Partai Keadilan Sejahtera

Pada Pemilu 2019, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih 11.493.663 suara sah atau 8,21 persen. Perolehan tersebut naik dari Pemilu 2014 yang memperoleh suara sebesar 6,8 persen yang tidak berbeda jauh dari dua pemilu sebelumnya. Raihan suara 2014 ini juga tidak beda jauh dari pemilu sebelumnya.

Dalam perjalanan politiknya, partai ini pun tidak luput dari kasus korupsi yang melibatkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, namun hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan pada hasil perolehan suara dan hanya mengalami sedikit penurunan. Di sisi lain, banyak pihak yang memandang kasus tersebut menjadi titik balik bagi PKS karena selalu memperkenalkan diri sebagai partai politik bersih.

Titik balik sebelumnya dalam perjalanan PKS, yaitu saat Munas II PKS pada 16–20 Mei 2010 di Jakarta. PKS mengusung perubahan yang bertolak belakang dengan citra kuatnya pada masa lalu, yakni mendeklarasikan sebagai partai terbuka dan beralih dari citra partai ekslusif menjadi partai yang lebih inklusif.

Transformasi ini terabaikan oleh masyarakat saat kasus korupsi terjadi dalam tubuh PKS. Bahkan dari hasil sejumlah sigi menyatakan PKS akan bernasib sama dengan partai Islam lainnya yang mengalami penurunan suara. Namun, PKS mampu bertahan di tujuh besar partai politik peraih suara terbanyak dan mendapatkan jatah kursi di parlemen.

Rekam jejak capaian politik PKS di tiga pemilu sebelumnya memiliki kesamaan dalam bertahan di posisi empat hingga tujuh besar suara terbanyak, seperti pada Pemilu 1999, saat itu yang masih bernama Partai Keadilan berada di posisi tujuh besar, lalu pada Pemilu 2004 berhasil naik peringkat menjadi enam besar peraih suara terbanyak, kemudian pada Pemilu 2009 PKS mengalami peningkatan prestasi politik dengan masuk empat besar perolehan suara.

Anis Matta selaku Sekjen PKS yang kemudian menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq menjadi Presiden PKS, menargetkan di Pemilu 2014 masuk dalam tiga besar perolehan suara. Target tersebut tidak lepas dari sistem kaderisasi yang selama ini berjalan bersifat ekslusif dan terbatas sehingga memperkecil peluang PKS dalam mendongkrak dukungan.

Selain itu, adanya pembatasan konstituen mempersulit PKS dalam menjangkau serta memperluas dominasi peta kekuasaan politiknya yang selama ini hanya fokus diperkotaan. Pada perolehan suara Pemilu 2004, 2009, 2014 PKS terlihat stagnan dengan menggunakan strategis yang sama.

Terdapat sejumlah aspek penting yang menempatkan PKS sebagai tolok ukur fenomena yang berbeda dalam wajah politik di Indonesia. PKS merupakan partai Islam yang mengambil sumber inspirasi dan ideologi dari luar. PKS menjadikan pemikiran Ikhwanul Muslimin di Mesir sebagai model acuan. Gagasan-gagasan Ikhwanul Muslimin banyak disyiarkan lewat tulisan-tulisan yang diterjemahkan serta diterbitkan oleh para anggota PKS. Para kader-kader partai ini memiliki perhatian besar terhadap peristiwa  yang terjadi di Timur Tengah.

Partai ini memiliki fakta bawah menjadi satu-satunya partai kader yang mampu bertahan. PKS memiliki karakter kuat, yakni model dan proses kaderisasi yang dilakukan secara khusus dan ketat. Hal tersebut  menjadikan para kader PKS memiliki komitmen tinggi dan disiplin dalam menjalankan aturan serta kebijakan partai.

Selain itu, PKS melakukan jaringan pelayanan sosial yang luas dan efektif. Hal ini membuat PKS menonjol terutama pada periode awal. Kegiatan yang dilakukan PKS tentu terlihat nyata hadir di tengah masyarakat dengan adanya aksi turun langsung secara rutin dengan bantuna-bantuan sosial seperti pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin serta bantuan terhadap korban bencana alam. Aksi inilah yang membedakan dengan parpol lain yang cenderung banyak melakukan aksi hanya saat menjelang pemilu.

