Provinsi Sumatera Barat: Pesona Alam di Bumi Minangkabau

Sumatera Barat (Sumbar) adalah surga bagi para wisatawan. Daerah ini memiliki pantai-pantai dan pulau kecil yang menawan dari ujung selatan di Pesisir Selatan hingga utara di Pasaman Barat. Termasuk Kepulauan Mentawai dengan ombak kelas dunianya.

Kemasyhuran adat Minangkabau membuat masyarakatnya memiliki kehidupan sosial dan budaya yang tak kalah elok. Rumah gadang, silat tradisional, musik, hingga tari-tarian tradisional adalah kekayaan budaya yang begitu memikat.

Sumbar juga surga untuk memanjakan perut dan lidah. Masakan yang dikenal luas, antara lain rendang, dendeng bakotok, hingga olahan makanan laut.

Daerah berpenduduk 5,64 juta jiwa ini ditetapkan secara resmi sebagai provinsi berdasarkan UU Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau.

Sebelumnya, Sumatera Barat menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Tengah berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatera Menjadi Tiga Provinsi. Provinsi Sumatera Tengah saat itu mencakup Sumatera Barat, Riau dan Jambi.

Ibu kota Provinsi Sumatera Barat awalnya berada di Bukittinggi. Berdasar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/g/PD/1958, tanggal 29 Mei 1958, ibu kota Provinsi Sumatera Barat kemudian dipindahkan ke Padang.

Hari jadi Provinsi Sumatera Barat ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 1945 berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No 4/2019. Tanggal itu dipilih bertepatan dengan dibentuknya keresidenan Sumatera Barat yang dilakukan bersamaan dengan pengambilalihan pemerintah dari tangan penjajahan Jepang.

Sumatera Barat atau jamak disebut Ranah Minang pernah melewati masa prasejarah. Peninggalan arkeologi berupa menhir di Nagari Mahat, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, menjadi bukti bahwa di daerah itu pernah dihuni oleh nenek moyang orang Minang.

Dalam tulisan jurnal dengan judul “Nagari Mahat History As Nagari Thousands of Menhir In Bukit Barisan District, Lima Puluh Kota District, West Sumatera” disebutkan penafsiran ini beralasan. Dari wilayah Lima Puluh Kota ini, mengalir beberapa sungai besar yang bermuara di pantai timur Pulau Sumatra. Nenek moyang orang Sumatera diperkirakan berlayar melalui rute ini dan sebagian di antaranya menetap dan mengembangkan peradabannya di sekitar Lima Puluh Kota tersebut.

Masih menurut tulisan dalam jurnal itu, peradaban di Nagari Mahat terdiri dari tiga periode, yaitu peradaban megalitikum (zaman purba), peradaban candi, dan peradaban Islam. Kepurbaan sisa manusia situs-situs di kawasan Mahat ditaksir berusia 2.000–3.000 tahun yang lalu.

Selanjutnya, dalam buku berjudul Pembantaian Massal 1740 dijelaskan adanya bukti hubungan perdagangan antara Tiongkok dengan Sriwijaya. Pada batu bertulis yang berasal dari dinasti Song (960–1279 M) di Guangzhou (Canton) yang ditemukan pada tahun 1961, disebutkan adanya bantuan dari Sriwijaya untuk perbaikan kuil Tien Ching di Guangzhou (Canton).

Sejarah Provinsi Sumatera Barat menjadi lebih terbuka sejak masa pemerintahan Adityawarman. Raja ini cukup banyak meninggalkan prasasti mengenai dirinya, walaupun tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Raja Minangkabau. Adityawarman memang pernah memerintah di Pagaruyung, suatu negeri yang diyakini masyarakat Minangkabau sebagai pusat kerajaannya.

Adityawarman adalah tokoh penting dalam sejarah Minangkabau. Selain memperkenalkan sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan, Adityawarman juga membawa sumbangan besar bagi alam Minangkabau.

