Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagai pintu masuk di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Selatan memiliki potensi di berbagai sektor yang cukup menjanjikan seperti investasi, pengembangan manufaktur, pariwisata, hingga pengembangan sektor perikanan.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Pantai Losari – Gemerlap lampu kota di penghujung senja mewarnai Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (5/8/2016). Kawasan tersebut saat ini telah berkembang pesat menjadi salah satu obyek wisata unggulan dan ikon Kota Makassar.

Fakta Singkat

Ibu Kota
Makassar

Hari Jadi
19 Oktober 1669 (Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 10/1995)

Dasar Hukum
Undang-Undang No. 13/1964

Luas Wilayah
46.083,94 km2

Jumlah Penduduk
8.851.240 (2019)

Pasangan Kepala Daerah
Gubernur HM Nurdin Abdullah

Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman

Dibanding provinsi lain di Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan termasuk daerah yang paling berkembang. Letaknya yang berada di titik tengah wilayah Indonesia membuat wilayah ini menjadi motor utama penopang pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi. Daerah berpenduduk 8,85 juta ini juga menjadi jembatan penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia.

Cikal bakal berdirinya Provinsi Sulawesi Selatan diawali dengan lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Administratif Sulawesi. Sepuluh tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 47 tahun 1960 yang mengesahkan terbentuknya Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Sulawesi Utara-Tengah.

Empat tahun kemudian, melalui UU Nomor 13 Tahun 1964, pemerintah memisahkan Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan. Terakhir, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004, berdiri Provinsi Sulawesi Barat yang sebelumnya bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan.

Hari jadi Sulawesi Selatan ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1969 berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 1995.

Sejarah pembentukan

Sejarah Sulawesi Selatan terentang sejak masa prasejarah. Data radiokarbon yang diperoleh arkeolog pada peninggalan sejarah daerah di Kabupaten Maros menunjukkan manusia modern pertama mendiami wilayah Sulawesi Selatan sejak 30.000  SM. Penemuan tertua ditemukan di gua-gua dekat bukit kapur sekitar Kabupaten Maros yang berjarak sekitar 30 kilometer dari Kota Makassar.

Keberadaan situs prasejarah di Maros dan Pangket itu diketahui oleh dunia luar sejak dilakukan penelitian oleh Paul dan Fritz Sarasin pada tahun 1902. Sejak itu serangkaian penelitian terus dilakukan, seperti P Van Stein Callenfels (1933 dan 1937), Heeren Palm (1950), HR van Heekeren, RP Soejono, dan DJ Mulvaney. Dari hasil penelitian di situs Cakondo, Uleleba dan Balisao itu umumnya ditemukan artefak berupa serpih, bilah, mata panah bergerigi. Selain itu, yang cukup menonjol adalah lukisan-lukisan dalam berbagai bentuk.

Simulasi Peter Bellwood, Profesor Arkeologi asal Australia, dalam bukunya Southeast Asia From Prehistory to History (2004) menunjukkan kehidupan manusia modern di Sulawesi berasal dari masuknya para peladang berbahasa Austronesia. Asal muasal para “pendatang” tersebut, berdasarkan catatan radiokarbon di Maros, adalah dari pulau Kalimantan.

Selanjutnya, dilansir dari laman Ilmu Budaya Unhas, selama masa keemasan perdagangan rempah-rempah, sejak abad ke-15 hingga ke-19, Sulawesi Selatan berperan sebagai pintu gerbang ke kepulauan Maluku, tanah penghasil rempah. Kerajaan Gowa dan Bone memainkan peranan penting dalam sejarah kawasan timur Indonesia pada masa Ialu.

Pada sekitar abad ke-14, di Sulawesi Selatan terdapat sejumlah kerajaan kecil. Dua kerajaan yang menonjol saat itu, yaitu Kerajaan Gowa yang berada di sekitar Makassar dan Kerajaan Bugis yang berada di Bone. Pada tahun 1530, Kerajaan Gowa mulai mengembangkan diri, dan pada pertengahan abad ke-16 Gowa menjadi pusat perdagangan terpenting di wilayah timur Indonesia.

Pada tahun 1605, Raja Gowa memeluk agama Islam serta menjadikan Gowa sebagai Kerajaan Islam. Antara tahun 1608–1611, Kerajaan Gowa menyerang dan menaklukkan Kerajaan Bone, sehingga Islam dapat tersebar ke seluruh wilayah Makassar dan Bugis.

