Paparan Topik | Politik Luar Negeri

Lawatan Perdana Presiden Indonesia: Jokowi dan Prabowo

Presiden Jokowi melanjutkan tradisi kunjungan ASEAN dalam rangkaian lawatan perdananya sebagaimana dilakukan presiden-presiden RI periode sebelumnya. Sementara, Presiden Prabowo Subianto pada lawatan perdananya mengunjungi empat benua berbeda.

 KOMPAS/RIZA FATHONI

Presiden Joko Widodo didampingi Ny Iriana Joko Widodo melambaikan tangan sebelum memasuki pesawat kepresidenan untuk kunjungan kerja perdana ke luar negeri, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (8/11/2014). Presiden Jokowi akan menghadiri tiga acara di tiga negara, yakni pertemuan KTT APEC di Beijing (Tiongkok), KTT ASEAN di Naypyidaw (Myanmar), dan pertemuan G-20 di Brisbane (Australia). Presiden dijadwalkan tiba kembali di Tanah Air pada 16 November 2014.

Fakta Singkat

Lawatan Presiden RI ke Luar Negeri

  • Presiden Joko Widodo memulai lawatan perdananya pada 2014 dengan menghadiri APEC di Tiongkok, KTT ASEAN di Myanmar, dan G20 di Australia. Blusukan ke pelabuhan dan pembangkit listrik Tianjin mendapat sorotan penting.
  • Lawatan ke Thailand pada 2019 mencerminkan upaya Jokowi menjaga kerja sama ASEAN di tengah rivalitas AS-Tiongkok, termasuk perang dagang dan ketegangan di Laut China Selatan.
  • Pada November 2024, Prabowo melawat ke enam negara, yakni China, AS, Peru, Brasil, Inggris, dan UEA.
  • Dalam pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden China Xi Jinping, Indonesia memperoleh kesepakatan investasi senilai 10 miliar dolar AS (Rp156 triliun).
  • Total investasi yang diperoleh dari rangkaian lawatan Prabowo mencapai 18,5 miliar dolar AS.

Seperti Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono, tidak lama setelah dilantik menjadi presiden, Joko Widodo melangsungkan lawatan internasional pertamanya. Hanya selang setengah bulan sejak menjabat, tepatnya pada tanggal 8 November 2014, Jokowi lepas landas dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Joko Widodo mulai menduduki jabatan kepresidenan pada 20 Oktober 2014. Sejak itu pula, Presiden Jokowi dan Kabine Kerja yang dibentuknya mulai menjalankan roda pemerintahan. Salah satu hasil yang langsung diberikan adalah peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera pada 3 November 2014.

Meski diawali dengan sejumlah gebrakan positif, Indonesia bukan berarti berada dalam kondisi yang bebas dari masalah. Tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi muncul dari berlakunya pasar tunggal ASEAN dan turunnya harga-harga komoditas ekspor Indonesia (Kompas, 7/11/2014, Pembangunan: Tahun 2015 Jadi Penentu Arah).

Joko Widodo (2014-2019 & 2019-2024)

Lawatan pertama Presiden Jokowi ke luar negeri memiliki agenda utama untuk menghadiri tiga pertemuan kerja sama besar di tiga negara berbeda. Ketiganya secara berurutan adalah pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Beijing, Tiongkok; Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Naypyidaw, Myanmar; dan pertemuan G-20 di Brisbane, Australia (Kompas, 8/11/2014, Presiden Bertolak ke Beijing).

Di tengah rangkaian KTT APEC (8-12 November), Jokowi lebih dahulu melakukan blusukan ke Pelabuhan Internasional Peti Kemas Terpadu dan pembangkit listrik di Kota Tianjin, China, pada 9 November. Presiden mempelajari sistem dan pengelolaan infrastruktur di keduanya. Pelabuhan Tianjin merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan menjadi pintu akses maritim terpenting Beijing (Kompas, 10/11/2014, Jokowi Pun ”Blusukan” di Pelabuhan Tianjin…).

Kunjungan Jokowi juga menunjukkan hubungan bilateral yang baik dengan Tiongkok. Dalam pertemuan keduanya, Presiden Xi Jinping langsung menyampaikan kepercayaannya pada kapasitas dan arah kepemimpinan Jokowi. “Saya ingin bekerja sama dengan Presiden Jokowi untuk terus mendorong maju hubungan kemitraan strategis komprehensif kita,” kata Presiden Xi.

