Sengketa Laut China Selatan dan Ancaman Kedaulatan Indonesia

Secara geografis, Laut China Selatan (LCS) berada di Pasifik Barat yang sebagian besar wilayahnya berada tepat di antara negara-negara Asia Tenggara. Kawasan dengan luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi ini disebut sebagai laut “setengah tertutup” karena dikelilingi daratan.

Sebelah Barat ke arah Selatan Laut China Selatan berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia Barat. Sebelah Timur berbatasan dengan Filipina, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia Timur. Hanya dua negara di luar Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laut China Selatan, yakni Republik Rakyat China (RRC) dan Taiwan di sebelah Utara.

Laut China Selatan memiliki empat kelompok gugus kepulauan: Paracel, Spratly, Pratas, dan Macclesfield. Dari keempat gugus kepulauan ini, Spratly dan Paracel paling sering menjadi sengketa karena klaim multilateral. Intensitas konflik paling tinggi terjadi di Spratly karena diklaim oleh enam negara yakni RRC, Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia.

Kompas, 12 Juni 2022.

Nama Kepualuan Spratly dan Paracel memiliki versi berbeda-beda tergantung negara yang mengeklaim. Misalnya, Taiwan menamai Kepulauan Spratly dengan nama Shinnengunto, Vietnam dengan Truong Sa (beting panjang), Filipina dengan Kalayaan (kemerdekaan), Malaysia dengan Itu Aba dan Terumbu Layang-layang. RRC menyebutnya dengan Nansha Quadao (kelompok pulau Pantai Selatan). Sementara masyarakat internasional menyebut Spratly yang bermakna burung layang-layang.

Pada Desember 1947, RRC menerbitkan peta yang tak hanya memuat kepulauan-kepulauan utama di wilayah Laut China Selatan, tetapi juga sebelas garis putus-putus yang meliputi hampir seluruh wilayah Laut China Selatan.

Pada tahun 1950-an dua garis putus-putus dihilangkan sehingga menjadi sembilan (nine dash line). Berdasarkan peta ini, Republik Rakyat China mengeklaim kawasan Kepulauan Spratly dan Paracel miliknya.

China menyatakan telah merebut sejumlah Pulau Xisha (Paracel) pada tahun 1909. Dua pulau lain, Pulau Itu Aba (Spratly) dan Pulau Phu Lan (Paracel), direbut China pada tahun 1946. Agresivitas China terus berlanjut, pada tahun 1950-an China merebut Pulau Hoang Sa (Paracel) dan perebutan itu diulang pada tahun 1974 dengan cara kekerasan.

Selain klaim kedaulatan oleh China, sumber daya mineral berlimpah seperti minyak dan gas bumi di Kepulauan Spratly dan Paracel diyakini menjadi salah satu faktor akar sengketa.

Konflik di Laut China Selatan khususnya Kepulauan Spratly mencuat pada dekade 1970-an setelah krisis minyak tahun 1973. Situasi saling klaim antarnegara di sekitar Laut China Selatan ini mengancam stabilitas kawasan.

Berbagai insiden bersenjata pernah terjadi di Laut China Selatan seperti konflik China dan Vietnam di Johnson South Reef (1988), pendudukan China atas Karang Mischief (1995), dan baku tembak antara kapal perang China dan Filipina di dekat Pulau Campones (1996). Insiden bersenjata ini menunjukkan sengketa di Laut China Selatan bisa tersulut menjadi konflik terbuka kapan saja.

KOMPAS/EDNA CAROLINE PATTISINA

KRI Tjiptadi dan KRI Teuku Umar bersiap apel Operasi Siaga Tempur di Natuna, Jumat (3/1/2020).

Ketegangan di Laut China Selatan memiliki sejarah panjang dan melibatkan banyak negara mulai dari Inggris, Perancis, Jepang, RRC, hingga melibatkan Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Taiwan. Persoalan ini berawal dari tuntutan RRC atas pulau-pulau di kawasan Laut China Selatan yang mengacu pada catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus pulau oleh nelayan-nelayan China.

