Sejarah Hubungan Indonesia dengan Rusia dan Ukraina

Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina dimulai pada 24 Februari 2022. Pemerintah Indonesia secara resmi menyebutnya sebagai “serangan militer di Ukraina” tanpa menyebut pihak yang melakukan penyerangan.

Sementara itu, menanggapi situasi genting yang terjadi Presiden Joko Widodo melalui akun Twitternya menyampaikan, “Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia.”

Selanjutnya, dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia (bersama 57 negara lain) memilih abstain dalam resolusi untuk mendukung resolusi pembekuan keanggotaan Rusia dari keanggotaan Dewan HAM PBB (7/4/2022).

Posisi Indonesia dalam konflik Rusia-Ukraina sedikit banyak turut ditentukan oleh sejarah hubungan diplomatik Indonesia dengan keduanya.

Pada periode ini, Ukraina dan Rusia belum menjadi dua negara berdaulat yang terpisah. Ukraina dahulu merupakan bagian dalam Kekaisaran Rusia. Setelah Revolusi Rusia atau Revolusi Bolsheviks 1917 yang dipimpin oleh Lenin menggulingkan pemerintahan Tsar Nikolas II, pada kurun waktu 1917–1920 Ukraina sempat menjadi negara independen dengan nama Ukrainan People’s Republic. Lalu pada pengujung Perang Sipil Rusia (1917–1923) yang dimenangkan oleh kelompok revolusioner Boslheviks, Rusia mengadakan perjanjian dengan pemimpin wilayah Ukraina, Belarusia, dan Transkaukasia (yang saat ini meliputi Georgia, Armenia, dan Azerbaijan) untuk mendirikan Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics (USSR). Sejak penandatanganan perjanjian itu hingga runtuhnya Uni Soviet pada 1991, Ukraina dan Rusia merupakan satu negara dalam Uni Soviet.

Saat Ukraina masih berada dalam kesatuan dengan Uni Soviet, pada periode tahun 1945–1950 Indonesia tengah memperjuangkan pengakuan internasional atas kedaulatannya usai proklamasi kemerdekaan 1945. Dalam upaya perjuangan pengakuan kedaulatan internasional itu, Uni Soviet—baik Rusia maupun Ukraina—memiliki peran dan kontribusi penting bagi Indonesia. Soviet merupakan merupakan salah satu negara yang mendukung Indonesia menjadi negara merdeka dan turut mengecam kolonialisme Belanda.

Pada tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan dan sejak itu pula Uni Soviet berkali-kali mengangkat masalah Indonesia. Uni Soviet menuntut PBB untuk menghentikan agresi militer Belanda dan mengimbau dunia internasional untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Secara khusus, pada tanggal 21 Januari 1946, yakni baru empat hari setelah Dewan Keamanan PBB mulai bekerja, delegat Soviet Ukraina, Dmitry Manuilsky dalam pertemuan DK PBB di London waktu itu mengangkat masalah kondisi Indonesia dan mengecam agresi militer Belanda. Diplomat Ukraina ini meminta DK PBB untuk melakukan langkah serius guna menghentikan agresi militer Belanda.

Uni Soviet juga membela Indonesia dalam beberapa forum internasional lain seperti Konferensi Asia di Delhi pada 1949 dan pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) pada 1947–1948. Uni Soviet terus mengusulkan pengakuan kedaulatan RI kepada PBB dan dunia, serta mengecam agresi militer Belanda terhadap RI usai berakhirnya Perang Dunia II waktu itu.

Dukungan Uni Soviet tersebut menjadi landasan bagi hubungan Indonesia dan Uni Soviet. Dalam surat dan pidato-pidato yang disampaikan banyak tokoh pemimpin bangsa seperti Ali Sastro Amidjojo, Ir. Djuanda,  Sartono, Wilopo dan Adam Malik, Indonesia menyampaikan rasa terima kasihnya. Lebih dari itu, diplomat Indonesia yang menjabat wakil Indonesia di PBB waktu itu, L.N. Palar juga menyampaikan bahwa sejak tahun-tahun awal pendirian PBB, RI dan Uni Soviet telah menjalin hubungan tidak resmi.

