Vaksinasi Gotong Royong: Persamaan dan Perbedaannya dengan Vaksinasi Program

Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha. Penjelasan tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 (Pasal 3 Permenkes 10/2021).

Dari sisi pemerintah, Vaksin Gotong Royong merupakan undangan bagi pengusaha untuk ikut meringankan beban pemerintah dalam mewujudkan kekebalan kelompok. Dengan demikian, perekonomian dapat segera berjalan. Dari sisi pengusaha, program tersebut merupakan inisiatif pengusaha sekaligus tanggung jawab mereka bagi karyawannya untuk melindungi dari paparan Covid-19.

Dalam Permenkes yang diterbitkan pada 24 Februari 2021 tersebut, disebutkan pula bahwa Vaksinasi Gotong Royong juga termasuk dalam bagian dari program vaksinasi nasional. Sebagai bagian dari program vaksinasi nasional, terdapat beberapa persamaan program tersebut dengan program vaksinasi nasional (Vaksinasi Program).

Pertama, penerima Vaksinasi Gotong Royong tidak akan dipungut biaya. Biaya vaksinasi tersebut ditanggung oleh badan usaha atau badan usaha penyelenggara. Kedua, setiap peserta program tersebut juga akan diberi surat keterangan vaksinasi berupa kartu vaksinasi Covid-19 atau sertifikat elektronik.

Ketiga, baik Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong akan mengikuti tata laksana vaksinasi sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi. Keempat, pelaksanaan program tersebut juga akan mendapatkan pengawasan terkait kemungkinan munculnya kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI).

Di samping itu, Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong dapat pula diikuti oleh perwakilan negara asing dan organisasi nirlaba internasional yang sedang bertugas di Indonesia.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas menunjukan kartu vaksinasi Covid-19 bagi mereka yang telah vaksin di Puskemas Pandanaran, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (14/1/2021).

Secara umum, pemerintah telah melaksanakan program vaksinasi nasional (Vaksinasi Program) Covid-19 sejak 13 Januari 2021. Program vaksinasi nasional menargetkan 181.554.465 orang untuk divaksinasi. Dengan program tersebut, diharapkan tercipta kekebalan kelompok (herd immunity) terhadap Covid-19. Dengan demikian, persoalan pandemi Covid-19 di Indonesia dapat dikendalikan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, direncanakan program vaksinasi dalam empat tahap. Hal ini dinyatakan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 yang diterbitkan pada 2 Januari 2021. Tahapan ini dibuat dengan memperhatikan prioritas target vaksinasi sebagaimana digariskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam dokumen “SAGE Framework” dan “WHO SAGE Roadmap for Prioritizing Uses of Covid-19 Vaccines”.

Tahap 1 dilakukan pada Januari hingga April 2021 dengan sasaran tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas layanan kesehatan.

Sementara, tahap 2 dilakukan pada waktu bersamaan dengan tahap 1, yakni Januari hingga April 2021. Vaksinasi tahap 2 ini menyasar para lansia (dengan usia di atas atau sama dengan 60 tahun), petugas pelayanan publik, serta petugas lain yang terlibat langsung pada pelayanan masyarakat, seperti petugas dan pedagang di pasar, pelabuhan, terminal, hingga perbankan.

Berdasarkan data hingga 30 Maret 2021, sejumlah 7.729.582 orang telah menerima suntikan pertama vaksin Covid-19 dan sejumlah 3.500.264 orang telah menerima suntikan kedua. Dengan demikian, target vaksinasi telah tercapai hingga 4,26 persen untuk suntikan pertama dan 1,93 persen untuk suntikan kedua.

Program tersebut akan dilanjutkan dengan tahap 3 dan 4 yang sama-sama akan dilaksanakan mulai bulan April 2021 hingga Maret 2022. Sasaran tahap 3 dan 4 adalah masyarakat yang rentan baik secara aspek geospasial, sosial, maupun ekonomi, juga masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya mengikuti pendekatan kluster dan pertimbangan ketersediaan vaksin.

Pemerintah mengistilahkan keempat tahap program vaksinasi di atas dengan Vaksinasi Program. Penanggung jawab Vaksinasi Program adalah pemerintah dengan pembiayaan yang dibebankan pada APBN dan APBD.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Antrean pemberian vaksin Covid-19 di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2021). Pemerintah mulai memperluas cakupan vaksinasi nasional untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Setelah vaksin tahap pertama diberikan kepada tenaga kesehatan, dalam tahap kedua ini vaksin diberikan kepada para pelayan publik dan pekerja.

Untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, pemerintah menempuh beberapa jalan. Pertama, menyediakan informasi yang koheren dan tunggal. Dalam hal ini, pemerintah bersama PT Bio Farma dan PT Telkom mengadakan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. Sistem ini menjadi pusat data tentang penerima vaksin, pelaksanaan vaksinasi, dan distribusi vaksin di Indonesia.

Kedua, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi nasional ini. Kewajiban mengikuti program vaksinasi ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam dokumen perundang-undangan tersebut digariskan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 wajib mengikuti vaksinasi Covid-19. Selain itu, sasaran penerima vaksin yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari penundaan atau penghentian jaminan sosial, bantuan sosial, layanan adminsitrasi pemerintah, hingga denda.

Ketiga, demi mempercepat pencapaian kekebalan kelompok dan mendukung Vaksinasi Program, pemerintah merancang program baru bernama Vaksinasi Gotong Royong. Dengan program baru tersebut, pemerintah membuka peluang bagi dunia usaha untuk mendukung pelaksanaan program vaksinasi nasional Covid-19.