Catatan penting yang membuat PKS terlihat menonjol dibandingkan dengan parpol lain, yakni kuatnya ideologi dan kebijakan yang yang diusung oleh partai ini. Azas Islam yang diusung PKS tidak hanya sebatas wacana ideologi. Secara serius PKS menjalankan program aksi sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar (AD) partai, yaitu sebagai partai dakwah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Sejarah mencatat, partai ini berdiri dari gerakan akar rumput yang dibangun seiring dengan tumbuhnya aktivitas dakwah Islam pada tahun 1980-an. Gerakan yang dilakukan dengan mengambil masjid-masjid sebagai basisi operasional dan strukturalnya, terutama masjid kampus.

Gerakan dakwah ini terus berkembang dengan cepat dari tahun ke tahun yang mewarnai kampus-kampus dan di masyarakat umum, bahkan merebak hingga kalangan pelajar dan mahasiswa di luar negeri, baik Eropa, Amerika, serta Timur Tengah. Gerakan yang muncul dalam bentuk pemikiran keislaman di berbagai bidang serta praktik-praktik pengalaman sehari-hari. Ukhuwah (persaudaraan) yang dibangun di kalangan mereka merupakan alternatif cara hidup di tengah masyarakat perkotaan yang cenderung individualistik.

Pada perkembangan yang semakin luas, gerakan dakwah ini juga membangun ruh keislaman lewat media tablig, seminar, aktivitas sosial, ekonomi, serta pendidikan. Aktivitas ini berjalan di tengah kekuasaan Orde Baru yang sangat ketat dalam mengawasi aktivitas keagamaan.

Runtuhnya kekuasaan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, membuka ruang gerak gerakan dakwah Islam ini semakin luas hingga menggagaskan perlunya memanfaatkan situasi tersebut untuk mewujudkan cita-cita gerekan mereka. Pendirian partai yang berorientasi pada ajaran Islam dianggap perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dakwah Islam dengan cara yang demokratis dan diterima oleh semua masyarakat.

Gagasan tersebut sejalan dengan gerakan Tarbiyah yang menjadi alternatif dalam rumusan politik dakwah. Perjuangan politik partai ini bertumpu pada penyesuaian cita-cita politik Islam dengan tampilan yang bisa beradaptasi dengan situasi yang dapat diterima oleh lebih banyak orang. Hal ini dapat terlihat saat muncul wacana pengangkatan kembali Piagam Jakarta yang diusung oleh sejumlah partai Islam saat itu, seperti Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang. Namun, partai ini tidak memberikan dukungan terhadap wacana tersebut. Sebaliknya, PKS mengajukan konsep yang cenderung pluralisme.

Piagam Madinah dalam pandangan PKS lebih memberikan kesempatan terhadap masing-masing agama di Indonesia untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama yang diyakini dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Gerakan Tarbiyah dinilai menjadi salah satu alternatif sarana dan aktivitas dalam berdakwah di Indonesia karena mampu membawa perubahan yang diselaraskan dengan Al-Quran dan sunnah namun dengan gaya yang lebih akomodif serta bersifat gradual.

Pada 28 Juli 1998, gerakan dakwah Islam yang sedang bekembang pesat kemudian bertransformasi menjadi partai politik dengan nama Partai Keadilan (PK) yang menjadikan azas partai ini. Terdapat beberapa tokoh yang ikut serta dalam pendirian partai ini, antara lain, Hidayat Nur Wahid, Luthfi Hasan Ishaaq, Salim Segaf Al-Jufri, serta Nur Mahmudi Ismail. Lalu Nur Mahmudi Ismail terpilih sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai. Pada 9 Agustus 1998, partai ini dideklarasikan di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.

Partai ini mampu memperoleh 1,4 juta suara (1,4 persen) pada Pemilu 1999. PK berada di posisi ketujuh dari 48 parpol peserta pemilu. Tujuh kader PK berhasil menempati kursi legislatif tingkat nasional.  Pada DPRD tingkat provinsi di seluruh Indonesia sebanyak 21 kursi legislatif yang berhasil diduduki. Pada DPRD tingkat kabupaten/kota berhasil menduduki sebanyak 160 kursi legislatif. Di sisi lain, PK gagal melewati ambang batas pemilihan (electoral threslod) untuk menjadi peserta di Pemilu berikutnya. Partai ini kembali bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada 20 April 2002. PKS sejak 17 Juli 2003 resmi menjadi badan hukum.