IPPHOS

Pertemuan resmi antara Presiden Sukarno dan PM Uni Soviet Nikita S Khruschev di Istana.

Hubungan diplomatik resmi mulai diupayakan sejak Presiden Soekarno dalam rapat kabinet tanggal 1 Mei 1946 di Yogyakarta, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia siap menjalin hubungan dengan Uni Soviet dan mendirikan perwakilan masing-masing di Jakarta dan Moskwa. Diplomat wakil Indonesia untuk Ceko di Praha waktu itu, Suprino, diberi mandat oleh Presiden Soekarno pada Desember 1947 untuk mewakili Indonesia dalam perundingan guna menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Soviet serta negara-negara Eropa Timur lainnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Diplomat Suprino bersama Duta Besar Uni Soviet untuk Ceko waktu itu, M. Silin bersepakat untuk memulai hubungan diplomatik kedua negara pada tingkat konsulter. Persetujuan Konsuler lantas ditandatangani Menteri Luar Negeri RI saat itu, Haji Agus Salim. Akan tetapi, situasi gejolak politik dalam negeri RI seperti peristiwa Madiun dan Agresi Militer Belanda II membuat hubungan tersebut batal terealisasi.

Upaya baru dimunculkan pada tahun 1950. Pada tanggal 25 Januari 1950, Menteri Luar Negeri Uni Soviet Vyshinsky menyampaikan surat kepada Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri RI M. Hatta bahwa Uni Soviet mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, serta ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut baik hal tersebut dan pada bulan Mei 1950 RI mengirimkan delegasinya, yang dipimpin oleh N. Palar, ke Moskwa untuk melakukan perundingan lebih lanjut. Dari hasil perundingan tersebut, Presiden Soekarno lalu mengeluarkan keputusan untuk membuka kedutaan besar di Moskwa.

Lama berselang kembali, keputusan tersebut disampaikan dalam Sidang Majelis Umum PBB ke VIII pada bulan September 1953 oleh Menteri Luar Negeri RI Sunarjo. Uni Soviet melalui Menteri Luar Negeri A. Vyshinsky memberikan tanggapan positif pada 17 Desember 1953 bahwa Pemerintah Uni Soviet siap menerima Duta Besar RI di Moskwa dan akan membuka perwakilannya di Jakarta. Duta Besar RI pertama yang diterima Uni Soviet pada 21 Januari 1954 waktu itu adalah Dr. Soebandrio. Sementara itu, Pemerintah Indonesia menerima Duta Besar Uni Soviet pertama, D. Zhukov pada tanggal 24 Mei 1954.

Periode selanjutnya, pada tahun 1956–1962 merupakan puncak kerekatan hubungan diplomatik RI-Uni Soviet yang ditandai dengan kunjungan kedua kepala negara. Presiden Soekarno berkunjung ke Moskwa pada 28 Agustus sampai 12 September 1956. Kunjungan berikutnya dilakukan pada tahun 1959, 1961, dan 1964. Dari pihak Uni Soviet, pada tahun 1957 Ketua Presidium Uni Soviet Tertinggi, K. Y. Voroshilov mengunjungi Indonesia. Dan pada 1960, kunjungan dilakukan oleh Perdana Menteri Nikita Khuschev.

Kedekatan hubungan juga ditandai dengan peningkatan kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, juga pertahanan. Uni Soviet memberikan bantuan dana untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur seperti pembangunan Rumah Sakit Persahabatan, Stadion Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, juga pembangunan jalan, jembatan, lapangan terbang, pabrik baja, dan fasilitas lain di berbagai daerah.

Selain itu, Uni Soviet juga turut memasok peralatan militer untuk Indonesia, khususnya dalam upaya militer “pembebasan Irian Barat”. Hal ini berkaitan dengan tindakan Belanda yang pada tahun 1952 secara sepihak memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaannya sementara Indonesia menganggap wilayah tersebut merupakan bagian integral dari NKRI.

