Strategi ASEAN Merespons Dampak Covid-19

Sejak pandemi Covid-19 muncul pada awal Januari 2020 lalu, tidak ada satu pun negara anggota ASEAN yang luput dari kasus virus korona. Berdasarkan data WHO per 3 Agustus 2020, Indonesia tercatat sebagai negara dengan kasus Covid-19 terbanyak dibanding negara-negara lain di kawasan ASEAN dengan 111.455 kasus. Disusul kemudian Filipina 103.185 kasus, Singapura 52.825 kasus, Malaysia 8.999 kasus, Thailand 3.320 kasus, Vietnam 621 kasus, Myanmar 353 kasus, Kamboja 240 kasus, Brunei Darussalam 141 kasus, dan Laos 20 kasus.

Menghadapi kondisi tersebut, ASEAN, sebagai organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama negara di Asia Tenggara, saling bersinergi untuk menekan dampak buruk virus korona. Kerja sama dilakukan melalui mekanisme-mekanisme ASEAN, ASEAN+3, hingga kerja sama dengan organisasi lainnya. Berbagai kerja sama tersebut membahas sejumlah hal, antara lain mitigasi di bidang kesehatan, respons di bidang ekonomi, serta langkah di bidang pariwisata dan perjalanan.

REUTERS/STRINGER

Menteri Luar Negeri China Wang Yi berbicara dalam konferensi pers setelah pertemuan para menteri luar negeri anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan China terkait wabah virus Covid-19 di  Vientiane, Laos, Kamis (20/2/2020).

Sejak munculnya pandemi Covid-19, sektor kesehatan ASEAN mengaktifkan berbagai mekanisme kerja sama kesehatan di tingkat kawasan untuk merespons Covid-19. Hingga saat ini, setidaknya terdapat dua puluh tujuh mekanisme ASEAN yang sudah ada dan yang baru dikembangkan dalam penanganan Covid-19.

Kemajuan dari upaya yang telah dilakukan sektor kesehatan ASEAN, di antaranya dengan berbagi informasi dan pengalaman penanganan Covid-19, termasuk dengan mitra wicara ASEAN melalui platform webinar ASEAN Emergency Operations Centre (EOC) Network, saling menginformasikan secara real time melalui pesan singkat terkait perjalanan lintas batas negara suspek/pasien konfirmasi; pelaporan berkala Risk Assessment for International Dissemination of Covid-19 ASEAN Region melalui ASEAN BioDiaspora Virtual Centre; upaya komunikasi resiko melalui ASEAN Risk Assessment and Risk Communication Centre; dan dukungan penguatan kapasitas laboratorium

ASEAN Emergency Operation Centre Network for public health emergencies (ASEAN EOC Network), dengan tuan rumah Malaysia, memberikan perkembangan harian terkait situasi dan perubahan teknis Covid-19 kepada tiap negara ASEAN. ASEAN EOC Network juga menampilkan perkembangan terkini situasi Covid-19 di ASEAN di website ASEAN.

The ASEAN BioDiaspora Virtual Center (ABVC), dengan tuan rumah Filipina, menggunakan Big Data untuk menghasilkan penilaian risiko dan laporan pengawasan penyakit Covid-19. Laporan pertama diterbitkan pada 20 Januari 2020 dan dilanjutkan dengan laporan berikutnya tiga kali seminggu.

Regional Public Health Laboratories Network (RPHL) yang dipimpin Thailand memungkinkan tiap anggota ASEAN mengakses kesiapan laboratorium, dukungan teknis dan material, serta pengalaman dan pengawasan laboratorium.

ASEAN Risk Assessment and Risk Communication Centre (ARARC) menegaskan pentingnya komunikasi risiko dalam mengelola kedaruratan kesehatan publik. ARARC melakukan penyelidikan tentang berita palsu dan hoaks terkait Covid-19 dan menemukan cara untuk menjangkau dan memberi informasi yang kredibel dan tepat waktu kepada publik secara efektif.

Terdapat pula berbagai strategi implementasi dari sejumlah inisiatif baru, antara lain pembentukan ASEAN Plus Three Pharmaceutical Industries Network, pengembangan protokol kesehatan ASEAN dalam menghadapi era New Normal, pengembangan cross-border contact tracing and rapid outbreak investigation protocol, serta pembentukan ASEAN Plus Three Task Force on Pandemic.

