Dokumen
Keputusan Presiden 238/1961 mengatur tentang Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi penyelenggara pendidikan kepanduan di Indonesia.
Dokumen perundang-undangan ini mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.
Dokumen UU 16/2012 ini memuat ketentuan mengenai pengelolaan manajemen yang visioner industri pertahanan dalam negeri.
Dokumen Keppres 67/ 1961 ini menetapkan peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei.
Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis.
Dokumen SKB Empat Menteri ini mengatur pembelajaran tatap muka terbatas pada satuan pendidikan yang telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara lengkap.
Dokumen UU 40/1999 atau UU Pers ini menjelaskan hakikat serta aturan yang diperlukan untuk memperkuat pers di era demokrasi.
Dokumen UU 43/2008 ini mengatur wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta hal-hal terkait pengelolaan batas-batas wilayah Indonesia.
Dokumen UU 3/2002 ini mengatur pertahanan negara Republik Indonesia.
Dokumen PP 4/2018 ini mengatur status kedaulatan udara Indonesia dan upaya pengamanan atasnya.