Dokumen
Dokumen UU 12/2003 ini mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Dokumen UU 4/2000 ini mengatur perubahan-perubahan pada ketentuan UU 3/1999 terkait pemilihan umum.
Dokumen UU 3/1999 ini dokumen perundang-undangan pertama yang mengatur tentang pemilihan umum legislatif di Indonesia sejak reformasi 1998.
Dokumen PP 40/2021 ini mengatur tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus di Indonesia.
Dokumen PP 12/2020 ini mengatur tentang fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada pengusaha di kawasan ekonomi khusus di Indonesia.
Dokumen PP 1/2020 ini mengatur tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia.
Dokumen Perpres 150/2014 ini mengatur tentang perubahan ketentuan pada Perpres 33/2010 terkait Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dokumen Perpres 124/2012 ini mengatur tentang perubahan ketentuan pada Perpres 33/2010 terkait Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dokumen Perpres 33/2010 ini mengatur tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dokumen PP 79/2014 ini mengatur arah kebijakan energi nasional, yakni kebijakan utama dan pendukung bagi penyelenggaraan energi nasional untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2050.
