Daerah

Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur menjadi pusat kegiatan ekonomi sekaligus pintu gerbang aktivitas ekonomi bagi penduduk Indonesia bagian timur.

KOMPAS/JULIAN SIHOMBING

Kawasan Tugu Pahlawan Surabaya. Tinggi monumen 41,15 meter dan berbentuk lingga atau paku terbalik.

Fakta Singkat

Ibukota
Surabaya

Hari Jadi
12 Oktober (Perda Provinsi Jawa Timur 6/2007)

Dasar Hukum
Undang-Undang No. 2/1950

Luas Wilayah
47.922 km2

Jumlah Penduduk
39.698.631 (2019)

Pasangan Kepala Daerah
Khofifah Indar Parawansa

Emil Dardak

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penopang kekuatan ekonomi Indonesia. Aktivitas ekonomi provinsi ini menyumbang hampir 15 persen produk domestik bruto nasional, nomor dua setelah DKI Jakarta.

Provinsi ini adalah salah satu dari delapan provinsi paling awal di Indonesia, selain Sumatera, Borneo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1950. Dasar hukum pembentukan ini kemudian diubah dengan UU 18/1950 tentang Perubahan atas UU 2/1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur. Hari jadinya ditetapkan pada 12 Oktober berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007. Ibu kotanya terletak di Surabaya.

Provinsi terluas di pulau Jawa ini secara administratif terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, 666 kecamatan, dan 8.501 desa/kelurahan (BPS, 2020). Populasi penduduknya mencapai sekitar 39,69 juta jiwa, terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.

Sejarah pembentukan

Jawa Timur sebagai suatu wilayah, menyimpan bukti sejarah dari masa yang paling tua hingga abad ke-20. Wilayah ini telah dihuni manusia sejak zaman prasejarah seperti diungkap dalam buku Sejarah Daerah Jawa Timur, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978. Penemuan sisa-sisa dari fosil Pithecanthropus Mojokertensis di Kepuhlagen, Mojokerto, Pithecanthropus Erectus di Trinil, Ngawi, dan Homo Wajakensis di Wajak, Tulungagung menjadi bukti sejarah pada masa itu.

Menurut laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, wilayah ini baru muncul pertama kali dalam pentas sejarah pada abad ke-8 dengan ditemukannya bukti arkeologi prasasti Dinoyo di kawasan Malang Raya. Berdasarkan prasasti bertahun 760 itu, pada abad VIII di Malang telah ada suatu pusat kegiatan politik yang pertama, sistem pemerintahan yang tertata, serta susunan masyarakat yang teratur seperti golongan petani, punggawa, dan bangsawan.

Sejarah panjang Jawa Timur bisa dilihat sejak abad ke-10 masehi dengan ditemukannya bukti sejarah berdirinya kerajaan-kerajaan dengan kekuasaan di Jawa Timur, di antaranya Kerajaan Medang pada tahun 937–1017. Setelah itu, Kerajaan Kahuripan tahun 1019-1049, Kerajaan Dhaha Janggala tahun 1080–1222, Kerajaan Singosari tahun 1222–1292, serta Kerajaan Majapahit tahun 1293–1527.

Bahkan jauh sebelum itu, Mpu Sendok, pada dekade 929–947, telah meletakkan fondasi pemerintahan di Jawa Timur dengan membentuk struktur hirarkis dengan pembagian Kraton sebagai pusat pemerintahan, Watek sebagai pusat kedaerahan, dan Wanua sebagai pusat desa.

Pada abad ke-13, perkembangan baru dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia di Jawa Timur ditandai dengan munculnya struktur baru dalam pemerintahan, yaitu Nagara (provinsi). Berdasarkan Prasasti Mulamalurung (1255) dari masa Wisnu Wardhana yang juga bergelar Sminingrat menyatakan bahwa struktur pemerintahan Singasari dari Pusat (Kraton), Nagara (Provinsi), Watek (Kabupaten), dan Wanua (Desa).

