ASEAN

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara yang didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pendirian organisasi ini ditandai dengan Deklarasi ASEAN atau yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok oleh lima negara sebagai pendiri ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Pada perkembangannya, Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN pada 7 Januari 1984, disusul Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar bersamaan pada 23 Juli 1997, dan Kamboja pada 30 April 1999, sehingga jumlah anggota ASEAN sebanyak sepuluh negara.

Negara di kawasan Asia Tenggara yang belum resmi masuk menjadi anggota ASEAN adalah Republik Demokratik Timor Leste. Timor Leste sudah mendaftar keanggotaan sejak 2011.

Menurut Piagam ASEAN tujuan didirikannya ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya di wilayah melalui usaha bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat kemakmuran dan kedamaian negara-negara di Asia Tenggara.

Latar belakang dibentuknya ASEAN adalah adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan.

Bermula dari keinginan untuk menciptakan kawasan yang damai tersebut, pada 8 Agustus 1967 lima menteri luar negeri yakni Adam Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Thanat Khoman dari Thailand duduk bersama di aula utama gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand. Pertemuan itu dilaksanakan untuk membicarakan kerja sama dan masa depan hubungan lima negara di kawasan Asia Tenggara.

Negara-negara penandatangan Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok tersebut menginginkan sebuah kerja sama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial-budaya, serta perdamaian dan stabilitas di kawasan dalam wadah ASEAN.

Hasil pembicaraan membuahkan sebuah dokumen yang ditandatangani lima menteri luar negeri. Dokumen tersebut dikenal sebagai Deklarasi ASEAN. Dari dokumen tersebut, terdapat tujuh poin tujuan didirikannya ASEAN:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan admistrasi
5. Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internsional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka
6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara
7. Memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan berbagai onrganisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa, dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri.

Sejak ASEAN berdiri (1967-2017) telah banyak capaian dan kontribusi yang diberikan oleh ASEAN kepada negara anggotanya. ASEAN berkembang menjadi organisasi yang semakin matang dan dinamis, dibuktikan dengan ketahanannya menghadapi berbagai tantangan di tingkat regional maupun global.

ASEAN juga terbukti berhasil menjaga keamanan, dan stabilitas di kawasan, mencegah potensi konflik terbuka di kawasan, sehingga memungkinkannya menjadi mesin pertumbuhan, daya tarik investasi, dan pembangunan ekonomi yang terus maju.

Tujuan dibentuknya ASEAN untuk menciptakan pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan, ketahanan dan kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal. Selain itu, ASEAN menciptakan kerja sama di bidang perdagangan, penanaman modal, ketenagakerjaan, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan di kawasan.

ASEAN juga ingin menciptakan penguatan demokrasi, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia, dan lingkungan hidup, serta penciptaan lingkungan yang aman dari narkoba. ASEAN mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan rakyat.

Dalam perkembangan berikutnya, ASEAN memajukan identitasnya dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan, serta meneruskan peran proaktif ASEAN dalam kerja sama dengan negara mitra wicara, yaitu negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra kerja sama ASEAN di berbagai bidang.

Dalam menjalin hubungan antarnegara anggota, ASEAN memiliki prinsip sebagaimana yang dimuat pada Piagam ASEAN, antara lain menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara-anggota ASEAN;  memiliki komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan; serta menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional.

ASEAN mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial.

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT

Presiden Joko Widodo bertemu Penasehat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi di Manila, Filipina, Sabtu (29/4/2017). Pada pertemuan itu Myanmar meminta lebih banyak peran Indonesia meredakan konflik di Rakhine State. Indonesia siap memainkan peran yang diharapkan Myanmar.

Piagam ASEAN adalah kerangka kerja hukum dan kelembagaan yang mengikat seluruh negara anggota ASEAN, dan menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang memiliki status hukum (legal personality). Piagam ASEAN ditandatangani pada KTT Ke-13 ASEAN tanggal 20 November 2007 di Singapura oleh sepuluh kepala negara atau pemerintahan negara anggota ASEAN.

