Provinsi Jambi

Jambi merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera, tepatnya di pesisir timur Sumatera bagian tengah. Letaknya strategis karena dekat dengan Selat Malaka dan berhadapan dengan Selat Karimata serta Selat Berhala.

Jambi juga berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas internasional. Dengan posisi tersebut, wilayah Jambi memiliki keunggulan komparatif jika dibanding dengan provinsi lain di Pulau Sumatera.

Provinsi ini genap berusia 63 tahun pada tahun 2020. Daerah yang memiliki semboyan “Spucuk Jambi, Sembilan Lurah” ini dibentuk pada tanggal 6 Januari 1957 bersamaan dengan pembentukan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau.

Tanggal 6 Januari 1957 tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jambi, seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi.

Sebelum berdiri secara otonom, Jambi merupakan salah satu keresidenan di Provinsi Sumatera Tengah berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.

Satu tahun kemudian provinsi ini dihapus berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 dan dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Jambi, Riau, dan Sumatera Barat. Lalu, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 mengukuhkan UU Darurat tersebut, dan sejak tahun 1957 pusat pemerintahan Provinsi Jambi berada di Kota Jambi.

Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten, 2 kota, 141 kecamatan, dan 1.562 kelurahan/kota. Dengan luas 50.160,05 kilometer persegi, daerah ini dihuni oleh 3,62 juta penduduk pada tahun 2019.

Perjalanan sejarah Provinsi Jambi cukup panjang. Disebutkan dalam buku Sejarah Sosial Jambi, Jambi Sebagai Kota Dagang, wilayah Jambi telah memainkan peranan penting dalam perkembangan peradaban manusia sejak masa prasejarah itu.

Peninggalan batu megalith yang tersebar di berbagai tempat, antara lain di Merangin dan Kerinci, menjadi bukti masa itu. Batu-batu tersebut berbentuk dolmen, batu bergambar, tempayan kubur, dan budaya batu besar lainnya. Peninggalan budaya prasejarah tersebut diperkirakan berlangsung pada 840–1120 Masehi.

Pada awal abad ketujuh, sebuah Kerajaan Melayu Tua muncul di dekat muara Sungai Batanghari. Berita pertama mengenai keberadaan Kerajaan Melayu Kuno itu didapat dari catatan Dinasti Tang, yaitu mengenai datangnya utusan dari daerah Mo-Lo-Yeu di China tahun 644 dan 645 Masehi. Nama daerah ini dihubungkan dengan Kerajaan Melayu yang letaknya di pantai timur Sumatera, yang pusatnya berlokasi di sekitar Jambi.

Kerajaan tersebut menguasai pelabuhan tua di muara sungai yang kemudian menjadi tempat berkembang pesatnya perdagangan, hingga mampu menarik perhatian kerajaan besar Sriwijaya di Palembang. Kerajaan inilah yang kemudian pada tahun 686 menaklukkan Kerajaan Melayu Tua dan menguasai pelabuhannya.

Agama Islam baru masuk ke Jambi pada abad ke-16, bersamaan dengan kedatangan Belanda di daerah ini. Pada tahun 1616, perusahaan Belanda The Dutch East India Company membuka kantornya di Jambi yang kemudian membuat kerja sama dagang dengan penguasa Melayu Sultan Muhammad Nakhruddin.

Pada masa itu, Belanda juga berhasil mendapatkan hak monopoli dalam perdagangan lada yang banyak dihasilkan dari wilayah Jambi, dan pada tahun 1901 Belanda memindahkan kantor dagangnya ke Palembang, Sumatera Selatan dan melepaskan pengawasannya atas Jambi.

Pada akhir abad ke-19, di wilayah Jambi terdapat Kerajaan atau Kesultanan Jambi. Tahun 1855, Kesultanan Jambi diperintah oleh Sultan Thaha Syaifuddin. Pada saat Belanda mulai menduduki Kesultanan Jambi, tepatnya tahun 1858, Sultan Thaha menyingkir dari keraton dan melakukan perang gerilya. Dia gugur dalam perang melawan penjajah tahun 1904.