China mengeklaim Kepulauan Spratly dan Laut China Selatan sebagai wilayahnya bukan tanpa dasar. Bukti pertama berasal dari bukti arkeologis semasa Dinasti Han (206–220 Sebelum Masehi) yang menyebut telah menduduki wilayah Kepualaun Spratly.

Bukti lainnya berdasarkan catatan kapal laut Inggris yang menyebut Kepulauan Spratly (Nansha) dan Kepulauan Paracel (Xisha) telah ada di peta mereka sejak 1430. Nama Spratly diambil dari nama kapten kapal Inggris pada tahun 1867.

Klaim wilayah ini menjadi tumpang tindih berdasarkan perjanjian antara China dan Perancis yang menguasai Indochina pada tahun 1887. Menurut perjanjian ini, Laut China Selatan termasuk Kepulauan Spratly dan Paracel masuk ke dalam wilayah RRC. Namun, pada tahun 1933 Perancis secara resmi mengambil kepulauan tersebut untuk Vietnam.

Kompas, 12 Juni 2018.

Kepemilikan Spratly semakin keruh saat tahun 1939 Jepang menduduki Kepulauan Spratly dan Paracel. Oleh Jepang, kepulauan ini digabungkan menjadi satu gugus kepulauan dengan Pulau Taiwan dengan nama Shinnan Gunto. Jepang menguasai kepulauan ini sampai kekalahannya pada Perang Dunia II tahun 1945. Seusai perang, kepulauan ini menjadi milik Vietnam Selatan.

Menurut Vietnam, Kepulauan Paracel dan Spratly merupakan kedaulatannya berdasarkan peta Vietnam yang dibuat oleh Do Ba Cong Dao pada abad ke-17. Kepulauan Paracel di Vietnam disebut dengan Hoang Sa sementara Kepulauan Spratly disebut Truong Sa.

Vietnam pernah dijajah China selama 1000 tahun sejak masa Dinasti Han (111 SM — 939 M). Dalam perkembangannya, Vietnam tidak mengakui kedaulatan China. Saat perang Dunia II berakhir, Kepulauan Paracel dan sejumlah gugus pulau di Kepulauan Spratly dikuasai oleh Vietnam Selatan. Namun, pada tahun 1974 China mengambil alih Kepulauan Paracel melalui serangan bersenjata.

Sejumlah Kepulauan Spratly yang dikuasai Vietnam aman dari serangan China. Selain Vietnam kepulaan ini juga dikuasai oleh Taiwan (sejak Perang Dunia II), Filipina (1971), Malaysia (berdasarkan peta 1979), dan Brunei Darussalam setelah merdeka pada 1 Januari 1984.

Klaim tumpang tindih di Kepulauan Spratly menimbulkan gesekan antara RRC dan Vietnam pada tahun 1988. Untuk memperkuat posisi di Kepulauan Spratly, RRC yang merasa memiliki kepulauan ini membangun konstruksi dan instalasi militer. Vietnam berupaya menandingi agresivitas RRC dengan menduduki lebih banyak pulau. Aksi ini berujung dengan kekalahan Vietnam setelah kontak senjata pada bulan Maret 1988. Sebagai konsekuensinya, tentara-tentara Vietnam harus mundur dari pulau-pulau yang telah diduduki.

Konflik kepentingan di Kawasan Laut China Selatan tak hanya terjadi antara RRC dan Vietnam, tetapi juga antarnegara yang saling berbatasan. Konflik multilateral di Laut China Selatan terjadi antara Filipina-Malaysia, Filipina-Taiwan, Filipina-RRC, Filipina-Vietnam, Malaysia-Vietnam, Malaysia-Brunei Darussalam, Taiwan-RRC, dan Indonesia-RRC.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Pelaut asal Vietnam melihat dua kapal berbendera negara itu dari Kapal Polisi (KP) Bisma-8001, di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, 23 Maret 2021.