Kontribusinya yang cukup penting itu adalah penyebaran agama Buddha. Agama ini pernah punya pengaruh yang cukup kuat di Minangkabau. Terbukti dari nama beberapa nagari di Sumatra Barat dewasa ini yang berbau Budaya atau Jawa seperti Saruaso, Pariangan, Padang Barhalo, Candi, Biaro, Sumpur, dan Selo.

Merunut penggunaan nama Sumatera Barat, Gusti Asnan dalam bukunya berjudul Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an terbitan tahun 2007 menyebut, nama Sumatera Barat setidaknya bisa ditelusuri sejak perempat terakhir abad ke-17.

Nama Sumatera Barat bermula pada masa VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie). Saat itu, Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC) itu menyebut wilayah untuk kawasan pesisir barat Sumatera dengan nama Hoofdcomptoir Sumatra’s Westkust (Kawasan Perdagangan Utama Pantai Barat Sumatera).

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Arca manusia yang merupakan salah satu peninggalan megalitikum di Situs Megalitikum Tinggi Hari II, Kecamatan Gumay Ulu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Selasa (13/3/2018). Lahat merupakan daerah dengan tinggalan megalitikum terbanyak di Sumatera Selatan. Setidaknya, ada 20-an situs megalitikum yang telah dirawat dan 1.000-an situs yang tersebar di kebun dan hutan tanpa perawatan khusus. Megalitikum itu berusia sekitar 3.000-an tahun. Keberadaannya membuktikan bahwa peradaban masyarakat Lahat sudah tinggi sejak 3.000-an tahun lalu. Keberadaan arca manusia itu, salah satunya, digunakan untuk menghormati orang penting di suatu kampung, seperti pemimpin kampung, tetua adat, bahkan pemimpin perang. Di sisi lain, keberadaan jejak megalitikum itu menjadi salah satu daya tarik wisata Lahat. Sayangnya, banyak tangan-tangan jahil yang tidak turut merawat situs sejarah berharga itu. Bahkan, saat musim batu akik 2–3 tahun lalu, banyak warga mencongkel bagian jejak-jejak megalitikum itu hingga batu bersejarah itu pun rusak dan tak utuh lagi.

Nama Sumatera Barat (Sumatra’s Westkust) sempat hilang dari penamaan daerah administratif sejak VOC dibubarkan (1799). Tidak hanya penamaannya yang hilang, akan tetapi wilayah yang menjadi unit administratif tersebut juga jatuh ke dalam kekuasaan Inggris atau kembali menjadi daerah merdeka.

Kawasan ini oleh Inggris dijadikan sebagai sebuah residency (Residency of Padang) dan menjadi bagian dari Gouvernment Bengkulu. Sedangkan daerah-daerah yang lain yang berada di bagian utara, mulai dari Natal hingga Singkel kembali menjadi daerah merdeka.

Hingga awal abad ke-19, wilayah itu hanya terbatas pada daerah di pinggir pantai, dengan pusat-pusat politik dan ekonominya di beberapa kota yang ada loji (kantor/gudang tempat usaha), seperti Indrapura, Padang, Pulau Cingkuak, Padang, Pariaman, Tiku, Airbangis, Barus, dan Singkel.

Keadaan mulai berubah ketika Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1819. Sejak itu, pemerintah Hindia Belanda mulai mengincar daerah pedalaman dan memperluas wilayah kekuasaannya ke daerah pedalaman tersebut.

Seiring dengan perluasan daerah kekuasaan itu, tahun 1823 Belanda melakukan reorganisasi pemerintahannya, dari Residentie van Padang menjadi Residentie van Padang en Onderhorigheden (Keresidenan Padang dan Daerah-daerah Taklukannya). Sesuai dengan namanya, wilayah Residentie van Padang en Onderhorigheden mencakup sebagian besar kawasan pedalaman Minangkabau yang telah ditaklukkan.