Sultan Thaha Syaifuddin merupakan pahlawan nasional asal Jambi. Ia dilahirkan pada pertengahan tahun 1816 di Keraton Tanah Pilih Jambi. Ia adalah sultan terakhir dari Kesultanan Jambi. Ia merupakan putra dari Sultan M Fachrudin dengan gelar Sultan Kramat.

Dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi, menyusul gugurnya Sultan Thaha Syaifuddin tanggal 27 April 1904, Belanda menguasai wilayah Jambi sepenuhnya. Tahun 1906, Belanda mulai membentuk administrasi pemerintahan di Jambi.

Jambi yang sebelumnya ditangani oleh Keresidenan Palembang, menjadi keresidenan tersendiri. Sebagai residen Jambi yang pertama adalah OL Helfrich, sebelumnya dia menjabat sebagai Asisten Residen Palembang.

Susunan pemerintahan Jambi pada zaman Belanda masih memperhatikan susunan adat seperti di zaman kesultanan, namun disesuaikan dengan politik jajahannya. Pemerintahan Jambi di era penjajahan Belanda berturut-turut dari level teratas sampai terbawah adalah Residen-Kontrolir-Demang-Asisten Demang-Kepala Adat/Pasirah-Penghulu/Kepala Dusun-Rakyat.

Rakyat Jambi tidak sepenuhnya mengakui pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini terbukti dengan adanya perlawanan, yaitu Perang Sarikat Abang yang terjadi pada tahun 1916. Perlawanan ini dapat dihentikan oleh Belanda dan tokoh-tokoh perlawanannya disidangkan dalam suatu pengadilan yang dinamakan Pengadilan Rapat Besar Istimewa. Tokoh-tokoh perlawanan tersebut kemudian dibuang ke Digul, Ternate, dan Nusakambangan.

Setelah peristiwa pembangkangan tersebut, Belanda semakin memperketat ruang gerak rakyat dengan mengadakan pembatasan-pembatasan berbagai kegiatan perkumpulan dan organisasi politik. Akibatnya, semua perkumpulan dan organisasi politik vakum dan akhirnya mati. Jambi, akhirnya menjadi daerah yang kosong dari organisasi politik.

Larangan Belanda tersebut ternyata tidak hanya pada organisasi politik, melainkan melebar pada dunia pendidikan. Belanda melarang rakyat Jambi untuk bersekolah atau mendirikan sekolah. Setelah beberapa tokoh memperjuangkan pendirian sekolah, seperti yang dilakukan oleh H Nawawi, HM Chatib, akhirnya beberapa sekolah berdiri, namun dengan pengawasan yang ketat.

Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada Pemerintahan Jepang.

Pada masa penjajahan Jepang, rakyat tertipu dengan propaganda “Sang Saudara Tua” yang akan memberi kemakmuran. Namun, janji Jepang tersebut ternyata tidak dilakukan. Alih-alih menyejahterakan rakyat Jambi, Jepang menerapkan pemerintahan yang kejam ketika itu.

Bahan pangan yang dimiliki rakyat dirampas dan sebagian rakyat dijadikan romusha. Kegiatan politik rakyat dilarang, bahkan dalam kegiatan sehari-hari pun selalu dimata-matai oleh tentara Jepang. Keadaan ini berlangsung sampai Indonesia merdeka, tanggal 17 Agustus 1945.

Pada awal kemerdekaan, Sumatera masih menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dan Medan sebagai ibu kotanya. Ketika itu, Teuku Muhammad Hasan ditunjuk sebagai Gubernur Sumatera.

Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukittinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari tiga subprovinsi, yaitu sub-Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.

Sub-Provinsi Sumatera Tengah mencakup keresidenan Sumatra Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada Sidang KNI Sumatera tersebut dan Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Sub-subprovinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian, dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948, ditetapkan sebagai provinsi.

Dengan UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Keresidenan Jambi saat itu terdiri dari dua kabupaten dan satu Kota Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanaan Muara Tebo, Muaro Bungo, Bangko; dan Kabupaten Batanghari yang terdiri dari Kewedanan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal.

