G20 Empower: Menciptakan Lingkungan Kerja Aman bagi Perempuan

Pandemi Covid-19 melumpuhkan banyak aktifitas di dunia hingga sangat berpengaruh pada jalannya roda perekonomian dan situasi sosial. Pada masa pandemi, perempuan menjadi kelompok paling rentan, terutama perempuan di kelas bawah dengan pendidikan rendah. Perempuan kelas bawah mengalami beban ganda, yaitu mengurus keluarga dan beban memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dalam pandangan feminis, perempuan mengalami double burden karena masih berlaku pandangan bahwa urusan domestik dan urusan keluarga menjadi kewajiban perempuan. Sedangkan dalam mencari nafkah, tidak semua pekerjaan bersifat melindungi pekerjanya, seperti bekerja pada sektor informal yang paling mudah dilakukan oleh perempuan kelas bawah dengan pendidikan rendah.

Melindungi perempuan di lingkungan kerja pascapandemi menjadi isu pada side event pertama G20 dengan tema “Creating Safer Workplace for Women Post Covid- 19 Pandemic” pada 29 Maret 2022 yang berlangsung secara hybrid.

Konferensi kali ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana negara-negara anggota G20 Empower dapat mendukung dan terlibat langsung secara kolaboratif, baik antara swasta dan pemerintah untuk mendukung pemberdayaan gender di lingkungan kerja, khususnya bagi pekerja perempuan.

Keberadaan G20 Empower untuk mendorong keterwakilan perempuan di level pengambilan keputusan, khususnya dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kepedulian KemenPPPA, yaitu fokus melakukan upaya mainstreaming gender ke berbagai pihak terutama G20 Empower dengan para pelaku usaha yang menjadi mitra KemenPPPA.

Keanggotaan G20 Empower kali ini diwakili oleh perwakilan pemerintah, organisasi bisnis dan dunia usaha. Keanggotaan ini memberikan masukan bagi perusahaan terkait kebijakan yang mendukung perempuan. Dengan demikian, diharapkan pengambilan keputusan dan keberpihakan kebijakan perusahaan akan makin melindungi perempuan.

Menurut Chair G20 Empower, Direktur and Chief Srategic Transformation and Information XL Axiata, Yessy D. Yosetya, G20 Empower bertujuan memajukan kepemimpinan perempuan di perusahaan-perusahaan sektor swasta.

Ada tiga tema penting yang diangkat dalam G20 Empower, yakni akuntabilitas terhadap Key Performance Indicators (KPI) dari perusahaan untuk mendorong kepemimpinan dan penguatan posisi perusahaan di dunia kerja, upaya pihak swasta dan pemerintah untuk terus mendorong dan mendukung perempuan dalam SME (Small Medium Entreprises) sebagai penggerak ekonomi dan membangun kesiapan perempuan pada masa depan ekonomi digital.

Selama pandemi, kasus kekerasan meningkat di masyarakat, data global  menunjukkan kasus kekerasan telah bertambah sebanyak 31 juta kasus pada 6 bulan pertama pandemi dan semakin bertambah sampai pada angka 15 juta kasus per tiap 3 bulan selanjutnya. Menurut data global, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan berada pada angka rata-rata 47 persen jauh di bawah laki-laki yang berada pada angka 72 persen.

Seperti yang diutarakan oleh Co Chair G20 Empower, Rinawati Prihatingsih bahwa pemerintah menavigasi tantangan dan peluang untuk meningkatkan kebijakan dan regulasi secara keseluruhan tentang pemberdayaan perempuan dengan menciptakan tempat yang lebih aman untuk bekerja terutama bagi perempuan setelah pandemi global.

Dalam forum G20 Empower, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziyah mengungkapkan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan lebih baik bagi perempuan, khususnya pada masa pandemi dan disrupsi digital. Masa ini membuat perempuan berisiko lebih tinggi terhadap upah rendah dari pekerjaan di sektor informal dengan bentuk pekerjaan nonstandar yang berisiko dan tidak aman.

Pemerintah Indonesia terus mendorong G20 untuk meningkatkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia melalui berbagai intervensi progresif untuk menurunkan kesenjangan partisipasi perempuan di dunia kerja. Indonesia percaya dengan memajukan kesetaraan gender akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya untuk perkembangan perekonomian G20.