Pemakaian nama menjadi Residentie van Padang en Onderhorigheden tetap dipertahankan hingga tahun 1837, ketika semua daerah pedalaman Minangkabau dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda dan Tuanku Imam Bonjol, pemimpin Perang Paderi berhasil ditangkap.

Pada awal abad ke-20, Batavia memutuskan untuk menjadikan kedua daerah budaya menjadi dua daerah administratif. Pertama, Gouvernement van Sumatra’s Westkust untuk kawasan yang identik dengan daerah budaya Minangkabau (termasuk daerah Kampar). Kedua, Residentie van Tapanoeli untuk kawasan yang identik dengan daerah budaya Batak (Staatsblad van Nederlandsch-Indie, No. 419, 1905).

Enam tahun setelah itu, status pemerintahahan untuk Sumatra’s Westkust diturunkan menjadi residentie dan dinamakan Residentie van Sumatra’s Westkust. Keputusan ini dimuat dalam Staatsblad van NederlandschIndie 1913 No. 321.

Pascapemberontakan Siliungkang, tepatnya tahun 1929, pemerintah Hindia Belanda melakukan penataan kembali pemerintahannya di Sumatera Barat. Saat itu, Sumatera Barat dipeluas hingga daerah Kerinci. Bahkan, Sungai Penuh dijadikan sebagai ibu kota dari Afdeeling Kerintji-Painan.

Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), Residentie Sumatra’s Westkust berubah nama menjadi Sumatora Nishi Kaigan Shu (Keresidenan Pantai Barat Sumatera). Atas dasar geostrategis militer, daerah Kampar dikeluarkan dari Sumatora Nishi Kaigan Shu dan dimasukkan ke dalam Riau Shu (Keresidenan Riau).

Pada awal kemerdekaan Indonesia pada 1945, wilayah Sumatera Barat tergabung dalam Provinsi Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Empat tahun kemudian, Provinsi Sumatera dipecah menjadi tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang No. 10/1948. Sumatera Barat beserta Riau dan Jambi merupakan bagian dari keresidenan di dalam Provinsi Sumatera Tengah.

Pada masa Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Provinsi Sumatera Tengah dibagi lagi menjadi tiga Daerah Swatantra Tingkat I, yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi berdasar UU Darurat Nomor 19 tahun 1957.

Wilayah Kerinci yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, digabungkan ke dalam Provinsi Jambi sebagai kabupaten tersendiri. Begitu pula wilayah Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi ditetapkan masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau.

Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0,45 LU dan 3,30 LS serta antara 98,36 dan 101,53 BT. Daerah ini diapit oleh Samudera Indonesia serta empat provinsi lain, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.

Dengan luas wilayah 42.297 ribu kilometer persegi atau setara 2,17 persen luas Indonesia, provinsi ini memiliki dataran rendah di pantai barat, serta dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentuhan dengan Samudera Hindia sepanjang 375 km.

Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu kilometer persegi atau sekitar 14,21 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yakni 23,0 kilometer persegi (0,05 persen).

Sumbar memiliki 29 gunung yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota. Beberapa di antaranya adalah Gunung Talamau di Kabupaten Pasaman Barat, Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Gunung Sago di Kabupaten Lima Puluh Kota, Gunung Singgalang di Kabupaten Agam, Gunung Tandikat di Kabupaten Padang Pariaman, Gunung Talang di Kabupaten Solok, dan Gunung Pasaman di Kabupaten Pasaman Barat.

Sumatera Barat memiliki beberapa danau, di antaranya Danau Singkarak yang membentang di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Danau Maninjau di Kabupaten Agam, dan Danau Kembar di Kabupaten Solok.

Wilayah ini juga mempunyai dua taman nasional dan cagar alam. Taman nasional itu adalah Taman Nasional Siberut yang terletak di Pulau Siberut dan Taman Nasional Kerinci Seblat yang terbentang dari empat provinsi, yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, hingga Sumatera Selatan. Sedangkan cagar alam antara lain Cagar Alam Rimbo Panti, Cagar Alam Lembah Anai, Cagar Alam Batang Palupuh, Cagar Alam Lembah Harau, Taman Raya Bung Hatta, dan Cagar Alam Beringin Sakti.