Piagam ASEAN mulai berlaku efektif tanggal 15 Desember 2008 setelah semua negara anggota ASEAN menyampaikan dokumen pemberitahuan pengesahan ke Sekretariat ASEAN. Indonesia mengesahkan Piagam ASEAN melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008. Piagam ASEAN dapat ditinjau kembali setelah lima tahun terhitung sejak Piagam ASEAN resmi diberlakukan.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Presiden Joko Widodo (baju batik), Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (ketujuh kiri), Sekretaris Jendral ASEAN Le Luong Minh (keenam kiri), serta perwakilan negara anggota ASEAN berfoto bersama dalam acara Peringatan Hari Jadi ASEAN ke-50 di Kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta, Jumat (11/8/2017). Dalam acara itu Presiden ingin ASEAN tetap menjaga kesatuan dan sentralitas.

ASEAN memiliki 10 negara anggota, yaitu:

1. Indonesia (sejak 8 Agustus 1967)
2. Malaysia (sejak 8 Agustus 1967)
3. Singapura (sejak 8 Agustus 1967)
4. Thailand (sejak 8 Agustus 1967)
5. Filipina (sejak 8 Agustus 1967)
6. Brunei Darussalam (sejak 8 Januari 1984)
7. Vietnam (sejak 28 Juli 1995)
8. Laos (sejak 23 Juli 1997)
9. Myanmar (sejak 23 Juli 1997)
10. Kamboja (sejak 30 April 1999)

Untuk menjaga kepentingan geografis, ekonomis dan politik yang strategis, sejak beberapa tahun terakhir, ASEAN telah mencoba menjajaki kemungkinan perluasan dan penambahan jumlah anggota kepada negara-negara tetangga di sekitar ASEAN. Beberapa Negara yang akan dijajaki untuk perluasan keanggotaan ASEAN, yakni Bangladesh, Palau, Papua Nugini, Republik Tiongkok (Taiwan), dan Timor Leste.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Tarian yang melambangkan kebersamaan di antara negara-negara anggota ASEAN memeriahkan pembukaan KTT Ke-25 ASEAN, di Naypyidaw, Myanmar, Rabu (12/11/2014). Presiden Joko Widodo memanfaatkan forum KTT ASEAN untuk menggalang kerja sama maritim demi mewujudkan kemakmuran dan perdamaian di kawasan tersebut. Ia berharap laut tidak lagi menjadi sumber konflik di antara negara-negara ASEAN, tetapi menjadi alat pemersatu yang efektif. Kerja sama membangun konektivitas dan infrastruktur maritim pun harus menjadi fokus negara negara anggota ASEAN pada masa mendatang.

Badan pengambilan keputusan tertinggi di ASEAN adalah pertemuan para kepala pemerintahan atau kepala negara anggota KTT ASEAN. Kepemimpinan ASEAN dirotasi setiap tahun, berdasarkan urutan abjad nama-nama dalam bahasa Inggris negara anggota.

ASEAN memiliki banyak badan kementerian sektoral yang bekerja sama di berbagai bidang, di antaranya: pertahanan, hukum, kejahatan transnasional, perdagangan, investasi, keuangan, pertanian dan kehutanan, energi, mineral, sains dan teknologi, transportasi, telekomunikasi dan teknologi informasi, pariwisata, informasi, budaya dan seni, pendidikan, manajemen bencana, lingkungan, polusi asap, kesehatan, tenaga kerja, pedesaan, pembangunan dan pengentasan kemiskinan, pemuda, wanita dan anak-anak, serta olahraga.

Sekretariat Jenderal ASEAN

Sekretaris Jenderal ASEAN ditunjuk oleh KTT ASEAN untuk masa jabatan lima tahun yang tidak dapat diperbarui, dipilih dari antara warga negara dari negara-negara Anggota ASEAN berdasarkan rotasi alfabet.

Sekretaris Jenderal ASEAN 2018 -2022 adalah H.E. Dato Lim Jock Hoi dari Brunei Darussalam.

Koordinasi antarnegara ASEAN menjadi tanggungjawab Sekretariat ASEAN.

