Women 20: Literasi Digital untuk Memperkuat Pemberdayaan Perempuan

Penyelenggaraan Side Event Women 20 yang keempat telah dilaksanakan di Manokwari Papua Barat pada 8–9 Juni 2022 dengan tema Rural Women and Women With Disabilities. Penetapan Manokwari di Papua Barat sebagai tempat penyelenggaraan Women 20 (W20)  memberikan pesan kepada dunia terhadap eksistensi dan pentingnya peran wanita di kawasan timur negeri ini.

Berdasarkan data BPS 2021, sekitar 47,35 persen penduduk Papua Barat adalah perempuan. Dari porsi tersebut, sekitar 33,18 persennya merupakan usia produktif. Sementara 28,77 persen dari jumlah penduduk di Papua Barat merupakan pemuda berusia 15-30 tahun dengan kategori usia sangat produktif.

W20 Indonesia menyampaikan advokasi bagi perempuan pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas menjadi krusial. Hal tersebut penting untuk diangkat dalam forum W20 untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan membangun ketahanan sosial bagi perempuan.

Jumlah perempuan disabilitas jumlahnya lebih besar daripada laki-laki. Perempuan disabilitas mengalami kerentanan berlapis,  terkait dengan kemiskinan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan hubungan keluarga. Dalam sejumlah kasus, mereka seringkali mendapat stigma kurang berpendidikan, tidak mampu mengurus keluarga, hingga tidak mampu memberikan keturunan sehingga akses bagi mereka menjadi terbatas.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada umumnya perempuan miskin menghadapi diskriminasi, stigmatisasi, subordinasi, marginalisasi, dan bahkan kekerasan. Dampaknya hal tersebut akan menghalangi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang tidak setara atas sumber daya bagi perempuan, sehingga menyebabkan potensi yang dimiliki perempuan kurang optimal.

Data  BPS menunjukkan, saat ini tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia hanya 53,34 persen. Dari jumlah tersebut, mayoritas perempuan terkonsentrasi di sektor informal terutama perempuan penyandang disabilitas. Bahkan, perempuan disabilitas yang tinggal di daerah pedesaan kondisinya lebih buruk.

Dari seluruh populasi perempuan sedunia, sebanyak 25 persen perempuan tinggal di pedesaan yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. Kurangnya layanan dan infrastruktur yang buruk di daerah pedesaan telah mempengaruhi minimnya akses ke informasi, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan formal. Perempuan penyandang disabilitas menghadapi stigmatisasi dan diskriminasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan tanpa disabilitas.

Karena itu, dibutuhkan upaya pendekatan inklusif yang memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan menyadari bahwa kaum perempuan merupakan bagian integral dari pembangunan yang adil, setara dan tidak diskriminatif.

W20 mendorong inklusi yang mengamanatkan kesadaran, aksesibilitas, keterlibatan dan dukungan bagi penyandang disabilitas baik di wilayah perkotaan sampai pedesaan bahkan sampai wilayah terluar, terpencil dan tertinggal.

Untuk mengurangi ketertinggalan perempuan di pedesaan KemenPPPA menciptakan program “Perempuan dan Desa Ramah Anak/Kelurahan”.  Membantu kewirausahaan bagi perempuan lokal dan perempuan lokal penyandang disabilitas yang berfokus pada anak-anak dan perempuan di tingkat akar rumput. Hingga 2022, sudah terbentuk 142 Desa Ramah Perempuan dan Anak di 71 Kabupaten dan 33 Provinsi di Indonesia, bahkan ada 80 Desa/Kelurahan yang telah menginisiasi sendiri program ini.