Inisiatif baru yang disepakati dan dalam masa persiapan pengembangan, antara lain platform informasi untuk publik ASEAN Portal for Public Health Emergency; pembentukan ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases; penyusunan ASEAN Public Health Emergency Coordination System (APHECS) yang bersifat multisektoral; pengembangan ASEAN Comprehensive Recovery Framework untuk menyiapkan pemulihan kondisi keamanan dan sosial-ekonomi kawasan akibat dampak pandemi; pembentukan ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies (RRMS) dan Covid-19 ASEAN Response Fund untuk menjamin ketersediaan alat kesehatan esensial dan dana dalam situasi darurat; serta penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) for Public Health Emergencies agar tersedia prosedur yang seragam dan terstandar dalam penanganan situasi darurat kesehatan.

Berbagai strategi di atas muncul dari sejumlah pertemuan ASEAN untuk bekerja sama dan bertukar informasi terkait penanganan Covid-19 di bidang kesehatan, termasuk menggundang beberapa mitra wicara, seperti AS, China, Australia, dan Uni Eropa.

Salah satunya adalah pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN dan Amerika Serikat melalui konferensi video pada 30 April 2020. Pertemuan itu diikuti oleh Menteri Kesehatan negara-negara anggota ASEAN dan Amerika Serikat serta Sekretaris Jenderal ASEAN. Tujuannya untuk membangun kerja sama kesehatan ASEAN dengan Amerika Serikat dalam penanganan Covid-19.

Pertemuan selanjutnya adalah pertemuan tingkat pejabat tinggi kesehatan ASEAN melalui konferensi video pada 22 – 23 Juli 2020. Tujuan pertemuan itu adalah memetakan dan menyinergikan sejumlah inisitatif baru dari badan sektoral kesehatan dan juga nonkesehatan yang perlu ditindaklanjuti oleh badan sektoral kesehatan ASEAN sebagai upaya konkret penanganan Covid-19 di kawasan ASEAN.

AFP/TED ALJIBE

Petugas polisi khusus bersenjata sedang berbicara dengan warga saat melintas di pos penjagaan di sebuah jalan di kawasan Navotas, Manila, 16/7/2020. Pemerintah setempat menerapkan lockdown karena kasus Covid-19  yang semakin meningkat. Polisi Filipina dikerahkan untuk memastikan mereka yang positif dan tidak dapat melakukan isolasi mandiri di rumah dibawa ke pusat karantina yang dikelola oleh pemerintah.

Dampak pandemi Covid-19 juga direspon negara-negara ASEAN dengan berbagai kebijakan ekonomi. Hingga akhir Juli 2020, kebijakan ASEAN dalam merespons dampak pandemi Covid-19 di bidang ekonomi telah dirangkum dalam tiga kelompok, yakni stimulus ekonomi, kebijakan moneter dan fiskal, serta kebijakan perdagangan.

Potret kebijakan negara-negara ASEAN dalam meluncurkan berbagai paket stimulus ekonomi dirangkum dalam ASEAN Policy Brief 1 yang diterbitkan pada April 2020.

Untuk memitigasi dampak Covid-19 di bidang ekonomi, negara-negara di ASEAN meluncurkan berbagai paket stimulus ekonomi sejak Februari 2020. Secara umum, kebijakan yang dilakukan negara-negara ASEAN dapat digolongkan menjadi lima hal, pertama, insentif pajak bagi bisnis terdampak, khususnya UMKM; kedua, subsidi seperti bantuan tunai, diskon tagihan listrik, hingga insentif tambahan bagi mereka yang bekerja di sektor kesehatan; ketiga, penangguhan pembayaran pajak atau pinjaman; keempat, pembebasan biaya atau penerapan biaya yang lebih rendah dari pemerintah; dan kelima, Bank Sentral menerapkan kebijakan penurunan suku bunga dan membeli surat berharga/obligasi pemerintah.