Sekretariat ASEAN berfungsi sebagai:

• Penghubung antarbadan dan komite di ASEAN.
• Penghubung ASEAN dengan negara di luar ASEAN dan organisasi internasional.
• Pendukung pelaksanaan seluruh proyek dan kegiatan ASEAN secara lebih efektif.

Sekretariat ASEAN memiliki staf yang direkrut secara lokal dan dari negara-negara anggota ASEAN. Kepala pemerintahan atau kepala negara anggota ASEAN menunjuk Sekretaris Jenderal untuk masa jabatan lima tahun. Keempat Wakil Sekretaris Jenderal terdiri dari dua Wakil Sekretaris Jenderal yang dicalonkan oleh negara-negara Anggota ASEAN berdasarkan rotasi alfabet dan dua Wakil Sekretaris Jenderal yang secara terbuka direkrut.

KOMPAS/JOHNNY TG

Bertempat di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Senin (5/1/1998) pagi, Menteri Luar Negeri Ali Alatas (tengah) hadir dalam acara serah terima jabatan Sekretaris Jenderal ASEAN dari Dato’ Ajit Singh (kiri) kepada penggantinya, Rodolfo C Severino (Wakil Menlu Filipina). Dato’ Ajit Singh berakhir habis masa tugasnya 31 Desember 1997. Nampak Menlu Ali Alatas bersalaman dengan Dato’ Ajit Singh.

• Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, yaitu pertemuan tingkat tinggi para kepala negara atau kepala pemerintahan negara anggota.
• Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN Coordinating Council), pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN, sebagai koordinator dewan komunitas ASEAN.
• Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN Community Councils), yaitu pertemuan para menteri yang membidangi tiga pilar Komunitas ASEAN.
• Pertemuan badan-badan sektoral tingkat Menteri (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies), yaitu pertemuan para menteri yang membidangi masing-masing sektor kerja sama ASEAN.
• Pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN (ASEAN Senior Officials Meeting), yaitu pertemuan para pejabat tinggi di bawah tingkat menteri negara anggota ASEAN yang membidangi masing-masing sektor kerja sama ASEAN.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Presiden RI Joko Widodo (kiri), didampingi (dari kiri) Menlu Retno LP Marsudi, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, dan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, mendengarkan pidato Presiden AS Barack Obama dalam KTT ASEAN-AS di Naypyidaw, Myanmar,
Kamis (13/11/14).

ASEAN membangun hubungan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara di luar ASEAN dan organisasi internasional. Dalam melaksanakan hubungan dan kerja sama itu, ASEAN membentuk Sistem Dialog dengan negara dan organisasi internasional tersebut sebagai Mitra Wicara dan Mitra Wicara Sektoral.

Sistem dialog itu berkembang dari keinginan untuk membuka pasar, memperoleh bantuan pembangunan, dan untuk membicarakan permasalahan keamanan dan ekonomi dalam forum.

Tujuan utama dalam hubungan dan kerja sama ASEAN dengan pihak luar adalah memperoleh bantuan teknis dalam proyek kerja sama kawasan, mempromosikan hubungan ekonomi dan perdagangan, serta memperkuat hubungan politik dengan negara dan organisasi internasional di luar ASEAN.

Mitra Wicara ASEAN

Mitra Wicara ASEAN merupakan salah satu bentuk kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra kerja sama di berbagai bidang. Saat ini, negara dan organisasi internasional yang sudah menjadi mitra wicara ASEAN adalah Australia, China, Kanada, Uni Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Rusia, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

ASEAN juga memiliki Mitra Wicara Sektoral, yaitu negara yang menjadi mitra kerja sama di beberapa sektor, misalnya Pakistan merupakan mitra wicara di bidang ekonomi dan sosial budaya. Manfaat mitra wicara bagi ASEAN ialah memberikan dukungan percepatan pertumbuhan wilayah, memperkuat stabilitas wilayah di Asia Tenggara, serta mendukung ASEAN dalam perwujudan Komunitas ASEAN.