Baca juga: Elektabilitas PKS Meningkat, Inilah Pertanyaan yang Harus Dijawab

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera dalam kampanye terbuka putaran terakhir Pemilu 2004, Massa PKS memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (30/3/2004)

Visi khusus dari partai ini adalah menjadi partai berpengaruh secara kekuatan politik, partisipasi, atau pun opini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani. PKS yang berasaskan Islam, memiliki prinsip sebagai partai dakwah, seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) partai ini, yang bertujuan  mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang diridai Allah SWT, dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila.

Terdapat dua termonologi partai ini yang disebutkan dalam Anggaran Dasar, yaitu Islam dan Pancasila. Gerakan politik Islam yang dijadikan acuan oleh PKS yakni Ikhwanul Muslimin. PKS banyak mengadopsi pemikiran Ikhwanul Muslimin, dalam ideologi politik, manhaj dakwah, ataupun pemahaman keislamannya. PKS lebih dikenal sebagai Ikhwanul Musliminnya Indonesia , bahkan PKS pernah berencana untuk menjadikan Indonesia sebagai sentrum Ikhwanul Muslimin internasional.

Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi Islam kontemporer yang paling besar dan tersebar di Timur Tengah. Salah satu gagasan utama Ikhwanul Muslimin, yaitu mengajak semua umat Islam untuk kembali kepada Islam sebagai pengganti ideologi yang diimpor dari barat.

Gagasan sekularisasi merupakan musuh utama dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Konsep dasar yang diserap oleh PKS adalah bahwa Islam bersifat universal. Islam pun diposisikan sebagai dasar yang tak terlepas dari seluruh aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam kebijakan dasar, PKS mengorientasikan diri dalam sejumlah konsep, yaitu untuk mewujudkan PKS sebagai partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PKS juga diarahkan untuk menjadi kekuatan transformatif dari nilai serta ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang. Kemudian, PKS diarahkan untuk menjadi kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerja sama dengan berbagai kekuatan yang memiliki satu tujuan dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang Rahmatan Lil’alamin. Terakhir, PKS ditujukan sebagai akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

Masyarakat madani dalam konsep PKS, yaitu sebuah masyarakat yang pernah dibentuk oleh Nabi Muhammad di Madinah. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang mengayomi seluruh masyarakat yang ada. Pengayomannya berwujud dalam perlindungan dan jaminan keselamatan serta jaminan kebebasan dalam menjalankan agama bagi umat nonmuslim.

Pasca-Munas II terjadi perubahan yang dijalankan oleh PKS, hal ini membuat sebagian kalangan menganggap terjadi pergeseran ideologi dalam partai ini. Pergeseran ideologi ini terkait dengan terbukanya peluang anggota nonmuslim untuk menjadi anggota PKS. Namun, elite partai menepis anggapan tersebut. Hal tersebut merupakan strategi politik yang bersifat pragmatis dalam merebut suara pemilih untuk memenangi pertarungan politik.

Jika dibandingan dengan pemikiran gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, pada kondisi tertentu partai Islam boleh bersikap pragmatis sepanjang hal tersebut menjadi strategi dalam merealisasikan tujuan-tujuan ideal semata, yakni seperti penerimaan atas demokrasi pemimpin wanita, dan penerimaan atas nonmuslim.

PKS sebagai partai kader yang solid juga memiliki keunggulan lainnya, yakni kemampuan partai dalam mengelola konflik internal. Selama perjalanannya, partai ini mampu meredam konflik yang muncul dalam organisasi sehingga tidak sampai muncul kepermukaan.

Pada beberapa kasus terkait perkembangan politik ditingkat eksekutif, seperti momentum saat wacana reshuffle kabinet berkembang pada Oktober 2011. Dalam tubuh PKS terjadi perpecahan pendapat. Sebagian kelompok mengharapkan PKS keluar dari koalisi.

Konflik internal ini mencuat pascarumor yang berkembang soal akan berkurangnya jatah kursi kabinet dari partai ini, menjelang reshuffle oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemudian, sebagian kelompok dalam tubuh PKS menilai hal ini sebagai momentum partai untuk menarik semua menterinya dari kabinet sekaligus keluar dari koalisi partai pendukung Pemerintah. Namun, PKS memutuskan untuk tetap berada di dalam lingkaran koalisi.

