Merunut Pembahasan Ekonomi Digital dalam Forum G20

G20 merupakan forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara dan satu kawasan ekonomi, Uni Eropa. Dalam forum G20 itu, dibahas beragam isu, mulai dari perekonomian dunia hingga isu-isu penting yang terkait dengannya.

Sejak KTT G20 di St. Petersburg, Rusia, 2013, isu ekonomi digital mulai diangkat dalam forum multilateral tersebut dan terus dibahas dalam forum G20 selanjutnya, termasuk dalam forum G20 Indonesia 2022.

Pembahasan ekonomi digital di forum G20 itu tak lepas dari pertumbuhannya yang sedemikian cepat baik secara valuasi maupun partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi digital dinilai menjadi salah satu katalisator utama sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Pada tahun 2022, pengguna internet di dunia diperkirakan mencapai 4,9 miliar, termasuk 204 juta pengguna internet di Indonesia. Lalu lintas dan konsumsi data telah mencapai sebesar 64,2 zettabyte pada tahun 2020 dan diprediksi bertumbuh tiga kali lipat sebesar 181 Zettabyte pada tahun 2025.

Bank Pembangunan Asia (ADB) memproyeksikan ekonomi negara-negara di kawasan Asia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2021, yang sebagian di antaranya disumbangkan oleh sektor ekonomi digital.

Kementerian Perdagangan menaksir pertumbuhan ekonomi digital terus berkembang dengan Gross Merchandise Value sebesar 70 miliar dolar AS atau sekira Rp1.005 triliun pada tahun 2021. Jumlah tersebut diproyeksikan bertambah menjadi 315,5 miliar dolar AS setara lebih Rp4.522 triliun pada tahun 2030.

Karena pertumbuhan ekonomi digital yang begitu cepat tersebut, negara-negara anggota G20 lantas memanfaatkan momentum Presidensi G20 untuk mengangkat berbagai isu seputar ekonomi digital.

Baca juga: Tantangan Memajukan Ekonomi Digital

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo menjadi pembicara kunci pada acara Digital Economy Summit-DevCon di Jakarta, Kamis (27/2/2020). Acara ini merupakan bagian dari perayaan 25 tahun keberadaan Microsoft di Indonesia. Sebanyak 2.500 developer mengikuti kegiatan yang terbesar se Asia Pasifik.

Istilah ekonomi digital pertama kali digunakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di St. Petersburg, Rusia, 2013 dengan pertimbangan pertumbuhan transaksi berbasis daring yang tumbuh sangat pesat dan menciptakan loophole dalam sistem perpajakan internasional saat itu.

Kemudian dalam pertemuan G20 di Antalya, Turki, 2015, diakui perlunya agenda pembangunan ekonomi digital. Sedangkan inisiatif kerja sama dan pengembangan ekonomi digital baru muncul pada KTT Hangzhou, China pada September 2016.

Di bawah Presidensi China, pembahasan mengenai ekonomi digital menghasilkan G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative yang memuat komitmen kerja sama pada beberapa bidang prioritas untuk mengembangkan ekonomi digital.

Baca juga: Arah Ekonomi Digital 2022

G20 membahas cara-cara untuk secara kolektif memanfaatkan peluang digital, mengatasi tantangan, dan mempromosikan ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Anggota G20 menyepakati prinsip-prinsip umum untuk mempromosikan pengembangan dan kerja sama dalam ekonomi digital yang meliputi inovasi, kemitraan, sinergi, fleksibilitas, inklusi, lingkungan bisnis yang terbuka dan memungkinkan, serta aliran informasi untuk pertumbuhan ekonomi, kepercayaan, dan keamanan.

Selain itu, the G20 Taskforce on the Digital Economy dibentuk dan diadopsi ke dalam Cetak Biru G20 atas Pertumbuhan Inovatif (G20 Blueprint on Innovative Growth), untuk menjamin keberlanjutan dan konsistensi dengan G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative serta menjaga untuk sinergi dengan alur kerja lainnya dalam G20.