Pada masa Kerajaan Majapahit, susunan itu mendapatkan berbagai penyempurnaan, terdiri dari Bhumi (Pusat/Kraton), Negara (Provinsi/Bhatara), Watek/Wisaya (Kabupaten/Tumenggung), Lurah/Kuwu (Kademangan), Thani/Wanua (Desa/Petinggi) dan paling bawah Kabuyutan (Dusun/Rama).

Struktur kenegaraan Majapahit justru berkembang secara ketat pada masa Mataram (1582–755). Wilayah Mataram dibagi secara konsentris dan terdiri dari Kuthagara/Nagara (Pusat/Kraton), Negaragung/Negaraagung (Provinsi Dalam), Mancanegara (Provinsi Luar), Kabupaten dan Desa.

Secara etimologis, sebutan Jawa Timur pada zaman Mataram Islam muncul derngan nama Bang Wetan, dengan wilayah meliputi seluruh Pesisir Wetan dan Mancanagara Wetan (pedalaman Jawa Timur).

Perkembangan lain, bangsa Portugis adalah bangsa barat yang pertama kali datang di Jawa Timur. Kapal Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman mendarat di Pulau Madura pada tahun 1596. Surabaya jatuh ke tangan VOC pada tanggal 13 Mei 1677.

Selanjutnya setelah huru-hara China di Kartasura (1743), seluruh wilayah pesisir utara Jawa dan seluruh Pulau Madura jatuh ke tangan Hindia Belanda, sedang daerah Mataram tinggal wilayah pedalaman Jawa (Mancanagara Wetan –Mancanagara Kulon).

Dengan berakhirnya Perang Diponegara (1830), seluruh Jawa Timur (Bang Wetan) dapat dikuasai Pemerintah Hindia Belanda. Dari tahun 1830–1928/1929, Belanda menjalankan pemerintahan dengan hubungan langsung Pemerintah Pusat VOC di Batavia dengan para bupati yang berada di wilayah kekuasaanya.

Pemerintah Hindia Belanda kemudian melakukan intensifikasi pemerintahan dengan membentuk Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Provincient van Oost Java ) pada tahun 1929, dengan struktur pemerintahan, wilayah dan birokrasi tidak jauh berbeda seperti yang ada sekarang.

Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945) seperti daerah lain, Jawa Timur diletakkan di bawah pendudukan militer Jepang.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945, Pemerintah Republik Indonesia mulai menata kehidupan kenegaraan. Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh PPKI dibentuklah provinsi dan penentuan para gubernurnya. Kala itu, Indonesia terbagi menjadi 8 Provinsi dan Jawa Timur termasuk salah satu provinsi tersebut.

Pada 20 Februari 1948 di Madura dibentuk Negara Madura, dan tanggal 26 November 1948 dibentuk Negara Jawa Timur yang kemudian menjadi salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat.

Negara Jawa Timur dibubarkan dan bergabung ke dalam Republik Indonesia pada 25 Februari 1950. Pada 7 Maret 1950 Negara Madura juga memberikan pernyataan serupa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950, dibentuklah Provinsi Jawa Timur.

Gubernur Soeryo sebenarnya mulai diangkat menjadi Gubernur Jawa Timur pada 19 Agustus 1945. Hanya saat itu Gubernur Soeryo masih merangkap menjadi Residen Bojonegoro. Oleh karena itu, momentum mulai berkantornya Gubernur Soeryo di Gedung Grahadi Surabaya pada 12 Oktober 1945 ditetapkan sebagai hari kelahiran provinsi tersebut.

Atas dasar perjalanan sejarah inilah, kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Peraturan tersebut menetapkan 12 Oktober sebagai hari jadi Provinsi Jawa Timur.

Geografis

Provinsi Jawa Timur terletak pada 111.0’ hingga 114.4’ Bujur Timur dan 7.12’ hingga 8.48’ Lintang Selatan. Wilayah ini sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Selat Bali, sebelah selatan dengan Samudera Indonesia, dan sebelah barat dengan Provinsi Jawa Tengah.

Dengan luas wilayah 47.803,49 km², daerah ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Luas wilayah Jawa Timur daratan sebesar 90 persen, sementara luas Kepulauan Madura sekitar 10 persen.