Hasil Perjanjian Meja Bundar 1949 memang menetapkan bahwa wilayah Irian Barat masih akan ditentukan satu tahun setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Situasi abu-abu terkait status Irian Barat ini yang menciptakan ketegangan lanjutan antara RI dan Belanda. Untuk itu, Presiden Soekarno meyakini bahwa Indonesia memerlukan kekuatan militer guna memastikan kedaulatan Indonesia di Irian Barat. Uni Soviet menanggapi permintaan Indonesia dengan positif dan membantu persediaan persenjataan Indonesia.

Sebenarnya, dengan politik luar negeri bebas-aktif-nya, Indonesia juga sempat mendekati Amerika Serikat, pihak lain dalam situasi Perang Dingin dan perebutan pengaruh global waktu itu. Akan tetapi, Amerika Serikat lebih mendukung Belanda yang merupakan sekutu AS. Oleh karena itulah Indonesia lantas lebih condong kepada Uni Soviet.

Dukungan militer Uni Soviet bagi Indonesia tersebut dinyatakan oleh Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita Khruschev yang menyampaikan bahwa Indonesia dapat memperoleh semua peralatan militer dari Uni Soviet. Lantas pada tanggal 28 Desember 1960 kontrak kerja sama pengadaan peralatan militer ditandatangani dan peralatan militer pun mulai dikirim secara berkala sejak 1962 oleh Moskwa. Selain amunisi, peralatan militer yang diterima oleh Indonesia waktu itu termasuk kapal selam dan pesawat tempur. Dukungan ini membuat Indonesia memiliki keunggulan militer yang cukup untuk mencegah agresi Belanda dan memastikan kedaulatan RI di Irian Barat.

KOMPAS/PAT HENDRANTO (PH)

Wakil Menlu Uni sovyet N.P. Firyubin menemui Presiden Soeharto di Istana Merdeka kari Kamis turut hadir pula Dubes Koutsnesov dan Menlu Adam Malik dan Mensesneg Soedhamono (7/3/1974).

Hubungan dekat RI dan Uni Soviet berubah sejak terjadinya Peristiwa 30 September 1965 di Indonesia. Peristiwa politik yang banyak diinterpretasikan sebagai peristiwa yang bermula dari upaya kudeta Partai Komunis Indonesia hingga penghabisannya dari NKRI ini turut memengaruhi relasi bilateral RI dan Uni Soviet, baik Ukraina maupun Rusia. RI dan Uni Soviet tidak menjalin komunikasi maupun kerja sama yang signifikan pada tahun-tahun awal Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.

Pada bulan Juli 1986, pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev dalam pidatonya di Vladivostok menyebut Indonesia salah satu di antara negara-negara di mana Uni Soviet siap memperluas hubungan. Tiga tahun setelahnya, upaya baru untuk memulihkan hubungan dan kerja sama kedua negara dimulai melalui kunjungan Presiden Soeharto ke Uni Soviet pada 7–12 September 1989. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan Pernyataan mengenai Dasar-Dasar Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama antara Indonesia dengan Uni Republik-republik Soviet Sosialis. Dokumen yang ditandatangani pada 11 September 1989 tersebut menjelaskan dasar hubungan diplomatik dan kerja sama bilateral antara kedua negara di berbagai bidang.

Tidak lama berselang, Uni Soviet resmi bubar pada tahun 1991. Pembubaran Uni Soviet dinyatakan pada 25 Desember 1991. Pada 28 Desember 1991, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia waktu itu, Ali Alatas menuliskan surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei V. Kozyrev. Dalam surat tersebut Pemerintah Indonesia mengakui secara resmi Federasi Rusia sebagai “pengganti sah” atau legal successor dari Uni Soviet.

Di sisi lain, segera setelah peluruhan Uni Soviet, Indonesia menyatakan pengakuan atas kedaulatan Ukraina pada tanggal 28 Desember 1991. Menindaklanjuti pernyataan tersebut, pada 6 Juni 1992, diplomat Indonesia dan Ukraina bertemu di Moskwa dan menandatangani joint communiqué pendirian hubungan diplomatik kedua negara. Indonesia lantas membuka kedutaan di Ibu Kota Ukraina, Kyiv pada tahun 1994, sementara Ukraina membuka kedutaannya di Jakarta pada tahun 1996. Pada tahun pembukaan Kedutaan Ukraina di Jakarta itu, Presiden Ukraina Leonid Kuchma juga mengadakan kunjungan pertama kepala negara Ukraina ke Indonesia, yakni pada 10–13 April 1996.