Dampak pandemi dirasakan secara tidak merata di Indonesia, yang terberat pada angkatan lapisan menengah bawah khususnya perempuan. Untuk bertahan hidup tidak sedikit perempuan beralih jenis pekerjaan atau jenis lapangan usaha seperti pekerja yang beralih dari usaha industri ke usaha pertanian. Kemudian dari sektor formal ke informal, seperti usaha akomodasi, makanan dan minuman, serta menjadi pekerja migran.

Anwar menyebutkan melalui ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 111, negara harus menghapuskan segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, agama, keturunan, dan pandangan politik. Konvensi tersebut menjadi rujukan terkait pengarusutamaan gender untuk bisa memberikan ruang kepada perempuan agar mendapatkan akses pekerjaan yang layak.

Salah satu usaha untuk meningkatkan kesempatan perempuan di ruang kerja adalah meningkatkan kemampuan di bidang digitalisasi. Perubahan terus berkembang ke arah digitalisasi, yang kemudian terjadi perubahan pola relasi dengan konsumen, tetapi masih terjadi kesenjangan dalam hal akses dan penggunaan internet antara laki-laki dan perempuan. Menurut data BPS 50,5 persen laki-laki yang berusia di atas lima tahun telah mengggunakan internet, sementara perempuan masih 44,8 persen yang telah menggunakan internet.

Pendidikan perempuan yang tidak bekerja pada masa pandemi

Sumber : Badan Pusat Statistik

Untuk meningkatkan produktifitas perempuan, diperlukan jaminan rasa aman bagi perempuan dan optimalisasi kemampuan di bidang marketing dan digitalisasi. Untuk itu, diperlukan upaya membangun lingkungan kerja yang aman bagi perempuan, bersifat inklusif dan memenuhi kebutuhan demand and supply.

Beberapa upaya forum G20 di antaranya:

• Mengampanyekan kesempatan atau peluang kerja yang sama antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja.
• Menekankan pada perusahaan untuk membuat regulasi dan kebijakan untuk mencegah terjadi pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja melalui sosialisasi, komunikasi dan edukasi pada seluruh karyawan.
• Menghilangkan diskriminasi gender di tempat kerja baik dalam upah dan struktur kerja di kantor.
• Mendahulukan dialog antara pekerja dan pengusaha termasuk masalah pekerja perempuan.
• Ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui.
• Bantuan subsidi upah minimum dari pemerintah untuk karyawan termasuk pekerja perempuan.
• Melakukan supervisi norma dan K3 bagi pekerja perempuan.
• Informasi yang tepat untuk pelayanan kerja dan penempatan pekerja bagi perempuan

Kelompok usia wanita tidak bekerja pada masa pandemi

Sumber : Badan Pusat Statistik

Untuk sisi supply, pemerintah membantu meningkatkan kapasitas pekerja perempuan melalui: Kartu Prakerja, training  konvensional maupun komunitas seperti Mobile Training Unit ,yaitu pelatihan yang dilaksanakan pada kelompok-kelompok di masyarakat.

Upaya lain yang dilakukan adalah pelatihan bagi calon pekerja migran, pertumbuhan produktifitas, dan program pelatihan untuk kaum muda. Salah satunya adalah peningkatan kesempatan kerja yang diimplementasikan melalui program padat karya serta pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah pusat dan daerah atau BLK Komunitas. Selain itu, juga dengan meningkatkan kualitas pekerja perempuan melalui partisipasi yang besar di pasar kerja.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, mengajak delegasi W20 Indonesia berkeliling Kota Batu, Rabu (09/03/2022) pagi. Untuk destinasi pertama, rombongan mengunjugi Mall Bunga di Desa Sidomulyo. Kedatangan seluruh delegasi disambut tarian tradisional khas Kota Batu.

Sebagai Presidensi G20, Indonesia juga dipercaya menjadi Ketua Forum Bussines Twenty atau B20. B20 adalah Perwakilan dari komunitas bisnis internasional dengan merefleksikan peran sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi global.

Dalam hal ini, B20 mengembangkan rekomendasi dan menghasilkan komitmen-komitmen relevan dari para pemimpin bisnis dunia dan organisasi bisnis guna mendukung tugas G20 untuk mencapai ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, dan berimbang. Prioritas B20, antara lain, rekomendasi kebijakan pada reformasi sistem keuangan, perdagangan, investasi, infrastruktur, ketenagakerjaan, dan antikorupsi.

