Provinsi Banten

Provinsi Banten adalah provinsi pemekaran dari Provinsi Jawa Barat sejak 4 Oktober 2000. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, provinsi ini memisahkan diri dari Jawa Barat. Pusat pemerintahannya berada di Kota Serang.

Luas wilayah Banten terhitung kecil dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Dengan luas 9.662,92 kilometer persegi atau sekitar 0,51 persen dari luas daratan Indonesia, Banten merupakan provinsi terkecil kelima setelah Kepulauan Riau (0,43 persen), Bali (0,30 persen), DI Yogyakarta (0,16 persen), dan DKI Jakarta (0,03 persen). Populasi penduduknya mencapai 12,62 juta jiwa (BPS 2019).

KOMPAS/SUSI IVVATY

Peninggalan bangunan di bekas Keraton Kaibon di Desa Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang. Keraton ini dihancurkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1832.

Dua hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta berhasil menetapkan 12 kementerian. Pada hari yang sama, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk delapan provinsi yang dikepalai seorang gubernur. Provinsi membawahi keresidenan yang dikepalai seorang residen. Banten termasuk keresidenan Provinsi Jawa Barat. Keresidenan Banten meliputi tiga kabupaten, yaitu Serang, Lebak, dan Pandeglang.

Belanda masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1949. Pada 17 Desember 1949 melalui diplomasi meja bundar, titik temu dapat terwujud. Salah satu hasilnya adalah Republik Indonesia Serikat (RIS), dan Banten masuk dalam negara Pasundan.

Pada April 1950 muncul kesepakatan semua bekas negara RIS kembali bergabung dalam Republik Indonesia. Ini merupakan titik awal terbentuknya Provinsi Jawa Barat yang membawahi Banten, berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 1950. Provinsi Jawa Barat meliputi lima keresidenan, yaitu Jakarta, Bogor, Banten, Priangan, dan Cirebon.

Dinamika politik nasional pada 1950-1960 mempengaruhi dinamika tata daerah di Banten. Muncul keinginan di kalangan elite masyarakat Banten untuk  menjadikan Banten sebagai provinsi sendiri. Dalam buku “Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara” karya Nina H. Lubis, dikisahkan perjuangan rakyat Banten tersebut telah berlangsung sejak tahun 1953, saat Aceh dan Yogyakarta mendapat status daerah istimewa.

Masyarakat Banten saat itu beranggapan, status istimewa patut diberikan kepada mereka karena rakyat Banten tak pernah menyerah kepada Belanda, pernah berdiri sendiri saat diblokade Belanda, dan pernah mengeluarkan mata uang sendiri pada tahun 1949. Namun, keinginan mereka tak pernah mendapat tanggapan serius dari pemerintah.

Tahun 1963, untuk pertama kalinya dibentuk panitia Pembentukan Provinsi Banten (PPB). Panitia ini menghadap Menteri Dalam Negeri dan mengajukan permohonan agar daerahnya menjadi provinsi. Pada 25 Oktober 1970, diselenggarakan Sidang Pleno Musyawarah Besar Banten yang mengesahkan Presidium Panitia Pusat Provinsi Banten.

Namun, perjuangan untuk membentuk Provinsi Banten dan terpisah dari Jawa Barat tidak mudah dan cepat. Selama masa Orde Baru, harapan tersebut belum terwujud.

Memasuki masa reformasi, perjuangan masyarakat Banten untuk menjadi provinsi muncul kembali. Pada 18 Juli 1999, perjuangan itu ditandai dengan Deklarasi Rakyat Banten di Alun-alun Serang. Disusul kemudian dengan penyusunan Pedoman Dasar serta Rencana Kerja dan Rekomendasi Komite Pembentukan Provinsi Banten oleh Badan Pekerja Komite Panitia Provinsi Banten.

Perjuangan itu akhirnya memberikan hasil ketika pada 4 Oktober 2000, melalui rapat paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Banten menjadi UU Nomor 23 Tahun 2000.

Undang-undang itu ditandatangani 17 Oktober 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Sebulan setelah itu, tepatnya 18 November 2000, Provinsi Banten diresmikan menjadi provinsi ke-30 di Indonesia.

Peresmian ini ditandai pula dengan pelantikan pejabat gubernur Hakamudin Djamal. Baru pada 11 Januari 2002, Banten memiliki gubernur dan wakil gubernur. Saat itu, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno melantik Djoko Munandar menjadi gubernur dan Ratu Atut Chosiyah menjadi wakil gubernur.

Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa. Di sebelah utara, wilayah Banten berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat dengan Selat Sunda, dan di bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Letak astronomisnya antara 105º1’11” – 106º7’12” BT dan 5º7’50” – 7º1’1″ LS.