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan gempa di Indonesia. Hal ini disebabkan karena letaknya yang berada pada jalur patahan Semangko, tepat di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan Indo-Australia.

Secara geologis, wilayah ini termasuk daerah rawan gempa bumi, terutama di jalur gunung berapi. Hal ini terkait dengan kondisi fisik Pulau Sumatera sebagai Great Sumatra Fault di sepanjang pesisir barat Sumatera dan Mentawai Fault di kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan micro plate.

Gempa bumi besar yang pernah terjadi di Sumbar di antaranya gempa bumi pada tanggal 30 September 2009 dan gempa bumi di Kepulauan Mentawai pada tahun 2010.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Salah satu sudut panorama Danau Singkarak terlihat dari ketinggian di Kecamatan Junjuang Sirih, Kabupaten Solok, Selasa (23/1/2018).

Sumatera Barat pada awal kemerdekaan masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera. Gubernur pertama Provinsi Sumatera kala itu adalah Teuku Muhammad Hasan yang menjadi pemimpin administrasi di pulau terbesar keenam di dunia itu hingga 1948.

Sejak berdiri sendiri sebagai provinsi pada tahun 1957, Provinsi Sumatera Barat telah dipimpin oleh 13 gubernur atau pejabat gubernur. Gubernur pertama adalah Kaharudin Datuk Rangkayo Basa yang menjabat periode 17 Mei 1958 hinggga 5 Juli 1965.

Selanjutnya gubernur dan pejabat gubernur di Sumbar adalah Suputro Brotodihardjo (5 Juli 1965–4 Juni 1966), Harun Zain (4 Juni 1966–11 April 1977), Azwar Anas (18 Oktober 1977–30 Oktober 1987), Hasan Basri Durin (29 Desember 1992–29 Desember 1997) dan Muchlis Ibrahim (29 Desember 1997–27 Maret 1999).

Kemudian dilanjutkan oleh Dunidja D (27 Maret 1999–4 Februari 2000), Zainal Bakar (24 Februari 2000–14 Maret 2005), Gamawan Fauzi (15 Agustus 2005–22 Oktober 2009), Marlis Rahman (22 Oktober 2009–15 Agustus 2010), Irwan Prayitno (15 Agustus 2010–15 Agustus 2015), Reydonnyzar Moenek (15 Agustus 2015–12 Februari 2016), Irwan Prayitno (12 Februari 2016–2021), dan Mahyeldi Ansharullah (2021-2024) .

Secara administratif, Provinsi Sumbar terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan 166 kecamatan, 230 kelurahan, 126 desa.

Selain itu, sejak bergulirnya reformasi pemerintahan dan otonomi daerah tahun 2001, istilah “Nagari” kembali digunakan di Provinsi Sumbar. Saat ini, terdapat 803 Nagari yang tersebar di 11 kabupaten di Sumbar.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Pasangan calon gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi-Audy Joinaldy, menyampaikan pidato kemenangan di posko pemenangan mereka di Padang, Sumbar, Kamis (10/12/2020). Berdasarkan hasil hitung nyata internal tim pemenangan, Mahyeldi-Audy memenangi Pilgub Sumbar dengan perolehan suara 32,64 persen, disusul pesaing terdekat Nasrul Abit-Indra Catri dengan perolehan suara 30,05 persen.

Kultur politik masyarakat di ranah Minang tergolong unik. Kendati karakteristik warganya termasuk homogen dari latar belakang suku dan agama, namun dari sisi pilihan politik selalu berubah. Hasil pemilu legislatif dari pemilu pertama tahun 1955 hingga pemilu terakhir 2019 menunjukkan hal itu.