KOMPAS/JB SURATNO (RAT)

Presiden dan Ny Tien Soeharto serta Wakil Presiden dan Ny Tuti Try Sutrisno, Mensesneg Moerdiono dan istri hari Rahu (10/4/1996) menerima tamunya Presiden Ukrania dan Ny Ludmyla M Kuchma dan rombongan di halaman depan Istana Merdeka. Kepala negara mempersilakan Presiden Ukrania memasuki ruang Jepara untuk beristirahat sejenak sebelum menuju Wisma Negara tempat menginap.

Tidak banyak catatan mengenai hubungan bilateral Indonesia dengan Rusia dan Ukraina pada masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Satu pertemuan penting tercatat pada tahun 2000. Saat itu Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin yang baru diangkat sebagai Presiden Rusia pada Mei 2000 bertemu dengan Presiden Abdurahman Wahid di sela-sela Pertemuan PBB “Summit Millenium” di New York pada 6–8 September 2000. Pertemuan ini membahas tentang peran PBB di milenium baru 2000.

Pertemuan tingkat kepala negara kembali dilakukan pada tahun 2001, yakni antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Megawati Soekarnoputri di sela-sela forum Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) di Shanghai, Oktober 2001. Pertemuan pertama itu lalu dilanjutkan dengan kunjungan Presiden Megawati ke Rusia pada 20–22 April 2003. Dalam kunjungan kenegaraan itulah dihasilkan salah satu tonggak hubungan bilateral Indonesia dan Rusia, yakni ditandatanganinya Deklarasi Kerangka Kerja Sama Hubungan Persahabatan dan Kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia dalam Abad ke-21. Dokumen ini menjadi landasan kerja sama strategis kedua negara baik di tingkatan global, regional, maupun bilateral.

Dalam kunjungan Presiden Megawati itu juga dibahas proyek-proyek kerja sama Indonesia dan Rusia, termasuk di dalamnya ialah kerja sama di bidang teknologi antariksa antara Lembaga Penerbangan Nasional dan Badan Penerbangan dan Antariksa Rusia, kerja sama di bidang militer, kerja sama di bidang finansial antara Bank Indonesia dan Bank Sentral Federasi Rusia serta antara Vnesheconombank dan Bank Mandiri, Bank Vneshtorgbank dan Bank Mandiri.

Terkait hubungan Indonesia dan Ukraina, pada masa ini tak tercatat kunjungan bilateral antardua negara. Akan tetapi, Indonesia tetap memiliki perwakilan di Kiev yang juga merangkap perwakilan untuk wilayah Armenia dan Georgia. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur mengangkat Remy Romauli Siahaan pada 19 Juni 2001 sebagai Duta Besar RI untuk Ukraina, Armenia, dan Georgia. Sementara Presiden Megawati Soekarnoputri mengangkat Albertus Emanuel Alexander Laturiuw sebagai pengganti Duta Besar Remy pada 7 Oktober 2004.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Presiden Rusia Vladimir Putin berjabat tangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disaksikan pemimpin dan perwakilan pemimpin negara selesai pembacaan pernyataan bersama hasil Konferesi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2013 di Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10/2013).

Rusia

Pertemuan pertama antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Vladimir Putin terjadi di sela-sela forum APEC di Busan pada 19 November 2005. Acara berlanjut dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Rusia pada 29 November sampai 1 Desember 2006. Dalam pertemuan itu ditandatangani hingga 10 persetujuan kerja sama bilateral, meliputi kerja sama teknologi nuklir untuk maksud damai, persetujuan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, kerja sama di bidang kedirgantaraan, pariwisata, kejaksaan agung, kerja sama sister city antara Jakarta-Moskwa, serta kerja sama di bidang pariwisata. Selanjutnya, pada KTT APEC 2012 di Vladivostok, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merayakan ulang tahunnya ke-63.