Daerah ini memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 232 pulau, pulau tanpa nama sebanyak 55 sehingga total keseluruhan pulau kecil yang dimiliki Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau.

Kondisi topografi di wilayah Jatim sangat bervariasi, namun secara umum lebih banyak didominasi oleh topografi pegunungan. Hal ini mengingat Jawa Timur merupakan lintasan pegunungan Selatan, dengan elevasi permukaan tanah maksimum +3637 m (puncak gunung Mahameru) yang terletak di daerah Lumajang.

Dua sungai terpenting di Jawa Timur adalah Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo. Sungai Brantas memiliki mata air di daerah Malang. Sesampai di Mojokerto, Sungai Brantas pecah menjadi dua, yakni Kali Mas dan Kali Porong. Keduanya bermuara di Selat Madura. Sedangkan Sungai Bengawan Solo berasal dari Jawa Tengah yang bermuara di Gresik.

Di lereng Gunung Lawu di dekat perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat sebuah danau alami Telaga Sarangan. Bendungan utama di Jawa Timur, antara lain Bendungan Sutami dan Bendungan Selorejo. Kedua bendungan tersebut digunakan untuk irigasi, pemeliharaan ikan, dan pariwisata.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Empat petani garam di kawasan Benowo, Surabaya, sedang memanen garam di tambak mereka, Selasa (30/8/2005). Setelah berulang kali gagal panen karena hujan, mereka kini menikmati masa panen raya. Harga garam pun naik menjadi Rp 220 per kilogram dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 120 per kilogram.

Pemerintahan

Sejak kemerdekaan 1945 hingga saat ini, sudah ada 14 gubernur yang silih berganti memerintah di provinsi ini. Gubernur pertama Jawa Timur adalah Raden Mas Tumenggung Soeryo. Setelah dilantik, Gubernur Soeryo yang semula adalah Residen Bojonegoro mulai pindah ke Surabaya untuk menempati pos barunya.

Saat ini, Gubernur Jawa Timur dijabat oleh Khofifah Indar Parawangsa dan Wakil Gubernur Emil Dardak. Pasangan Khofifah-Emil terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur setelah memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) pada 2018.

Pasangan Khofifah-Emil ini diusung koalisi Partai Demokrat, Golkar, Hanura, PPP, PAN, dan Nasdem. Mereka memperoleh 10.465.218 suara atau 53,55 persen dari total suara pemilih. Sedangkan, pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno, yang diusung koalisi PDI-P, PKB, PKS dan Gerindra, memperoleh 9.076.014 suara atau 46,5 persen.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 22 Dinas Daerah, 16 Badan, 3 Kantor, serta 5 Badan Rumah Sakit. Sementara dalam koordinasi wilayah, dibentuk 4 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil): Bakorwil I Madiun, Bakorwil II Bojonegoro, Bakorwil III Malang, dan Bakorwil IV Pamekasan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 berjumlah 49.633 orang.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang baru dilantik Presiden Joko Widodo menaiki jip melintasi Jalan Tunjungan saat menuju Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (14/2/2019). Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru itu akan menghadapi masalah kemiskinan dengan jumlah penduduk miskin 4,29 juta jiwa atau 10,85 persen dari jumlah penduduk Jawa Timur dan pengangguran terbuka yang tercatat masih 3,99 persen atau 849.870 orang.

Politik

Jawa Timur dalam perpolitikan nasional adalah lumbung suara dalam pemilihan umum, terbanyak kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Populasinya mencapai 34,71 juta jiwa dan 27,89 juta diantaranya memiliki hak pilih dalam Pemilu 2019 atau sekitar 13 persen dari suara nasional.

Dalam kontestasi politik, daerah ini termasuk salah satu wilayah yang persaingan antarpartai politiknya ketat sejak pemilu pertama 1955 digelar. Pada pemilu perdana itu, Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) merupakan dua kekuatan besar politik yang bersandarkan pada basis massa Islam di provinsi ini. Sementara di kubu partai bercorak nonagama, kiprah Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) juga memiliki pengaruh yang tidak kurang besar.

