Partai Kebangkitan Bangsa

Pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa berawal pada pertemuan para kiai sesepuh Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur yang diasuh oleh Kiai Haji Abdullah Faqih. Dalam pertemuan pada Mei 1998 membicarakan mengenai situasi terakhir negeri dan perlu adanya perubahan besar untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran.

Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto dilengserkan karena tekanan dari desakan arus reformasi yang kuat. Tak lama setelah pelengseran tersebut, digelar istighosah akbar Jawa Timur yang mengumpulkan para kiai Nahdlatul Ulama (NU) dikantor Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur dan meminta K.H Muhammad Cholil Bisri dari Rembang, Jawa Tengah untuk menggagas pendirian partai untuk wadah aspirasi politik warga NU, namun ada penolakan saat itu oleh Cholil.

Setelah era reformasi, banyak usulan yang beragam terkait aspirasi politik Nahdliyin ke dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ada yang mengusulkan agar PBNU segera membentuk partai politik (parpol), ada yang mengusulkan nama parpol.

Bahkan, ada yang sudah mengusulkan nama, lambang, visi dan misi, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), hingga nama-nama pengurus partai. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan.

Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa. Dari derasnya usulan kedalam PBNU terdapat usulan yang paling lengkap, yakni dari Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai oleh K.H Cholil Bisri dan usulan dari perwakilan kiai dari PWNU Jawa Barat.

PBNU cenderung lebih hati-hati dalam menanggapi dan menyikap usulan yang masuk dari kalangan Nahdliyin. Hal ini dikarenakan masih menghormati keputusan Muktamar ke-27 di Situbondo pada tahun 1984.

Dalam muktamar tersebut ditetapkan bahwa secara organisasi, NU tidak terkait dengan partai mana pun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. PBNU yang mengemban amanat muktamar masih dinilai belum dapat memuaskan warga NU oleh sebagian kalangan Nahdliyin. Sebagian kalangan NU menyikapi reformasi dengan mendirikan partai, yakni seperti Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Ummat di Cirebon.

Pada rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU  tanggal 3 Juni 1998, dibentuk Tim Lima dengan tugas memenuhi aspirasi warga NU yang diketuai oleh K.H. Ma’ruf Amin dengan anggotanya K.H Mohammad Dawam Anwar, K.H. Said Aqil Siradj, H.M. Rozy Munir, serta Ahmad Bagdja. Dengan bantuan Tim Asistensi yang diketuai Arifin Djunaedi, Tim Lima melakukan rapat secara maraton untuk dapat menampung aspirasi serta mengolaborasi aspirasi dari kalangan NU yang ingin mendirikan partai.

Sebanyak 72 nama yang diajukan sebagai deklarator partai, seperti Tim Lajnah, Tim Asistensi Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, perwakilan wilayah, dan komponen NU lain. Namun, ketika usulan tersebut masuk ke dalam PBNU, dinyatakan bahwa yang menjadi deklarator hanya lima nama saja, yakni K.H. Munasir Ali sebagai sesepuh NU, K.H. Ilyas Ruchiyat dari Tasikmalaya, Jawa Barat, K.H. A. Muchith Muzadi dari Jember, Jawa Timur, K.H. Achmad Mustofa Bisri dari Rembang, Jawa Barat, kemudian ditambah dengan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua PBNU.

KOMPAS/GREGORIUS MAGNUS FINESSO

Musisi Ahmad Dhani, Rabu (19/3/2014), menghibur ribuan kader dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam kampanye terbuka di Lapangan Rempoah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan bernyanyi. Kampanye tersebut juga dihadiri salah satu tokoh yang diunggulkan menjadi calon presiden dari PKB, Mahfud MD, dan Ketua Umum PKB Muhaimin
Iskandar (duduk diam berpangku tangan).

Pada 23 Juli 1998 dideklarasikan Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta yang menjadi awal kebangkitan NU dalam kancah politik di Indonesia. Setelah pendeklarasian tersebut, PKB bersiap dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 dengan sistem yang tidak berbeda jauh dari Pemilu pertama tahun 1955 dan 1971.

PKB mampu menempatkan diri pada posisi ketiga dengan berbekal basis dukungan dari kalangan Nahdliyin yang meraih 12,61 persen suara pada Pemilu 1999. Sebagai partai baru saat itu, suara PKB mampu mengalahkan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan bersanding dengan dua partai lama dengan basis massa yang sudah solid, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) serta Partai Golongan Karya (Golkar).