Baca juga: Harapan Publik pada Presidensi G-20

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT

Presiden Joko Widodo (barisan depan dua dari kiri) melambaikan tangan pada sesi foto bersama pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Hangzhou Hall International Convention Center, Hangzhou, Tiongkok, Minggu (4/9/2016). Pertemuan itu digelar dengan tema membangun ekonomi global yang inovatif, menyegarkan, terkoneksi satu sama lain, dan inklusif.

Para pemimpin di KTT G20 Hamburg, Jerman 2017 menyepakati bahwa transformasi digital merupakan salah satu penggerak pertumbuhan global yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. Para pemimpin G20 menyepakati perlunya ekosistem yang mendukung perkembangan ekonomi digital serta penegakan aturan kompetisi yang efektif untuk mendukung inovasi dan investasi.

Para pemimpin G20 berkomitmen untuk memajukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan standar internasional yang berdasar prinsip keterbukaan, transparansi, dan konsensus serta ditetapkan oleh industri dan pasar atas proses produksi barang dan jasa digital.

Forum G20 menyatakan bahwa prinsip kepercayaan (trust) dalam teknologi digital memerlukan proteksi data konsumen yang efektif, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), transparansi dan keamanan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Selanjutnya, G20 akan berperan konstruktif dalam diskusi organisasi perdagangan dunia (WTO) terkait dengan e-commerce dan berbagai forum internasional terkait ekonomi digital untuk mendorong pengembangan ekonomi dan perdagangan digital.

Baca juga: Ekonomi Digital

Selain deklarasi puncak, forum G20 di Jerman untuk pertama kalinya mulai membahas mengenai ekonomi digital di tingkat menteri melalui G20 Digital Economy Ministerial Meeting. Dalam pertemuan pada tanggal 6–7 April 2017 itu, dihasilkan G20 Digital Economy Conference. Deklarasi tersebut menyajikan perspektif menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi digital.

Setidaknya ada tiga poin utama yang diulas dalam deklarasi tingkat menteri itu, yakni peta jalan digitalisasi, keterampilan digital dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan, serta perdagangan digital.

Dalam peta jalan digitalisasi tersebut, disebutkan 11 poin, yaitu peningkatan akses global, penerapan dan pemanfaatan teknologi digital yang efektif untuk semua dan perluasan infrastruktur digital.

Kemudian penyesuaian kebijakan di tengah ekonomi global yang digerakkan pengetahuan dan informasi digital, perbaikan lingkungan kompetisi dalam ekonomi digital, dan dukungan terhadap UMKM dalam pemanfaatan digitalisasi sembari menangani tantangannya.

Selanjutnya, mendorong pengembangan internet of things dan digitalisasi produksi; mendorong semua orang untuk dapat menyesuaikan diri dan terampil dalam ekonomi dan masyarakat digital; penguatan kepercayaan dalam ekonomi digital; penguatan perlindungan konsumen daring; pengukuran ekonomi digital; serta pembangunan jembatan kesenjangan digital berbasis gender.

Mengenai keterampilan digital dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan, antara lain disebutkan pentingnya pengembangan kurikulum keterampilan digital dan teknologi pembelajaran digital, keterampilan digital khususnya UMKM, desain program pemagangan keterampilan digital, menghilangkan kesenjangan digital berbasis gender, perbaikan kualifikasi guru dan pelatih melalui program pendidikan berkelanjutan, dan meningkatkan jumlah pendidikan dan pelatihan keterampilan digital secara global.

Berkaitan dengan perdagangan global, dibahas komitmen mengenai pengukuran perdagangan digital, kerangka kerja perdagangan digital internasional dan pengakuan dimensi pembangunan dalam perdagangan digital.

Baca juga: Menyelamatkan Agenda G20 Indonesia

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajol melakukan pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan para kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara G-20 di Hamburg Messe und Congress, Hamburg, Jerman, Jumat (7/7/2017) sore. Dalam pertemuan ini, dibahas kerja sama ekonomi terutama dalam industri strategis serta upaya Indonesia melawan kampanye hitam atas hasil perkebunan sawit Indonesia.