Penyebab perempuan sulit mengembangkan kemampuan ekonominya dimulai dari tidak meratanya pendidikan yang berkualitas bagi anak perempuan, ketidakseimbangan kesempatan dalam lapangan kerja, hingga kurangnya akses perempuan terhadap benefit dari ekonomi formal.

Di dunia usaha, masih minim tindakan untuk mengatasi kesenjangan antargender. Bahkan, banyak perusahaan saat ini yang belum mengambil tindakan untuk mengatasi kesenjangan antargender, padahal potensi pertumbuhan ekonomi akan lebih banyak jika perempuan dapat berpartisipasi dalam ekonomi.

Konsep yang diajukan untuk memajukan ekonomi perempuan, yaitu One Global Women Empowerment yang mewadahi pemerintah, bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Visinya adalah mengangkat perempuan keluar dari kemiskinan dengan mengajak mereka terlibat dalam ekonomi global. isi dari konsep ini adalah memfasilitasi perempuan agar mereka memiliki akses inklusif sehingga mampu terlibat dalam ekonomi global.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) fashion dan kriya mengikuti pameran di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Selasa (5/10/2021). Pameran secara langsung yang kembali dapat digelar setelah pembatasan kegiatan karena pandemi diharapkan akan menggairahkan para pelaku UMKM untuk berkreasi.

Untuk mewujudkan gagasan One Global Women Empowerment tentu saja harus didukung oleh banyak faktor, yaitu mengangkat kapasitas ketrampilan perempuan dan dibantu oleh stakeholder yang berkepentingan. Dalam meningkatkan kapasitas perempuan, terdapat lima Key Action, yaitu:

1. Mendorong akselerasi infrastruktur enterpreneur serta UMKM perempuan
2. Menata kembali serta penguatan kemampuan perempuan dalam memimpin bisnis dengan target kerjasama lintas negara
3. Membantu membangun digitalisasi dalam kemampuan berbisnis
4. Membangun fondasi yang mampu mendorong kesetaraan kepemimpinan perempuan di lingkungan kerja
5. Menghapus bias gender di lingkungan kerja

Sementara itu faktor eksternal yang harus diberikan adalah dengan Key Stakeholders, yaitu:

1. Mitra bisnis
2. Perempuan pemimpin UMKM
3. Kerja sama para Menteri dalam G20
4. Agen multilateral
5. Filantropi
6. Modal dana venture
7. Sektorfinansial

Dalam hal faktor internal dan eksternal maka dibutuhkan katalisator yang memungkinkan bisnis perempuan dapat berjalan lebih cepat yang disebut dengan Key Objective, yaitu:

1. Kemampuan digital dan sarana pendukung perempuan memimpin dalam bisnis
2. Sharing pengetahuan melalui informasi, kajian studi, sumber daya manusia dan berbagi pengalaman dalam kepemimpinan perempuan
3. Funding dan investasi, akses untuk mendapatkan funding dan dukungan finansial ataupun investasi dan penguatan inisiatif perempuan
4. Dukungan teknis, melalui mentoring, pengajaran, pelatihan, perangkat hukum untuk membantu perempuan mengelola bisnis mereka
5. Kebijakan yang mendukung, tentu saja dibutuhkan aturan/regulasi dan kebijakan pemerintah untuk mempermudah penguatan perempuan dalam berbisnis.

Selanjutnya ada lima strategi yang dikenal dengan 5C yang harus dilakukan oleh One Global Women Empowerment  untuk menarik gerbongnya berjalan baik, yaitu Crowdsource, Crowdfund, Curate, Clarify dan Communicate.

1. Crowdsource, yaitu stakeholder baik privat ataupun publik agar membagi dan mempromosikan gagasan ide mengenai kebijakan yang membuat perempuan mudah bekerja sama dan mendapat kesuksesan.
2. Crowdfund, investor maupun pendiri perusahaan hendaknya mendukung program yang mempertemukan para perempuan pebisnis dengan enterpreneur hingga mampu mengembangkan bisnis mereka
3. Curate, semacam satu lembaga atau badan yang memberikan pelatihan kepemimpinan dan mengembangkan keahlian serta memungkinkan membuka akses pada users
4. Clarify, yaitu membantu sharing pengetahuan dan pengalaman dalam hal kekuatan hukum lintas negara atau perbatasan
5. Communicate, yaitu mengkomunikasikan gagasan dan pencapaian yang diharapkan antara stakeholder dengan publik tentang OGWE.