PKB berhasil membangun kembali kepercayaan diri dari kalangan Nahdliyin dalam bidang politik yang sudah lama terpengaruh sejak era Orde Baru.  Keberhasilan yang telah dipersiapkan selama satu tahun tidak terlepas dari peran para ulama NU yang memberi dukungan penuh terhadap partai.

Pada hasil Pemilu Legislatif 7 Juni 1999, PKB berhasil masuk pada empat besar partai pemenang Pemilu 1999 dengan perolehan sebesar 13.336.982 suara (12,61 persen). Namun PKB hanya meraih 51 kursi di parlemen, terpaut tujuh kursi dari PPP yang berhak atas 58 kursi. Sebagai partai yang bertumpu pada basis masa organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, tidak luput dari dinamika politik internal partai.

PKB dalam sejarah politik Indonesia merupakan partai yang paling dinamis dalam hal sukses penguasaan dan kepemimpinan partai. Saat dibawah kepemimpinan Matori Abdul Djalil selaku ketua umum pertama PKB, PKB solid hingga mampu mendudukan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selaku deklarator PKB menjadi Presiden RI keempat. Hal tersebut turut serta melambungkan nama PKB di masyarakat.

Konflik internal yang terjadi didalam tubuh PKB pada saat dipimpin Matori Abdul Djalil. Setelah kepemimpinan Matori, para ulama melihat adanya gejala di PKB yang mulai keluar dari pakem. Matori dianggap telah menginjak-injak struktur organisasi PKB, tidak hormat dan tidak patuh terhadap pada para ulama, kiai dan juga konstitusi PKB. Terdapat tiga tindakan indispliner Matori yang menyebabkan PKB menuai konflik kepemimpinan atau dualisme kepemimpinan.

Pertama, Matori hadir dalam Sidang Paripurna DPR pada 1 Februari 2001 yang menjatuhkan Memo I terhadap Gus Dur selaku Presiden. Padahal, dalam rapat gabungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB serta Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR sebelumnya yang juga dihadiri Matori, diputuskan untuk seluruh anggota FKB akan walk out jika Sidang Paripurna DPR menjatuhkan Memo I. Matori ternyata hadir, padahal Matori menolak hasil rapat dan menyatakan tidak akan hadir pada Sidang Paripurna DPR.

Kedua, Matori kembali menghadiri Sidang Paripurna DPR pada 30 Mei 2001, terdapat putusan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Matori kembali menolak keputusan rapat FKB sebelumnya, yang memutuskan untuk walk out serta menyatakan tidak bertanggung jawab atas keputusan DPR.

Ketiga, puncaknya ketika Sidang Istimewa MPR tanggal 21 Juli 2001 yang menggulingkan Presiden Abdurrahman Wahid dari kursi Kepresidenan. Walaupun FKB DPR menginstuksikan anggotanya untuk tidak hadir dalam Sidang tersebut, namun Matori hadir dan menyetujui hasil Sidang Istimewa.

Atas tindakan indislipiner yang dilakukan Matori, di hari yang sama dalam rapat pleno DPP PKB yang dihadiri anggota FKB MPR memutuskan untuk memberhentikan Matori Abdul Djalil dari jabatannya sebagai Ketua Umum PKB. Kemudian Alwi Abdurrahman Shihab menggantikan menjadi Ketua Umum DPP PKB sementara.

Enam hari kemudian Matori dan Abdul Kholiq Ahmad selaku sekretaris jenderal PKB diberhentikan dari keanggotaan PKB. Hal tersebut dikarenakan mereka berdua secara sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota partai serta melanggar disiplin partai.

KOMPAS/LASTI KURNIA

Presiden Joko Widodo menghadiri acara Silahturahim Nasional (Silatnas), Ulama Rakyat, di Ecovention, Ancol, Jakarta, Sabtu (12/11/2016). Acara silaturahmi digagas oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dihadiri oleh ribuan ulama, habib, dan kiai.