Pertemuan ini juga digunakan Jokowi untuk menggarisbawahi pentingnya hubungan bilateral kedua negara berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Kerja sama infrastruktur laut dan darat, kerja sama bidang energi, dan kerja sama maritim menjadi prioritas dalam diskusi kedua pemimpin negara. Gagasan Jalan Sutera Abad 21 yang digulirkan Tiongkok juga dibahas (Kompas, 10/11/2014, Tiongkok Yakini Jokowi).

REUTERS/KEVIN LAMARQUE

Presiden Amerika Serikat Barack Obama (paling kanan) melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Indonesia Joko Widodo (paling kiri) di Beijing, Tiongkok, Senin (10/11/2014). Kedua pemimpin itu hadir di Beijing untuk mengikuti pertemuan tingkat tinggi APEC.

Pada 11 November 2014, Jokowi sudah berada di Myanmar. Dalam sela-sela rangkaian kegiatan KTT ASEAN ke-25 (12-14 November 2014) di Myanmar, Jokowi melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden Myanmar Thein Sein. Kesempatan tersebut digunakan untuk menekankan relasi persahabatan Myanmar-Indonesia, termasuk melalui peningkatan kerja sama dan investasi di berbagai bidang, seperti pertambangan, infrastruktur, telekomunikasi, dan perbankan.

“Kami akan terus mendorong agar badan-badan usaha milik negara (BUMN) dan kalangan swasta Indonesia bisa berinvestasi di Myanmar, terutama di sektor pertambangan, telekomunikasi, dan infrastruktur,” kata Joko Widodo. Pernyataan tersebut disambut baik oleh Thein yang mengharapkan kedua negara bisa meningkatkan kerja sama pertanian.

Dalam momentum KTT ASEAN, Jokowi mendorong penegasan tiga pilar ASEAN, yakni politik-keamanan, masyarakat ekonomi ASEAN, dan sosial budaya. Isu stabilitas keamanan dan perdagangan bebas menjadi dua hal yang ditekankan Jokowi (Kompas, 12/11/2014, Indonesia Ingin Stabilitas Kawasan Diutamakan).

AP PHOTO/STEVE HOLLAND

Presiden Joko Widodo disambut Gubernur-Jenderal Australia Sir Peter Cosgrove (kanan) setiba di Bandar Udara Brisbane, Australia, Jumat (14/11/2014). Presiden akan menghadiri pertemuan G-20 yang berlangsung mulai Sabtu (15/11/2014).

Pada 14 November, Presiden Jokowi mendarat di Bandar Udara Brisbane, Australia. Jokowi akan menghadiri pertemuan G-20 yang berlangsung selama dua hari (15-16 November). Selain itu, di sela-sela rangkaian acara, Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan PM  Australia Tony Abbott.

Tujuan utama dari KTT G-20 adalah mencapai upaya pemenuhan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tiap negara hingga 2 persen selama lima tahun ke depan. Pertemuan tingkat tinggi tersebut digunkana Jokowi untuk akan mengangkat masalah reformasi ekonomi dan isu pembangunan infrastruktur.

Sementara pertemuan dengan Abott dilakukan pada 16 November. Ini adalah pertemuan kedua mereka setelah sebelumnya Abott mengunjungi Jakarta pada 20 Oktober. Seusai pertemuan dengan Abbott, presiden beramah tamah dengan masyarakat Indonesia di Australia. Pertemuan berlangsung di Universitas Teknologi Queensland (Kompas, 15/11/2014, G-20 Harap Atasi Kesenjangan).

Periode pemerintahan kedua Jokowi dimulai setelah pelantikannya pada 20 Oktober 2019. Tak sampai dua minggu, Jokowi melangsungkan lawatan ke Thailand. Lawatannya bertujuan untuk menghadiri KTT ASEAN (2-4 November). KTT ASEAN kali ini juga akan dilangsungkan bersamaan dengan KTT Asia Timur dan turut menghadirkan kepala negara dari negara-negara mitra, yakni Amerika Serikat (AS), China, Jepang, dan Rusia.

Sebagai konteks, periode ini diwarnai dengan ketegangan internasional antara persaingan China dan AS. Kedua negara terlibat dalam perang embargo dan penerapan tarif impor yang berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi dunia.

Di Laut China Selatan, kedua negara juga “beradu kekuatan”. Beberapa kali AS mengirim pesawat dan kapal mendekati sejumlah pulau di perairan itu, yang diklaim sebagai wilayah China. Indonesia dan ASEAN pun berupaya untuk menjaga keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik (kawasan Samudra Hindia dan Pasifik).

Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi menyampaikan penilaiannya atas situasi Asia Tenggara yang masih lebih baik ketimbang kawasan lain. Kerja sama ASEAN-China diharapkan bisa menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan. Selain itu, Jokowi juga menekankan penguatan untuk kemitraan yang telah terjalin.

“Pada Juni lalu ASEAN mengesahkan ’ASEAN Outlook on the Indo-Pacific’. Outlook ini mendorong semua negara di kawasan untuk mengedepankan kolaborasi serta menanggalkan rivalitas,” kata Presiden Jokowi pada 3 November. Selain itu, Jokowi juga menekankan pentingnya hukum internasional dihormati. (Kompas, 4/11/2019, KTT ASEAN: Para Pemimpin Terus Upayakan Stabilitas)

Prabowo Subianto (Awal Masa Pemerintahan 2024)

Setelah dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo mulai melangsungkan rangkaian lawatan internasional perdananya pada 8 November 2024. Rangkaian berlangsung hingga 24 November. Negara-negara yang akan dikunjungi Prabowo adalah China, AS, Peru, Brasil, Inggris, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Daftar kunjungan ini sangat berbeda dengan kunjungan-kunjungan para presiden sebelumnya. Sedari Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, dan Jokowi pasti meletakkan setidaknya satu negara ASEAN dalam rangkaian kunjungan perdana mereka. Hal ini bahkan tampak telah menjadi tradisi pemimpin negara ASEAN untuk merawat ikatan regional (Kompaspedia, 2/12/2024, Lawatan Perdana Presiden Indonesia: Dari Gus Dur hingga SBY).   

Kunjungan Indonesia ke China dan AS menunjukkan posisi netral Indonesia di antara persaingan panas China dan AS. Kedua negara tersebut masih melanjutkan persaingan erat mereka memperebutkan supremasi global terhadap berbagai bidang, termasuk ekonomi dan pertahanan.

Pertemuan dengan Xi dan Biden pun diyakini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan masing-masing negara. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menjelaskan bahwa kepentingan Indonesia dengan kedua negara berbeda.

Penempatan China dan AS dalam dua negara pertama yang dikunjungi dinilai sarat makna. Kompas.id (15/11/2024, Makna Lawatan Prabowo ke China-AS) menilai kunjungan tersebut sebagai cerminan arah politik Prabowo yang realis. Dalam melihat rivalitas kekuatan dunia, Prabowo memilih untuk memastikan keamanan, kedaulatan, dan tercapainya tujuan nasional Indonesia.

Dalam keterangan pers di Washington DC, AS, Prabowo menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dan menghormati semua kekuatan sembari tetap mempertahankan kedaulatan Indonesia. “Saya percaya kolaborasi, kerja sama, selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Tentunya ini harus diupayakan, tidak akan datang sendiri,” kata Prabowo pada 14 November.

Juwana memperkirakan bahwa relasi Indonesia-China akan erat kaitannya dengan persoalan ekonomi. Topik itu pulalah yang mendominasi pertemuan bilateral Prabowo dengan Xi. Sementara dengan AS, Indonesia memiliki hubungan yang lebih besar dalam sektor pertahanan, seperti pemilihan alutista dan pengadaan latihan gabungan (Kompas.id, 9/11/2024, Kunjungan Perdana Prabowo ke Luar Negeri ke Mana Saja dan Apa Misinya?).

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/MUCHLIS JR

Presiden RI Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Presiden China Xi Jinping saat bertemu di Aula Besar Rakyat atau Great Hall of the People, Beijing, China, Sabtu (9/11/2024). Prabowo dan Xi sepakat untuk meningkatkan hubungan strategis kedua negara.

Di China, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Keduanya melakukan pertemuan bilateral, lantas dilanjutkan dengan menandatangani dokumen kerja sama dalam berbagai bidang.

Termasuk yang ditandatangani adalah perjanjian pengembangan kerja sama maritim, perikanan, sumber daya mineral, mineral hijau, sumber daya air, keselamatan maritim, penilaian kesesuaian, ekonomi hijau, perumahan, dan impor kelapa Indonesia. Menurut Kadin Indonesia, lawatan tersebut menghasilkan kesepakatan kerja sama ekonomi senilai 10 miliar dollar AS atau Rp 156 triliun.

