Dokumen
Dokumen PP 40/2021 ini mengatur tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus di Indonesia.
Dokumen PP 12/2020 ini mengatur tentang fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada pengusaha di kawasan ekonomi khusus di Indonesia.
Dokumen PP 1/2020 ini mengatur tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia.
Dokumen Perpres 150/2014 ini mengatur tentang perubahan ketentuan pada Perpres 33/2010 terkait Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dokumen Perpres 124/2012 ini mengatur tentang perubahan ketentuan pada Perpres 33/2010 terkait Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dokumen Perpres 33/2010 ini mengatur tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dokumen PP 79/2014 ini mengatur arah kebijakan energi nasional, yakni kebijakan utama dan pendukung bagi penyelenggaraan energi nasional untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2050.
Dokumen UU 30/2007 ini mengatur tentang penyelenggaraan energi di Indonesia, termasuk dibentuknya Dewan Energi Nasional yang bertugas merancang kebijakan energi Indonesia.
Dokumen Perpres 98/2021 ini mengatur upaya pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan penyelenggaraan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon.
Dokumen Perpres 22/2017 ini mengatur Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Indonesia sampai tahun 2050.