Perusahaan dagang Belanda atau yang lebih dikenal dengan nama VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) yang datang ke wilayah ini pada abad ke-15 melihat Kerajaan Gowa sebagai hambatan terhadap keinginan VOC untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di daerah ini. VOC kemudian bersekutu dengan seorang pangeran Bugis bernama Arung Palakka yang hidup dalam pengasingan setelah jatuhnya Bugis di bawah kekuasaan Gowa.

Belanda kemudian mensponsori Palakka kembali ke Bone, sekaligus menghidupkan perlawanan masyarakat Bone dan Sopeng untuk melawan kekuasaan Gowa.

Setelah berperang selama setahun, Kerajaan Gowa berhasil dikalahkan. Raja Gowa, Sultan Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Bungaya yang mengurangi kekuasaan Gowa. Selanjutnya Bone di bawah Arung Palakka menjadi penguasa di Sulawesi Selatan.

Persaingan antara Kerajaan Bone dengan pemimpin Bugis lainnya mewarnai sejarah Sulawesi Selatan. Ratu Bone sempat muncul memimpin perlawanan menentang Belanda yang saat itu sibuk menghadapi Perang Napoleon di daratan Eropa. Namun setelah usainya Perang Napoleon, Belanda kembali ke Sulawesi Selatan dan membasmi pemberontakan Ratu Bone.

Perlawanan masyarakat Makassar dan Bugis terus berlanjut menentang kekuasaan kolonial hingga masa revolusi 1945. Hal itu ditegaskan dalam pidato pengukuhan guru besar berjudul “Feodalisme dan Revolusi 1945 di Sulawesi Selatan”, Hamid Abdullah seperti dikutip dari arsip Kompas (20/6/1989).

Hamid Abdullah menyebutkan, dalam sejarah perjuangan melawan Belanda—baik sejak abad ke-17 yaitu ketika melawan VOC, maupun ketika VOC telah runtuh dan kedudukannya digantikan secara langsung oleh Pemerintah Kerajaan Belanda—raja-raja dan kelompok bangsawan di Sulsel tidak pernah berhenti berjuang melawan Belanda.

Demikian pula rakyat, mereka senantiasa mendukung dan membantu secara langsung perjuangan yang dilakukan oleh raja-raja dan kelompok bangsawan mereka. Sampai periode Andi Mappanyukki pada zaman revolusi 1945, raja dan rakyat Sulawesi Selatan terus menerus melakukan perlawanan terhadap Belanda.

KOMPAS/MUHAMMAD IKHSAN MAHAR

Seorang peziarah tengah berdoa di hadapan pusara Raja Gowa ke-16 Sultan Hasanuddin, awal Februari 2018, di kompleks pemakaman Kerajaan Gowa yang berada di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selain sebagai lokasi wisata sejarah, makam Sultan Hasanuddin juga menjadi tempat tujuan wisata religi di Sulawesi Selatan. Hal itu seiring kemasyhuran Sultan Hasanuddin yang memimpin salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara.

Pada masa penjajahan Belanda, pulau dengan sebutan Celebes itu awalnya berada dalam satu wilayah administratif provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi. Belanda kemudian membentuk pemerintahan kolonial di wilayah pulau Sulawesi di bawah kendali Gouverneur van Celebes atau Gubernur Sulawesi, dengan gubernur pertama CA Kroesen yang menjabat pada 1904.

Selanjutnya, Gubernur Provinsi Sulawesi adalah HNA Swart (1904–1908), AJ Quarles de Quarles (1908–1910), WJ Coenen (1910–1913), Th AL Heijting (1913–1915), AJL Couvreur (1915–1927), LJJ Caron (1927–1933), JLM Swaab (1933–1936), serta CH ter Laag (1936–1941).

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan di Sulawesi mengalami kekosongan. Tidak ada catatan resmi mengenai orang yang ditunjuk sebagai Gubernur Sulawesi oleh pemerintah Jepang. Juga tidak ditemukan catatan lepas (bukan catatan resmi) mengenai Gubernur Sulawesi pada masa pendudukan penjajah Jepang, antara tahun 1942–1945.