Kondisi topografi wilayah Banten umumnya dataran rendah, dengan ketinggian antara 0-200 mdpl yang terletak di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang dan sebagian besar wilayah Kabupaten Serang.

Daerah Lebak Tengah, sebagian kecil Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang memiliki ketinggian berkisar 201-2.000 mdpl. Sedangkan daerah Lebak Timur memiliki ketinggian 501-2.000 mdpl yang terdapat di sekitar puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

Secara geografis, Banten merupakan jalur pertemuan perdagangan dari timur Indonesia dengan daerah Sumatera. Banten memiliki jalur laut internasional yang potensial di Selat Sunda yang merupakan jalur yang dapat dilalui kapal laut besar yang menghubungkan Samudera Hindia dan Asia Timur. Daerah ini juga pintu gerbang masuk Indonesia lewat udara.

Provinsi Banten berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan dan 1.273 desa. Keempat kabupaten dan empat kota itu meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon.

Kepala daerah dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur yang dipilih langsung lewat pemilihan kepala daerah. Pasangan kepala daerah Provinsi Banten periode 2017-2022 adalah Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy. Penetapan kedua pasangan kepala daerah itu dilakukan setelah KPU menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, MK memutuskan tidak melanjutkan pemeriksaan perkara sengketa Pilkada Banten yang diajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut dua, Rano Karno dan Embay Mulya Syarief, karena tak memenuhi ambang batas selisih suara.

Sejak mandiri sebagai provinsi tahun 2000, Provinsi Banten telah melaksanakan empat kali pemilihan umum atau pemilu, yakni Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019. Selama empat kali pemilu, peta politik di Banten berlangsung secara dinamis.

Pada Pemilu 2004, Partai Golkar menjadi pemenang pemilu legislatif di Banten. Suara yang berhasil diraih sebesar 21,52 persen dari suara sah parpol 4.381.788 suara. Seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten dikuasai oleh partai berlambang beringin ini.

Adapun PDI Perjuangan berada di urutan kedua dan meraih 14,04 persen suara. Disusul kemudian partai lainnya, yaitu PKS (11,87 persen), PPP (10,36 persen), Demokrat (8,73 persen), PAN (5,42 persen), PKB (4,33 persen), PBR (4,16 persen), PBB (3,44 persen) dan PKPB (2,84 persen).

Lima tahun berselang, pada Pemilu 2009, peta politik di Banten berubah. Partai Demokrat meraih kemenangan dengan jumlah suara 22,7 persen, disusul kemudian oleh Golkar yang meraih 14,4 persen dan PKS 11,1 persen.

Pada Pemilu 2014, PDI Perjuangan menggeser partai Demokrat sebagai pemenang pileg. Partai Banteng Moncong Putih itu meraih 815.517 suara atau 16,84 persen. Dengan perolehan suara tersebut, PDIP memperoleh 4 kursi di DPR RI pada periode 2014-2019.

Adapun Golkar memperoleh 650.492 suara atau 13,43 persen suara dan mendapatkan jatah 3 kursi di DPR. Di tempat ketiga perolehan suara terbanyak di Banten ditempati oleh Gerindra dengan perolehan suara 641.510 atau sekitar 13,25 persen. Parpol ini mendapatkan jatah 3 kursi DPR RI.

Pada Pemilu 2019, PDI Perjuangan kembali unggul dengan perolehan suara 914.749 atau 15,7 persen. Menyusul setelahnya, Gerindra dengan perolehan 876.588 suara (15,1 persen). Di urutan ketiga, Golkar mendapat 683.558 suara (11,8 persen). Posisi keempat hingga terakhir secara berurutan yaitu, PKS, PKB, PAN, Demokrat, PPP, Nasdem, Berkarya, Perindo, PSI, Hanura, PBB, Garuda, dan PKPI.

Populasi penduduk Banten 12,9 juta pada 2019 dan terbanyak kelima di Indonesia, setelah Jawa Barat (49,3 juta), Jawa Timur (39,7), Jawa Tengah (34,7 juta) dan Sumatera Utara (14,6 juta). Dibanding empat provinsi tersebut, tingkat pertumbuhan penduduk Banten termasuk tertinggi di Indonesia. Akibatnya, proporsi penduduk Banten terhadap total penduduk Indonesia meningkat dari 4,48 persen pada tahun 2000 menjadi 4,82 persen pada tahun 2019.

Migrasi menjadi salah satu penyebabnya. Sebagian wilayah Banten, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan menjadi daerah tujuan migrasi utama di Indonesia, akibat perannya sebagai daerah hinterland bagi DKI Jakarta.