Saat era baru PKB, terjadi dualisme kepemimpinan. Masyarakat mengenal dua macam PKB, yakni PKB Batutulis pimpinan Matori Abdul Djalil dan PKB Kuningan yang dipimpin Alwi Shihab. Konflik yang terjadi di tubuh PKB tidak begitu berpengaruh pada kinerja FKB DPR, karena Fraksi PKB di DPR mulai aktif kembali pada kegiatan parlemen sebulan setelah Sidang Istimewa MPR pada 20 Agustus 2001.

Ketegangan kedua kubu PKB makin memanas. Jalur musyawarah gagal mempertemukan kedua kubu. Bahkan adanya campur tangan oleh PBNU tidak membuahkan hasil. Pada tahun 2002, PBNU menyatakan menyerah, kemudian ditempuh jalur hukum untuk menentukan siapa yang paling berhak menjadi pimpinan PKB. PBNU juga mewanti-wanti kepada Presiden RI Megawati Soekarnoputri untuk tidak ikut campur tangan dalam konflik internal PKB.

Forum Kiai Langitan sebagai forum kiai yang berpengaruh di NU, menyerukan warga Nahdliyin untuk mendukung pengurus PKB yang dipimpin Gus Dur dan Alwi Shihab. Konflik internal yang terjadi selama hampir dua tahun, akhirnya pada Juni 2003 Mahkamah Agung memenangkan PKB Kuningan yang dipimpin Alwi Shihab sebagai PKB yang sah.

Disisi lain, Matori mendirikan partai baru dari kekalahannya, dengan membentuk partai pada 7 Agustus 2003 yang bernama Partai Kejayaan Demokrasi (Pekade) namun gagal ikut serta dalam Pemilu 2004.

Konflik internal pun berakhir, PKB pada Pemilu 2004 dibawah kepemimpinan Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf sebagai Sekretaris Jenderal partai menempai posisi tiga besar. Pemilu 2004 lebih dinamis karena terdapat partai baru yang langsung melejit, yakni Partai Demokrat. Meskpun PKB mengalami penurunan suara menjadi 12.002.885 (10,61 persen), namun jumlah perwakilan PKB di kursi parlemen bertambah menjadi 52 kursi.

Pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2004, kader PKB turut dilibatkan dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Alwi Shihab menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2004-2005), Syaifullah Yusuf menjabat sebagai Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (2004-2007), serta Erman Suparno sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2005-2009).

Konflik internal kembali terjadi pasca Pemilu 2004. Alwi bersama Syaifullah dinonaktifkan dari jabatan struktural pengurus partai dari hasil rapat pleno PKB pada 21 September 2004 dan 26 Oktober 2004. Hal tersebut karena keduanya duduk dalam kabinet Pemerintahan, alasannya adalah telah ada kesepakatan bahwa jika pengurus partai masuk kabinet harus mengundurkan diri dari jabatan di partai.

Alwi bersama Syaifullah tidak serta-merta menerima hasil pleno PKB tersebut. Keduanya meminta dukungan forum Kiai Langitan. Sebelum Muktamar kedua PKB berlangsung, posisi Alwi dan Syaifullah dipulihkan setelah K.H. Abdullah Faqih, pimpinan Kiai Langitan, bertemu dengan Gus Dur selaku Dewan Syuro PKB.

Hasil Muktamar kedua PKB tahun 2005 di Semarang, Jawa Tengah menahbiskan kembali Gus Dur sebagai Dewan Syuro PKB. Fenomena perebutan posisi Dewan Tanfidziyah PKB dalam muktamar cukup unik, hal ini dikarenakan dua kubu yang bersaing sama-sama dimotori kerabat Gus Dur.

Syaifullah maupun Muhaimin Iskandar yang maju sebagai kompetitor masih terhitung keponakan dekat Gus Dur dari garis ibu. Mereka adalah satu garis keturunan dari pihak ibu. Kemudian kubu Alwi-Syaifullah ternyata dikalahkan oleh kubu Muhaimin Iskandar. Muktamar Semarang ditengarai oleh berbagai pihak sarat intrik politik dan kepentingan. Pasca muktamar masih terjadi perseteruan kepengurusan ditingkat wilayah hingga cabang dari masing-masing kubu.

Konflik internal PKB jilid kedua yang baru saja mereda, kembali terjadi ketegangan prahara pada tahun 2008, yakni kubu Gus Dur dengan kubu Muhaimin yang berhadapan terkait dengan posisi struktural partai. Konflik ini kembali berujung pada jalur hukum, yakni Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa kepengurusan yang sah adalah hasil Muktamar Semarang, ialah kubu Muhaimin.