Pada pemilu pertama tahun 1955, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) meraih hampir separuh suara pemilih, yaitu 510.854 suara dari 1.044.850 pemilih (49 persen suara). Disusul oleh (Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti) dengan perolehan suara 290.429 suara (27,8 persen).

Umumnya Masyumi meraih suara mayoritas di berbagai kabupaten di Sumatera Barat. Kecuali di Kabupaten Pasaman, Perti unggul dengan meraih 42.283 suara (50,3 persen), sementara Masyumi mendapatkan 32.565 (38,7 persen).

Urutan ketiga setelah Masyumi dan Perti ditempati oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan 68.062 suara (kurang dari 7 persen). Sementara Partai Nasional Indonesia (PNI) yang menduduki tempat pertama dalam urutan suara nasional, di Sumatera Barat justru hanya meraih suara sebanyak 8.031 atau kurang dari satu persen dari seluruh suara.

Memasuki era Orde Baru, kehadiran Golkar pada Pemilu 1971 mengubah peta politik di Sumbar. Bahkan eksistensi Golkar tak kunjung surut sejak tahun 1977–1997.

Partai berlambang beringin itu mampu meraih mayoritas 761.065 suara pemilih (63,2 persen) pada Pemilu 1971. Sedangkan suara pendukung Masyumi yang dibubarkan pemerintahan Orde Lama tahun 1960 saat itu umumnya beralih ke Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) hanya meraih 273.196 suara (22,5 persen).

Perti yang merupakan pesaing Masyumi di Pemilu 1955 hanya mampu memperoleh 83.556 (6,9 persen) suara. Jika perolehan partai-partai Islami di seluruh Sumatera Barat pada saat itu digabungkan pun jumlahnya hanya mencapai 34,5 persen suara, hanya sekitar separuh dari persentase pemilih Golkar.

Keadaan ini tidak jauh berbeda pada Pemilu 1977 pascafusi partai-partai Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai lainnya dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PPP yang merupakan hasil penggabungan dari partai-partai Islam meraih 457.062 suara (32,3 persen), sementara Golkar tetap berada di depan dengan 942.722 suara (66,6 persen).

Kendati belum bisa menyamai perolehan suara Golkar, pada Pemilu 1982, perolehan suara PPP melonjak hingga 615.789 suara (38,8 persen). Ini merupakan pencapaian tertinggi yang berhasil diraih PPP semasa dominasi Golkar. Golkar sendiri proporsinya turun menjadi 60,4 persen. Di Kota Padang dan Bukittinggi perolehan suara PPP pada Pemilu 1982 ini bahkan mengungguli perolehan suara Golkar, yaitu masing-masing 51 dan 51,5 persen.

Namun pada Pemilu 1987, Golkar mampu meraup 78,7 suara. Sementara itu, perolehan PPP turun drastis hingga hanya mencapai 19,6 persen suara di Sumatera Barat. Penurunan suara PPP jauh di bawah laju perolehan suara Golkar ini terus berlanjut pada Pemilu 1992, dan mencapai prosentase terendah pada Pemilu 1997.

Saat itu, PPP hanya mampu meraih 188.168 (7,7 persen) suara. Perolehan ini bahkan jauh lebih rendah dari gabungan perolehan suara partai-partai Islam pada Pemilu 1971 di Sumatera Barat yang mencapai 415.755 suara. Itu berarti tidak mencapai separuh perolehan suara pada pemilu tersebut. Alhasil, jika pada Pemilu 1971 hingga 1982 PPP berhasil meraih 5 kursi DPR dari 14 kursi untuk Sumatera Barat, pada Pemilu 1997 PPP hanya mampu merebut satu kursi DPR saja.

KOMPAS/AGNES RITA SULISTYAWATY

Bendera 38 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009 mulai berkibar di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, Selasa (21/10/2008) di Padang. Saat itu, sudah 37 parpol yang mengajukan nama calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu 2009. Sekitar 750 caleg akan diverifikasi oleh KPU Sumatera Barat sebelum ditetapkan dalam daftar caleg tetap.