Pada tanggal 9 Agustus 1957, Presiden Soekarno menandatangani UU Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Dengan UU Nomor 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958, UU Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Sumatera Tingkat I Sumatera Barat, Djambi, dan Riau ditetapkan sebagai undang-undang.

Dalam UU Nomor 61 Tahun 1958 disebutkan, daerah Swatantra Tingkat I Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swatantra Tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta Kecamatan-Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah, dan Hilir.

Pada tanggal 30 Desember 1958, pejabat gubernur meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW).

Wilayah Provinsi Jambi memiliki luas 50.160,05 kilometer persegi. Secara geografis, provinsi ini terletak pada 0°45’–2°45’ Lintang Selatan dan 101°10’–104°55’ Bujur Timur.

Daerah terluas di provinsi ini adalah Kabupaten Merangin dengan luas 7.679,00 kilometer persegi dan yang paling kecil wilayahnya adalah Kota Jambi dengan luas wilayah 205,43 kilometer persegi.

Secara geografis, di sebelah utara Provinsi Jambi berbatasan dengan Provinsi Riau sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Di sebelah barat, Jambi berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat dan sebelah timurnya berbatasan dengan Selat Berhala.

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter dpl di bagian timur sampai pada ketingian di atas 1.000 meter dpl, ke arah barat. Morfologi lahannya semakin tinggi di mana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Provinsi Jambi memiliki empat taman nasional, yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), Taman Nasional Berbak (TNB), Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), dan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD).

Di samping itu, Jambi juga memiliki sejumlah kawasan hutan konservasi, seperti Taman Hutan Raya Sultan Taha Syaifuddin di Kabupaten Batanghari, Kebun Raya Bukit Sari, Hutan Lindung/Cagar Alam Kayu Bulian, hutan adat, dan hutan desa.

Sejak berdiri sendiri sebagai provinsi pada tahun 1957, Provinsi Jambi telah dipimpin oleh 12 gubernur atau pejabat gubernur. Gubernur pertama Jambi adalah M Joesoef Singedekane yang menjabat dari tahun 1957–1967.

Gubernur atau pejabat gubernur Jambi selanjutnya adalah H Abdul Manap (Pejabat Gubernur 1967–1968), RM Noer Atmadibrata (1968–974), Djamaluddin Tambunan (1974–1979), Edy Sabara (Pejabat Gubernur 1979), Masjchun Sofwan (1979–1978), H Abdurrahman Sayoeti (1989–1999).

Selanjutnya, Zulkifli Nurdin (1999–2010), Hasan Basri Agus (Gubernur 2010–2015), H Irman (Pejabat Gubernur 2015–2016), Zumi Zola Zulkifli (Gubernur 2016–2019), dan H Fachrori Umar (2019–sekarang).

Gubernur Jambi saat ini dijabat oleh H Fachrori Umar (sebelumnya Wakil Gubernur), menggantikan Zumi Zola Zulkifli yang terjerat kasus hukum pada tahun 2018.

Pembentukan kabupaten dan kota dalam Provinsi Jambi terjadi sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1956 dengan Daerah Swantantra Tingkat II Batanghari, Merangin, Kerinci, dan Kotapraja Jambi. Kemudian terjadi pemekaran kabupaten dan kota pada tahun 1965 dengan pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Tanjung Jabung.

Pada tahun 1999, melalui Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 dibentuk Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terakhir melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 dibentuk Kota Sungai Penuh. Sampai tahun 2010, secara administratif, Provinsi Jambi menjadi 9 kabupaten dan 2 kota.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara keseluruhan di kabupaten/kota dan Provinsi Jambi pada 2019 berjumlah 64.235 orang yang terdiri dari 29.140 orang laki-laki dan 35.095 orang perempuan. Untuk PNS di tingkat Provinsi berjumlah 11.631 orang.