Kunjungan balasan ke Indonesia dibuat oleh Presiden Vladimir Putin pada 6 September 2007, satu tahun sebelum Presiden Putin berganti jabatan sebagai Perdana Menteri kembali pada 2008. Kunjungan ini merupakan kunjungan monumental dan strategis karena ia merupakan kunjungan Presiden Federasi Rusia pertama ke Indonesia sejak dibubarkannya Uni Soviet. Dalam pertemuan itu lantas ditandatangani pula sejumlah kerja sama bilateral, meliputi kerja sama di bidang lingkungan hidup, pendidikan, kebudayaan, olahaga dan kepemudaan, investasi, pariwisata, perbankan dan state loan dari Pemerintah Rusia kepada Pemerintah Indonesia senilai 1 miliar dollar AS untuk pembelian alat militer dari Rusia.

Pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2010 Indonesia dan Rusia merayakan 60 Tahun Hubungan Diplomatik. Berbagai kegiatan diselenggarakan baik di Indonesia maupun di Rusia, seperti: Kunjungan Menteri Perdagangan RI ke Rusia bulan September 2010, Business Forum Indonesia-Rusia pada bulan September 2010 di Moskwa dan St. Petersburg, pagelaran budaya Indonesia di bulan Oktober 2010 di empat kota di Rusia (Vladimir, Moskwa, Kazan dan St. Petersburg), serta Round Table Discussion “Years End Conference 2010” pada bulan Desember di Moskwa. Hal ini merupakan salah satu tonggak relasi bilateral RI-Russia. Darinya tercapai beberapa kesepakatan kerja sama, termasuk kerja sama antarparlemen kedua negara yakni DPR RI dan Duma Negara Rusia, kerja sama air service agreement pada Maret 2011, dan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Umum Federasi Rusia yang ditandatangani pada Juni 2011.

KOMPAS/MH SAMSUL HADI (SAM)

Eksotisme Kota Lviv – Bangunan-bangunan tua yang mengapit ruas-ruas jalan yang berupa batu-batuan yang ditata-rapi memberikan nuansa eksotis pada Lviv, salah satu kota tuan rumah Piala Eropa 2012 di Ukraina.

Ukraina

Dalam hal hubungan Indonesia dengan Ukraina, kerja sama kedua negara ditandai pertama-tama dengan penandatanganan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kabinet Menteri Ukraina mengenai kerja sama eksplorasi dan pemanfaatan antariksa untuk maksud damai pada 6 November 2008. Kerja sama juga dilakukan pada bidang pertahanan pada bulan Juli 2011 yang ditandai dengan kunjungan delegasi Markas Besar TNI Angkatan Darat dalam rangka penjajakan kerja sama penyediaan alutsista TNI AD.

Pada 27 Maret 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych di sela-sela pertemuan Seoul Nunclear Security Summit di Korea Selatan. Dalam pertemuan itu Presiden Viktor Yanukovych menyatakan bahwa Indonesia merupakan mitra penting Ukraina di Asia Tenggara. Presiden Viktor juga mengundang Presiden Yudhoyono untuk berkunjung ke Ukraina selama penyelenggaraan Piala Euro 2012 waktu itu di Ukraina. Balasan undangan diberikan oleh Presiden Yudhoyono bagi Presiden Viktor untuk berkunjung ke Indonesia.

Selanjutnya, pada tahun 2014 Ukraina mengalami krisis politik internal dan eksternal. Dalam politik internalnya terdapat konflik antarkubu pro-Eropa yang menginginkan Ukraina untuk bergabung ke dalam Uni Eropa dan kelompok yang anti-Eropa atau pro-Rusia. Presiden Yanukovych yang menangguhkan perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa digulingkan masa pada tanggal akhir Februari 2014. Lalu tidak lama berselang Rusia menganeksasi Krimea pada tahun yang sama.

Menanggapi krisis politik aneksasi Krimea tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa di hadapan PBB pada 4 Maret 2014 menyatakan dukungan tegas Indonesia bagi kedaulatan Ukraina dan menyerukan keterlibatan aktif seluruh negara dan khususnya anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk menjaga perdamaian dunia dan menyelesaikan krisis tersebut seturut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dukungan Indonesia kembali dinyatakan dengan memberikan persetujuan bagi resolusi “integritas wilayah Ukraina” yang diajukan di PBB pada 27 Maret 2014.