Memasuki era Reformasi, kekuasaan Golkar tidak lagi sedominan seperti pada masa Orde Baru. Partai-partai yang bernuansa Islam kembali menjadi pilihan politik masyarakat Sumbar.

Kendati tidak mampu mengulangi suksesnya meraih suara seperti pada masa Orde Baru, pada Pemilu 1999 Golkar masih berhasil meraih suara terbanyak. Dari 14 kabupaten di Sumatera Barat, Golkar meraih suara terbanyak di 9 kabupaten dan memperoleh 459.528 (24 persen) suara pemilih di seluruh provinsi.,

Partai Amanat Nasional (PAN) menyusul di urutan berikutnya dengan meraih 430.880 (22,2 persen) suara. Disusul Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang meraih 400.649 (20,6 persen) suara.

Partai Bulan Bintang (PBB), yang pendukungnya masih mempunyai akar pada Masyumi, tidak berhasil mengembalikan kejayaan Masyumi seperti pada Pemilu 1955. Di seluruh provinsi, PBB hanya berhasil mengumpulkan 115.678 (5,9) persen suara.

Sebagai partai nasionalis, PDI Perjuangan (PDI-P) tampil cukup baik pada Pemilu 1999. Di seluruh Sumatera Barat partai ini mampu meraih 10,9 persen suara.

Pada Pemilu 1999 itu, dari 14 kursi DPR untuk Sumatera Barat, Golkar berhasil memperoleh empat kursi, disusul PAN dan PPP masing-masing tiga kursi, PDI-P dua kursi serta Partai Keadilan dan PBB masing-masing memperoleh satu kursi.

Pada Pemilu 2004, Sumatera Barat terbagi menjadi dua daerah pemilihan. Daerah Pemilihan Sumbar I yang terdiri dari tujuh kota/kabupaten memperebutkan 7 kursi DPR. Di wilayah ini tercatat 1.411.541 pemilih. Sedangkan Daerah Pemilihan Sumbar II yang terdiri sembilan kabupaten/kota dengan 1.453.007 pemilih akan memperebutkan tujuh kursi DPR.

Pada pemilu tersebut, Golkar menempati posisi pertama dengan perolehan suara sebanyak 557.701 suara atau sebesar 27,97 persen suara. Disusul oleh PAN sebanyak 285.567 suara atau sebesar 14,32 persen. Di urutan berikutnya PKS, PPP, PBB, Demokrat, PDR, dan PDI-P.

Dengan perolehan suara itu, Golkar memperoleh empat kursi, disusul PAN, PKS, PPP dan PBB masing-masing dua kursi serta Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi (PBR) masing-masing satu kursi.

Lima tahun berselang, pada Pemilu 2009, naiknya popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat Partai Demokrat menjadi pemenang pemilu legislatif secara nasional. Tak terkecuali di Sumbar, partai yang sebelumnya hanya memperoleh satu kursi itu, pada pemilu legislatif memperoleh lima kursi sekaligus mendepak Partai Golkar dari posisi juara.

Di tempat kedua menyusul Partai Golkar dengan perolehan tiga kursi dan di tempat ketiga PAN, PKS dan PPP berbagi masing-masing dua kursi. Hanya lima partai yang memperoleh kursi di DPR, karena pada Pemilu kali ini mulai diterapkannya sistem parliementary treshold.

Pada Pemilu 2014, Golkar masih meraih suara terbanyak dengan 403.249 suara (16,74 persen). Disusul Gerindra di urutan kedua dengan 348.280 suara (14,46 persen) dan Demokrat di urutan ketiga dengan 12,55 persen suara.

Dengan perolehan suara itu; Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, PPP, dan PDI-P masing-masing memperoleh dua kursi DPR RI; sedangkan Nasdem dan PAN memperoleh satu kursi.