Konflik internal di tubuh PKS tidak terlepas dari isu tentang munculnya faksi-faksi di dalam tubuh partai ini. Sebagaian kelompok bahkan menengarai bahwa stagnansi perolehan suara PKS pun merupakan salah satu sinyal menguatnya dinamika internal partai, terutama saat masa-masa setelah Pemilu 2004. Dinamika internal PKS yang berkembang pasca Pemilu 2004 berbeda dengan situasi Pemilu 1999 (Partai Keadilan). Tema sentral PK pada Pemilu 1999 berpusat pada gagasan reformasi moral berdasarkan nilai-nilai Islam agar bangsa dapat keluar dari krisis. Saat itu konsistensi dalam mengkampanyekan nilai-nilai Islam dianggap lebih penting dibandingkan perolehan suara.

Pasca-Munas II tahun 2010, konflik internal PKS yang terjadi berkutat pada isu kebijakan partai untuk melakukan perubahan strategi. Gagasan keterbukaan untuk menerima anggota nonmuslim dianggap oleh sebagian kalangan anggota partai sebagai pergeseran ideologi.

Perubahan strategi yang dilakukan secara khusus dengan mengubah AD/ART, dianggap oleh sebagian orang sebagai bergesernya perubahan gerakan politik Islam yang dianut oleh PKS. Namun, di balik semua isu soal friksi dan konflik dalam tumbuh PKS sejauh ini dapat diredam dengan gaya dan pendekatan partai dalam mengelola konflik, sehingga tidak muncul ke permukaan. Hal ini juga diakui sebagai salah satu keunggulan manajemen organisasi kepartaian PKS.

KOMPAS/MOHAMMAD HILMI FAIQ

Musyawarah Kerja Nasional PKS Para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat pembukaan Musyawarah Kerja Nasional di Hotel Santika Medan, Sumatera Utara, Selasa (27/3/2012).

Partai ini memiliki karakter yang menjadi ciri kuat, yaitu kecenderungan peralihan kekuasaan yang kerap terjaga dalam proses yang mulus. Dalam rekam jejak PKS hampir tidak pernah muncul ke permukaan terkait konflik yang terjadi setiap proses pergantian kepemimpinan.

Awal pendirian pendirian partai ini pasca-Pemilu 1999, awal kepemimpinan partai ini dipimpin oleh Nur Mahmudi Ismail saat masih bernama Partai Keadilan. Nur Mahmudi merupakan sosok salah satu pendiri partai ini dan menjabat sebagai Presiden PK periode 1998–2000. Awal peralihan kepemimpinan partai ini ketika Nur Mahmudi diangkat sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada 21 Mei 2000 saat Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Posisi Presiden PK kemudian dijabat oleh Hidayat Nur Wahid pada periode 2002–2003. Pasca-Pemilu 1999 setelah gagalnya upaya bersama 41 parpol lain untuk mengubah ketentuan undang-undang pemilu terkait ambang batas pemilihan umum, lalu PK melakukan penyusunan strategi untuk menyiasati ketentuan tersebut. PK sendiri telah mempersiapkan sebuah partai lain untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan partai ini untuk lolos electoral threshold (ambang batas pemilu). Kemudian, dibentuklah Partai Keadilan Sejahtera pada 20 April 2002 dengan pimpinan Almuzammil Yusuf.

Resmi berdirinya PKS lewat akta notaris pada 13 Maret 2003, saat masa transisi terdapat dua partai yang merupakan saudara kandung yang melakukan aktivitas politik secara bersamaan. Pada Musyawarah Syuro XIII Partai Keadilan pada 17 April 2003 di Wisma Jai, Bekasi, Jawa Barat, direkomendasikan PK bergabung dengan PKS. Akhirnya, pada 3 Juli 2003 kedua partai resmi bergabung dan disepakati seluruh hak milik PK menjadi milik PKS termasuk di dalamnya anggota dewan dan kadernya.

Hidayat Nur Wahid kemudian menggantikan posisi Almuzammil Yusuf sebagai Presiden PKS pada periode 2003–2004. Sosok dengan latar belakang akademisi sebagai dosen IAIN kemudian mundur dari jabatannya sebagai Presiden PKS karena terpilih sebagai ketua MPR periode 2004–2009. Hidayat Nur Wahid menjadi anggota Dewan Syuro periode 2005–2010.