KOMPAS/SUHARTONO (HAR)

Presiden Joko Widodo dan Presiden Vladimir Putin, Rabu (18/5) Malam, melakukan pertemuan bilateral di kediaman resmi Presiden di Bocherov Ruchey, Sochi, Federasi Rusia. Pembicaraan terkait upaya peningkatan hubungan kedua negara agar lebih jauh meningkat lagi di bidang perdagangan, pertahanan dan pariwisata.

Terkait hubungan RI dan Rusia, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Vladimir Putin sebanyak 3 kali, yaitu pertama di KTT APEC Beijing pada 10 November 2014, kedua dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sochi, Rusia pada 18 Mei 2016 sebelum menghadiri KTT Rusia-ASEAN pada 19–20 Mei 2016, dan ketiga saat East Asia Summit (EAS) di Singapura pada 14 November 2018.

Secara khusus pada 3 Februari 2020 Indonesia dan Rusia merayakan 70 tahun hubungan bilateral. Dalam momentum ini, guna mengembangkan kerja sama strategis kedua negara, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menandatangani Rencana Konsultasi 2017–2019. Rencana konsultasi ini dimaksudkan untuk mengintensifkan interaksi bilateral keduanya.

Sementara itu, dalam hubungan Indonesia dengan Ukraina, Presiden Ukraina Poroshenko dan istrinya, Maryna Poroshenko sempat berkunjung ke Indonesia di tahun 2016, tepatnya pada 5 Agustus 2016. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana. Dalam kunjungan tersebut dicapai empat kesepakatan kerja sama.

Kesepakatan kerja sama pertama adalah bahwa kedua negara akan saling membebaskan visa bagi para pemegang paspor diplomatik dan dinas. Kedua, Indonesia dan Ukraina sepakat untuk mengadakan pelatihan diplomat bersama di masing-masing Diplomatic Training Centre. Ketiga, di bidang pertanian Indonesia dan Ukraina akan bekerja sama untuk penelitian teknologi pertanian, pertukaran ahli bidang pertanian, pengembangan produk makanan, serta investasi di bidang pertanian. Hal ini mengingat bahwa produk pertanian memang merupakan komoditas perdagangan utama kedua negara. Ukraina merupakan salah satu negara eksportir utama gandum dunia. Selain itu, sebesar 60 persen dari produk ekspor Ukraina ke Indonesia berupa gandum. Sebaliknya, sebesar 60 persen komponen ekspor Indonesia ke Ukraina berupa minyak sawit. Keempat, kedua negara juga sepakat untuk mengembangkan kerja sama bidang pertahanan, termasuk di dalamnya pertukaran informasi pertahanan.

Di samping keempat bidang kerja sama tersebut, dalam pertemuan antarkepala negara tersebut, Ukraina meminta dukungan Indonesia untuk dapat bergabung dalam Asia-Europe Meeting dan menawarkan bantuan untuk penanggulangan kebakaran hutan di Indonesia dengan meminjamkan pesawat Antonof 32P.

Kesepakatan kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Ukraina kembali diperkuat pada tahun 2020 dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina Tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan. Dengan dasar hukum ini kerja sama pertahanan kedua negara diteguhkan. Kerja sama tersebut terdiri dari pertukaran kunjungan pejabat tinggi militer kedua negara, pengembangan kerja sama militer teknis, pertahanan logistik, kerja sama pertahanan dalam lingkungan ilmiah, pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer, pengembangan pendidikan dan pelatihan militer, dan industri pertahanan.***

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO (NUT)

Presiden Joko Widodo (kanan) dan Presiden Ukraina Petro Poroshenko terlibat diskusi intensif disela-sela menyaksikan penandatanganan naskah kerjasama sama antar kedua negara  di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/8/2016). Empat naskah kerja sama yang ditandatangani adalah di  bidang hubungan luar negeri, pertanian dan pertahanan.