Dokumen
Dokumen UU 43/2008 ini mengatur wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta hal-hal terkait pengelolaan batas-batas wilayah Indonesia.
Dokumen UU 3/2002 ini mengatur pertahanan negara Republik Indonesia.
Dokumen PP 4/2018 ini mengatur status kedaulatan udara Indonesia dan upaya pengamanan atasnya.
Dokumen Perpres 8/2021 ini mengatur pokok-pokok fokus kebijakan pertahanan negara untuk periode 2020-2024.
Dokumen Permenhub 43/2020 ini mengatur penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan.
Dokumen Permenhub 74/2017 ini mengatur prosedur investigasi kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil.
Dokumen Perpres 2/2012 ini mengatur tentang kedudukan, tugas, dan organisasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
Dokumen PP 62/2013 ini mengatur investigasi kecelakaan transportasi kereta api, pesawat terbang, kapal laut, dan kendaraan darat umum lainnya.
Dokumen UU 1/2009 ini mengatur pembaharuan peraturan tentang sistem penerbangan di Indonesia dan hal-hal terkait pesawat Indonesia di luar negeri.
Dokumen Keppres 166/ 2000 ini mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.