Meski begitu, pertemuan tersebut juga memicu klaim yang dianggap begitu liar. Dalam Poin 9 pernyataan bersama Presiden Xi dan Presiden Prabowo, paragraf dua berbunyi: “Kedua belah pihak mencapai kesepahaman yang penting tentang pengembangan bersama wilayah atau arena yang saat ini tengah berada dalam situasi tumpang tindih klaim dan sepakat membentuk Komite Pengarah Bersama Antar-Pemerintah untuk mengeksplorasi dan memajukan kerja sama yang relevan …”

Evan Laksamana, peneliti Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS), menyayangkan pernyataan bersama itu yang menandakan pertama kalinya Indonesia secara implisit menerima adanya klaim yang tumpang tindih di Laut China Selatan. Dampaknya, Beijing dapat mendesak negara-negara pengklaim seperti Filipina untuk mengikuti jejak Indonesia.

Mantan Hakim Agung Filipina Antonio Carpio, yang vokal menentang klaim China di Laut China Selatan, menyebut pernyataan Prabowo-Xi sebagai kesalahan besar. “China jelas tidak memiliki klaim atas wilayah tersebut berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Menyetujui ‘pengembangan bersama’ dengan China berarti mengakui klaim China di luar UNCLOS–yang merupakan klaim sepuluh garis putus-putus,” kata Carpio (Kompas.id, 13/11/2024, Soal Klaim Tumpang Tindih, Indonesia Dinilai Naikkan Moral China, tetapi Memukul ASEAN).

Lebih lanjut, di AS Prabowo bertemu dengan Presiden Joe Biden. Pertemuan keduanya membahas sejumlah isu, di antaranya isu Gaza dan isu Laut China Selatan. “Laut China Selatan kita bahas, saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tetapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita,” kata Prabowo.

Hal tersebut disampaikan Prabowo sembari menambahkan bahwa dirinya juga tetap selalu mencari kemungkinan untuk membangun kemitraan. Kemitraan dinilainya jauh lebih baik daripada konflik. Dalam banyak kesempatan sebelumnya, Prabowo berulang kali menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia adalah tidak berpihak (Kompas.id, 14/11/2024, Prabowo: Kita Tetap Mempertahankan Kedaulatan Kita).

Di AS, Prabowo juga batal menemui pengganti Presiden Biden, yakni Donald Trump yang masih menanti waktu inagurasi. Sebelumnya, Prabowo sendiri telah menghubungi langsung Trump untuk mengucapkan selamat atas kemenangannya dalam Pemilu AS 2024 dan mengajaknya untuk bertemu.

AP PHOTO/FERNANDO VERGARA

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan resmi kepada Presiden Republik Peru, Dina Boluarte, di Istana Pemerintahan Peru, pada Kamis (14/11/2024.). Dalam kunjungan resminya ke Peru, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dianugerahi tanda kehormatan tertinggi “Grand Cross of the Order of the Sun of Peru” oleh Pemerintah Peru.

Dari AS, Prabowo melanjutkan perjalanan ke Lima, Peru. Agenda utamanya adalah menghadiri KTT APEC pada 14-15 November. Namun selain itu, Presiden Prabowo juga akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Presiden Dina Boluarte di Istana Kepresidenan Peru.

Pertemuan bilateral kedua presiden diikuti dengan agenda penandatanganan perjanjian kerja sama dan perjanjian tentang “Agreement on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service or Special Passports” (Kompas, 8/11/2024, Memulai Lawatan Dua Pekan, Prabowo: Kabinet Harus Tegas dan Hindari Unsur Politik).

Sementara di Brasil, Presiden Prabowo menghadiri KTT Negara-negara Forum Kerja Sama Internasional yang Diikuti Negara-negara Maju dan Berkembang (Group of Twenty/G20) pada 18-19 November 2024. Sama seperti di KTT APEC, Prabowo menyampaikan pidato terkait upaya pengentasan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia.

Sebelum rangkaian KTT G20, Prabowo menghadiri pertemuan Executive Business Forum di Rio de Janeiro. Prabowo berdialog dan meyakinkan berbagai pertanyaan para peserta yang merupakan pengusaha Brasil dan Indonesia (Kompas.id, 29/10/2024, Pekan Depan, Presiden Prabowo Lawatan ke Luar Negeri, Apa Saja Misinya?).