Setelah Jepang takluk kepada pasukan sekutu di bawah komando Amerika Serikat pada Agustus 1945, Indonesia langsung memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Presiden Soekarno kemudian mengangkat sejumlah menteri, kepala daerah (gubernur), dan residen (setingkat wali kota atau bupati), termasuk Ratulangi (Dr. G. S. S. J. Ratoe Langie), sebagai Gubernur Sulawesi.

Dalam perjalanan pemerintahan, pemerintah pusat kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950, yang menjadi dasar hukum berdirinya Provinsi Administratif Sulawesi.

Bentuk sistem pemerintahan provinsi ini merupakan rintisan bagi perkembangan selanjutnya, hingga dapat melampaui masa saat Sulawesi berada dalam Negara Indonesia Timur (NIT) dan kemudian menjadi negara bagian dari negara federasi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Saat RIS dibubarkan dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), status Sulawesi dipertegas kembali menjadi provinsi. Status Provinsi Sulawesi ini kemudian terus berlanjut sampai pada tahun 1960.

Melalui UU Nomor 47 Tahun 1960, pemerintah mengesahkan terbentuknya Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, dengan menunjuk AA Rivai sebagai gubernur. Sedangkan untuk penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara-Tengah, pemerintah melalui Keputusan Presiden RI Nomor 122 tahun 1960, tanggal 23 Maret 1960, menunjuk AA Baramuli sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.

Empat tahun kemudian pemisahan wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara ditetapkan dalam UU Nomor 13 Tahun 1964 dan Sulawesi Selatan resmi menjadi daerah otonom.

Pemerintah kembali memekarkan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi dua wilayah berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004, tanggal 5 Oktober 2004, dengan menyetujui pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara dan Polewali Mandar yang tadinya merupakan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan resmi menjadi kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

Geografis

Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 0°12′ – 8° Lintang Selatan dan 116°48′ –122°36′ Bujur Timur. Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan.

Secara geografis, wilayah ini mencakup pesisir dan pulau, dataran rendah dan dataran tinggi, dengan 67 aliran sungai dan tiga danau. Terdapat gunung Bawakaraeng di selatan, serta gunung Lompobattang dan Rante Mario di Utara. Pada bagian tengah, membentang bukit karst sepanjang Maros dan Pangkep.

Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten terluas dengan luas 7.502,58 kilometer persegi atau 16,06 persen dari luas Sulsel. Sementara itu, Kota Pare-Pare merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil dengan luas 99,33 km persegi atau hanya 0,21 persen dari luas Sulsel.

Provinsi yang terletak di persimpangan jalur transportasi internasional ini memiliki 295 pulau, yang 190 di antaranya sudah memiliki nama. Pulau-pulau di Sulawesi Selatan ini memiliki keindahan alam yang tak kalah eksotis dengan pulau-pulau terkenal lainnya di Indonesia.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Lanskap kawasan karst di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa (10/9/2013).

Pemerintahan

Terhitung sejak Pulau Sulawesi dibagi dua provinsi pada 1960, Sulawesi Selatan sudah memiliki sembilan gubernur. Gubernur pertama Sulawesi Selatan adalah AA Rivai yang menjabat gubernur sejak tanggal 13 Desember 1960 hingga 17 November 1966.

Saat ini, Gubernur Sulsel dijabat oleh Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Gubernur Sulsel sebelumnya dijabat oleh Syahrul Yasin Limpo selama dua periode, yakni 2008–2013 dan 2013–2018.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, pasangan Nurdin Abdullah–Andi Sudirman Sulaiman yang didukung oleh PDI-P, PKS, dan PAN memenangkan kursi gubernur dengan memperoleh 1.867.303 suara atau 43,87 persen dari total suara sah.

Pasangan Nurdin Abdullah–Andi Sudirman Sulaiman mengungguli tiga pasangan calon lainnya, yakni pasangan Nurdin Halid–Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar yang memperoleh suara sebanyak 1.162.751. Kemudian disusul pasangan Ichsan Yasin Limpo–Andi Muzakkar dengan perolehan suara 807.330, dan terakhir pasangan Agus Arifin Nu’mang–Achmad Tanribali Lamo dengan perolehan suara 419.055.