Selain itu, terdapat pula kebijakan khusus yang diambil oleh beberapa negara ASEAN. Beberapa negara menargetkan sektor utama masyarakat. Brunei memperbolehkan penangguhan iuran dana pensiun sedangkan Malaysia mengizinkan pengurangan iuran pensiun. Di sisi lain, Singapura menangguhkan pinjaman dan biaya sekolah (student loan and charges). Selain itu, sektor perbankan di Vietnam menciptakan paket kredit senilai 12,3 miliar dollar AS untuk kegiatan usaha.

Institusi keuangan internasional juga memberikan dukungan bagi negara-negara yang terimbas pandemi Covid-19. IMF berjanji meningkatkan kapasitas pinjaman untuk anggota menjadi 1 triliun dollar AS. IMF juga berjanji mengupayakan pengurangan utang bagi negara-negara berpenghasilan rendah melalui program Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT). Selain itu, Bank Dunia menyediakan dana sebesar 160 miliar dollar AS untuk pembiayaan jangka panjang selama 15 bulan ke depan.

Bank Pembangunan Asia (ADB) juga mengumumkan paket bantuan sebesar 6,5 miliar dollar AS untuk mendukung respons krisis Covid-19. Beberapa negara ASEAN yang telah mendapatkan persetujuan hibah dari ADB adalah Filipina dan Indonesia. Filipina meluncurkan program Rapid Emergency Supplies Provision Project senilai 5 juta dollar AS untuk memberikan bantuan makanan sementara bagi rumah tangga rentan dan pekerja di Luzon. Sedangkan Indonesia memanfaatkan hibah 3 juta dollar AS untuk pembelian peralatan dan pasokan medis penting, seperti ventilator dan peralatan perlindungan pribadi.

ASEAN Policy Brief 1 ini juga memberikan enam rekomendasi kebijakan bagi negara-negara anggota ASEAN, yakni menggerakkan semua piranti kebijakan makro, keuangan, dan struktural yang tersedia; mempertahankan kapasitas ekonomi produktif; menjaga rantai pasokan tetap berjalan; memanfaatkan teknologi dan perdagangan digital; memperkuat jaring pengaman; meningkatkan respons terhadap pandemi di tingkat regional; serta meningkatkan tekad memajukan integrasi regional.

VNA VIA AP

Foto yang diambil di Hanoi, Vietnam, ini menunjukkan gambar layar para pemimpin ASEAN yang sedang mengikuti Special ASEAN Summit on Covid-19 secara daring pada 14/4/2020. Berlawanan arah dari jarum jam, dari pojok kiri atas: Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi, Presiden Thailand Prayut Chan-ocha, Presiden Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Konselor Myanmar Aung San Suu Kyi, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Laos Thongloun Siloulith, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc.

Dalam ASEAN Policy Brief 2 yang diterbitkan pada Mei 2020, ditunjukkan berbagai strategi kebijakan moneter dan fiskal negara-negara anggota ASEAN menghadapi dampak Covid-19 di bidang ekonomi. Tiga sektor besar yang menjadi target kebijakan moneter dan fiskal adalah industri penerbangan, kesehatan, dan pertanian.

Kebijakan moneter menjadi salah satu hal yang paling awal dijalankan untuk menjamin ketersediaan likuiditas dan meningkatkan kepercayaan terhadap ekonomi saat muncul kekhawatiran rusaknya rantai pasokan dan pembatalan perjalanan.

Sejak awal pandemi, bank sentral di negara-negara di ASEAN menerapkan kebijakan pemotongan suku bunga, pengurangan rasio cadangan, dan pembelian aset untuk mempertahankan stabilitas keuangan, menjamin likuiditas dalam sistem, dan menurunkan biaya kredit.

Langkah-langkah di bidang moneter tersebut juga dimaksudkan untuk meyakinkan publik bahwa pemerintah bersedia melakukan apa pun untuk mengarahkan perekonomian keluar dari kisis dan untuk menjaga stabilitas sektor perbankan. Berbagai negara di ASEAN mendorong sektor perbankan untuk mendorong pinjaman tanpa merusak kesehatan bank.

