kolaborasi dan menggalang kekuatan bersama untuk terus mendukung kesetaraan dan posisi strategis perempuan.

W-20 merupakan Engagement Group G-20 yang membentuk jaringan delegasi antarnegara yang mewakili organisasi perempuan nonpemerintah, masyarakat sipil, perempuan pengusaha dan akademisi dari seluruh negara anggota G-20.

Dalam pertemuan G-20, delegasi perempuan dari masing-masing negara  mengajukan rumusan usulan tindakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif jender secara global. Tentu saja usulan tersebut diharapkan mampu menjadi rekomendasi kebijakan secara resmi pada para pimpinan G-20. Kelompok perempuan dari berbagai organisasi tersebut bersifat  otonom dan bekerja secara independen dari pemerintah dan pimpinan organisasi lokal dari negara tuan rumah.

W-20 Indonesia bekerja sama dengan International Knowledge Partners, badan PBB, organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya.

W-20 menilai bahwa ketimpangan dan diskriminasi  menghambat perempuan dalam berpartisipasi dalam perekonomian, padahal peran perempuan sangat penting bagi pemulihan ekonomi khususnya pascapandemi.

Walaupun isu kesejahteraan, keamanan, kesetaraan serta menghapus diskriminasi sudah digaungkan pada presidensi sebelumnya, namun hal itu masih saja harus dipromosikan kembali pada presidensi 2022.

Selain itu, persoalan ketimpangan juga masih menjadi kendala bagi perempuan seperti akses pada informasi, pendidikan dan pembiayaan. Profil Perempuan Indonesia 2020 dari Data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan perempuan dibayar lebih rendah dari pada laki-laki, yaitu hanya 77,39 persen dibandingkan rasio laki-laki.

Empat isu yang dibahas dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesetaraan, keamanan dan kesejahteraan bagi perempuan dengan menghilangkan diskriminasi gender.
2. Mendorong inklusi ekonomi, dengan membantu mengembangkan UMKM yang dimiliki atau dikelola oleh perempuan. Harapannya adalah G-20 mampu meningkatkan kehidupan UMKM perempuan dengan kemudahan akses informasi baik produk finansial maupun pajak yang responsif jender. Sehingga perempuan terlibat dan mendapat manfaat dalam pertumbuhan ekonomi.
3. Isu perempuan marjinal seperti penyandang disabilitas serta perempuan di wilayah terluar, tertinggal dan terdepan (3T). G-20 diharapkan mampu mendorong inklusi teknologi digital ataupun menghasilkan road map yang memudahkan bagi perempuan untuk mengakses transformasi ekonomi digital yang bersifat inklusif dan setara.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan perempuan. Hasil G-20 diharapkan membuka akses lebih besar pada peningkatan pelayanan kesehatan selama pandemi, dan menghasilkan keputusan yang langsung bermanfaat pada pelayanan kesehatan masyarakat dunia.

Agenda Pertemuan Women20:

• Kick Off W-20 di Jakarta 22 Desember 2021
• Side Event di Likupang, Manado 14–16 Februari 2022 “Freedom from Discrimination: Historical Journey from Japan to Indonesia”
• Side Event di Batu, Jawa Timur, Maret 2022: “Economic Inclusion”
• Side Event di Manokwari, Papua 27–29 Mei 2022: “Rural Women and Women with Disability”
• Side Event CSW 66, virtual 12–20 Maret 2022
• W-20 Summit, Danau Toba Sumatera Utara 19–21 Juli 2022
• Konferensi KemenPPPA 29 Agustus – 2 September 2022

G-20 Empower adalah aliansi pemberdayaan dan kemajuan representasi ekonomi perempuan yang bertujuan mempercepat kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan di sektor swasta. Forum G-20 Empower merupakan satu-satunya entitas G-20 yang menyatukan lebih dari 60 pemimpin bisnis dan perwakilan pemerintah untuk mencapai tujuan keadilan dan kesetaraan gender, bersifat inklusif dan berorientasi pada aksi.

Tujuan G-20 Empower adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan mendukung kemajuan kepemimpinan perempuan di sektor swasta. Dalam hal ini, pemerintah negara peserta G-20 harus memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun dunia yang inklusif dan setara termasuk pemberdayaan perempuan.