Pasangan calon (paslon) Nurdin Halid–Abdul Qahhar Mudzakkar diusung 5 partai, yakni Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PKPI. Sedangkan paslon Ichsan Yasin Limpo–Andi Musakkar melalui jalur perseorangan dengan surat dukungan sebanyak 501.046, dan pasangan Agus Arifin Nu’mang–Achmad Tanribali Lamo diusung Partai Gerindra, PPP, dan PBB.

Secara administratif, Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota yang terdiri 21 kabupaten dan 3 kota, 306 kecamatan, 2.240 desa, dan 783 kelurahan.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Iklan kampanye untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) terpasang di salah satu garbarata yang terdapat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (13/4/2018). Pada 27 Juni 2018, sebanyak 171 daerah di Indonesia menggelar pemilu kepala daerah yang terdiri dari 17 gubernur, 39 wali kota, dan 115 bupati.

Politik

Mencermati sejarah pemilihan umum di Provinsi Sulawesi Selatan, pada pemilu pertama 1955 partai-partai dengan basis massa Islam sempat mendominasi perolehan suara. Akan tetapi, sejak Golkar tampil sebagai mesin politik Orde Baru, peta politik Sulawesi Selatan dikuasai Golkar. Partai yang identik dengan warna kuning ini bahkan masih tetap bertahan sebagai pemenang hingga masa reformasi.

Pada pemilu pertama 1955, Sulawesi Selatan terdiri dari tujuh daerah setingkat kabupaten, yakni Bothain, Makassar, Mandar, Parepare, Bone, Luwu, serta Kota Makassar. Wilayah Kabupaten Makassar menjadi daerah dengan jumlah pemilih terbanyak, 215.796 orang, sedangkan Bothain menjadi daerah dengan pemilih paling sedikit, 75.132 orang.

Pada pemilu perdana itu, Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) menempati posisi pertama di provinsi Angin Mamiri ini, dengan perolehan 39,7 persen suara. Disusul di posisi kedua, Nahdlatul Ulama (NU) dengan perolehan 17,2 persen suara.

Adapun Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) bersaing ketat. Parkindo menempati posisi ketiga dengan perolehan 12,8 persen suara, terpaut sedikit dengan PSII yang memperoleh 12,3 persen. Baru pada posisi berikutnya, PNI duduk di posisi kelima mendapatkan 3,3 persen suara. Perolehan suara PNI terpaut satu persen dengan Partai Kedaulatan Rakyat (PKR).

Enam belas tahun setelah pemilu pertama, situasi politik berubah dari kondisi sebelumnya. Rezim yang berkuasa sudah mengalami pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru. Konstelasi peta politik yang berubah sudah tentu mempengaruhi komposisi partai politik yang ada.

Sejak Pemilu 1971, Golkar mulai berjaya di wilayah Sulsel. Tidak ada satu pun kekuatan ideologi partai yang mampu mengatasi sepak terjang Golkar di wilayah ini. Puncak perolehan suara Golkar pada Pemilu 1987. Tahun itu, Golkar memperoleh 92 persen suara, meminggirkan PPP yang hanya mampu meraih 6 persen suara dan PDI dengan 1 persen suara saja.

Lima tahun berikutnya, pada Pemilu 1992, perolehan suara Golkar menurun tipis menjadi 89 persen. Penurunan tersebut kemudian ditebus pada Pemilu 1997 dengan meraup 91 persen suara.

KOMPAS/FAHMY MYALA

Hari Pencoblosan Pemilu 1987 pada tanggal 23 April 1987 di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemilih berduyun mendatangi TPS-TPS ditempat tempat yang sudah disediakan di berbagai tempat di seluruh pelosok Kota Makassar.

Namun dua tahun kemudian, pada Pemilu 1999, laju peningkatan suara seolah terhenti. Tren penurunan lebih menonjol terjadi. Sistem multipartai yang kemudian dianut Indonesia dan agresivitas partai-partai baru kala itu memberi andil pelemahan denyut nadi Golkar di Sulsel.

Pada Pemilu 1999, partai beringin hanya meraih 66,5 persen, turun 24,5 persen dibanding Pemilu 1997. Namun demikian, perolehan Golkar masih tetap tertinggi, meskipun situasi politik sudah berbeda dan kali ini pemilu diikuti oleh 48 partai politik.

PPP menjadi pilihan terbanyak kedua setelah Golkar dengan mengantongi 8,4 persen suara. Disusul PDI-P dengan 6,6 persen dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 3,5 persen suara.