Untuk mengurangi hambatan kemajuan bagi perempuan pedesaan dan perempuan disabilitas dibutuhkan beberapa hal yaitu:

• Pertama, menghilangkan hambatan bagi perempuan yang kurang beruntung, terutama mereka yang memiliki disabilitas dan di daerah pedesaan, untuk memasuki pasar tenaga kerja dan mengamankan basis ekonomi yang cukup untuk menopang kehidupan mereka bahkan di bawah krisis.
• Kedua, menghilangkan akses yang tidak setara bagi perempuan pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan membangun ketahanan.
• Ketiga, meningkatkan literasi digital dan keuangan bagi perempuan pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas.
• Keempat, menciptakan asosiasi bisnis perempuan merupakan bagian integral dari membuka akses ke pasar dan meningkatkan dukungan antara pengusaha perempuan, seperti bantuan teknis dan keuangan kepada UMKM.
• Kelima, mengurangi peraturan kaku yang datang dari berbagai pemangku kepentingan termasuk sektor swasta dan publik untuk meningkatkan potensi penuh para perempuan penyandang disabilitas dan di pedesaan.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus berbicara dalam Pertemuan Menteri Kesehatan G20, Senin (20/6/2022), di Hotel Marriot Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertemuan tersebut membahas tiga agenda utama, yakni memperkuat ketahanan sistem kesehatan global, harmonisasi standar protokol kesehatan global, serta memperluas pusat manufaktur dan penelitian global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemi.

Pada 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan riset tentang literasi digital di 34 provinsi di Indonesia. Salah satu temuannya adalah perempuan memiliki indeks literasi digital yang rendah daripada laki-laki.  Sementara itu untuk wilayah rural dan urban,  persentase indeks literasi digital yang tinggi terdapat di perkotaan daripada pedesaan.

Salah satu upaya akselerasi transformasi digital Indonesia pemerintah mencanangkan program Gerakan Literasi Digital Indonesia sejak tahun 2017. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah pelatihan literasi digital telah menjangkau 12,6 juta masyarakat dan telah menyiapkan Roadmap Digital Indonesia yang mencakup empat sektor strategis yaitu yaitu infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat digital. Berdasarkan hasil survei Kominfo pada 2021 menunjukkan bahwa Indonesia sudah berada di tingkat 3,49 naik dari indeks tahun sebelumnya 3,46.  Diharapkan literasi digital bagi kaum perempuan akan semakin naik.

Kementerin Komunikasi dan Informatika menyiapkan progam Gerakan Literasi Digital melalui pelatihan tentang digital dasar dengan kurikulum seperti etika digital, keamanan digital, budaya digital dan ketrampilan dasar digital. Program ini diharapkan mendongkrak literasi digital bagi kalangan perempuan.

Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) disiapkan dengan membangun jaringan kabel serat optik sepanjang 342.000 kilometer, baik di daratan maupun lautan. Saat ini juga terdapat sembilan satelit telekomunikasi, microwave link, dan jaringan fiber-link, dan lebih dari 500.000 Base Transceiver Stations (BTS) juga telah dibangun untuk memungkinkan jangkauan sinyal 4G di pedesaan.Dengan program tersebut diharapkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia meningkat lebih baik lagi, khususnya di kalangan perempuan dan warga  pedesaan.

TABEL INDEKS LITERASI DIGITAL

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020

Dukungan pemerintah

Pemerintah berharap dengan kemudahan jaringan TIK akan mendorong UMKM berpindah ke digitalisasi. Menurut data Kementerian Kominfo  sudah ada 11 juta UMKM pada tahap scalling-up. UMKM berkontribusi sebesar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara, menurut  data Kemenkop dan UKM hingga 2021 ada sebanyak 64 persen dari 63,9 juta pelaku usaha mikro di Indonesia adalah perempuan. Jumlah Unit usaha kecil pada 2021, sebanyak 56 persen dari 193.000 usaha kecil dimiliki oleh perempuan. Di tingkat usaha menengah, sebanyak 34 persen dari 44.700 pelaku usaha adalah perempuan.

Berbagai masalah dihadapi pelaku UMKM saat pandemi seperti penurunan jumlah pendapatan karena penjualan menurun, hambatan distribusi, dan kendala keuangan atau akses permodalan. Sekitar 61,2 persen pelaku UMKM terdampak  negatif oleh pandemi sedangkan 32,2 persen terdampak sangat negatif.