Konflik yang terjadi di dalam tubuh PKB sebenarnya hanya persoalan pragmatis, yakni perebutan posisi pada tingkat elit partai. Para tokoh PKB terjebak dalam arus politik yang berliku. Padahal mereka memiliki keikhlasan tinggi mengabdikan diri demi kepentingan yang lebih besar.

Konflik internal ini lebih sistematik  dampaknya  karena berimbas pada hasil Pemilu 2009. Sikap Gus Dur yang menarik dukungannya terhadap PKB sangat berpengaruh besar dalam perolehan suara PKB dalam Pemilu 2009. PKB kehilangan separuh lebih suara dibandingkan pemilu sebelumnya dengan perolehan suara sebanyak 5.146.302 (4,95 persen) dan hanya dapat meraih sebanyak 28 kursi di DPR.

PKB saat di pimpin oleh Muhaimin lebih cenderung mendukung penguasa. PKB bergabung dengan Koalisi Partai yang digalang Partai Demokrat sebagai partai pemenang Pemilu 2009. PKB mendapatkan alokasi posisi struktural dalam Pemerintahan SBY, yakni posisi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (posisi duduk dari kiri ke kanan) : Manarul Hidayat, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin, Ketua Dewan Syuro PKB Dimyati Rois, serta Anggota Dewan Syuro PKB Abdul Ghofur, berfoto bersama para pengurus wilayah PKB dalam penutupan Muktamar keenam PKB di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019). Selain menetapkan kembali Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB, Muktamar PKB kali ini juga melahirkan Deklarasi Bali yang menjadi visi dan program aksi PKB untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Partai Kebangkitan Bangsa berasaskan Pancasila. Prinsip perjuangan yakni pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegkkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan sertai kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Wal Jama’ah.

Asas PKB ini tertuang didalam Anggaran Dasar (AD). Kerangka konstitusi ideologi PKB tertuang dalam mabda’ syiasi (pondasi), yakni prinsip perjuangan partai.

PKB dalam pemenangan pemilu menggunakan strategi dengan cara merangkul Nahdliyin yang menjadi basis pemilih partai ini. NU menjadi fokus utama PKB. Selaras dengan hal tersebut, tema sentral dan visi pemenangan PKB dalam Pemilu 2014 yakni untuk memperkuat politik kebangsaan NU. PKB juga turut menggandeng PBNU sebagai upaya meraih simpati kalangan Nahdliyin.

PKB mengutamakan perhatian terhadap kelompok seperti masyarakat desa, petani, nelayan, buruh, kaum perempuan, serta daerah tertinggal. Sejalan dengan fokus PKB, dua kementerian yang dipimpin oleh kader PKB dalam Kabinet Indonesi Bersatu II dibawah Kepemimpinan Presiden SBY bersentuhan secara langsung dengan beberapa kelompok yang menjadi perhatian utama PKB tersebut.

Daerah tertinggal menjadi bidang garap Kementerian Daerah Tertinggal yang dijabat oleh Helmy Faishal Zaini selaku DPP PKB. Kemudian buruh yang menjadi salah satu wilayah kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dijabat oleh Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB.

Sosok Gus Dur merupakan salah satu deklarator dari perjalanan awal PKB sebagai partai yang mewadahi kepentingan politik warga NU. Kekuatan kepemimpinan di dalam tubuh PKB lebih banyak ditentukan oleh figur Gus Dur yang merupakan cucu pendiri NU, Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari.

Begitu pun posisi ketua umum yang lebih banyak dipengaruhi oleh Gus Dur dalam memberikan kepercayaan terhadap siapa orangnya untuk menakhodai PKB. Namun hegemoni Gus Dur di PKB saat itu dikalahkan oleh restu Pemerintah saat PKB dipimpin oleh Muhaimin Iskandar.

Pengaruh Gus Dur dimulai saat kepemimpinan PKB dijabat oleh Matori Abdul Djalil sebagai Ketua Umum pertama saat PKB didirikan. Dibawah kepemimpinan Matori, PKB mampu mengkristalkan dukungan warga NU dengan meraih suara 12,6 persen dalam Pemilu 1999 dan juga meraih 51 kursi diparlemen.