Peta afiliasi politik masyarakat Jambi sejak Pemilu Pertama 1955 hingga era Reformasi tampaknya berlangsung dinamis. Selepas Pemilu tahun 1955, dominasi kekuatan politik Golkar yang mengubah peta kekuatan politik pada Pemilu 1971 terus bertahan hingga pemilu pada masa reformasi, kecuali Pemilu 2009 yang dimenangkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN).

Saat Pemilu 1955, wilayah Jambi masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Tengah. Ketika itu, wilayah Jambi terdiri dari dua kabupaten, yaitu Batanghari dan Merangin.

Sebagaimana kondisi di wilayah Sumatera lainnya, kepopuleran Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) sangat terasa. Ketika itu, dominasi politik Islam mampu menyisihkan kekuatan nasionalis, sosialis, dan perorangan.

Masyumi berhasil meraih 57,9 persen suara dari total 176.151 pemilih di Jambi, jauh meninggalkan perolehan peserta pemilu lainnya. Sedangkan Partai Nahdlatul Ulama (NU) menduduki peringkat kedua dengan meraup 22,5 persen suara.

Di luar Partai Masyumi dan NU, hanya lima peserta pemilu yang mampu menghimpun suara di atas satu persen, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ada satu peserta pemilu yang mewakili perorangan yakni Syamsu Tahrun yang menyabet perolehan di atas satu persen.

Memasuki era Orde Baru, peta politik di Jambi mulai berubah. Kuatnya Orde Baru dalam menanamkan patronisme politik melalui Golkar sangat kentara hasilnya. Sepanjang sejarah Orde Baru, seluruh wilayah di bagian tengah Pulau Sumatera itu nyaris dikuasai.

Sejak Pemilu 1971, kekuatan politik Golkar sudah terlihat kuat. Perolehan partai berlambang pohon beringin itu mampu meraup 88,2 persen suara. Dari enam kabupaten di Jambi, persentase perolehan suara Golkar tak mampu didekati oleh parpol lain. Partai Islam yang ada di peringkat kedua hanya mampu menyisihkan pemilih sebanyak 10,4 persen, sementara partai nasionalis harus menelan kenyataan dengan memperoleh 1,4 persen suara.

Pada pemilu berikutnya, tahun 1977, Golkar kembali mendulang kesuksesan, kendati mengalami penurunan jumlah suara. Partai-partai Islam yang berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berhasil meraih 15,7 persen.

Konsolidasi internal partai-partai Islam yang berfusi pada tahun 1973 rupanya membuahkan kegairahan pemilih muslim pada masa depan partai. Angka persentase perolehan tersebut merupakan yang tertinggi diraih PPP selama enam pemilu masa Orde Baru.

Di lain pihak, bagi Golkar Pemilu 1977 merupakan hasil “terpahit” selama Orde Baru. Mereka meraih 83,5 persen suara. Demikian pula Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tahun itu tidak mampu menembus satu persen suara.

Namun, kejayaan Golkar terus berlanjut pada pemilu-pemilu berikutnya. Puncak kejayaan Golkar di provinsi yang kaya hasil hutan ini adalah pada Pemilu 1997. Pada pemilu Orde Baru terakhir itu Golkar meraih suara hingga 92,6 persen, tertinggi sepanjang enam periode pemilu sejak tahun1971.

Adapun PPP tak banyak naik dari perolehan pemilu sebelumnya, hanya meraih 5,9 persen sementara PDI hanya meraih 1,5 persen suara. Pada tahun ini dari enam kabupaten dan kota praktis tinggal di wilayah Kota Jambi terdapat pemilih non-Golkar dengan jumlah agak besar, mencakup 17,3 persen. Lima kabupaten lainnya praktis menjadi pendukung Golkar.

Memasuki era Reformasi, Partai Golkar yang berjaya dalam Pemilu 1971–1997 masih cukup kuat pengaruhnya di Jambi. Meski perolehan suara yang diraih Golkar merosot cukup tajam dibandingkan pada masa Orde Baru, partai yang dibangun oleh kekuasaan Orde Baru ini masih menempati posisi pertama dalam empat pemilu. Kecuali, pada Pemilu 2009 yang dimenangkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN).