Nahdlatul Ulama meraih kemenangan dengan perolehan suara 34,1 persen dari 9.872.171 suara yang dinyatakan sah. Dengan proporsi sebanyak itu, NU menguasai 20 kursi legislatif dari total 63 kursi yang diperebutkan.

Di sisi lain, PKI dan PNI saling bersaing ketat di posisi selanjutnya. PKI mampu mengumpulkan 23,3 persen dan merebut 14 kursi. Kabupaten Pacitan, Blitar, hingga Kota Surabaya dikuasai PKI. Adapun PNI memperoleh 22,8 persen atau 14 kursi yang diraih. Masyumi di posisi keempat, mengumpulkan 11,2 persen suara serta meraih 7 kursi.

Jika dilihat dari sebaran suara di masing-masing daerah, terlihat kecenderungan pengelompokan suara berdasarkan posisi geografis. Partai-partai berbasis massa Islam menguasai wilayah sebelah timur Jatim, yaitu kawasan tapal kuda, seperti Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, dan seluruh kabupaten di Madura. Di wilayah ini hanya Kota Surabaya yang tidak dimenangi NU.

Sebaliknya, wilayah sebelah barat mulai dari Blitar, Nganjuk, Bojonegoro, Tuban, hingga ke kabupaten/kota yang berbatasan dengan Jawa Tengah menjadi wilayah penguasaan PNI dan PKI. Pada pemilu-pemilu selanjutnya, kecenderungan demikian juga tampak.

Memasuki era Orde Baru, pada Pemilu 1971-1997, langkah Orde Baru untuk mengendalikan perpolitikan terlihat ampuh. Fusi partai-partai politik tahun 1973 yang menyisakan tiga kekuatan politik: PPP, PDI, serta Golkar, mampu mengendalikan dinamika perpolitikan dan menjadikannya pendukung kebijakan penguasa.

Persaingan ketat sudah terjadi sejak Pemilu 1971. Di Jatim, Golkar unggul meraup 54,9 persen suara. Sementara partai-partai Islam yang di kemudian hari menjadi PPP meraih 39,3 persen. Saat itu, kantong massa Nahdlatul Ulama, seperti Kabupaten Pasuruan, Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi, seluruh Madura, dan beberapa kabupaten sebelah timur Jatim tidak terkuasai Golkar. Namun, sebelah barat yang berbatasan dengan Jawa Tengah, seperti Ponorogo, Pacitan, Madiun, Ngawi, Bojonegoro, wilayah yang sebelumnya dalam penguasaan PNI dan PKI, sepenuhnya dikuasai Golkar.

Pada Pemilu 1977, Golkar meningkatkan perolehan suaranya menjadi 59,2 persen. Adapun PPP turun menjadi 35,9 persen. Jika sebelumnya Situbondo, Bondowoso, Jember, Sampang, Sumenep, dan Kota Pasuruan menjadi kantong suara PPP, kali ini justru dalam penguasaan Golkar.

Kekuatan PPP terpuruk pada Pemilu 1987. Sejalan dengan kebijakan NU pada tahun 1984 untuk kembali ke “Khitah 1926” yang dengan sendirinya menjauhkan dari kehidupan politik, maka suara PPP tinggal 21,4 persen. Nyaris di seluruh kabupaten, kecuali di Kabupaten Mojokerto, PPP terkalahkan. Di sisi lain, Golkar berjaya meraih 70,7 persen suara. Proporsi tertinggi yang pernah diraih Golkar sepanjang pemilu di Jatim.

Namun tahun 1992, kekuatan PPP meningkat dan berhasil meraih 25,2 persen suara. Kendati berkurang, Golkar masih berjaya dan meraih 58,8 persen suara. Beberapa kota dan kabupaten seperti Pasuruan yang sebelumnya direbut Golkar, kali ini kembali dikuasai PPP. Demikian juga untuk kota ataupun kabupaten lainnya di kawasan timur Jatim yang selama ini menjadi kantung kekuatan, mulai menggeliat.