Di Inggris, Prabowo bertemu dengan Raja Charles III dalam sebuah jamuan teh. Prabowo juga dijadwalkan bertemu dengan PM Keir Starmer, Wakil PM Inggris Angela Rayner, dan menghadiri acara CEO Roundtable Forum untuk bertemu para pengusaha Inggris. Dalam kunjungan ke Inggris ini, Presiden Prabowo berhasil memperoleh komitmen investasi sebesar 8,5 miliar dolar AS setelah bertemu dengan beberapa pemimpin perusahaan.

Dari jumlah tersebut, 7 miliar dolar AS berasal dari perusahaan British Petroleum (BP) yang melakukan pertemuan tertutup dengan Prabowo di London. Sementara 1,5 miliar dolar AS lainnya diperoleh melalui Forum CEO Roundtable yang berlangsung pada 21 November.

Terakhir, dalam kunjungannya di UEA pada 13-14 November, Prabowo bertemu dengan Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ). Keduanya menekankan persahabatan baik Indonesia-UEA yang sudah berlangsung lama. Pertemuan ini penting untuk memperkuat hubungan kedua negara yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Prabowo dan Presiden MBZ pun sepakat untuk memperkuat hubungan ekonomi dan kerja sama strategis Indonesia-UEA. Presiden MBZ mendukung capaian target perdagangan senilai 10 miliar dollar AS dengan Indonesia. Ia menilai target ini dapat terwujud melalui implementasi perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif dan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral (Kompas.id, 23/11/2024, Presiden Prabowo dan Presiden MBZ Sepakat Perkuat Kerja Sama).

Prabowo menyampaikan bahwa total investasi yang diperoleh dari rangkaian lawatannya ini telah melampaui ekspektasi. Secara keseluruhan, ia membawa pulang komitmen investasi senilai 18,5 miliar dolar AS. Sebelumnya, China juga telah menyatakan kesediaannya untuk berinvestasi sebesar 10 miliar dolar AS di Indonesia (Kompas.id, 22/11/2024, Dari Inggris, Presiden Prabowo Raih Tambahan Komitmen Investasi).

Bunga Rampai Lawatan Perdana Para Presiden

Serial lawatan kepresidenan di Kompaspedia (2/12/2024, Lawatan Perdana Presiden Indonesia: Dari Gus Dur hingga SBY), kunjungan para pemimpin negara pada tiap periodenya menunjukkan arah pembangunan dan kerja sama Indonesia. Lebih lanjut, negara yang dikunjungi juga menunjukkan tren situasi regional dan internasional.

Rangkaian kunjungan Gus Dur dan Megawati menunjukkan kedekatan Indonesia dengan ASEAN. Kala itu, Indonesia memang tengah membangun dirinya kembali untuk memainkan peran penting dalam organisasi regional ASEAN.

Era SBY menunjukkan persahabatan baik dengan Australia. Setelah menjabat hampir setengah tahun, Australia menjadi negara pertama yang dikunjunginya. Hal ini menandai berakhirnya kerenggangan yang sempat terjadi pasca-referendum Timor Timur. Meski begitu, pada kedua periode pemerintahannya, SBY juga mengunjungi setidaknya satu negara ASEAN.

Tradisi lawatan perdana presiden ke negara-negara ASEAN juga ditunjukkan oleh Jokowi. Sedikit berbeda, kunjungan Jokowi ke tiap negara tidak dilakukan semata-mata untuk menghadiri pertemuan bilateral. Pada empat negara yang dikunjunginya dalam lawatan perdana di dua periode pemerintahan, Jokowi turut menghadiri penyelenggaraan forum internasional atau KTT di negara tersebut.

Pada era Prabowo Subianto, lawatan perdana presiden tidak di awali ke negara-negara ASEAN. Sebaliknya, kunjungan Prabowo menjangkau empat benua berbeda. Hal ini tidak hanya menunjukkan posisi netral Indonesia di tengah kekuatan-kekuatan dunia, namun juga pentingnya jangkauan kerja sama internasional dewasa ini. (LITBANG KOMPAS)