Kuatnya jaringan politik birokrasi Golkar yang berpadu dengan loyalitas masyarakat agaknya menyokong daya hidup Golkar di tengah gempuran gelombang reformasi.

Pada Pemilu 1999, dari 1.155.183 suara, Golkar meraih 400.495 suara atau 34,67 persen serta meraih 2 dari 6 kursi yang diperebutkan. Golkar meraup suara terbanyak di lima daerah di provinsi ini.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menempati peringkat ke-2 dengan meraih 286.042 (24,76 persen) suara meski menyabet perolehan kursi DPR yang sama. PDI-P meraih suara terbanyak di satu kabupaten. Adapun PPP meraih suara terbanyak ketiga dengan perolehan suara 10,96 persen

Lima tahun kemudian, dalam Pemilu 2004, Golkar kembali meraih suara terbanyak kendati persentasenya menurun menjadi 24,73 persen. Golkar meraup suara terbesar di delapan daerah dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Penurunan ini tidak terlepas dari dinamika perubahan yang diimbangi pula oleh munculnya aspirasi masyarakat pada partai-partai generasi baru seperti PAN, Partai Demokrat, dan PKS.

Pada Pemilu ini, PAN mencatat lonjakan perolehan suara yang sangat signifikan di Provinsi Jambi. Jika pada Pemilu 1999, partai ini hanya mengumpulkan 7,7 persen suara, dalam Pemilu 2004 ini PAN mampu mengumpulkan 17,59 persen suara.

Posisi PAN bahkan mampu menggeser perolehan suara PDI-P, sehingga menempatkannya pada urutan kedua setelah Golkar di seluruh Jambi. PAN mendapat suara terbanyak di dua kabupaten.

PDI-P justru mengalami kemerosotan suara hingga setengahnya, dari 24,76 persen menjadi hanya 11,2 persen. Tidak ada daerah yang dimenangkan oleh PDI-P pada pemilu ini.

Pada Pemilu 2009, PAN meraup 18,77 persen suara dan menguasai suara terbesar di empat kabupaten kota. Disusul Partai Demokrat meraih 16,98 persen dan di tiga kabupaten meraih suara terbanyak. Golkar meraih 13,09 persen dan menguasai tiga kabupaten kota.

Pada Pemilu 2014, dari 12 parpol untuk DPR daerah pemilihan Jambi, Golkar berhasil tampil sebagai pemenang pemilu di Provinsi Jambi dengan meraih suara terbanyak, 288.724 suara (17,06 persen).

PDI-P juga menduduki peringkat kedua perolehan suara pada Pemilu 2014 dengan jumlah perolehan 274.143 suara (16,20 persen). Disusul Gerindra dengan meraih 193.970 suara atau 11,46 persen, PAN 179.438 suara atau 10,61 persen.

Pada Pemilu 2019 lalu, Partai Golkar berhasil tampil kembali sebagai pemenang pemilu di Provinsi Jambi dengan meraih suara terbanyak pada Pemilu 2019. Kemenangan tersebut mengantarkan dua caleg DPR RI Golkar daerah pemilihan Jambi melenggang ke Senayan.

Sementara itu, peringkat kedua perolehan suara terbanyak Pemilu 2019 di Provinsi Jambi tetap ditempati PDI-P dengan jumlah 233.633 suara. Sedangkan Gerindra, berada pada peringkat ketiga dengan perolehan 224.103 suara

PAN berada di peringkat keempat dengan perolehan 196.085 suara. Sedangkan Demokrat yang pada Pemilu 2014 menempati peringkat ketiga, turun ke peringkat kelima pada Pemilu 2019 dengan perolehan 156.812 suara.

Kemudian, Nasdem menempati peringkat keenam menggeser posisi PKB dengan perolehan 124.126 suara. PKB sendiri menempati peringkat ketujuh dengan perolehan 120.092 suara.