Bank Sentral Vietnam mendesak pemberi pinjaman komersial untuk mengurangi biaya pembayaran minimum 50 persen melalui sistem elektronik antarbank serta membatasi deviden dan biaya operasional untuk menjaga persediaan modal yang cukup. Di sisi lain, Bank Sentral Laos mengeluarkan pedoman mendorong pemberi pinjaman untuk merestrukturisasi pembiayaan debitur yang terkena dampak, memberi tenggang waktu satu tahun bagi debitur terdampak, hingga menurunkan suku bunga yang diperlukan.

Berbagai langkah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan likuiditas dan kepercayaan pasar dan mempertahankan sistem moneter dan keuangan yang stabil.

Di luar koordinasi internal, ASEAN juga berdiskusi dengan partner dalam kerja sama menghadapi pandemi Covid-19. Dalam hal kerja sama keuangan, ASEAN+3 telah bekerja sama memperkuat Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), sebuah mekanisme pengaturan pertukaran berbagai mata uang untuk menyediakan likuiditas jangka pendek kepada anggota pada saat dibutuhkan.

Seiring meluasnya dampak pandemi, pemerintah di ASEAN menerapkan stimulus fiskal yang lebih kuat untuk meningkatkan kapasitas di sektor kesehatan serta meredam dampak ekonomi yang lebih luas di sektor yang paling terpukul, seperti pariwisata dan UMKM.

Intervensi fiskal yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dapat digolongkan menjadi tiga kategori. Pertama, subsidi rumah tangga. Kedua, pembebasan atau moratorium pajak, biaya, termasuk biaya sewa. Ketiga moratorium atau restrukturisasi pinjaman bagi usaha yang terdampak pandemi, termasuk individu.

Di bidang fiskal, negara-negara ASEAN mengambil langkah paket fiskal dengan total anggaran 318,2 miliar dollar AS yang setara dengan 10,1 persen PDB ASEAN pada 2019. Thailand menjadi negara dengan paket stimulus terbesar dengan total 88,8 miliar dollar AS. Di bawahnya terdapat Indonesia dengan 81,8 miliar dollar AS, di antaranya 43 miliar dollar AS paket stimulus pemulihan ekonomi yang telah disetujui. Selain menyasar pada industri yang terdampak paling besar, stimulus tersebut juga dialokasikan ke sektor kesehatan dan subsidi rumah tangga.

ASEAN Policy Brief 2 ini juga menyampaikan rekomendasi di akhir ringkasannya. Terdapat empat intervensi sistematis yang direkomendasikan, yakni terus menerapkan berbagai stimulus fiskal secara luas dan langkah-langkah ekonomi bertarget; memastikan perusahaan dapat kembali ke tingkat produksi dan pekerjaan seperti sebelum pandemi; merumuskan rencana pemulihan sosial-ekonomi kawasan pasca-Covid-19 untuk memfasilitasi pertumbuhan regional; serta menghidupkan kembali multilateralisme untuk memastikan ketahanan dan keberlanjutan global pasca-Covid-19.

VTV VIA AP

Foto tangkapan layar dari Televisi Nasional Vietnam menggambarkan Perdana Menteri China Li Keqiang yang berbicara dalam pertemuan virtual ASEAN Plus Three Leaders, Selasa 14/4/2020.

Stategi ASEAN di bidang ekonomi yang lain adalah kebijakan perdagangan. Hal tersebut dipotret dalam ASEAN Policy Brief 3 yang terbit pada Juli 2020. Untuk mengatasi dampak pandemi di bidang perdagangan antarnegara, hal utama yang dilakukan negara-negara ASEAN adalah mempertahankan dan membangun kembali hubungan dagang dengan cara menjaga pasar tetap terbuka.

Selama pandemi, negara-negara di ASEAN menerapkan pembatasan ekspor dan pelonggaran impor barang dan jasa yang terkait Covid-19. Tercatat 38 langkah perdagangan dilakukan oleh negara-negara ASEAN.

Dari 38 langkah perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN, sejumlah 23 langkah merupakan bentuk liberalisasi, seperti pengurangan tarif atau biaya masuk serta fasilitas perdagangan. Sedangkan 15 langkah merupakan pembatasan, seperti pembatasan ekspor. Indonesia menjadi negara ASEAN yang menerapkan langkah perdagangan terbanyak, yakni lima langkah liberalisasi dan dua langkah pembatasan, diikuti Vietnam dengan tiga langkah liberalisasi dan tiga langkah pembatasan.