Persiapan yang mendesak selama satu tahun, PKB berhasil mengembalikan kepercayaan warga NU dalam bidang politik yang sudah terpasung selama era Orde Baru. Puncak keberhasil partai ini dibawah pimpinan Matori adalah terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden.

Terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden merupakan puncak kejayaan politik PKB di pentas nasional. Namun kekuasaan tersebut tidak bertahan lama karena Skandal Buloggate yang mengharuskan Gus Dur turun dari kekuasaannya sebagai Presiden.

Awal keretakan ditubuh PKB berawal dari turunnya Gus Dur dari kursi Presiden. Pemecatan Matori merupakan bukti kuat dari pengaruh Gus Dur di dalam partai ini. Pemecatan yang dialarbelakangi oleh kehadiran Matori dalam Sidang Paripurna DPR pada 1 Februari 2001 yang menjatuhkan memo I terhadap K.H. Abdurrahman Wahid selaku Presiden saat itu.

Matori juga melakukan kesalahan lain yaitu menghadiri Sidang Paripurna DPR pada 30 Mei 2001 yang memutuskan menggelar SI MPR. Puncaknya adalah turut sertanya Matori dalam menghadiri dan menyetujui hasil SI MPR pada 21 Juli 2001 yang menggulingkan Gus Dur dari jabatan sebagai Presiden.

Matori dipecat dari jabatannya sebagai ketua umum dan digantikan oleh Alwi Shihab sebagai ketua umum lalu menimbulkan dualisme didalam tubuh PKB. Konflik dualisme kepengurusan hingga menggunakan jalur hukum yaitu Mahkamah Agung (MA). Matori yang kalah dalam putusan menggelar muktamar dengan mendirikan Partai Kejayaan Demokrasi (Pekade) namun gagal menjadi peserta dalam Pemilu 2004.

PKB dibawah kepemimpinan Alwi Shihab mulai melakukan konsolidasi politik di dalam internal PKB untuk persiapan Pemilu 2004. Namun hasil Pemilu 2004, PKB hanya meraih 10,57 persen suara dibawah dari hasil Pemilu 1999. Kemudian PKB kembali mengalami konflik internal, yakni dalam Muktamar 2005 terbagi menjadi dua kubu PKB dengan melahirkan dua kepengurusan.

PKB pada hasil muktamar kedua di Semarang pada 6-10 April 2005 memutuskan Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum partai. Namun, pada muktamar di Surabaya pada Oktober 2005 menetapkan Choirul Anam sebagai ketua umum partai.

Jalur hukum kembali ditempu dan MA memenangkan kubu Gus Dur yang di tingkat kasasi mengalahkan kubu Alwi. Pemerintah kemudian mengakui PKB dibawah pimpinan Muhaimin, lalu PKB versi Anam berubah menjadi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). PKNU merupakan partai pecahan kedua setelah Pekade dan berhasil lolos menjadi peserta Pemilu 2009.

Muhaimin Iskandar terpilih sebagai Ketua Umum PKB melalui muktamar yang bermasalah. Muhaimin memulai pengalaman organisasi dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang anggotanya kebanyakan berlatarbelakang dari keluarga Nahdliyin.

Pengalaman dalam berorganisasi selama mahasiswa sampai menjadi Ketua Umum PMII merupakan bekal tokoh PKB yang akrab dipanggil Cak Imin terjun kedalam panggung politik nasional serta tidak terlepas dari peran Gus Dur yang masih ada hubungan saudara yaitu paman tentu berpengaruh signifikan dalam karir politiknya.

Melambungnya karir politik Muhaimin berawal saat dipercayakan oleh Gus Dur sebagai Sekretaris Jenderal PKB pada periode 1998-2000 saat masa kepemimpinan Matori. Sejak saat itu terus menanjak karirnya hingga menjadi ketua umum partai pada hasil Muktamar Semarang 2005.

Namun perpecahan kembali terjadi, yakni kebijakan Muhaimin yang kurang mendukung pencalonan kembali Gus Dur pada Pemilu 2009. Muhaimin dinilai membangkang perintah pamannya tersebut. Lalu Muhaimin dipecat dari kepemimpinan PKB.