Penduduk Provinsi Jambi tercatat berjumlah 3,64 juta jiwa pada tahun 2019. Sebagaimana karakter ibu kota provinsi pada umumnya, yaitu sebagai pusat pemerintahan, industri dan perdagangan, maka Kota Jambi juga merupakan daerah tujuan arus migrasi.

Dilihat dari posisi kewilayahan barat dan timur, maka persentase distribusi penduduk di kedua wilayah tersebut terlihat relatif seimbang, yaitu 52 persen untuk wilayah timur (Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi), dan 48 persen untuk wilayah barat (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo).

Masyarakat Jambi merupakan masyarakat heterogen. Sensus Penduduk 2010 mencatat terdapat sekitar 30 suku bangsa yang mendiami Provinsi Jambi. Terbesar adalah suku asal Jambi (44 persen). Suku asal Jambi mencakup suku Jambi, Kerinci, Anak Dalam/Anak Rimbo, Batin, dan Kubu yang menyebar di seluruh kabupaten/kota.

Jumlah terbesar selanjutnya adalah suku Jawa (29 persen). Suku Jawa di Jambi menyebar di seluruh kabupaten/kota dengan populasi terbesar di Kabupaten Tebo, Muaro Jambi, Kota Jambi, dan Merangin.

Selain itu, Jambi juga ditinggali oleh suku Melayu, Minang, Batak, Banjar, Bugis, Sunda, suku asal Sumatra Selatan, Tionghoa, dan suku lainnya yang menyebar di seluruh kabupaten/kota.

Di Jambi, suku Anak Dalam dianggap sebagai salah satu suku tertua. Mereka telah menetap sebelum suku-suku lain bermukim di sana. Sebagian warga Anak Dalam hidup di hutan-hutan tanpa tempat tinggal yang tetap. Kehidupan mereka tertutup bagi dunia luas. Suku Rimba sendiri tidak dijumpai di wilayah-wilayah hilir maupun hulu sungai besar, seperti Sungai Batanghari, karena mereka lebih banyak berada di hutan.

Penduduk Jambi terbesar bekerja di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Angkanya mencapai 47 persen dari 1,74 juta angkatan kerja. Selebihnya bekerja di sektor perdagangan dan Jasa (12 persen dan sektor-sektor lainnya sebesar 41 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
71,26 (2019)

Harapan Lama Sekolah 
12,93 tahun (2019)

Rata-rata Lama Sekolah 
8,45 tahun (2019)

Tingkat Kemiskinan
7,58 persen (Maret 2020)

Rasio Gini
0,320 (Maret 2020)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4,41 persen (Februari 2020)

Angka Harapan Hidup 
71,06 tahun (2019)

Tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Jambi yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama 2010 hingga 2019 tercatat terus mengalami kemajuan. IPM Provinsi Jambi meningkat dari 65,39 pada tahun 2010 menjadi 71,26 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Provinsi Jambi rata-rata tumbuh sebesar 0,96 persen per tahun. Akan tetapi, pencapaian IPM Jambi tersebut masih di bawah rata-rata nasional (71,92).

Harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) juga meningkat sepanjang periode 2010–2019. HLS Jambi meningkat dari 11,34 tahun pada tahun 2010 menjadi 12,93 tahun. Angka HLS Jambi masih berada di bawah rata-rata HLS nasional (12,95 tahun).

Angka RLS Jambi meningkat dari 7,34 tahun pada tahun 2010 menjadi 8,45 tahun pada tahun 2019. Angka RLS Jambi tersebut berada sedikit di atas rata-rata nasional (8,34 tahun).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi pada bulan Februari 2020 sebesar 4,41 persen dari penduduk Jambi atau 92.772 penduduk. Angka TPT tersebut naik sebesar 0,79 persen pada Februari 2020, dibandingkan dengan Februari 2019.

TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT di perdesaan. Pada Februari 2020, TPT di perkotaan sebesar 5,87 persen, sedangkan TPT di perdesaan hanya 3,71 persen.