Untuk menjaga pasar tetap terbuka, sedikitnya empat kali kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Pertama, para menteri ekonomi ASEAN menerbitkan pernyataan bersama tetang penguatan ketahanan ekonomi ASEAN dalam merespons pandemi Covid-19 pada 10 Maret 2020. Hal itu menegaskan komitmen ASEAN untuk tetap menjaga keterbukaan ekonomi dan kebijakan integrasi.

Kedua, para menteri pertanian dan kehutanan ASEAN menerbitkan pernyataan bersama pada 15 April 2020. Pernyataan tersebut menggarisbawahi persetujuan meminimalkan gangguan rantai pasokan makanan di kawasan ASEAN, memastikan pasar tetap terbuka, dan menahan diri untuk tidak menerapkan kontrol ekspor, pembatasan, dan larangan, sebagaimana hambatan tarif dan nontarif.

Ketiga, pada 14 April 2020, para pemimpin di ASEAN mendeklarasikan komitmen menjaga pasar tetap terbuka bagi perdagangan dan investasi, serta meningkatkan kerja sama di antara negara-negara ASEAN juga dengan negara partner ASEAN.

Dan keempat, pada 4 Juni 2020, para Menteri Ekonomi ASEAN menyepakati Hanoi Plan of Action dalam memperkuat kerja sama ekonomi ASEAN dan keterhubungan rantai pasokan dalam merespons pandemi Covid-19. Kesepakatan tersebut memuat langkah-langkah kerja sama di bidang fasilitasi perdagangan barang-barang penting (makanan, obat-obatan, peralatan medis, dan produk-produk terkait lainnya), serta fasilitasi produksi serta akses terhadap obat-obatan dan vaksin Covid-19 melalui penguatan konektivitas rantai pasok.

Hanoi Plan of Action ini diharapkan mampu mendorong negara anggota ASEAN lebih proaktif mengimplementasikan langkah konkret, seperti penggunaan Affixed Signature and Stamp (ASnS) untuk mempertahankan kelancaran arus perdagangan di tengah kebijakan pembatasan sosial, mengoptimalkan ASEAN Single Window sebagai platform pertukaran dokumen administrasi perdagangan, serta meningkatkan pemanfaatan teknologi digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0 dalam menghadapi era normal baru.

Di samping berbagai deklarasi di atas, ASEAN berkomitmen menjaga pasar tetap terbuka dengan melanjutkan implementasi agenda perdagangan, yakni menghapus tarif secara bertahap serta menjaga kerja sama dengan partner di luar ASEAN.

Selain kerja sama antarpemerintah (G to G), sektor swasta juga memainkan peran dalam merespons pandemi di bidang ekonomi. ASEAN Business Advisory Council dan anggotanya secara aktif menawarkan rekomendasi untuk memastikan produksi dan rantai pasokan makanan, minuman, dan peralatan medis penting tidak terputus.

ASEAN Policy Brief 3 ini juga merekomendasikan prioritas langkah perdagangan yang dapat dijalankan oleh negara-negara ASEAN. Langkah rekomendasi pertama adalah mewujudkan komitmen untuk memastikan hubungan rantai pasokan, khususnya barang-barang penting. Rekomendasi kedua, memberi perhatian yang semestinya pada peran perdagangan dalam pemulihan ekonomi pascapandemi. Rekomendasi ketiga, mendorong pelaksanaan agenda digital yang berguna dalam merespons dampak pandemi. Keempat, menekankan perlunya kerja sama multilateral yang lebih luas. Serta langkah terakhir yang direkomendasikan adalah mendorong sektor swasta dan pemangku kepentingan lain dalam memastikan keterhubungan rantai pasokan, menanamkan kepercayaan pasar, serta memfasilitasi pemulihan pasca pandemi.

AFP/NHAC NGUYEN

Para seniman mempersembahkan pertunjukan dalam upacara penutupan ASEAN Summit di Hanoi, 26/6/2020. Acara diselenggarakan secara daring karena pandemi.

Dokumen Terkait

4 Agustus 2020

Dokumen Deklarasi Bangkok 1967

Dokumen yang ditandatangi oleh lima menteri luar negeri di Asia Tenggara pada 1967 ini menandai...