Dokumen

Dokumen

22 Februari 2022
Keppres 18/2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara G20

Dokumen Keppres 18/2021 ini mengatur perubahan ketentuan dalam Keppres 12/2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia 2022.

Dokumen

22 Februari 2022
PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Dokumen ini mengatur tentang evaluasi atas peraturan daerah tentang pajak dan retribusi, pengawasan atasnya, dan insentif bagi kebijakan kemudahan berusaha.

Dokumen

22 Februari 2022
PP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pajak Atas Transaksi yang Melibatkan LPI

Dokumen ini mengatur tentang perlakuan perpajakan untuk transaksi yang melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau entitas yang dimilikinya.

Dokumen

22 Februari 2022
PP 38/2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah

Dokumen ini mengatur tentang kewajiban dan mekanisme penyelenggara perjalanan ibadah umrah dalam mengadakan rekening penampungan biaya umrah.

Dokumen

22 Februari 2022
Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Dokumen ini mengatur tentang bidang-bidang yang tertutup dan terbuka bagi usaha penanaman modal di Indonesia.

Dokumen

21 Februari 2022
UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara

Dokumen UU 3/2022 ini mengatur tentang penyelenggaraan Ibu Kota Negara Indonesia.

Dokumen

2 Februari 2022
PP Nomor 48 Tahun 2021 tentang Keimigrasian

Dokumen ini mengatur tentang perubahan-perubahan ketentuan terkait keimigrasian yang dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha di Indonesia.

Dokumen

2 Februari 2022
PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional

Dokumen ini mengatur tentang fasilitas dan kemudahan bagi penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional guna mempercepat pelaksanaannya dan memberikan jaminan hukum bagi badan usaha.

Dokumen

2 Februari 2022
PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI

Dokumen ini mengatur tentang ketentuan pemberian modal awal dari Pemerintah untuk Lembaga Pengelola Investasi.

Dokumen

2 Februari 2022
Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha

Dokumen Inpres 7/2019 ini mengamanatkan kepada para menteri kabinet Indonesia Maju untuk mengidentifikasi masalah investasi di Indonesia dan menyusun rancangan kebijakan perbaikannya.