Muhaimin bergeming bahwa tetap menjabat kursi ketua umum. Langkah politik PKB dibawah Muhaimin yang menetapkan dukungannya kepada SBY menjadi modal baginya untuk tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB.

Hal tersebut terlihat dari dukungan Pemerintah terhadap PKB dibawah Muhaimin. Upaya dijalur hukum yang kembali dilakukan oleh PKB Gus Dur agar dapat menganulir kepengurusan versi Muktamar Semarang yang dimotori oleh Yenny Wahid dan Ali Masykur Musa terhenti setelah kasasi yang dilakukan ditolak oleh MA pada tahun 2008. Putusan MA yakni kembali pada hasil Muktamar Semarang dengan Muhaimin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz dan Gus Dur tetap sebagai Ketua Dewan Syura. Secara hukum, PKB Muhaimin yang paling sah di mata Pemerintah.

Muhaimin masih bersinggungan pasca wafatnya Gus Dur, yakni PKB saat itu dimotori oleh Yenny Wahid berubah nama menjadi Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) yang saat itu siap untuk ikut Pemilu 2014.

Namun, PKBN tidak berhasil lolos dari kualifikasi peserta Pemilu. Kemudian pasca Pemilu 2014 PKB kembali menggelar muktamar pada 30 Agustus sampai 1 September 2014 di Surabaya. Hasil muktamar tersebut menetapkan kembali Muhaimin secara aklamasi sebagai ketua umum PKB periode 2014-2019 dan K.H. Abdul Aziz Mashur sebagai Dewan Syura.

Hasil Muktamar PKB pada Agustus 2019 menetapkan Muhaimin Iskandar kembali didaulat sebagai Ketua Umum PKB untuk periode 2019-2024. Muktamar ke-5 PKB digelar di International Convention Centre Westin Resort, Badung, Bali. Cak Imin, sapaannya, terpilih kembali secara aklamasi. Hal tersebut diputuskan setelah laporan pertanggungjawabannya diterima serta diminta melanjutkan kepemimpinan oleh seluruh pengurus PKB di tingkat provinsi.

Secara sosiopolitik PKB telah memiliki basis masa yang jelas yakni Nahdliyin. Hal ini tidak terlepas dari historis pendirian PKB yang merupakan lahir dari kalangan masyarakat NU sebagai partai rujukan kalangan Nahdliyin. Dalam tataran praksis, basis massa NU yang berpotensi menjadi basis massa PKB terbagi menjadi berbagai organisasi underbow NU, yakni Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Muslimat NU, Fatayat NU, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta Angkatan Muda NU (AMNU). Selain itu terdapat basis massa dari kalangan non-muslim yang umumnya merupakan kelompok simpatisan Gus Dur.

Pada Pemilu 1999, Ketua Umum PBNU saat itu, Gus Dur, mengimbau seluruh warga Nahdliyin untuk mencoblos PKB. hasilnya, PKB mampu menduduki urutan ketiga dari perolehan suara. Namun PKB menduduki urutan keempat dalam jumlah di DPR yang diungguli PPP. Hal ini mungkin terjadi karena kuota pembagi untuk daerah Pulau Jawa cenderung lebih besar. Padahal, basis utama PKB tersentral di Pulau Jawa. Setidaknya 90 persen suara PKB berasal dari berbagai provinsi di pulau tersebut. Separuh dari pemilih PKB yakni berasal dari Jawa Timur yang merupakan basis terbesar dari warga NU.

Basis massa terbanyak kedua yakni Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, basis massa PKB yang berada diluar Pulau Jawa cenderung sedikit. Tersebar di Provinsi Lampung, Riau, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Kantong suara PKB ini dikenal sebagai daerah transmigran yang berasal dari Pulau Jawa.

Pada Pemilu 2009, perolehan suara PKB menurun secara signifikan diberbagai wilayah. Kemerosotan suara mencapai hingga separuhnya, termasuk di kantong-kantong PKB seperti Jawa Timur dan Jawa Barat. Faktor utama dari kehilangan suara terbesar adalah konflik internal PKB, yaitu antara kubu Gus Dur dengan kubu Muhaimin yang berdampak sistemik pada hasil perolehan suara PKB. Suara warga NU merupakan basis massa partai ini dikarenakan pengaruh sosok Gus Dur. Namun Gus Dur tidak lagi berjuang untuk PKB setelah putsan MA yang memenangkan kubu Muhaimin.