G-20 Empower diluncurkan pada Konferensi Tinggi G-20 di Osaka Jepang tahun 2019. Pada saat itu Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen tinggi untuk meningkatkan akses pendidikan dan pemberdayaan perempuan sebagai elemen kunci untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

Penyerahan peran Ketua G-20 dilakukan oleh Italia ke Indonesia pada 21 September 2021. G-20 Empower mengangkat tiga pilar, yaitu mempromosikan produktifitas melalui penguatan sumber daya manusia, inovasi untuk ekonomi, untuk produksi, dan ekonomi inklusif, serta peningkatan kualitas pendidikan dan soft skill; meningkatkan ketahanan; dan memastikan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan stabil.

Keanggotaan G-20 Empower terdiri dari perwakilan pemerintah, organisasi bisnis, dan dunia usaha. Untuk dunia usaha diwakili XL Axiata, perwakilan Kadin, dan Iwapi karena dianggap memiliki komitmen pada kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya manusia dan kepemimpinan di perusahaan. Sementara wakil pemerintah adalah Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemerintah Indonesia mendukung G-20 Empower untuk saling berkolaborasi mengangkat isu kesetaraan gender di sektor publik dan swasta untuk mensinergikan peran pemerintah dan sektor swasta (bisnis).

Presidensi G-20 Indonesia telah dimulai 1 Desember 2021, KemenPPPA bertindak sebagai “mother” aliansi G-20 Empower dan engagement group Women-20. Di sini delegasi Indonesia menyampaikan agenda yang menjadi fokus dalam Presidensi G-20 Indonesia dan mengajak negara-negara undangan dan organisasi internasional agar merumuskan inisiatif konkret dan menghasilkan aksi konret untuk menghadapi tantangan global.

Forum G-20 Empower memfokuskan pembahasan ke isu kesetaraan gender dan peran aktif perempuan di bidang ekonomi, serta diharapkan mampu mempromosikan pembangunan yang inklusif.

Peran perempuan adalah sebagai pelaku kegiatan ekonomi di segala sektor dan skala industri, tetapi budaya patriarki yang ada membuat peran perempuan kerap tidak terlihat. Diharapkan rekomendasi W-20 akan menjadi dasar bagi G-20 melahirkan  kebijakan berperspektif jender (Kompas, 11 Februari 2022. “Women-20 Akan Fokus pada Empat Isu Perempuan”).

G-20 Empower ini juga diharapkan mampu menyuarakan dan mengembangkan kebijakan terkait kesetaraan dan kesempatan bagi perempuan hingga perempuan mampu berkontribusi lebih luas dalam dalam komunitas dan masyarakat.

Pendekatan yang dilakukan G-20 tentu saja sejalan dengan Indonesia sebagai Presidensi, yaitu memonitoring kepeminpinan perempuan di sektor swasta melalui beberapa hal, yaitu:

1. Standardisasi lintas sektor dengan memonitor Key Performa Indicator (KPI), misalnya promosi karyawan perempuan, perbedaan upah laki-laki dan perempuan dan apakah ada perempuan yang memegang kendali kepemimpinan dan manajerial.
2. Bagi negara peserta G-20 diberbagai negara yang memiliki lebih dari 250 pada tahun 2022, harus memperhatikan Key Perfroma Indicator.
3. Melibatkan kepemimpinan perempuan sebagai agen perubahan bahkan dalam World Economic Forum dan International Monetary Fund.

Pelaksanaan G-20 Empower ini diikuti oleh para CEO/Senior Director berbagai perusahaan di Indonesia, tujuannya adalah untuk mempromosikan pentingnya peran perempuan dalam dunia usaha dan dunia kerja.

Para peserta G-20 Empower diharapkan mampu menyuarakan dan mengembangkan program, sistem dan kebijakan terkait kesetaraan dan kesempatan bagi perempuan di perusahaan tempatnya bekerja serta dapat berkontribusi lebih luas dalam komunitas dan masyarakatnya.