Usaha untuk menjaga kesehatan mental perempuan dalam lingkungan kerja pascapandemi adalah dengan memikirkan kembali konsep lingkungan kerja yang tepat bagi perempuan. Dalam hal ini Barbara Cominelli selaku Advocate G20 mengajukan mengubah konsep tempat kerja dari sekedar ruang bekerja menjadi ruang yang berpusat pada sumber daya manusianya atau Workforce Centric Model (WCM).

Demi mewujudkan WCM yang berkualitas, perlu digerakkan dengan semangat platform baru, yaitu kolaborasi, sosialisasi, pembelajaran dan inovasi yang berfokus pada budaya, serta keterikatan dengan memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Dalam hal memajukan karyawan, maka teknologi menjadi kunci agar dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Barbara adalah CEO  JLL Italia, yaitu perusahaan konsultan real estat global menguraikan pentingnya memperhatikan Regenerative Workplace karena akan meningkatkan kesejahteraan karyawan, selain mewujudkan visi dan tujuan. Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan yang holistik untuk menjaga semangat karyawan, terus terjaga sehingga mampu menjaga kesinambungan performa perusahaan. Selain itu, karyawan juga harus memperhatikan keseimbangan hidup seperti kesehatan mental, kesehatan sosial dan kesehatan fisik dan bukan hanya mengejar materi.

Menurut hasil riset terbaru JLL yang berjudul Regenerative Workplaces yang mengadakan survei pada 1.500 pekerja kantor di seluruh Asia Pasifik melaporkan bahwa pasca pandemi lebih dari seperempat karyawan berupaya untuk melakukan pola hidup sehat.

Para pekerja juga mulai memperhatikan aspek kesehatan mental, sosial dan fisik, serta  kebijakan perusahaan yang fleksibel dan pola pikir manajerial yang inklusif. Jika perusahaan mengabaikan hal tersebut, bisa jadi akan kehilangan aset pekerja dan dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk secara aktif mendukung kesejahteraan para pekerja sehingga menghasilkan kinerja berkelanjutan dalam jangka panjang.

Barbara mengusulkan agar perusahaan melakukan training untuk para pekerjanya dengan DIBs Certification atau Diversity, Inclusion & Belonging Certification. DIBs Certification adalah suatu pendidikan atau pelatihan yang mengajarkan konsep keragaman, keterbukaan/penerimaan dan rasa memiliki pada perusahaan. Inklusi di sini artinya seberapa baik kontribusi, kehadiran dan perspektif berbagai kelompok dihargai dan diintegrasikan dalam suatu lingkungan yang beragam.

Sementara belonging adalah rasa memiliki karyawan pada perusahaan, sehingga jika dilandasi menghargai dan menerima keragaman tentunya akan mendorong profitabilitas perusahaan. Keragaman dalam perusahaan harus memperhatikan berbagai hal seperti keterbatasan fisik, perbedaan gender, budaya dan etnis, manula, identitas seksual dan orientasi seksual serta tidak lupa kondisi kesehatan mental.

Ketika membangun ruang kerja dan fasilitas untuk karyawan, perusahaan harus memahami bahwa kebutuhan karyawan laki-laki dan perempuan berbeda, Misalnya, perempuan membutuhkan ruang menyusui atau memerah asi bagi yang sedang menyusui dan ruang tempat bermain anak untuk karyawati yang terpaksa harus membawa anak ke kantor.

Sumber: Kanal Youtube Antara News, G20 Empowering Women Entrepreneur Through Inclusive Business, 22 Maret 2022

Untuk membawa perubahan pada gagasan baru pascapandemi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengindentifikasi masalah karyawan atau para pekerja. Kemudian, menyingkirkan persoalan yang menekan kelompok minoritas, serta menciptakan lingkungan kerja yang tidak bias.