Pada Pemilu 1997 suara PPP semakin kuat. Di kota dan kabupaten seperti Bangkalan, Pamekasan, Jombang, Bondowoso, maupun Kota Surabaya, persaingan tidak terhindarkan. Namun, tetap saja Golkar yang memenangi perebutan suara. Hanya di Pasuruan PPP berjaya. Secara keseluruhan, Golkar meraih 62,9 persen suara. PPP kali ini meningkat menjadi 33,9 persen.

KOMPAS/AW SUBARKAH

Pada masa kampanye Pemilu, sebuah patung yang mewarnai keindahan suatu kota, justru dijadikan tempat untuk memasang tanda gambar atribut peserta kampanye. Sejumlah simpatisan OPP Pemilu, hari Kamis (2/4/1987) naik ke atas patung “Merdeka Atau Mati” di Jalan Basuki Rachmat Surabaya, Jawa Timur untuk memasang gambar kampanye. Keris di tangan patung patah oleh ulah mereka.

Era Reformasi mengubah lanskap politik tanah air. Hegemoni politik Orde Baru yang berlangsung tidak kurang 32 tahun kenyataannya tak mampu menghapus loyalitas politik rakyat Jatim terhadap identitas maupun ideologi partai-partai politik yang sejak pemilu pertama dilakukan sudah menjadi pilihannya.

Hasil penghitungan suara Pemilu 1999 menguatkan pandangan ini. Dari 48 partai politik yang bertarung di provinsi ini, persaingan partai yang mengandalkan basis massa Islam dan massa nasionalis tampak ketat.

Kali ini partai berbasis massa Islam khususnya kalangan Nahdlatul Ulama PKB, dan partai bercorak nasionalis semacam PDI-P saling berebut pengaruh. PKB tampil sebagai pemenang, menguasai 35,5 persen dari total 19.826.728 suara yang dinyatakan sah. Dengan jumlah sebanyak itu, PKB meraih 24 kursi legislatif dari 68 kursi yang diperebutkan. Tidak terpaut banyak, PDI-P meraih 33,8 persen dan merebut 23 kursi.

Kondisi yang kurang menguntungkan justru dialami Partai Golkar. Jika sebelumnya menguasai Jawa Timur selama enam kali pemilu (Pemilu 1971– 1997) dengan perolehan suara selalu di atas 50 persen, kali ini terpuruk di posisi ketiga, dan hanya mampu meraih 12,7 persen suara, dan 9 kursi legislatif. Demikian juga PPP, yang pada pemilu sebelumnya tampil sebagai pesaing Golkar, kali ini hanya mampu mengumpulkan 5,2 persen suara dan 4 kursi legislatif.

Persaingan antara PKB dan PDI-P terjadi hingga ke tingkat kabupaten/kota. Uniknya, sekalipun di tingkat provinsi PKB unggul, namun PDI-P lebih banyak menguasai di daerah kabupaten dan kota. Sebanyak 23 kabupaten dan kota yang berada di sebelah barat Jawa Timur dikuasai partai ini. PKB hanya menguasai 13 kota/kabupaten dan terkonsentrasi di wilayah tapal kuda, sebelah timur Jawa Timur. Sisanya, 1 kabupaten (Pamekasan, Madura) menjadi wilayah PPP.

Pada Pemilu 2004, PKB kembali meraih kemenangan dengan perolehan suara 30,6 persen suara. Sedangkan PDI-P menyusul di urutan kedua dengan 21 persen suara, dan di urutan ketiga diraih oleh Golkar dengan 13,1 persen suara.

Lima tahun berselang, peta politik di Jawa Timur kembali berubah. Munculnya partai-partai baru, seperti Demokrat, Gerindra, Hanura, dan PKNU telah berhasil merebut simpati masyarakat Jatim. Proses itu juga diikuti oleh menurunnya citra partai-partai lama, seperti Golkar, PDI-P, dan PKB, di mata masyarakat.

Pada Pemilu 2009, Partai Demokrat justru berhasil memperoleh suara terbanyak, yakni 22 persen suara. Disusul di urutan selanjutnya PDI-P (16,1 persen), dan Golkar (11,8 persen).

