Dokumen
Dokumen Perpres 8/2021 ini mengatur pokok-pokok fokus kebijakan pertahanan negara untuk periode 2020-2024.
Dokumen Permenhub 43/2020 ini mengatur penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan.
Dokumen Permenhub 74/2017 ini mengatur prosedur investigasi kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil.
Dokumen Perpres 2/2012 ini mengatur tentang kedudukan, tugas, dan organisasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
Dokumen PP 62/2013 ini mengatur investigasi kecelakaan transportasi kereta api, pesawat terbang, kapal laut, dan kendaraan darat umum lainnya.
Dokumen UU 1/2009 ini mengatur pembaharuan peraturan tentang sistem penerbangan di Indonesia dan hal-hal terkait pesawat Indonesia di luar negeri.
Dokumen Keppres 166/ 2000 ini mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Dokumen Keputusan Bersama Empat Menteri ini mengatur tentang tata cara dan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19.
Dokumen Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 ini mengatur tentang penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer.
Dokumen Permenkeu 4/PMK.03/2021 ini mengatur tentang pembayaran bea meterai, ciri umum dan ciri khusus meterai tempel, meterai dalam bentuk lain, dan penentuan keabsahan meterai, serta pemeteraian kemudian.