Selain itu, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang juga merupakan daerah konsentrasi spasial industri pengolahan padat tenaga kerja, sehingga turut memperkuat daya tariknya sebagai daerah tujuan migrasi. Karena itu, penduduk ketiga daerah ini pada tahun 2019 tumbuh pesat, yakni masing-masing mencapai 2,04 persen, 2,93 persen dan 3,04 persen.

Menurut wilayah administrasi, sekitar 7,8 juta orang atau 60,2 persen dari total penduduk Banten terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang merupakan daerah tujuan migrasi utama. Kondisi ini berakibat kepada munculnya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antarkabupaten atau kota.

Indeks pembangunan manusia di Banten mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten tahun 2019 telah mencapai 72,44, atau meningkat 0,49 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 71,95. Status IPM Banten pada 2019 tersebut termasuk kategori tinggi.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Banten pada 2018 sebesar 68,35 persen. Angka tersebut di bawah rata-rata nasional sebesar 71,99 persen (2018). Artinya, masih ada 31,65 persen masyarakat di Banten yang belum bisa menikmati pendidikan. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Banten sebesar 58,72 persen (2018). Angka tersebut juga masih di bawah angka rata-rata nasional.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dalam empat tahun terakhir meningkat dari 8,19 tahun (2014) menjadi 8,62 tahun (2018). Rata-rata lama sekolah juga berbeda di tiap daerah. Tangerang Selatan di bagian utara memiliki lama rata-rata sekolah 11,58 tahun. Sedangkan di bagian selatan di Lebak hanya 6,19 tahun, Pandeglang 6,62 tahun, dan Kabupaten Serang 6,98 tahun.

Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 12,35 tahun (2015) menjadi 12,88 tahun (2019). Dengan kata lain, rata-rata penduduk di Provinsi Banten saat ini belum dapat menyelesaikan jenjang pendidikan SMP.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Banten sampai April 2020 turun empat persen dari Agustus 2019. BPS mencatat TPT di Banten turun menjadi 8,7 persen, yang sebelumnya pada Agustus 2019 mencapai 8,11 persen.

Penyumbang TPT terbesar dilihat dari tingkat pendidikan berasal dari lulusan SMA sebanyak 13,48 persen. Disusul kemudian lulusan SMK sebanyak 13,11 persen. Kondisi itu salah satunya disebabkan faktor Pandemi Covid-19 yang masuk Indonesia sejak awal tahun.

Jumlah penduduk miskin di Banten pada September 2019 sebesar 4,94 persen atau 641.420 jiwa, berkurang dibanding pada Maret 2019 sebanyak 654.460 orang pada bulan Maret 2019.

Sejak otonom hampir 20 tahun lalu, Provinsi Banten tumbuh pesat. Salah satunya tampak dari laju pertumbuhan ekonomi yang berada dalam rentang antara 4 hingga 6 persen.

Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Banten mencapai 5,53 persen. Angka pertumbuhan tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, 5,02 persen. Tahun sebelumnya 2018, pertumbuhan ekonomi Banten mencapai 5,82 persen.

Adapun tahun ini, laporan dari Bank Indonesia menunjukkan perekonomian Banten periode triwulan I-2020 tumbuh 3,09 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,97 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten pada 2019 tercatat senilai Rp 664,96 triliun, meningkat dari posisi 2018 sebesar Rp 614,91 triliun. Adapun PDRB per kapita Provinsi Banten pada 2019 mencapai Rp 51,44 juta, meningkat 6,12 persen jika dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 48,47 juta.

Perputaran roda ekonomi di Provinsi Banten terbesar didukung oleh sektor industri. Hal itu tampak dari lima besar sektor penopang PDRB Provinsi Banten pada 2019, yaitu industri pengolahan (30,59 persen), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (12,85 persen), transportasi dan pergudangan (10,88 persen), konstruksi (11,05 persen), serta real estate (7,91 persen).

Banten memiliki 21 kawasan industri dengan produk manufaktur unggulan yaitu baja, petrokimia, alas kaki, elektronik, semen, dan makanan. Berjalannya industri di Provinsi Banten didukung oleh keberadaan beberapa pusat perdagangan tradisional dan modern, serta infrastruktur jalur transportasi seperti Bandara Internasional Soekarno Hatta, Pelabuhan Merak, dan Jalan Tol Jakarta-Merak.

Aktivitas ekonomi lebih dominan terjadi di wilayah kabupaten dan kota yang terletak di wilayah utara yang dipicu oleh perkembangan industri. Aktivitas ekonomi modern hanya terjadi di wilayah utara terutama di Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Sedangkan di wilayah selatan masih berpusat pada kegiatan ekonomi sektor primer pertanian dan pertambangan.

• https://www.bantenprov.go.id/
• https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=bukunpd2019
• https://banten.bps.go.id/