Pada Pemilu 2019, Partai Gerindra meraih suara terbanyak di Sumbar dengan 560.835 suara (20,56 persen). Di urutan berikutnya adalah PAN (15,12 persen), Partai Demokrat (13,6 persen), PKS  (13,06 persen), Nasdem (7,57 persen), Golkar (7,41 persen) dan PPP (5,2 persen).

Gerindra dan PAN menguasai perolehan kursi untuk DPR di Sumbar, dengan memperoleh masing-masing tiga kursi. Disusul PKS, Demokrat dan Golkar masing-masing dua kursi dan Nasdem serta PPP masing-masing satu kursi.

Penduduk Sumatera Barat tahun 2022 hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2022 (pertengahan tahun/Juni) sebanyak 5,64 juta jiwa yang terdiri dari 2,84 juta laki-laki dan 2,80 juta perempuan dengan rasio jenis kelamin 101,54.

Sumatera Barat adalah rumah bagi etnis Minangkabau. Wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat saat ini. Provinsi ini berpenduduk 5,44 juta jiwa pada tahun 2019 dengan mayoritas beragama Islam.

Di beberapa daerah transmigrasi seperti di Sitiung, Lunang Silaut, Padang Gelugur dan lainnya terdapat suku Jawa. Sebagian di antaranya adalah keturunan imigran berdarah Jawa dari Suriname yang memilih kembali ke Indonesia pada masa akhir tahun 1950-an.

Mayoritas penduduk suku Mentawai berdomisili di kepulauan Mentawai. Beberapa suku lainnya seperti etnis Tionghoa menetap di kota-kota besar seperti Bukittinggi, Padang, dan Payakumbuh. Suku Nias dan Tamil sendiri berada di daerah Pariaman dan Padang, walaupun dalam jumlah yang sedikit.

Bahasa yang digunakan dalam keseharian ialah bahasa daerah, yaitu bahasa Minangkabau yang memiliki beberapa dialek, seperti dialek Bukittinggi, dialek Pariaman, dialek Pesisir Selatan, dan dialek Payakumbuh. Di daerah Pasaman dan Pasaman Barat yang berbatasan dengan Sumatera Utara, dituturkan juga bahasa Batak dan bahasa Melayu dialek Mandailing. Sementara itu, di daerah kepulauan Mentawai digunakan bahasa Mentawai Suntin.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Rumah-rumah dengan atap berbentuk bagonjong di Kawasan Seribu Rumah Gadang, Muaralabuh, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Jumat (26/1/2018). Di kawasan ini masih banyak ditemui rumah-rumah gadang khas Minangkabau dengan atap berbentuk bagonjong.

Kesejahteraan masyarakat Sumbar terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Barat dari tahun 2015-2022 tumbuh rata-rata 0,86 persen per tahun.

Pada tahun 2022, IPM Sumbar sudah mencapai 73,26. Angka ini meningkat 0,61 poin dari capaian tahun sebelumnya (72,65). Dengan capaian IPM tersebut, Sumbar berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi”.

Di bidang pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) di Sumatera Barat pada tahun 2022 mencapai 14,10 tahun, meningkat 0,01 persen dibanding tahun 2021. HLS Sumbar tersebut lebih tinggi dibandingkan nasional dengan HLS sebesar 13,10 tahun dan berada di urutan ketiga secara nasional.

Dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera, harapan lama sekolah Sumatera Barat tahun 2022 menduduki peringkat kedua se-Sumatera, di bawah Provinsi Aceh (14,37 tahun)

Rata-rata penduduk usia 25 tahun keatas di Sumatera Barat bersekolah selama 9,18 tahun atau mencapai SMP kelas 3. Rata-rata lama sekolah (RLS) di Sumbar lebih tinggi sedikit dibandingkan nasional ( 8,69 tahun). RLS Sumbar berada di urutan ke-12 secara nasional.