Deklarasi KTT G20 Buenos Aires, Argentina 2018 menyatakan, para pemimpin G20 berkomitmen untuk memaksimalkan manfaat digitalisasi dan perkembangan teknologi untuk pertumbuhan dan produktivitas yang inovatif.

G20 akan meningkatkan promosi UMKM, menjembatani kesenjangan digital berbasis gender, meningkatkan inklusi digital, mendukung perlindungan konsumen serta memperbaiki tata kelola digital, infrastruktur digital dan pengukuran ekonomi digital. Para pemimpin G20 mengakui perlunya menangani isu keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

G20 mendukung kebebasan arus informasi, ide, dan pengetahuan dengan memperhatikan kerangka hukum yang berlaku serta meningkatkan kepercayaan dan perlindungan data pribadi konsumen dan HAKI.

Para pemimpin G20 menyambut baik adanya G20 Repository of Digital Policies untuk membagi pakai dan mempromosikan model bisnis ekonomi digital yang inovatif. G20 mengakui pentingnya hubungan antara perdagangan dan ekonomi digital serta akan meneruskan kerja sama di bidang kecerdasan buatan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta platform bisnis baru.

Adapun pertemuan di tingkat menteri menghasilkan G20 Digital Economy Ministerial Declaration. Deklarasi ini berfokus pada transformasi pemerintahan menuju Digital Government, pengukuran ekonomi digital untuk lebih memahami dampak ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi keseluruhan, integrasi perempuan ke dalam ekonomi digital, pengembangan infrastruktur digital, pemanfaatan teknologi baru, pemanfaatan ekonomi digital bagi UMKM, dan perlindungan konsumen.

Pertemuan juga menghasilkan G20 Toolkit for Measuring the Digital Economy dan G20 Digital Government Principles.

Baca juga: G20 dan Krisis Ukraina

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pengemudi ojek daring memesan makanan untuk pelanggan melalui aplikasi di gerai makanan di pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2019). Pertumbuhan ekonomi digital dan pengguna internet di tanah air turut membantu perkembangan usaha bagi para pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) yang memanfaatkan teknologi informasi dalam promosi dan pemasaran produk mereka.

Para pemimpin G20 dalam Deklarasi KTT G20 Osaka, Jepang 2019 menyatakan dukungan pada G20 Ministerial Statement on Trade and Digital Economy. G20 akan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, aman, dapat dipercaya dan inovatif melalui digitalisasi serta penerapan teknologi yang sedang berkembang.

Pemimpin G20 mengakui peran penting pemanfaatan data sebagai faktor kunci pertumbuhan dan pengembangan ekonomi serta perbaikan kondisi masyarakat. Di samping itu, berkomitmen untuk mendorong diskusi kebijakan internasional untuk pemanfaatan penuh kekuatan potensial data.

G20 berkomitmen untuk mendukung proses arus data, informasi, ide dan pengetahuan lintas batas serta berkomitmen memperkuat kepercayaan bisnis dan konsumen. Arus data tersebut diyakini para pemimpin G20 akan menciptakan manfaat dalam dunia ekonomi digital.

G20 mendukung diskusi di bawah skema Joint Statement Initiative on E-Commerce, dan mengakui peran penting Work Programme on E-Commerce di WTO. Para pemimpin G20 mendukung praktik baik dalam pelaksana kebijakan dan pendekatan regulasi termasuk ketentuan uji coba perusahaan rintisan di bidang keuangan digital (regulatory sandbox) dalam rangka promosi ekonomi digital.

Para pemimpin G20 mengakui pentingnya peningkatan keamanan di bidang ekonomi digital untuk menanggulangi kerentanan dan kesenjangan keamanan. G20 mendorong berbagai tindakan perlindungan HAKI dan ekspansi teknologi dan diskusi terkait isu keamanan.

Dalam KTT ini, para pemimpin meneruskan komitmen untuk menjembatani kesenjangan digital dan mendorong digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan seluruh individu, terutama bagi kelompok rentan serta pengembangan dan kerja sama antar-kota-pintar.