Manfaat tersebut terwujud dari berbagai proyek kerja sama, seperti pertukaran budaya, penanggulangan bencana alam, serta pembangunan sumber daya manusia dan kapasitas di bidang perdagangan, investasi, pariwisata, transportasi, energi, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Indonesia, khususnya, telah diperoleh manfaat program peningkatan sumber daya manusia, antara lain di bidang kejahatan lintas negara termasuk terorisme, bencana alam, kesehatan, pertanian, pariwisata, serta teknologi informasi dan komunikasi.

KTT Asia Timur

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur merupakan forum kerja sama pertemuan kawasan yang bersifat terbuka untuk membahas permasalahan penting di bidang politik dan ekonomi yang menjadi perhatian bersama dalam peningkatan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan ekonomi di Asia Timur. KTT pertama diselenggarakan pada tahun 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia, selanjutnya diadakan secara berkala di negara ASEAN serangkaian dengan KTT ASEAN.

KTT Asia Timur merupakan forum yang dipandu oleh kepala negara atau kepala pemerintahan negara peserta KTT. Dalam pertemuan itu, ASEAN merupakan kekuatan penggerak dalam kemitraan dengan negara peserta di luar ASEAN.

Peserta KTT Asia Timur ialah sepuluh negara anggota ASEAN, Australia, Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Rusia. Saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2011, Amerika Serikat dan Rusia resmi bergabung dalam KTT Asia Timur.

Dalam KTT Asia Timur, terdapat kerja sama di bidang penanganan bencana, pendidikan, keuangan, penanganan penyakit pandemik (flu burung), energi, dan konektivitas.

ASEAN Plus Three (APT)

ASEAN Plus Three (APT) adalah kerja sama yang dikembangkan oleh ASEAN dengan tiga negara lain, yaitu (Republik Rakyat) Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.

Dalam APT dilakukan kerja sama di berbagai bidang, antara lain, perdagangan, investasi, keuangan dan perbankan, alih teknologi, teknologi telematika, e-commerce (perdagangan daring), industri, pertanian, usaha kecil dan menengah, pariwisata, jejaring dunia usaha, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam kerja sama APT, terdapat dua capaian utama, yaitu pembentukan Multilateralisasi Inisiatif Chiang Mai (CMIM) dan perjanjian APT mengenai Cadangan Beras Darurat.

Inisiatif yang dibentuk tahun 2010 itu merupakan kerja sama di bidang keuangan, terutama untuk menjamin stabilitas ekonomi dalam menghadapi krisis. Negara-negara APT menghimpun dana bersama yang dapat digunakan oleh negara APT apabila terjadi krisis keuangan. Cikal bakal inisiatif tersebut dicetuskan melalui Inisiatif Chiang Mai pada tahun 2000.

Forum Kawasan ASEAN

Forum Kawasan ASEAN, dimulai sejak 1994, adalah wadah bertukar pandangan dan informasi bagi negara-negara Asia-Pasifik mengenai masalah-masalah politik dan keamanan, baik kawasan maupun internasional. Forum itu mendorong terciptanya rasa saling percaya dalam hal keamanan melalui konsultasi dan dialog.

Forum itu diprakarsai oleh ASEAN dan diikuti oleh 27 peserta, yaitu 10 negara anggota ASEAN, 10 Mitra Wicara ASEAN, kecuali PBB, serta beberapa negara Asia dan Pasifik, yaitu Papua Nugini, Mongolia, Korea Utara, Pakistan, Timor Leste, Bangladesh, dan Sri Lanka.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas dari Brimob Polda Metro Jaya membantu pengamanan Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11/2011). Menjelang berlangsungnya KTT Ke-19 ASEAN dan KTT Ke-6 Asia Timur pada 17-19 November 2011, pengamanan kawasan Nusa Dua diperketat dengan dukungan sekitar 15.000 aparat TNI dan Polri dari berbagai satuan.