Selain PAN, partai lain yang mendapat sedikit suara adalah PKB (1,6 persen), PBB (1,4 persen), dan Partai IPKI (1,3 persen). Keempat partai ini masing-masing mendapat jatah satu kursi untuk Dewan Perwakilan Daerah tingkat pusat.

Pada Pemilu 2004, Golkar kembali unggul, kendati hanya mampu mengumpulkan 44 persen suara. Angka ini turun drastis dibandingkan dengan hasil Pemilu 1999, yaitu saat partai ini masih mampu meraup dua pertiga dari total suara yang diperebutkan.

Lima tahun berselang, pada Pemilu 2009, Golkar masih meraih kemenangan di Sulsel. Golkar masih mampu meraih 8 dari 24 jatah kursi DPR untuk Sulsel.

Kemenangan Golkar kembali diraih pada Pemilu 2014 dengan perolehan suara 884.841 suara atau sekitar 20,09 persen suara. Berdasarkan perolehan suara tersebut, Golkar memperoleh 5 kursi di DPR RI pada periode 2014–2019.

Perolehan suara terbanyak kedua diraih oleh Gerindra dengan perolehan 660.262 suara atau 14,99 pesen suara. Gerindra mendapatkan jatah 3 kursi di DPR. Di tempat ketiga, perolehan suara terbanyak ditempati oleh Demokrat dengan perolehan suara 489.905 atau sekitar 11,12 persen. Parpol ini mendapatkan jatah 3 kursi DPR RI.

Pada pemilu terakhir 2019, Golkar masih menduduki posisi teratas dengan perolehan 833.382 suara. Disusul oleh NasDem dengan 684.533 suara dan Gerindra dengan perolehan 645.464 suara.

Dari total 24 kursi di tiga Daerah Pemilihan atau Dapil, Golkar meraih empat kursi. Disusul Gerindra dengan tiga kursi, PDI-P tiga kursi PAN tiga kursi, Demokrat dua kursi, Nasdem empat kursi, PKB dua kursi, PPP dua kursi, dan PKS satu kursi.

Kependudukan

Populasi penduduk Sulawesi Selatan tercatat 8,85 juta jiwa pada tahun 2019, terbanyak jika dibandingkan provinsi lain di Pulau Sulawesi.

Penduduk Sulawesi Selatan sebagian besar berdomisili di Kota Makassar, yaitu sebesar 17,25 persen. Diikuti Kabupaten Gowa (8,73 persen), dan Kabupaten Bone (8,57 persen). Sedangkan tiga kabupaten/kota dengan proporsi penduduk terendah, yaitu Kabupaten Selayar (1,53 persen), Kota Parepare (1,64 persen), dan Kabupaten Barru (1,97 persen).

Penduduk Sulsel terdiri atas empat suku utama, yaitu Toraja, Bugis, Makassar, dan Mandar. Suku Toraja terkenal memiliki keunikan tradisi yang tampak pada upacara kematian, rumah tradisional yang beratap melengkung dan ukiran cantik dengan warna natural.

Sedangkan suku Bugis, Makassar dan Mandar terkenal sebagai pelaut yang patriotik. Dengan perahu layar tradisionalnya, Pinisi, mereka menjelajah sampai ke utara Australia, beberapa pulau di Samudra Pasifik, bahkan sampai ke pantai Afrika.

Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Februari 2020 masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 36,55 persen; perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,69 persen; dan industri pengolahan sebesar 8,24 persen.

KOMPAS/RENY SRI AYU

Ekspedisi Padewakang yang menyusuri jejak pelayaran pelaut Makassar ke Australia, resmi dimulai, Minggu (8/12-2019). Berangkat dari Pantai Losari, Makassar, kapal layar segi empat ini akan melalui rute Selayar,-Karompa-Larantuka-Alor-Wetar,-Babar-Saumlaki-Darwin-Elcho Island-Yirkala-Bawaka dengan rencana perjalanan selama sebulan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
71,66 (2019)

Harapan Lama Sekolah 
13,36 tahun (2019)

Rata-rata Lama Sekolah 
8,26 tahun (2019)

Tingkat Kemiskinan
8,72 persen (Maret 2020)

Rasio Gini
0,389 (Maret 2020)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
6,07 persen (Februari 2020)

Angka Harapan Hidup 
70,43 tahun (2019)

Kesejahteraan

Peningkatan kualitas hidup di Sulawesi Selatan terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Menurut BPS, IPM Sulsel terus maju selama sembilan tahun terakhir. IPM naik dari 66,00 pada tahun 2010 menjadi 71,66 di tahun 2019.