Wilayah politik Jatim tidak terbelah dua lagi. Wilayah Barat atau Mataraman yang dulunya selalu dikuasai PDI-P kini juga terbagi-bagi oleh Demokrat, Golkar, dan PAN. Saat ini partai-partai nasionalis, seperti Demokrat dan PDI-P pun bisa menguasai salah satu kabupaten atau kota di wilayah timur atau Pandalungan yang dulu selalu dimenangi PKB 

Pada Pemilu 2014, PKB berhasil menjadi partai politik pemenang Pemilu Legislatif setelah meraih suara terbanyak 19,6 persen atau setara dengan 3.671.911 suara. Diikuti PDI-P (18,8 persen), Gerindra (13,1 persen), Partai Demokrat (12,5 persen), dan Golkar (10,2 persen).

Dengan perolehan suara itu, PKB mendapatkan 20 kursi parlemen. Disusul PDI-P 19 kursi, Gerindra 13 kursi, Partai Demokrat 13 kursi, Partai Golkar 11 kursi dan PKS 6 kursi.

PKB unggul di 16 daerah, yakni Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kabupatan Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Jember, Trenggalek, Jombang, Kabupaten Madiun, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Lamongan, Pamekasan dan Sumenep.

PDIP yang juga sukses menang di 16 daerah. Masing-masing Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Banyuwangi, Lumajang, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Tulungagung, Magetan, Ngawi, Kota Madiun, Kota serta Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan, enam daerah sisanya dibagi rata tiga partai politik, yaitu Partai Gerindra yang menang di Nganjuk dan Bangkalan. Partai Demokrat yang menang di Pacitan dan Sampang, serta Partai Golkar unggul di Ponorogo dan Kota Kediri.

Pada Pemilu 2019, PDI-P meraih kemenangan dan mendapat 4.319.666 suara dari 11 daerah pemilihan (dapil) di Jatim. Suara PDI-P pada Pileg 2019 kali ini lebih tinggi dari PKB sebagai parpol pemenang Pileg 2014 pada Provinsi Jawa Timur.

PKB tergeser pada posisi kedua dengan raihan suara 4.198.551 suara di Jatim. Pada posisi ketiga, terdapat Partai Gerindra yang meraup 2.408.607 dukungan. Partai Golkar menyusul Gerindra dengan raihan 2.256.056 suara kemudian, kemudian ada Partai Nasdem dengan mengantongi 2.190.169 suara.

Kependudukan

Populasi penduduk Jawa Timur terbesar kedua setelah Jawa Barat. Jumlahnya mencapai 39,69 juta jiwa pada 2019. Kepadatan penduduk per kilometer persegi sebesar 831 jiwa/km². Sedangkan rasio jenis kelamin adalah 97,53.

Laju pertumbuhan penduduk sepanjang 2010-2019 sebesar 0,64 persen. Laju pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Sidoarjo (1,63 persen) dan terendah di Kabupaten Lamongan (0,09 persen). Jumlah penduduk Jatim terbanyak berada di Kota Surabaya (2,896 juta), dan yang paling sedikit di Kota Mojokerto (129 ribu).

Mayoritas  penduduk Jawa Timur adalah dari Suku Jawa yang menyebar hampir di seluruh wilayah Jatim daratan. Namun demikian, entitas di Jawa Timur lebih heterogen. Umumnya Suku Jawa menganut agama Islam, sebagian menganut agama Kristen,  Katolik, Hindu, dan Buddha.