Dalam hal ini Kementrian PPPA telah menjadwalkan pertemuan G-20 Empower:

• Pertemuan pertama Side-event 8 Maret 2022 yang dilakukan secara online
• Pertemuan kedua Side-event di Yogyakarta 21–22 April 2022
• Pertemuan ketiga pada 12–13 Juli 2022 dilakukan secara online
• Pertemuan Hybrid Women’s Empowerment, Bali 29 Agustus – 2 September 2022

Negara peserta G-20 Empower:

• Chair dan Co-Chair: Indonesia, India, Italia, Kanada, dan Jepang
• Anggota: Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Perancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Rusia, Saudi Arabiam Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
• Peserta Tamu: Belanda, Singapura, Spanyol, Uni Emirat Arab, Chair Uni Afrika (Kongo dan Senegal), Chair Rwanda, Chair Asean (Kamboja), Chair CARICOM (Antigua, Barbuda, Belize, Suriname), Chair Pasific Island Forum (PIF)

Tim Indonesia dalam G-20 Empower 2022 adalah:

• Airlangga Hartanto (Menteri Perdagangan) sebagai Head of Sherpa Track I
• Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri) sebagai Head of Sherpa Track II
• Sri Mulyani (Menteri Keuangan) sebagai Head of Finance Track
• Yessie D. Yosetya (Direktur dan Chief Strategi Information Officer XL Axiata) sebagai Chair mewakili pihak swasta
• Eko Novi Ariyanti (Wakil Deputi Dunia Usaha KemenPPPA) sebagai Co-Chair, mewakili pemerintah
• Rinawati Prihatiningsih (Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) sebagai Co-Chair, mewakili perempuan pengusaha

G-20 Empower mengajukan tiga tema penting, yaitu:

1. Akuntabilitas Performance Indicator (KPI) dari perusahaan untuk mendorong kepemimpinan dan penguatan posisi perusahaan di dunia kerja
2. Pemerintah dan pihak swasta mendorong dan mendukung peran perempuan dalam SME (small medium enterprises) sebagai penggerak ekonomi
3. Membangun kesiapan perempuan di masa depan dalam ekonomi digital

Berkaitan dengan pengembangan ekonomi digital bagi UMKM, dari 64 juta UMKM di Indonesia hanya 12 juta yang menggunakan platform digital untuk mendukung bisnisnya. Maka dari itu, KemenPPPA bekerja sama dengan mitra dan pemangku kepentingan untuk mencapai 30 juta digitalisasi bisnis UMKM pada tahun 2030. KemenPPPA membangun literasi digital di kalangan pengusaha perempuan agar membantu  bisnis mereka dapat bertahan selama dan pascapandemi.

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Aktifitas pengepakan teh di pabrik teh di kawasan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (12/7/2019). Kota Slawi dikenal sebagai pusat teh karena banyak pabrik teh besar yang berada di kota tersebut.

Menurut data Kementrian Keuangan, saat ini 37 juta atau 65 persen dari total UMKM yang ada di Indonesia dikelola oleh perempuan, padahal di Indonesia usaha kecil memberikan kontribusi sekitar 61 persen terhadap perekonomian.

Sementara 53,76 persen usaha kecil dimiliki oleh perempuan  dengan 97 persen karyawannya perempuan, ironisnya karena pandemi sebanyak 7 persen usaha milik perempuan tutup.

Berkaitan dengan dukungan pemerintah pada UMKM dan pengembangan literasi digital, Kementrian Keuangan mengeluarkan Program Pembiayaan Ultra Mikro dan memberikan dukungan pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku usaha ultra mikro termasuk pelaku usaha perempuan. Pandemi yang telah berlangsung selama dua tahun justru membuktikan bahwa UMKM memberikan kontribusi pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Dukungan dan pelatihan yang diberikan, antara lain, pengurusan legalitas usaha, peningkatan kapasitas usaha serta digitalisasi (penyaluran menggunakan uang elektronik dan pemasaran melalui sarana daring). Karena banyak pelaku usaha yang belum dapat mengakses kredit komersial, banyak dari mereka yang terjebak pada rentenir.

Upaya yang dilakukan Kemenkeu adalah meluncurkan progam Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan (SNKI Perempuan). Prioritas SNKI, yaitu edukasi dan literasi keungan, dukungan untuk UMKM Perempuan, dan layanan keuangan digital untuk perempuan. Hal itu sangat relevan mengingat 95 persen debitur UKM mikro adalah perempuan. Program ini turut mendukung agenda Presidensi G-20 Indonesia. (LITBANG KOMPAS)

Artikel Terkait

8 November 2021

G20 dan Berbagai Forum Kerja Sama Internasional yang Diikuti Indonesia

Indonesia menjadi presidensi G20 sejak Desember 2021 hingga November 2022. Selain G20, Indonesia juga terlibat...