Dalam arsip Pemberitaan Kompas edisi khusus 28 Juni 2013 hlm. 76, terdapat peran ASEAN dalam menyelesaikan sejumlah konflik di wilayah regional ASEAN dan wilayah Internasional

1. Demokratisasi di Myanmar
   • ASEAN mengharapkan agar Pemerintah Myanmar membebaskan tokoh Aung San Suu Kyi sebelum dilaksanakannya KTT ASEAN di Bali (2003)
   • Mendesak Myanmar menyelenggarakan pemilu yang jujur dan terbuka, serta bekerja sama dengan PBB (April 2010)
2. Terorisme internasional
   • Mengeluarkan ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT). Konvensi ini merupakan instrumen penting guna meningkatkan kerja sama pencegahan dan penanggulangan terorisme (Januari 2007)
3. Laut China Selatan
   • ASEAN dan China masih membahas Kode Tata Berperilaku (COC) di Laut China Selatan serta implementasi Deklarasi Tata Berperilaku (DOC) yang sudah ditandatangani pada 2002 (Mei 2013)

4. Buruh Migran

• Mencetuskan ”ASEAN Declaration on the Protection and the Promotion of the Right of Migrant”. Dokumen ini memberikan amanat bagi badan-badan ASEAN yang terkait untuk membentuk instrumen ASEAN yang melindungi dan memajukan hak-hak pekerja migran. (Januari 2007)

5. Pengungsi Rohingya

• ASEAN lebih memilih cara diplomasi secara diam-diam (silent diplomacy) daripada berdiplomasi secara terbuka atau bahkan dengan diplomasi ribut-ribut (megaphone diplomacy) dalam penyelesaian pengungsi Rohingya (Agustus 2012)

6. Nuklir Semenanjung Korea

• Khawatir terhadap dampak krisis di Semenanjung Korea.
• Sepakat menjadikan Forum Regional ASEAN (ARF) sebagai ajang untuk menciptakan komunikasi di antara kedua Korea (April 2013)

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Imigran Rohingnya asal Myanmar dirawat karena sakit di tempat penampungan di bekas pabrik kertas di Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur, Kamis (21/5/2015). Ada 433 imigran Rohingnya ada ditampung di tempat ini.

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing.

Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN. Pada KTT selanjutnya di Bali Oktober 2003, petinggi ASEAN mendeklarasikan pembentukan MEA pada tahun 2015. (Kompas, 28 November 2014, Edisi Khusus Menatap Indonesia 2015, hlm. 56)

Empat Pilar MEA

1. Terbentuknya pasar tunggal dan kesatuan basis produksi didukung dengan:

• Aliran bebas barang, tenaga kerja terampil, jasa, investasi, dan modal.
• Keamanan pangan dan produk pertanian.
• Integrasi di 12 sektor Ekonomi. Indonesia bertindak sebagai koordinator untuk integrasi sektor otomotif dan produk berbasis kayu.

2. Kawasan ekonomi yang berdaya saing didukung dengan:

• Pengembangan kebijakan kompetisi.
• Perlindungan konsumen dan hak atas kekayaan intelektual.
• Pembangunan infrastruktur dan perdagangan secara elektronik.
• Pengurangan pengenaan pajak berganda.

3. Pertumbuhan ekonomi yang merata didukung dengan:

• Percepatan pengembangan UMKM.
• Penyempurnaan penyatuan ASEAN untuk mengurangi kesenjangan antaranggota.

4. Meningkatnya kemampuan berintegrasi dengan perekonomian global didukung dengan:

• Pengembangan pendekatan mendasar menuju hubungan ekonomi eksternal.
• Pengelolaan persetujuan perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi yang komprehensif.
• Andil dalam jejaring produksi global.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Para tenaga pembatik yang bekerja di Batik Hasan, Bandung, Jawa Barat, menyelesaikan pembuatan batik tulis di tempatnya bekerja, Kamis (11/2/2016). Sejumlah perajin yang tergabung dalam Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (Asephi) Jawa Barat siap menghadapi tantangan era pasar bebas dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Perkembangan ASEAN tidak terlepas kontribusi yang telah diberikan oleh Indonesia dan negara anggota lainnya. Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN merupakan negara anggota dengan jumlah penduduk serta kondisi geografis terbesar.