Merujuk Google Temasek, dan Bain dalam laporan bertajuk e-conomy SEA memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia 2021 sebesar US$70 miliar atau Rp997 triliun. Nilai tersebut diproyeksi meroket hingga US$146 miliar atau sekitar Rp2.080 triliun pada 2025, berpotensi menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.  Pada 2020 transaksi e-commerce tercatat naik 29,6 persen, dari Rp205,5 triliun pada 2019 menjadi Rp266,3 triliun di 2020. Selanjutnya pada 2021 total nilai transaksi e-commerce kembali tumbuh 50,8 persen mencapai Rp401 triliun.

Sayangnya, baru 21 persen UMKM yang sudah digitalisasi. Maka dari itu, agar tidak ada lagi kesenjangan digital, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai 2021, 2022, 2023 diarahkan untuk mendorong transformasi digital. Di sisi lain semangat untuk membangun usaha informal Indonesia masih butuh didorong lebih tinggi lagi, E-commerce dapat menjadi solusi dalam meningkatkan usaha informal.

Gagasan digitalisasi dalam Side Event W20 Pres Summit di Manokwari pada Juni 2022 lalu menjadi sebuah gagasan yang sangat tepat. Digitalisasi merupakan salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan wanita pedesaan dan wanita disabilitas selama pandemi karena menjadi sarana penghubung perempuan. Digitalisasi dianggap mampu memberikan dampak signifikan bagi penyandang disabilitas dengan cara memperoleh pekerjaan secara online selain memberikan banyak peluang dalam peningkatan pemberdayaan perempuan.

Salah satunya dengan memperkenalkan sistem pembayaran  digital dan mengubah kebiasaan bertransaksi dan pembayaran secara online. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Digitalisasi Daerah yang bertujuan  untuk mendorong implementasi elektronik transaksi pemerintah daerah.

Di wilayah Papua Barat, Bank Indonesia menginisiasi, mensinergikan dan berkolaborasi dalam Side Event W20 yang mengambil tema Digitalization for Women Empowerment. Bank Indonesia berfokus pada digitalisasi untuk peningkatan literasi dan inklusi digital masyarakat termasuk wanita pedesaan dan perempuan disabilitas. Data menunjukkan perempuan sangat tertinggal dalam penggunaan internet dan pengetahuan keuangan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Pemberdayaan UMKM merupakan langkah tepat bagi kebangkitan perekonomian Indonesia. UMKM berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menyumbang 61,1 persen PDB nasional dan mendominasi 99 persen lebih unit usaha di Indonesia. UMKM juga mendukung 14,7 persen ekspor dan membuka 97 persen lapangan kerja.

Pemerintah mendukung pegembangan UMKM di Indonesia dengan menggunakan APBN memberikan pembiayaan, bantuan modal produktif, dan restrukturisasi kredit bagi pelaku UMKM. Melalui Kementrian Keuangan, pemerintah mengeluarkan Pembiayaan Ultra Mikro yang telah menjangkau 5,5 juta usaha mikro dengan nilai penyaluran mencapai 18,08 triliun. Nilai itu melampaui target dalam RPJMN 2020–2024, yaitu 4,5 juta debitur di akhir tahun 2024.

Hal itu menunjukkan program Pembiayaan Ultra Mikro berhasil menjadi progam inklusif yang responsif gender karena 95 persen yang mengambil kredit adalah perempuan. Sejak 2017 pertumbuhan pemanfaatan progam ini terus berkembang, tahun 2021 pembiayaan ini mencatatkan realisasi penyaluran kepada 1,9 juta debitur dari target 1,8 juta debitur (109 persen target) dengan nilai penyaluran mencapai Rp7,03 triliun. Survei menunjukkan pada tahun 2021 terjadi kenaikan nilai keekonomian debitur pembiayaan program ini sebesar 5,6 persen, dari 49,85 poin di tahun 2020 menjadi 52,64 pada tahun 2021.