Tifatul Sembiring menggantikan posisi Hidayat Nur Wahid sebagai Presiden PKS periode 2005–2010 dari putusan hasil sidang Majelis Syuro I PKS pada 26–29 Mei 2005. Tifatul juga sempat mengisi posisi presiden PKS sementara periode 2004–2005 saat kekosongan kepemimpinan.

Pada Kabinet Presiden SBY, Tifatul diangkat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Sebagai salah satu pendiri PKS, Tifatul pernah menjabat sebagai humas saat masih di Partai Keadilan dan juga pernah menjadi ketua DPP PKS Wilayah Dakwah I Sumatera.

Tifatul kemudian digantikan oleh Lutfhi Hasan Ishaaq sebagai Presiden PKS.  Hasil siang Majelis Syuro PKS II pada 16–20 Juni 2010 di Jakarta, memutuskan Luthfi Hasan Ishaaq menjadi Presiden PKS periode 2010–2015. Luthfi Hasan sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Keadilan. Lutfhi juga menjabat sebagai ketua Badan Hubungan Luar Negeri di PKS.

Sebelum menjabat sebagai Presiden PKS, Lutfhi menjabat sebagai Bendahara Umum PKS periode 2003–2005. PKS di bawah kepemimpinan Lutfhi mengukuhkan diri sebagai partai terbuka. Luthfi harus digantikan oleh Muhammad Anis Matta karena terjerat kasus suap impor daging sapi. Ini adalah kali pertama pergantian kepemimpinan partai ini karena kasus suap oleh kadernya sendiri. Hal ini menjadi titik balik PKS yang sebelumnya sebagai partai yang bersih.

Anis Matta sebelumnya menjabat sebagai sebagai Sekretaris Jenderal PKS sejak 2003 hingga menggantikan lutfhi sebagai Presiden PKS. Di bawah kepemimpinan Anis, PKS relatif sukses melewati badai politik sejalan dengan kasus dugaan korupsi yang mantan Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq. PKS dalam meraup suara tidak goyah dan tetap stabil meskipun dalam perolehan jumlah kursi di parlemen sedikit berkurang.

Namun, kesuksesan era kepemimpinan Anis Matta tidak menjamin kedudukannya sebagai presiden partai bertahan. Hasil Sidang Musyawarah Majelis Syuro masa khidmat 2015–2020 di Hotel Mason Pine di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat pada 9–10 Agustus 2015 memutuskan Salim Segaf Al-Jufri damanahkan sebagai Ketua Majelis Syuro PKS yang menggantikan Hilmi Aminuddin dan Presiden PKS diamanahkan kepada Muhammad Sohibul Iman.

Sohibul menjadi Presiden PKS pada periode 2015–2020. Ia menggantikan posisi Anis sebagai Presiden PKS, Sohibul adalah untuk kedua kalinya, yakni sebelumnya Presiden PKB keenam ini menggantikan Anis Matta sebagai Wakil Ketua DPR saat Anis terpilih menjadi Presiden PKS.

Ahmad Syaikhu resmi ditunjuk sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggantikan Sohibul Imam sebagai Presiden PKS dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS periode 2020–2025.

Sementara itu, Habib Aboe Bakar Alhabsyi ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Mustafa Kamal dan Habib Salim Segaf Aljufrie kembali terpilih sebagai Ketua Majelis Syura PKS. Hal tersebut diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Syura PKS di Bandung, Senin (5/10/2020).

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menyampaikan orasi politiknya di hadapan ribuan kader serta simpatisan PKS di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (16/3/2014). Anis mengajak kader dan simpatisan untuk kembali meraih kejayaan PKS seperti pada Pemilu 2004.

PKS menjadi salah satu partai Islam yang diprediksi akan mengalami penurunan dukungan dalam Pemulu 2014. Namun, hasil Pemilu 2014 membuktikan bahwa pendukung PKS tetap solid memberikan dukungan meskipun kader partai ini terjerat kasus korupsi impor daging sapi, yaitu Luthfi Hasan Ishaaq yang berpotensi menurunkan suara dukungan.