Baca juga: Tantangan bagi G-20

Di samping itu, pemimpin 24 negara yang terdiri atas 17 negara anggota G20 kecuali India, Indonesia dan Afrika Selatan ditambah Spanyol, Chile, Belanda, Senegal, Singapura, Thailand, dan Vietnam menyatakan Osaka Declaration on Digital Economy atau dikenal sebagai Osaka Track yang menekankan komitmen untuk mempromosikan diskusi kebijakan internasional antara lain penetapan norma e-commerce di WTO.

Pada pertemuan tingkat menteri ekonomi digital, 8–9 Juni 2019, ada lima hal yang disepakati. Pertama, komitmen untuk pengembangan kecerdasan buatan yang berpusat pada manusia, sesuai dengan G20 AI Principles.

Kedua, mengakui pentingnya arus data bebas yang akan meningkatkan produktivitas inovasi dan pembangunan berkelanjutan seraya mengakui adanya tantangan berupa perlindungan data. Karena itu, G20 akan terus mendorong tukar menukar pengalaman dan informasi terkait keamanan data serta berpartisipasi aktif dalam diskusi WTO terkait hal itu.

Ketiga, mengakui bahwa mobilitas pintar merupakan salah satu elemen dalam pengembangan kota dan masyarakat pintar. Karena itu, pertemuan para menteri menyambut baik praktik mobilitas pintar yang dikembangkan Presidensi G20 sebagai bahan praktik baik dan panduan pengembangan mobilitas pintar.

Keempat, menyambut penyusunan peta jalan G20 dalam pengukuran ekonomi digital dan berkomitmen meningkatkan kapasitas pengukuran statistik di antara negara anggota.

Kelima, G20 menyadari pentingnya keamanan ekonomi digital. Pertemuan tingkat menteri menyambut baik penyusunan G20 Examples of Practices Related to Security in the Digital Economy dan pengembangannya di antara para pemangku kepentingan.

Baca juga: Bali Menanti Manfaat G-20

KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADA

Rekaman pidato Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, ditayangkan dalam pembukaan forum T-20, Minggu (26/5/2019), di Tokyo, Jepang. T-20 merupakan forum lembaga kajian dari negara-negara anggota G20. Forum T20 salah satu kegiatan pendahuluan menjelang konferensi tingkat tinggi G20 di Osaka, Jepang pada 28-29 Juni 2019.

Dalam KTT G20 virtual yang diselenggarakan Arab Saudi tahun 2020, disepakati beberapa poin terkait ekonomi digital dalam deklarasi puncaknya.

Para pemimpin G20 menyambut baik adanya Policy Options to Support Digitalization of Business Models during Covid-19 dan mendukung lingkungan yang setara, adil dan terbuka, perlindungan dan penguatan konsumen serta mengakui tantangan terkait dengan perlindungan data pribadi, HAKI dan keamanan data.

G20 mendukung adanya kerangka kerja hukum untuk memudahkan arus bebas data dan memperkuat kepercayaan konsumen dan bisnis. Para pemimpin juga berkomitmen untuk bekerja sama dalam mempercepat penetrasi internet global dan menjembatani kesenjangan digital.

Para pemimpin G20 selanjutnya menyambut baik adanya G20 Examples of Practices Related to Security in the Digital Economy. G20 juga meneruskan dukungan terhadap perkembangan kecerdasan buatan dengan menyambut baik adanya the Examples of National Policies to Advance the G20 AI Principles dan pengembangan kota dan masyarakat pintar melalui G20 Smart Mobility Practices. G20 juga menyambut baik adanya the G20 Roadmap toward a Common Framework for Measuring the Digital Economy.

Pada pertemuan tingkat menteri secara virtual, 20 April 2020, ada tujuh kesepakatan yang dicapai. Pertama, infratruktur komunikasi dan konektivitas jejaring. G20 sepakat untuk bekerja sama dengan sektor swasta dan entitas bisnis untuk memaksimalkan konektivitas yang inklusif, aman, dan terjangkau, khususnya di wilayah terpencil dan bagi kelompok rentan.