Referensi

Arsip Kompas

• Kompas. (2014, November 7). Pembangunan: Tahun 2015 Jadi Penentu Arah. Jakarta: Harian Kompas. Hlm 17.
• Kompas. (2014, November 8). Presiden Bertolak ke Beijing. Jakarta: Harian Kompas. Hlm 2.
• Kompas. (2014, November 10). Jokowi Pun ”Blusukan” di Pelabuhan Tianjin… Jakarta: Harian Kompas. Hlm 3.
• Kompas. (2014, November 10). Tiongkok Yakini Jokowi. Jakarta: Harian Kompas. Hlm 3.
• Kompas. (2014, November 12). Indonesia Ingin Stabilitas Kawasan Diutamakan. Jakarta: Harian Kompas. Hlm 1.
• Kompaspedia. (2024, Desember 2). Lawatan Perdana Presiden Indonesia: Dari Gus Dur hingga SBY. Diambil kembali dari Kompaspedia.Kompas.id: https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/lawatan-perdana-presiden-indonesia-dari-gus-dur-hingga-megawati
• Kompas. (2014, November 15). G-20 Harap Atasi Kesenjangan . Jakarta: Harian Kompas. Hlm 8.
• Kompas. (2019, November 4). KTT ASEAN: Para Pemimpin Terus Upayakan Stabilitas . Jakarta: Harian Kompas. Hlm 1&11.
• Kompas. (2019, November 2). Tajuk Rencana: ASEAN, Amerika Serikat, dan China . Jakarta: Harian Kompas. Hlm 6.
• Kompas.id. (2024, November 9). Kunjungan Perdana Prabowo ke Luar Negeri ke Mana Saja dan Apa Misinya? . Diambil kembali dari https://www.kompas.id/baca/video/2024/11/09/kunjungan-perdana-prabowo-ke-luar-negeri-ke-mana-saja-dan-apa-misinya
• Kompas.id. (2024, November 13). Soal Klaim Tumpang Tindih, Indonesia Dinilai Naikkan Moral China, tetapi Memukul ASEAN. Diambil kembali dari Kompas.id: https://www.kompas.id/artikel/indonesia-naikkan-moral-china-tapi-sebaliknya-memukul-asean?open_from=Internasional_Page
• Kompas.id. (2024, November 8). Memulai Lawatan Dua Pekan, Prabowo: Kabinet Harus Tegas dan Hindari Unsur Politik . Diambil kembali dari Kompas.id: https://www.kompas.id/artikel/memulai-lawatan-dua-pekan-ke-luar-negeri-prabowo-kabinet-harus-tegas-dan-hindari-unsur-politik
• Kompas.id. (2024, November 14). Prabowo: Kita Tetap Mempertahankan Kedaulatan Kita . Diambil kembali dari Kompas.id: https://www.kompas.id/artikel/prabowo-kita-tetap-mempertahankan-kedaulatan-kita?open_from=Section_Topik_Hangat
• Kompas.id. (2024, November 8). Pekan Depan, Presiden Prabowo Lawatan ke Luar Negeri, Apa Saja Misinya? . Diambil kembali dari Kompas.id: https://www.kompas.id/artikel/memulai-lawatan-dua-pekan-ke-luar-negeri-prabowo-kabinet-harus-tegas-dan-hindari-unsur-politik
• Kompas.id. (2024, November 22). Dari Inggris, Presiden Prabowo Raih Tambahan Komitmen Investasi . Diambil kembali dari Kompas.id: https://www.kompas.id/artikel/kepercayaan-global-meningkat-presiden-prabowo-raih-komitmen-investasi-85-miliar-dolar-as-dari-ingg?open_from=Tagar_Page
• Kompas.id. (2024, November 23). Presiden Prabowo dan Presiden MBZ Sepakat Perkuat Kerja Sama. Diambil kembali dari Kompas.id: https://www.kompas.id/artikel/disambut-pasukan-berkuda-dan-berunta-presiden-prabowo-dan-presiden-mbz-sepakat-perkuat-kerjasama

Jurnal
  • Bojang, A. S. 2018. “The Study of Foreign Policy in International Relations”. Journal of Political Sciences & Public Affairs 06.
  • Haryanto, A. 2014. “Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran”. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume IV No.II, 17-27.
  • Indrawati, & Nugroho, A. Y. 2019. “Penerapan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia Melalui Diplomasi Maritim”. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) 10, 14-26.
  • Mohsin, A. (2019). “Politik Luar Negeri Republik Indonesia Masa Lampau, Kini, dan Masa Depan: Suatu Tinjuan dan Saran Kedepan”. Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 41, No.62, 7225-7244.
  • Suryani, W. C. (2019, Januari 8). 7 Januari 1965: Soekarno Mengeluarkan Indonesia dari Ketidaktegasan PBB.
  • Wisnumurti, N. 1998. “Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia”. Jurnal Ketahanan Nasional Volume 3 Nomor 1, 75-92.
Internet