Para pemimpin senior harus memberikan contoh atau menjadi role model untuk meningkatkan kemampuan kerja para juniornya. Perubahan akan terjadi jika manajemen perusahaan harus merencakan pengembangan konsep keragaman dan kesetaraan di perusahaan dengan targetan dan KPI serta fokus pada proses rekrutmen, promosi.

Barbara mengungkapkan bahwa saat ini tren lingkungan kerja tahun 2022 adalah:

• Hybrid Work: Pola kerja hibrida
• A Flexible future: Pekerjaan yang adaptif pada perubahan
• Thriving Workforce: Lingkungan kerja yang memungkinkan karyawannya untuk dapat terus mengembangkan diri
• Regenerative Workplace: Lingkungan kerja yang memperhatikan kesehatan fisik dan mental karyawan sehingga dapat lebih produktif bekerja
• Workplace Equity: Memberi ruang bagi keragaman, kesamaan dan terbuka menjadi faktor penting untuk peningkatan performa, inovasi dan pengembangan bakat karyawan
• Technology intelligence: Kecerdasan teknologi dalam transformasi potensi big data dan pembuatan keputusan
• Dinamic deployment, dinamis dalam penggunaan teknologi digital
• Return on sustainability, kinerja yang produktif berkelanjutan dalam jangka panjang

Salah satu bukti dukungan stakeholder pada pemerintah untuk mendukung peningkatan ekonomi perempuan ditunjukkan oleh perusahaan besar multinasional di Indonesia, yaitu Unilever. Melalui wakilnya Willy Saelan, Unilever menghadirkan konsep dalam membantu menjaga keseimbangan alam melalui:

• Dukungan kesehatan lingkungan dengan menjaga keseimbangan iklim melalui pengurangan sampah dan emisi dari proses maupun produk yang dihasilkan dari Unilever. Selain itu pula Melindungi dan menjaga regenerasi alam, membantu kelestarian alam melalui deforestasi 1,5 juta hektar hutan, membantu petani dalam melindungi alam mereka serta program penyediaan air bersih. dan progam re-use, recycle dan mengolah kembali sampah dari produk yang mereka hasilkan.
• Dukngan kesehatan dengan menghasilkan produk yang mengandung nutrisi positif dan kesehatan masyarakat.
• Kontribusi dalam menciptakan dunia yang makin inklusif melalui equity, diversity, serta meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan ketrampilan karyawannya agar mampu bersaing dengan kebutuhan kerja masa depan.

Untuk mendukung para perempuan karyawan yang bekerja di perusahaan Unilever, salah satu usahanya adalah dengan membuat kebijakan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan. Unilever juga berkomitmen untuk membangun atmosfer yang sehat bagi seluruh pekerjanya termasuk perempuan, yaitu dengan menetapkan kebijakan kesetaraan gender, kesetaraan bagi penyandang disabilitas, serta mencegah tindakan diskriminasi dan stigma. Hal itu dapat tercapai dengan menjaga kehidupan sosial bagi karyawan perempuan melalui konsep  situasi  yang nyaman dan aman, baik sosial maupun psikologi di lingkungan kerja.

KOMPAS/DFRI WEDIONO

Sebanyak 20 bendera negara anggota G-20 terpasang di halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu, Jawa Timur, sebelum perhelatan Side Event Women 20 Indonesia 2022 (W-20) pada 8-10 Maret 2022. Foto diambil Senin (7/3/2022).

Dalam rangka mengatasi dampak pandemi bagi kehidupan buruh Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang pedoman pemberian bantuan  pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Covid-19.

 Perempuan yang bekerja di sektor informal

Sumber : diolah dari BPS

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. PerMen terbaru ini untuk menyempurnakan aturan yang telah ada sebelumnya.

Untuk pekerja migran, Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, undang-undang ini merupakan perkembangan dari Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Undang-undang ini disusun berdasarkan nilai-nilai persamaan, hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, antidiskriminasi, serta antiperdagangan manusia. Untuk melindungi pekerja migran, Indonesia memiliki Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang didirikan tahun 2006. (LITBANG KOMPAS)

Artikel Terkait

8 November 2021

G20 dan Berbagai Forum Kerja Sama Internasional yang Diikuti Indonesia

Indonesia menjadi presidensi G20 sejak Desember 2021 hingga November 2022. Selain G20, Indonesia juga terlibat...