Kedua, pertukaran data yang aman. G20 mendorong kolaborasi pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan bersama informasi non-pribadi yang akan berguna dalam penanganan pandemi Covid-19 dan penyakit lain sesuai dengan peraturan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Ketiga, penelitian dan pengembangan teknologi digital untuk kesehatan. Antara lain disebutkan, G20 berkomitmen untuk memanfaatkan seluruh teknologi yang dikuasai untuk mempercepat proses pengembangan, pembuatan dan penyaluran obat dan vaksin. G20 mendukung riset teknologi yang membantu para tenaga  kesehatan, keluarga dan masyarakat serta yang mendukung upaya tanggap darurat.

Keempat, pemanfaatan tekonologi dan solusi digital. G20 mendorong kolaborasi teknologi digital yang evidence-based, trustworthy, dan human-centric untuk meningkatkan partisipasi individu dan perusahaan dalam ekonomi digital seraya menekankan pentingnya keamanan, perlindungan pribadi dan hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: Ekosistem Ekonomi Digital Indonesia Diperkuat

G20 mendorong pemanfaatan alat pengaman yang memudahkan kerja dan belajar jarak jauh untuk mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi dan sosial. Pertemuan tingkat menteri juga mendorong kolaborasi komunitas ilmiah, sektor swasta, dan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi dan solusi digital dalam penanggulangan Covid-19 dan penyakit menular lainnya.

Kelima, lingkungan daring yang aman dan terpercaya. G20 mendukung proses pertukaran pengalaman terkait dengan penanganan serangan siber yang berbahaya. G20 juga mendorong para pemangku kepentingan digital untuk bertukar informasi yang terpercaya untuk memerangi disinformasi, hoaks, penipuan daring seraya menghormati prinsip kebebasan berpendapat.

Keenam, ketahanan ekonomi. G20 mendorong UMKM meningkatkan pengetahuan teknologi dan solusi digital dalam aktivitas bisnis untuk mempertahankan rantai pasok global. G20 juga mendorong model bisnis digital baru baik dalam proses produksi, transaksi maupun distribusi.

Ketujuh, G20 mendorong pertukaran informasi antaranggota terkait intervensi kebijakan praktik baik, lesson learned dan solusi ekonomi digital dalam penanganan Covid-19. The Digital Economy Task Force akan mendorong diseminasi alat digital dalam penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga: Mencari Makna Presidensi G20 Indonesia

KOMPAS/SUTTA DHARMASAPUTRA

Duta Besar Arab Saudi Essam Bin Ahmed Bin Abed Al-Thaqafi, Selasa (27/10/2020), di Jakarta, menjelaskan rencana negara itu menggelar KTT Virtual G-20 kepada para pemimpin redaksi. Arab Saudi merupakan Ketua G-20.

Para pemimpin G20 berkomitmen dalam pemanfatan teknologi digital dan pengembangan ekonomi digital. Guna mewujudkan hal itu, dalam Presidensi G20 Italia tahun 2021, negara G20 menyepakati peningkatan Digital Economy Task Force (DETF)  menjadi Digital Economy Working Group (DEWG).

Melalui elevasi tersebut, DEWG diberikan tugas untuk memajukan pembahasan ekonomi digital secara lintas sektor dalam mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.

Dalam Declaration of G20 Digital Ministers: Leveraging Digitalisation for a Resilient, Strong, Sustainable and Inclusive Recovery, disebutkan pertemuan tingkat menteri tersebut untuk melanjutkan dialog dan kerja sama tentang digitalisasi sebagai enabler utama untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs) dalam tiga dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dalam pertemuan itu, disebutkan ada delapan topik yang dibahas, yakni transformasi digital dalam produksi untuk pertumbuhan berkelanjutan, memanfaatkan kecerdasan buatan yang dapat dipercaya untuk inklusivitas UMKM dan promosi start-up, pengukuran, praktik, dan dampak ekonomi digital.

Kemudian kesadaran dan perlindungan konsumen dalam ekonomi digital global, perlindungan dan pemberdayaan anak di lingkungan digital, mendorong inovasi untuk smart city dan komunitas, konektivitas dan inklusi sosial, aliran bebas data dengan aliran data kepercayaan dan lintas batas.