Pasca Pemilu 2009, PKB tidak sepenuhnya berhasil melahirkan tokoh-tokoh partai di panggung politik nasional secara mandiri. Di sisi lain, bergabungnya kader PKB, Muhaimin Iskandar bersama Helmy Faishal Zaini dalam kabinet Pemerintahan SBY, tak jarang meminggirkan kepentingan partai.

Secara institusi PKB cenderung dengan dengan Partai Demokrat sebagai motor Koalisi Partai periode 2009-2014. PKB lebih percaya diri menetapkan target perolehan suara lebih tinggi ketimbang patronya. Jika Partai Demokrat menargetkan perolehan suara 15 persen, para petinggi PKB menyebut 20 persen atau 100 kursi sebagai target dalam Pemilu 2014. Target yang diinginkan empat kali lipat dari hasil perolehan suara PKB pada Pemilu 2009 yang hanya mencapai 4,95 persen.

Muhaimin optimis PKB akan masuk pada tiga besar pemenang Pemilu 2014. Terdapat dua indikasi yang menguatkan hal tersebut, pertama bergabungnya beberapa tokoh senior NU seperti Khofifah Indar Parawansa, Mahfud M.D, Hasyim Muzadi, lalu pengusaha nasional Rusdi Kirana, pemilik maskapai Lion Air. Kemudian yang kedua, sejumlah survei dari berbagai lembaga melansir hasil bahwa PKB masuk jajaran tiga besar pilihan rakyat.

Berdasarkan survei longitudinal Litbang Kompas menunjukkan bahwa PKB masih menjadi pilihan di antara partai-partai Islam lain mengungguli Partai Amanat Nasional (PAN), PPP, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta Partai Bulan Bintang (PBB).

Namun, popularitas PKB masih berada di papan tengah, dibawah PDI-P, Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), serta Partai Demokrat. Secara konsisten PKB masuk dalam jajaran tiga besar papan tengah bersama Partai Nasdem dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Hasil survei ini paralel dengan hasil Pemilu Legislatif 2014, PKB berhasil memperoleh suara 9,04 persen tepat berada dibawa Partai Demokrat dengan suara 10,19 persen. PKB meraih suara terbanyak kelima dan partai Islam dengan suara terbesar. Penyumbang suara terbesar dari pemilih PKB tetap berasal dari Jawa Timur lalu diikuti Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Secara demografi, para pendukung PKB mengalami sedikit pergeseran. Jumlah konstituen di wilayah perkotaan cenderung lebih meningkat dengan segregasi wilayah sebagian besar masih berada di Pulau Jawa. Pemilih PKB cenderung loyal karena faktor umur dewasa dengan kisaran usia 36 tahun ke atas dan di atas usia 50 tahun. Ada kemungkinan lima tahun lalu mereka adalah pemilih PKB, di sisi lain belum tampak regenerasi pemilih mudah secara signifikan.

PKB memiliki basis pemilih di daerah pedesaan Jawa. Karakteristik pemilih PKB paling menonjol dibandingkan dengan partai-partai Peserta Pemilu 2014. Basis pemilih ini telah bertahan sejak Pemilu 2009. PKB secara konsisten didukung oleh pemilih bersuku bangsa Jawa dan beragama Islam selama Pemilu 2009 dan 2014. Konstituen PKB relatif lebihnya perempuan.

Secara sosial ekonomi, mayoritas pemilih PKB yang berpendidikan tinggi meningkat enam kali lipat dibanding pemilu sebelumnya. Jumlah pemilih dari kalangan ibu rumah tangga dan aparat negara juga meningkat cukup signifikan. Di sisi lain, proporsi pemilih PKB yang berwirausaha cenderung berkurang.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para peserta Muktamar Kelima Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merayakan kembali terpilihnya Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB periode 2019-2024 di Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019). Muhaimin Iskandar kembali dipilih sebagai ketua umum PKB periode 2019-2024 melalui proses aklamasi. Dalam rapat pleno, seluruh pengurus wilayah menerima laporan pertanggungjawaban Muhaimin dan memintanya untuk kembali ditetapkan sebagai ketua umum.