Sampai tahun 2016, status pembangunan manusia di Sulsel masih pada level sedang. Akan tetapi, sejak tahun 2017 statusnya sudah masuk kelompok level tinggi. Meski begitu, IPM Sulsel masih berada pada peringkat 14 secara nasional.

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah di Sulsel mencapai 13,34 pada tahun 2019, yang berarti anak usia 7 tahun berpeluang menamatkan pendidikan hingga lulus Diploma. Sementara, rata-rata penduduk Sulsel usia 25 tahun ke atas, telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII.

Angka kemiskinan cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Terakhir pada Maret 2020, penduduk miskin di Sulsel berjumlah 776,83 ribu jiwa atau 8,72 persen dari total penduduk. Angka kemiskinan Sulsel tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional 9,78 persen.

Persentase penduduk miskin di pedesaan juga lebih tinggi jika dibandingkan di perkotaan. Pada Maret 2020, penduduk miskin di pedesaan mencapai 11,97 persen, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 4,49 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulsel pada Februari 2020 sebesar 6,07 persen, meningkat dibandingkan Februari 2019 sebesar 5,42 persen. Besaran TPT di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Pada Februari 2020, TPT perkotaan mencapai 7,83 persen dan TPT pedesaan hanya sebesar 4,70 persen.

KOMPAS/MARIA SERENADE SINURAT

Anak-anak asyik membuat kartu Lebaran di Sokola, Kelurahan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (20/8/2011). Sokola adalah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan alternatif untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak. Di Makassar, Sokola menyasar pendidikan untuk anak pesisir yang hidup dalam kemiskinan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Rp 4,13 triliun (2018)

Dana Perimbangan 
5,38 triliun (2018)

Pertumbuhan Ekonomi
6,92 persen (2019)

PDRB per kapita
Rp 57,02 juta/tahun (2019)

Inflasi
2,35 persen (2019)

Nilai Ekspor
93,15 juta dolar AS (Juni 2020)

Nilai Impor
60,36 juta dolar AS (Juni 2020)

Ekonomi

Perekonomian Sulawesi Selatan tak diragukan lagi keunggulannya terutama di antara provinsi wilayah timur. Angka-angka indikator ekonomi Sulawesi Selatan cukup tinggi dibandingkan wilayah lain di Pulau Sulawesi. Pembangunan di sejumlah sektor juga berkembang pesat. Investasi asing dan dalam negeri terus masuk ke daerah ini.

Selama satu dasa warsa terakhir, Sulawesi Selatan menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan nasional. Tahun 2019 lalu, pertumbuhan ekonomi Sulsel berada pada angka 6,92 persen, lebih tinggi dibandingkan laju ekonomi nasional yang hanya 5,02 persen.

Merujuk lapangan usaha, struktur ekonomi Sulsel tahun 2019 masih didominasi oleh empat lapangan usaha. Rinciannya, yakni pertanian, kehutanan dan perikanan (21,28 persen); perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor (14,80 persen); industri pengolahan (13,16 persen); dan konstruksi (14,18).

Pertanian, pertambangan, perikanan, dan perkebunan merupakan sebagian dari sektor yang menggerakkan perekonomian dan pembangunan di wilayah ini. Sektor pertanian, misalnya, surplus beras hingga 2,6 juta ton per tahun membuat Sulsel menjadi salah satu pemasok beras nasional.

Di sektor perkebunan, kakao juga membuat sejumlah investor masuk, bahkan membangun pabrik pengolahan kakao. Kekayaan mineral dan tambang juga menjadi salah satu daya tarik yang mendorong beberapa perusahaan asing masuk.

Di sektor infrastruktur, Sulawesi Selatan memiliki 62 pelabuhan barang, 3 pelabuhan ekspor barang, dan 10 bandara yang berfungsi untuk mendistribusikan barang ke seluruh pulau di Indonesia Timur. Salah satunya, Makassar New Port (MNP). Melalui MNP tersebut, kawasan Indonesia Timur dapat mengeskpor langsung komoditi unggulannya tanpa harus lagi merogoh biaya tambahan.