Baca juga: Presidensi G-20: Bukan Sekadar Giliran

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pedagang sayur di pasar modern BSD, Tangerang Selatan, Banten, menerima pembayaran dengan sejumlah penyedia platform uang digital, Rabu (24/4/2019). Para pemain teknologi finansial pembayaran terus berkompetisi meningkatkan penetrasi pasar dengan cara masuk ke berbagai jenis transaksi kebutuhan sehari-hari termasuk ke usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Indonesia tahun ini memegang Presidensi G20, yang berlangsung sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Adapun tema besar penyelenggaraan G20 kali ini adalah “Recover Together, Recover Stronger” yang dimaksudkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia pascapandemi Covid-19.

Transformasi digital menjadi satu di antara tiga isu prioritas dalam forum G20 kali ini. Dua isu prioritas lainnya adalah arsitektur kesehatan global dan transisi energi berkelanjutan.

Sebagai forum ekonomi global, forum G20 diharapkan mampu mengembangkan tata kelola digital yang lebih adil melalui diskusi seimbang antara negara berkembang dengan negara maju. Atas dasar itu, Indonesia memimpin Digital Economy Working Grup (DEWG) atau Kelompok Kerja Ekonomi Digital.

Ada tiga isu utama yang diusung Pemerintah Indonesia dalam pertemuan DEWG G20 2022 yang paralel dengan upaya pengembangan ekonomi digital secara umum. Ketiga isu itu adalah konektivitas dan pemulihan pascapandemi Covid-19 (connectivity and post-Covid-19 recovery), literasi digital dan keterampilan digital (digital skills and digital literacy), serta arus data lintas negara dan arus data bebas data secara terpercaya (cross-border data flow and data free flow with trust).

Baca juga: Segudang Asa pada Presidensi G-20

Terkait isu konektivitas dan pemulihan pascapandemi, pemerintah akan mengarahkan pada pemerataan akses digital dan digitalisasi yang menyeluruh, termasuk bagi kelompok rentan. Bentuk yang ditawarkan Indonesia, yakni pemenuhan akses internet secara menyeluruh yang dilakukan berdasarkan prinsip inklusivitas, pemberdayaan, dan berkelanjutan. Indonesia juga akan mendorong negara-negara G20 mewujudkan fair level of playing field sebagai tujuan bersama.

Di samping itu, bersama-sama dengan Italia, Indonesia menginisiasi inovasi sektor digital atau digital innovation network guna membangun dan menfasilitasi kerja sama antara pemerintah dan pelaku inovasi swasta (start-up, venture capital, serta korporasi) dalam skala global serta berbagi pengalaman dan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan global di berbagai sektor.

Pembahasan isu literasi digital dan keterampilan digital akan diarahkan pada peningkatan kesiapan masyarakat dalam kegiatan ekonomi digital. Indonesia mendorong pemerataan literasi dan keterampilan digital masyarakat sebagai salah satu prasyarat transformasi digital yang inklusif. Semua orang bisa memanfaatkan ruang digital secara produktif dan dinamis.

Baca juga: Presiden: Jangan Sampai Potensi Ekonomi Digital Indonesia Diambil Negara Lain

Indonesia saat ini tengah menyusun dokumen pengukuran kesiapan kecakapan dan literasi digital (G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy) yang dapat dijadikan rujukan bersama oleh negara-negara anggota G20.

Indonesia juga akan memfokuskan pada pembuatan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi kaum rentan serta penyusunan antologi kerangka kerja regulasi dan best practices yang mendukung peningkatan kecakapan dan literasi digital lanjutan.

Pembahasan isu arus data lintas batas negara akan diarahkan pada perwujudan arus data lintas batas negara yang aman, produktif dan berbasis kepercayaan melalui empat prinsip, yakni lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity. Perwujudan tata kelola arus data lintas negara mengalami tantangan tersendiri mengingat setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola data. (LITBANG KOMPAS)

Artikel terkait

16 Februari 2022

Rangkaian Pertemuan Menuju KTT G20 Tahun 2022

Puncak pergelaran acara G20 adalah Konferensi Tingkat Tinggi G20 akan diadakan di Bali pada Oktober...