Umur harapan hidup (UHH) Sumbar pada tahun 2022 mencapai 69,90 tahun. Angka tersebut masih di bawah angka nasional (71,85 tahun). UHH Sumatera Barat berada di urutan ke-23 dari 34 provinsi di Indonesia.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Barat Februari 2023 sebesar 5,90 persen, turun 0,27 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022.

Penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat dalam satu dekade terakhir cenderung menurun. Tahun 2010, jumlah penduduk miskin masih sebanyak 444.438 jiwa dan terus menurun hingga Maret 2023 menjadi 340,37 ribu orang (5,95 persen).

Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 4,95 persen pada Maret 2022 menjadi 4,67 persen pada Maret 2023. Sedangkan di perdesaan naik dari 6,86 persen menjadi 7,23 persen.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Siswa Sekolah Dasar Uma Tinambu di Dusun Tinambu, Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat berdoa sesuai agama masing-masing sebelum pulang sekolah, pada Kamis (3/9/2015) lalu. Di tengah keterbatasan sarana dan lokasi sekolah yang jauh dari pusat pemerintahan (8 jam menggunakan kapal pompong), anak-anak asli Mentawai itu tetap semangat untuk belajar.

Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi yang ekonominya tumbuh dinamis sepanjang hampir dua dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini melaju di atas rata-rata nasional, kecuali tahun 2002, 2009, 2018, 2021, dan 2022.

Pada 2022, pertumbuhan ekonomi provinsi ini tercatat sebesar 4,36 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian pada 2021 yang sebesar 3,29 persen (yoy). Namun jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, pertumbuhan provinsi ini masih dibawahnya, yakni 3,70 (2021) dan 5,31 (2022).

Kekuatan utama ekonomi masyarakat Minang ini masih tetap di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kontribusinya mencapai 22,20 persen dari total PDRB 2022.

Kontribusi lainnya disumbangkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 16,5 persen, sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,88, sektor konstruksi sebesar 10,06 persen, dan sektor industri pengolahan sebesar 8,54 persen.

Industri Sumatera Barat didominasi oleh industri skala kecil/rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Sumbar berada di peringkat ke-8 sebagai provinsi dengan jumlah pelaku UMKM terbanyak di Indonesia. Hingga 2022 Sumbar tercatat memiliki 296.052 unit UMKM. Di Pulau Sumatera, Sumbar berada dibawah Sumatera Utara di urutan ke-5 dan Sumatera Selatan di posisi ke-7.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Atraksi sembur api membuka pertunjukan silek lacah dalam Festival Seni dan Budaya Pasa Harau di Lembah Harau, Limapuluh Kota, Sumatera Barat, Minggu (18/8/2019). Festival yang menyajikan pertunjukan musik, seni, budaya, dan permainan tradisi, serta acara kuliner itu merupakan satu dari tiga atraksi wisata di Sumbar yang masuk dalam 100 Calender of Event Kementerian Pariwisata.

Provinsi Sumbar dikenal pula sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia. Setidaknya ada 20 tempat tujuan wisata di Provinsi Sumatera Barat.

Beberapa obyek wisata yang menjadi andalan Provinsi Sumbar adalah Danau Maninjau di Kabupaten Agam, Danau Singkarak, Danau Kembar, Ngarai Sianok dan Lembah Harau yang letaknya tidak jauh dari Kota Payakumbuh serta Lembai Anai yang terdapat di pelintasan jalan antara Bukitinggi-Kota Padang.

Selain tempat bernuasa alam, di provinsi ini juga ada wisata sejarah, yaitu Jam Gadang di Bukittinggi, Rumah Gadang di Batusangkar, Benteng De Knock, Terowongan (gua) Jepang, Istana Pagaruyung dan Istana Bung Hatta.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat mencatat sebanyak 4.144 wisatawan asing berkunjung ke Sumatera Barat pada 2022. Sementara periode Januari sampai Juni 2023, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Sumbar telah mencapai 23.070 orang. (LITBANG KOMPAS)