Untuk mempermudah masyarakat maka penyaluran dilakukan pada lembaga keuangan mikro yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan koperasi. Hal dilakukan agar masyarakat dan pelaku usaha mikro dapat memperolah pembiayaan dengan mudah dan cepat.

Peran sektor UMKM secara makro

Sumber : Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan

Baca juga:  W20 mengusung Kesetaraan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pemulihan Ekonomi

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Rapat pleno kedua W-20 Indonesia 2022 di Hotel Golden Tulip, Kota Batu, Jawa Timur, yang berlangsung secara hibrida, Selasa (8/3/2022) malam, dengan tema Recover Together, Equally.

Pembiayaan Ultra Mikro telah menjangkau 500 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia. Sejak 2019 telah dilakukan piloting penggunaan uang elektronik dalam pencairan pembiayaan ultra mikro dan telah efektif dilaksanakan sepanjang tahun 2021.

Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan (SNKI Perempuan). SNKI Perempuan bertujuan memastikan perempuan Indonesia punya pengetahuan, kapasitas, dan kesempatan untuk bisa berdaya secara ekonomi.

Data Kemenko PMK mencatat 53,76 persen usaha kecil dimiliki perempuan. Dari angka tersebut, 97 persen karyawan usaha kecil adalah perempuan. Pandemi mengakibatkan tujuh persen usaha milik perempuan harus tutup. Proporsi ini dua kali lebih tinggi dari usaha milik laki-laki yang tutup selama pandemi.

Oleh karena itu, Menteri Koordinator bidang Ekonomi mengungkapkan pemerintah memberikan dukungan bagi UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Alokasi anggaran yang disediakan khusus bagi UMKM sebesar Rp95,13 triliun dengan rincian program berupa Subsidi Bunga, Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro, Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP).

Upaya tersebut sangat sebagai salah satu bentuk pemberdayaan perempuan untuk mendapatkan  layanan keuangan yang adil, inklusif, dan responsif. Inklusi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktifitas perempuan sekaligus memberdayakan mereka dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, tentu saja mempertimbangkan berbagai hambatan gender termasuk mengurus rumah tangga, kerentanan terhadap kemiskinan, dan norma-norma sosial yang diskriminatif.

Salah satu upaya terpenting saat ini adalah mendukung digitalisasi praktek bisnis UMKM serta ekonomi mikro dengan mendorong distribusi infrastruktur digital lebih luas. Literasi yang terus-menerus dibangun dengan berbagai cara untuk perempuan seluruh Indonesia, dan memastikan tidak ada cybercrime dengan perlindungan dari pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK.

Upaya literasi digital membutuhkan dukungan penyediaan infrastruktur dan dukungan regulasi dan sosialisasi pada pelaku UMKM agar masuk dalam sektor digital. Kementerian Keuangan juga meluncurkan Program Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP). BLU ini merupakan special mission vehicle Kementerian Keuangan untuk  kelompok terbawah yang tidak punya akses ke perbankan. Tugasnya tidak hanya dukungan permodalan, juga  literasi bisnis dan keuangan bagi para pelaku UMKM.

BLU PIP memperluas peluang usaha dan meningkatkan omset usaha ultra mikro dengan  memberikan dukungan pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku usaha ultra mikro. Selain itu, berkolaborasi dengan berbagai mitra kerja dalam memberikan pendampingan dan pelatihan bagi account officer.  Melalui metode   pendekatan pembiayaan berbasis gender, pengenalan dan pembukaan akses pembiayaan kepada pelaku usaha perempuan, maupun pelatihan kewirausahaan bagi perempuan. BLU PIP juga  membantu  pengurusan legalitas usaha dan peningkatan kapasitas usaha, melatih  penyaluran pembiayaan menggunakan uang elektronik dan pemasaran digital di berbagai platform baik medis sosial maupun e-commerce. (LITBANG KOMPAS)