Pasca kasus korupsi tersebut, pergantian kepemimpinan PKS mampu mensolidkan kader partai yang dikenal militan. Anis Matta selaku presiden partai bersama Taufiq Ridho selaku Sekretaris Jenderal menandakan simbol kaum muda yang memberikan harapan baru pada partai ini. Kasus korupsi yang terjadi tidak menjadikan PKS mengalami penurunan secara signifkan dalam Pemilu 2014. PKS tetap stabil bertahan di kisaran 6,7 persen dan berhasil lolos ambang batas parlemen. Hasil Pemilu 2014 tidak jauh berbeda dengan raihan PKS di Pemilu sebelumnya tahun 2009 mendapatkan 7,9 persen suara.

Pada Pemilu 2014, PKS mampu bertahan dengan mengamankan kantong-kantong suaranya. Terdapat 13 provinsi yang suara pemilihnya lebih tinggi dibandingkan suara nasionalnya. Jika dibandingkan dengan Pemilu 2009, kantong suara PKS menurun jumlahnya. Namun, pada Pemilu 2009 ini ada 17 provinsi yang perolehan suaranya melebihi persentase suara nasional. Suara yang di atas rata-rata nasional dan biasanya berada di wilayah Sumatera dan Jawa, serta di NTB dan Sulawesi Selatan.

Karakter pendukung partai ini cukup unik dan dinamis. PKS memiliki basis dukungan di tiap daerah perkotaan yang paling dominan. Partai dakwah ini lebih banyak menarik minat para pemilih yang berada di Pulau Jawa jika dibandingkan dengan pemilih diluar Jawa. Pada Pemilu 2009, laki-laki mendominasi sebagai pemilih partai ini. Namun, pada Pemilu 2014 dominasi ini menurun secara signifikan dan pemilih wanita lebih banyak.

Nuansa Islam modern partai ini terlihat dari pemilihnya yang cenderung berusia muda selama dua kali pemilu. Pamor PKS tidak hanya diminati oleh kalangan muda, akan tetapi pemilih dengan usia 50 tahun menentukan pilihannya pada partai ini. Hal yang menarik, yakni dukungan PKS lebih kuat di Pulau Jawa, namun sebagian besar pemilihnya berlatar belakang suku selain Jawa. Sejak Pemilu 2009, masyarakat berpendidikan menengah dan tinggi sebagai basis dukungan PKS.

Pada Pemilu 2014 terdapat gejala penurunan yaitu pemilih PKS yang berpendidikan tinggi. Partai ini juga lebih didukung olej kalangan kelas ekonomi menengahdan tinggi dibandingkan dengan partai-partai lain. Dalam jenis pekerjaan, pemilih partai ini banyak yang berasal dari kalangan aparat negara dan pegawai swasta. Pemilih ibu rumah tangga yang dulunya kurang dominan saat Pemilu 2009, pada Pemilu 2014 mengalami peningkatan suara. Pemilih dari kalangan wirausaha dan pensiunan cenderung mengalami penurunan.

Sementara pada Pemilu 2019, PKS meraih 11.493.663 suara sah atau 8,21 persen. PKS meraih 50 kursi di DPR.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman (kiri) bersama Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufrie mengepalkan tangan dalam penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-4 PKS di Depok, Jawa Barat, Selasa (15/9/2015). Munas Ke-4 PKS ditutup dengan pengukuhan pengurus yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Pertimbangan Partai, dan Dewan Syariah Partai untuk periode 2015-2020.

Menuju Pemilu 2024 banyak partai sudah melakukan konsolidasi sejak dini untuk memperkuat dalam pemenangan Pemilu. Partai Keadilan Sejahtera mengunjungi Partai Demokrat, Kamis (22/4/2021). PKS mengungkapkan niatnya untuk menjalin kebersamaan dengan Partai Demokrat di berbagai momentum politik ke depan. Akhmad Syaikhu selaku Presiden PKS mengatakan bahwa kedua partai memiliki banyak momen kebersamaan saat di bawah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode (2004–2014). Ia berharap terus dapat menjadi berbagai momentum politik kepedannya.