Berdasarkan hasil survei Kompas pada Januari 2021 menunjukkan tren elektabilitas partai politik yang tak banyak berubah. Potensi keterpilihan partai politik cenderung masih belum beranjak dari konstelasi hasil Pemilu 2019. Sebagai partai anggota koalisi parpol pendukung pemerintah, elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam tiga periode survei yang dilakukan tidak banyak bergerak, dengan tetap berada di kisaran 4-5 persen.

Sementara kluster kedua berisi parpol yang mengalami dinamika pergeseran posisi tingkat keterpilihan. Dinamika itu tampak dari posisi antarpartai yang saling berubah di setiap survei. Pada survei Oktober, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang selama ini berada di luar pemerintahan menjadi dua parpol teratas di kluster ini. PKS meraih tingkat elektabilitas 6,7 persen, sedangkan Demokrat 5,4 persen suara.

Selain kedua partai di luar pemerintah, terdapat pula partai lain yang masuk dalam kluster ini. Mereka adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 3,9 persen, Partai Nasdem 2,0 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) 1,7 persen, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan elektabilitas 1,3 persen.

Dinamika pada kluster kedua ini relatif lebih berwarna. Sebut saja PKB, pada survei Oktober ini elektabilitasnya berada di bawah PKS dan Demokrat. Padahal pada survei-survei sebelumnya, PKB selalu berada di atas PKS dan Demokrat.

Secara umum, turunnya elektabilitas yang dialami PKB juga terjadi di hampir semua parpol. Hasil Survei Kompas pada Oktober 2021 merekam penurunan paling tajam dialami PDI-P dan PKB. Elektabilitas kedua parpol pendukung dan pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini turun lebih dari 3 persen. Sementara parpol pendukung pemerintah lainnya, termasuk Gerindra dan Golkar, mengalami penurunan di bawah 2 persen. (LITBANG KOMPAS)

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (tengah) menyapa para pimpinan DPW PKB melalui video konferensi pada peluncuran pembagian 300 ribu paket sembako dan satu juta masker ke seluruh Indonesia di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Minggu (17/5/2020). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari solidaritas dan komitmen PKB untuk bersama-sama mengatasi pandemi Covid-19.

• Kepengurusan DPP PKB periode 2000-2005
Ketua Umum : Matori Abdul Djalil
Sekretaris Jenderal : Abdul Muhaimin Iskandar
Bendahara Umum : Munif Basuni

• Kepengurusan DPP PKB Pasca Muktamar Luar Biasa (MLB) Tahun 2002 Versi MLB Yogyakarta
Ketua Umum : Alwi Abdurrahman Shihab
Sekretaris Jenderal : Syaifullah Yusuf

• Kepengurusan DPP PKB Pasca Muktamar Luar Biasa (MLB) Tahun 2002 Versi MLB Jakarta
Ketua Umum :Matori Abdul Djalil
Sekretaris Jenderal : Abdul Khaliq Ahmad

• Kepengurusan DPP PKB periode 2005-2010
Ketua Umum : H. Abdul Muhaimin Iskandar, M. Si.
Sekretaris Jenderal : Zannuba Arifah Chafsoh Wahid
Bendahara Umum : H. Aris Junaidi, S. E.

• Kepengurusan DPP PKB periode 2008-2014
Ketua Umum : H. Abdul Muhaimin Iskandar, M. Si
Sekretaris Jenderal : H. Imam Nahrawi
Bendahara Umum : H. Bachrudin Nasori

• Kepengurusan DPP PKB periode 2014-2019
Ketua Umum : H. Abdul Muhaimin Iskandar, M. Si
Sekretaris Jenderal : H. Abdul Kadir Karding
Bendahara Umum : Eko Putro Sandjoyo

• Kepengurusan DPP PKB periode 2019-2024
Ketua Umum : H. Abdul Muhaimin Iskandar, M. Si
Sekretaris Jenderal : M. Hasanuddin Wahid
Bendahara Umum : Nur Yasin

Visi

• Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
• Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual
• Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah

Misi

• Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis
• Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial
• Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa
• Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan
• Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

Artikel Terkait

19 Agustus 2024

Peringatan Kemerdekaan RI: Pidato Presiden dari Era Soekarno hingga Jokowi

Presiden Republik Indonesia dari era Soekarno hingga Jokowi selalu menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka peringatan...