Sulawesi Selatan juga memiliki kawasan industri yang berdiri sejak akhir tahun 1980-an, yaitu Kawasan Industri Makasar (KIMA).

KOMPAS/RENY SRI AYU

Tongkonan atau rumah adat yang berada di Ke’te Kesu, Toraja Utara menjadi salah satu objek menarik di wilayah ini. Tongkonan yang berusia ratusan tahun ini menjadi salah satu peninggalan sejarah di Toraja Utara.

Pariwisata termasuk sektor unggulan di Sulawesi Selatan. Pariwisata Sulsel tidak hanya tentang pantai dan tebing yang indah atau pengunungan yang subur dan hijau. Lebih dari itu, Sulsel juga menawarkan warna-warni budaya dan keramahan penduduknya sebagai syarat penting dalam pengembangan pariwisata.

Sulsel memiliki berbagai destinasi wisata andalan, seperti pantai Losari di Makassar, wisata budaya di Kabupaten Tana Toraja, wisata bahari di Tanjung Bira, Kabupaten Bulukukumba, Kawasan Adat Kajang, Jelajah dataran tinggi Malino, Kerajaan Kupu-kupu Bantimurung, hingga akuarium alami di Pulau Samalona. (LITBANG KOMPAS)

Referensi

Arsip Berita Kompas
  • “Peta Politik Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan *Pemilihan Umum 2004”, Kompas, 26 Februari 2004. Link Kompasdata: kompasdata.id/Search/NewsDetail/17664575
  • “Peta Politik: Sulawesi Selatan * Ancaman Paceklik di Lumbung Politik”. Kompas, 23 Februari 2009. Link Kompasdata: kompasdata.id/Search/NewsDetail/16374035
  • “Paduan Etnisitas di Kancah Politik, Paduan Etnisitas di Kancah Politik”. Link Kompasdata: kompasdata.id/Search/NewsDetail/16374022
  • “Indonesia Kita-Sulawesi Selatan (3): Menunggu Kepemimpinan Baru”. Kompas, 25 Maret 2009. Link Kompasdata: kompasdata.id/Search/NewsDetail/16391427
  • “Jejak Nasionalisme di Sulawesi Selatan (1): Menyatukan Gerakan Nasionalisme”, Kompas, 19 Jun 2012. Link Kompasdata: kompasdata.id/Search/NewsDetail/10992104
  • “Konsolidasi Demokrasi Sulawesi Selatan (9-Habis) : Kontestasi Tokoh Sesama Kader Partai”, Kompas, 16 Agustus 2012. Link Kompasdata: kompasdata.id/Search/NewsDetail/11013140
  • “Dari Makassar untuk Indonesia * Rumah Pilkada Sulawesi Selatan 2018”, Kompas, 12 Mei 2018. Link Kompasdata: kompasdata.id/Search/NewsDetail/37222089
  • “Akhiri Perseteruan Tiga Abad”, Kompas, 13 Mei 2018. Link Kompasdata: kompasdata.id/Search/NewsDetail/37240638
Buku dan Jurnal
  • Mukhlis P., Edward Poelinggomang, Abdul Madjid Kallo, Bambang Sulistio, Anwar Thosibo, Andi Maryam. 1995. Sejarah Kebudayaan Sulawesi, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
  • Poelinggomang, Edward L, dkk. 2004. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1. Makassar: Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.
  • Nahdia Nur, Bambang Purwanto, Djoko Suryo. “Perdagangan dan Ekonomi di Sulawesi Selatan, pada Tahun 1900-an sampai dengan 1930-an”, Jurnal Ilmu Budaya Vol. 4 no. 1, Juni 2016, hal. 617-712.
  • Asyikin, Muhammad. “Nasionalisme Di Sulawesi Selatan 1905-1942″. Jurnal Universitas Hasanudin.
Aturan Pendukung

Penulis
Antonius Purwanto

Editor
Ignatius Kristanto

Butuh Informasi Terkini tentang Berbagai Daerah?

Butuh Informasi Terkini tentang Berbagai Daerah?

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan informasi terkini tentang berbagai daerah.

close