Jawa Timur memiliki kesenian dan kebudayaan yang khas. Reog dan Ludruk merupakan salah satu kesenian Jawa Timur yang sangat terkenal. Selain keseniannya yang begitu mendunia, kebesaran Jawa Timur juga tercermin dari aneka ragam budayanya. Antara lain, karapan sapi yang hanya ada di Madura. Karapan Sapi diilhami dari petani membajak sawah dengan sapi yang merupakan kebiasaan masyarakat Madura.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Sepasang sapi karapan tengah berpacu untuk dapat mengalahkan lawannya dalam Perlombaan Karapan Sapi Piala Presiden 2002 di Stadion Sunarto Hadi Wijoyo, Pamekasan, Minggu (27/10/2002). Puluhan pasang sapi karapan yang merupakan juara dari beberapa kabupaten di Pulau Madura mengikuti lomba tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
71,50 (2019)

Rata-rata Lama Sekolah 
7,59 tahun (2019)

Harapan Lama Sekolah 
13,16 tahun (2019)

Penduduk Miskin 
11,09 persen (Maret 2020)

Rasio Gini
0,366 (Maret 2020)

Tingkat Pengangguran Terbuka
3,69 persen (Februari 2020)

Angka Harapan Hidup 
71,18 tahun (2019)

Kesejahteraan

Pembangunan manusia di Jawa Timur mengalami kemajuan secara berlanjut sepanjang 2013– 2019. Dari 67,55 pada 2013 menjadi 71,50 pada 2019. Selama periode itu, IPM Jawa Timur tumbuh 5,85 persen. Rata-rata pertumbuhan selama 2013– 2019 sebesar 0,99 persen per tahun

Kota Surabaya, Malang, Madiun dan Kabupaten Sidoarjo tercatat mempunyai IPM berkategori sangat tinggi. Sedangkan 20 kabupaten/kota lainnya berkategori tinggi dan 14 kabupaten/kota berkategori sedang.

Selama 2013–2019, Jawa Timur berhasil meningkatkan usia harapan hidup dari 70,34 tahun pada 2013 menjadi 71,18 tahun pada 2019. Pada kurun waktu tersebut, rata-rata umur harapan hidup tumbuh 0,21 persen per tahun atau naik 0,15 tahun per tahunnya. Hal ini menunjukkan ada perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Jawa Timur.

Di sektor pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Jawa Timur telah mencapai 13,16 tahun pada 2019. Sedangkan pada tahun yang sama, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Jawa Timur mencapai 7,59 tahun.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2020 sebesar 3,69 persen. Artinya, terjadi penurunan 0,14 persen dibandingkan TPT Februari 2019 yang sebesar 3,83 persen. Adapun angkatan kerja di Jawa Timur pada Februari 2020 sebanyak 22,13 juta orang atau naik 545,39 ribu orang dibanding Februari 2019.

Angka pengangguran untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,04 persen. Sementara itu, TPT di daerah perkotaan Jawa Timur masih lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan. Pada Februari 2020, TPT perkotaan sebesar 4,77 persen, sedangkan TPT perdesaan sebesar 2,48 persen.

Angka kemiskinan di Jawa Timur terus menurun dalam 10 tahun terakhir. Tahun 2010, angka kemiskinan masih 15,26 persen sedangkan pada Maret 2020  sebesar 11,09 persen atau sekitar 4,41 juta jiwa.

Angka kemiskinan Maret 2020 tersebut naik sebesar 0,89 persen dibanding September 2019 yang sebesar 4,05 juta jiwa (10,20 persen). Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2020 sebesar 7,89 persen, naik dibanding September 2019 (6,77 persen). Demikian pula, angka penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2020 sebesar 14,77, naik dibanding September 2019 (14,16 persen).

Kenaikan angka kemiskinan salah satunya dipicu pandemi Covid-19 yang terjadi dalam kurun beberapa bulan terakhir.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Siswa SMPN 4 Surabaya mementaskan teaterikal kesejarahan berjudul “Pahlawan Tak di Kenal” saat berlangsung Sekolah Kebangsaan di Tugu Pahlawan, Surabaya, Kamis (25/10/2018). Sekolah Kebangsaan yang dilakukan disejumlah titik tempat bersejarah di Surabaya tersebut dilakukan untuk menyambut Hari Pahlawan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Rp 19,3 triliun (2019)

Dana Perimbangan 
13,94 triliun (2019)

Pertumbuhan ekonomi
5,52 persen (2019)

PDRB per kapita
Rp 59,26 juta/tahun (2019)

Inflasi
2,12 persen (2019)

Nilai ekspor
1,39 miliar dolar AS (Juni 2020)

Nilai impor
1,53 miliar dolar AS (Juni 2020)

Ekonomi

Jawa Timur merupakan provinsi yang memberikan sumbangan relatif besar dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim 2019 menyumbang 14,92 Persen PDB Nasional.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2019 yang sebesar 5,52, terutama didukung oleh pertumbuhan pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,58 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 7,55 persen, serta informasi dan komunikasi 7,36 persen.