Jumlah penduduk miskin di Jambi pada bulan Maret 2020 mencapai 277,80 ribu orang (7,58  persen). Angka tersebut bertambah 4,4 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang sebesar 273,37 ribu orang (7,51 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 123,64 ribu orang (10,41 persen) pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan sebanyak 154,16 ribu orang (6,23 persen).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Rp 1,52 triliun (2019)

Dana Perimbangan 
2,96 triliun (2019)

Pertumbuhan Ekonomi
4,40 persen (2019)

PDRB per kapita
Rp 60,07 juta/tahun (2019)

Nilai Ekspor
132,76 juta dolar AS (Juli 2020)

Nilai Impor
10,22 juta dolar AS (Juli 2020)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi berfluktuasi sepanjang satu dekade terakhir. Tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Jambi mencapai 4,40 persen. Pencapaian itu masih di bawah rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,02 persen.

Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya, penggerak perekonomian di Provinsi Jambi masih didominasi oleh sektor primer. Pada 2019, sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan menjadi kontributor utama sebesar Rp 59,9 miliar atau 27,54 persen dari total PDRB.

Selain pertanian, sektor pertambangan dan penggalian juga menopang ekonomi Jambi Rp 40,8 miliar atau 18,76 persen. Beberapa sektor lainnya adalah perdagangan besar (12,29 persen), industri pengolahan (9,83 persen) dan konstruksi (7,41 persen) turut memegang peranan penting bagi ekonomi Provinsi Jambi.

Adapun dari sisi penerimaan, Provinsi Jambi masih ditopang oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pada 2019, dari total pendapatan Rp 4,4 triliun, alokasi dana perimbangan mencapai 62 persen atau Rp 2,96 triliun. Sementara pendapatan asli daerah menyumbang sebesar Rp 1,52  triliun atau 38 dari total pendapatan.

Provinsi Jambi dikenal luas sebagai salah satu penghasil produk perkebunan dan kehutanan di wilayah Sumatera. Setidaknya ada tujuh komoditas unggulan perkebunan di Jambi, yakni kelapa sawit, karet, kelapa, pinang, kopi, kayu manis, dan teh.

Luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi saat ini mencapai satu juta hektare dengan produksi sekitar 1,7 juta ton. Jumlah petani yang hidup dari perkebunan kelapa sawit di Jambi mencapai 212.833 kepala keluarga.

Kemudian luas perkebunan karet di Jambi saat ini mencapai 673.360 hektare (ha) dengan produksi 263.398 ton. Petani yang hidup dari usaha perkebunan karet di daerah tersebut mencapai 263.398 KK. Sedangkan luas perkebunan kelapa dalam di Jambi masih ada sekitar 118.341 ha dengan produksi sekitar 108.087 ton. Selain itu masih ada perkebunan pinang, kopi, kayu manis dan teh.

Jambi juga menyimpan potensi sumber energi, yaitu minyak bumi dengan potensi 450 MSTB, dengan potensi 13,7 BSCF, batubara dengan potensi 1,5 Milyar ton, serta panas bumi dengan potensi 594 MW.

Tak hanya kekayaan alam. Daerah ini juga menyimpan kekayaan wisata alam, budaya dan sejarah. Menurut data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, terdapat 453 destinasi wisata yang tersebar di 9 kabupaten dan 2 kota di Jambi

Wisata alam meliputi Danau Kerinci, Taman Nasional Kerinci Seblat, Cagar Biosfir Bukit Dua Belas, Taman Nasional Berbak, Air Terjun Telun Berasap, Segirincing, dan Gua Tiangko. Untuk wisata budaya, Jambi memiliki tradisi dan seni budaya yang unik dan menarik, sedangkan wisata sejarah antara lain berupa Candi Muaro Jambi, Makam Orang Kayo Hitam, dan Museum Jambi.

Di kawasan regional, Jambi juga bergabung dengan dua zona kerja sama ekonomi, yaitu Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand dan Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura.

Pelabuhan Muara Sabak adalah pelabuhan kargo penting di provinsi ini dan Bandara Sultan Thaha Syarifuddin adalah satu-satunya bandara sipil di provinsi ini.