Dokumen
Dokumen ini mengatur tentang kewajiban dan mekanisme penyelenggara perjalanan ibadah umrah dalam mengadakan rekening penampungan biaya umrah.
Dokumen ini mengatur tentang bidang-bidang yang tertutup dan terbuka bagi usaha penanaman modal di Indonesia.
Dokumen UU 3/2022 ini mengatur tentang penyelenggaraan Ibu Kota Negara Indonesia.
Dokumen ini mengatur tentang perubahan-perubahan ketentuan terkait keimigrasian yang dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha di Indonesia.
Dokumen ini mengatur tentang fasilitas dan kemudahan bagi penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional guna mempercepat pelaksanaannya dan memberikan jaminan hukum bagi badan usaha.
Dokumen ini mengatur tentang ketentuan pemberian modal awal dari Pemerintah untuk Lembaga Pengelola Investasi.
Dokumen Inpres 7/2019 ini mengamanatkan kepada para menteri kabinet Indonesia Maju untuk mengidentifikasi masalah investasi di Indonesia dan menyusun rancangan kebijakan perbaikannya.
Dokumen UU 25/2007 ini mengatur kegiatan penanaman modal di Indonesia, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri.
Dokumen Perpres 31/2021 ini mengatur tugas-fungsi Kemendikbud-ristek dan Kementerian Investasi.
Dokumen UU 8/2012 ini mengatur ketentuan pelaksanaan pemilu legislatif di Indonesia, meliputi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.