Sektor yang dominan dalam perekonomian Jawa Timur, yaitu industri pengolahan (29,73 persen), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (18,19 persen), serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (11,90 persen). PDRB per kapita tahun 2019 Jawa Timur sebesar Rp 59,26 juta, lebih tinggi dibandingkan nasional Rp 59,10 juta.

Jumlah perusahaan pada kategori besar dan sedang di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 didominasi oleh industri makanan dengan 1.170 usaha dari total industri sejumlah 6.756 usaha. Sedangkan jumlah pekerja juga didominasi oleh industri makanan dengan pekerja sebanyak 232.705 orang, dari total pekerja sejumlah 1.087.846 pekerja.

Jumlah perusahaan besar dan sedang di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur paling banyak berada di Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah 1.094 usaha, kemudian disusul oleh Kabupaten Pasuruan dengan 922 usaha, dan Kota Surabaya dengan 901 usaha.

Jawa Timur mempunyai 10 kawasan industri yang tersebar di berbagai daerah. Kesepuluh industri itu adalah Kawasan Industri Gresik (KIG), Kawasan Industri Tuban (KIT), Ngoro Industrial Park (NIP) Mojokerto, Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik, Kawasan Industri Maspion (KIM) Gresik, Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), Sidoarjo Rangkah Industrial Estate (SiRIE), Safe n Lock Sidoarjo, Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER-Berbek), dan Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER-Rungkut)

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Wisatawan asing berjalan menuju Gunung Bromo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (15/6/2016). Bromo merupakan satu dari sepuluh destinasi prioritas yang ditetapkan pemerintah. Selain keindahan alam, di kawasan tersebut wisatawan dapat mengenal lebih jauh Suku Tengger, suku asli setempat.

Di bidang pariwisata, Jawa Timur merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang potensial. Hampir di setiap Kabupaten/Kota yang memiliki daerah tujuan wisata yang menarik. Daerah tujuan wisata di Jawa Timur meliputi wisata budaya dan wisata alam.

Wisata budaya berupa peninggalan peninggalan situs candi-candi yang terkenal di Jawa Timur adalah peningggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit yang banyak terdapat di daerah Trowulan, Kabupaten Mojokerto.

Wisata alam di Jawa Timur yang banyak dikunjungi, antara lain Gunung Bromo di Kabupaten Pasuruan dan Hutan Wisata Suaka Alam Taman Nasional Baluran di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan monumen bersejarah, antara lain, Tugu Pahlawan di Surabaya, Monumen Jenderal Soedirman, dan Hotel Majapahit di Surabaya.

Referensi

Arsip Berita Kompas

Kompas, 16 Februari 2004, Peta Politik Pemilihan Umum: Provinsi Jawa Timur. Link data: kompasdata.id/Search/NewsDetail/17735717

Kompas, 11 Mar 2009 Peta Politik: Jawa Timur Dua Wajah” yang Tak Mudah Berubah. Link data: kompasdata.id/Search/NewsDetail/16386325

Kompas, 4 Apr 2014, Tarung Seru Segitiga. Link data: kompasdata.id/Search/NewsDetail/5866529

Buku

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1978). Sejarah Daerah  Jawa Timur. Jakarta: Balai Pustaka

Situs Internet

https://www.jatimprov.go.id/

https://jatim.bps.go.id/

https://kpujatim.go.id/

https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=bukunpd2019

Butuh Informasi Terkini tentang Berbagai Daerah?

Butuh Informasi Terkini tentang Berbagai Daerah?

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan informasi terkini tentang berbagai daerah.

close