Aboe Bakar Al Habsyi selaku Sejken PKS juga menuturkan, bahwa terdapat empat kesepahaman yang dicapai dalam pertemuan PKS dan Partai Demokrat. Pertama adalah kesepahaman akan pentingnya penangan Covid-19 dengan baik, kedua, yakni kesepahaman mengenai pemulihan ekonomi penting dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat yang paling terdampak, seperti buruh, pekerja informal, serta pelaku UMKM. Ketiga, kedua partai memiliki pandangan yang sama terhadap pentingnya iklim demokrasi yang bersih. Keempat, keduanya sama-sama mengecam terorisme serta menegaskan bahwa terorisme bukan ajaran dari agama mana pun.

Di sisi lain, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa sepakat membangun kerja sama dalam lingkup peta lingkaran kekuatan politik partai. Pertemuan tersebut turut direspons positif oleh Partai Bulan Bintang (PBB) yang menganggap hal ini merupakan momentum tepat untuk membangun kekuatan politik berbasis partai Islam menjelang konstelasi politik pada 2024. Kemudian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun sama terbukanya menyambut baik adanya pembentukan poros partai Islam ini, bahkan PKB telah menyatakan kesiapannya untuk turut andil besar dalam mendukung pembentukan poros koalisi tersebut.

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, penggabungan empat partai, yaitu PPP, PKS, PKB dan PBB, setidaknya telah menghimpun tidak kurang dari 30 persen suara. PKS menjadi partai yang juga cukup memiliki modal suara besar dengan meraup 8,21 persen pada pemilu lalu. Namun, jika koalisi hanya dilakukan oleh PKS dan PPP yang hanya memiliki 4,52 persen suara tidak akan cukup untuk berkompetisi di pemilu mendatang. Kemudian hasil survei Litbang Kompas dalam tiga periode pada Oktober 2019, Agustus 2020, dan Januari 2021 menunjukkan PKS mengalami penurunan elektabilitas menjadi 3 persen, namun tetap menduduki posisi sebagai partai Islam dengan elektabilitas tertinggi setelah PKB.

Pada Survei Kompas periode Oktober 2021, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang selama ini berada di luar pemerintahan menjadi dua parpol teratas di kluster ini. PKS meraih tingkat elektabilitas 6,7 persen, sedangkan Demokrat 5,4 persen suara.

Soal menurunnya apresiasi kinerja pemerintah akan berdampak pada naiknya pamor partai di luar pemerintah, hanya terjadi pada PKS. Ketika sebagian besar parpol mengalami penurunan elektabilitas, tingkat keterpilihan PKS justru naik. Jika di April lalu angkanya masih 5,4 persen, pada Oktober ini naik menjadi 6,7 persen. (LITBANG KOMPAS)

Dewan Pimpinan Pusat PK 1998–2000

• Presiden: Nur Mahmudi Ismail
• Sekretaris Jenderal: Muhammad Anis Matta

Dewan Pimpinan Pusat PKS 2002–2003

• Presiden: Hidayat Nur Wahid
• Sekretaris Jenderal: Muhammad Anis Matta

Dewan Pimpinan Pusat PKS 2003–2010

• Presiden: Tifatul Sembiring
• Sekretaris Jenderal: Muhammad Anis Matta

Dewan Pimpinan Pusat PKS 2010–2013

• Presiden: Luthfi Hasan Ishaaq
• Sekretaris Jenderal: Muhammad Anis Matta
• Bendahara Umum: Mahfudz Abdurrahman

Dewan Pimpinan Pusat PKS 2013–2015

• Presiden: Muhammad Anis Matta
• Sekretaris Jenderal: Muhammad Taufiq Ridho
• Bendahara Umum: Mahfudz Abdurrahman

Dewan Pimpinan Pusat PKS 2015–2020

• Presiden: Muhammad Sohibul Iman
• Sekretaris Jenderal  Muhammad Taufik Ridlo
• Bendahara Umum  Mahfudz Abdurrahman

Dewan Pimpinan Pusat PKS 2020–2025

• Presiden: Ahmad Syaikhu
  Sekretaris Jenderal: Habib Aboe Bakar Alhabsyi
• Bendahara Umum: Mahfudz Abdurrahman

Visi:

Visi Partai adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

Misi:

Misi Partai adalah menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Artikel Terkait

15 September 2021

Demokrasi: Konsep, Penyebaran, dan Variasinya

Demokrasi merupakan nilai universal sebagai kehendak rakyat yang diekspresikan secara bebas untuk menentukan sistem politik,...