Indonesia memiliki kepentingan yang tinggi untuk memastikan ASEAN menjadi organisasi yang kuat secara internal, dan dipertimbangkan secara serius oleh dunia internasional. Sejak ASEAN berdiri tahun 1967, Indonesia tiga kali menjabat sebagai Ketua ASEAN yakni pada tahun 1976, 2003 dan 2011.

Beberapa peran Indonesia di ASEAN:

• Pada isu Laut China Selatan, Indonesia adalah honest broker dan berperan aktif dalam menggulirkan prakarsa dan inovasi berupa berbagai interim measures. Indonesia turut memainkan peran disepakatinya 2 (dua) interim measures yaitu: (1) Joint Statement on the Application of CUES dan (2) Hotline of Communications. Indonesia berperan aktif dalam proses negosiasi Kerangka Code of Conduct (CoC), salah satunya dengan dihasilkannya draft awal Kerangka CoC di Bali pada bulan Februari 2017, untuk dikembangkan dalam pertemuan-pertemuan Joint Working Group (JWG) selanjutnya.
• Indonesia berperan penting untuk memastikan sentralitas ASEAN, contohnya dalam memprakarsai dikeluarkannya Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security and Stability in the Region pada bulan Juli 2016.
• Di bidang maritim, Indonesia terus mendorong penguatan kerja sama keamanan maritim, terutama dalam penanggulangan isu illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF). Selain itu, Indonesia adalah negara pendorong implementasi EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation yang diprakarsai Indonesia Indonesia dan disepakati tahun 2015.
• Indonesia adalah negara pendorong upaya dan kerja sama penanggulangan terorisme, radikalisme dan violent extremism melalui implementasi ASEAN Convention on Counter Terrorism dan instrumen internasional terkait lainnya secara efektif.
• Indonesia menjadi inisiator pembentukan ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF) dengan menjadikan seaport sebagai daerah perbatasan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain airport.
• Indonesia juga berperan aktif dalam merespon perkembangan isu Rakhine State dengan mendorong dibukanya akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine State, memberikan bantuan kemanusiaan, menawarkan berbagai inisiatif untuk membantu rekonsiliasi nasional dan interfaith dialogue, serta mendorong Myanmar memberikan update secara berkala mengenai perkembangan situasi di Rakhine.
• Indonesia telah menjadi driving force yang sangat diperhitungkan dalam rangkaian perundingan RCEP. Di bawah kepemimpinan Indonesia, telah dicapai kemajuan dengan disepakatinya Chapter on Small Medium Enterprises (SMEs) dan Chapter on Economic and Technical Cooperation (ECOTECH).
• Indonesia terlibat aktif dalam upaya pengembangan start-up business melalui penguatan pilot project berupa inkubator pelatihan di bidang peningkatan produksi, akses pasar, akses finansial, dan pengembangan peraturan serta sumber daya manusia.
• Dalam isu konektivitas ASEAN, Indonesia (bersama Filipina) berhasil mencapai kesepakatan di bidang konektivitas yang telah dinegosiasikan secara intensif selama kurun waktu lima tahun terakhir. Tercapai kemajuan dalam mengimplementasikan jalur pelayaran Roll On-Roll Off (RO-RO) kargo dengan rute Davao-General Santos-Bitung, yang merupakan salah satu proyek konektivitas.
• Dalam isu pekerja migran, Indonesia berhasil meyakinkan disepakatinya Vientiane Declaration on Transition from Informal Employment to Formal Employment toward Decent Work Promotions. Deklarasi ini menggarisbawahi upaya untuk menghapuskan diskriminasi di lingkungan kerja serta memberikan jaminan perlindungan, terutama bagi para pekerja informal.
• Dalam isu penanggulangan bencana, telah disepakati inisiatif Indonesia tentang Declaration on One ASEAN, One Response yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Negara ASEAN pada bulan September 2016
• ASEAN telah menyepakati inisiatif Indonesia dalam Joint Statement on Social Welfare and Development “Strengthening Social Welfare Development in Pursuing ASEAN Community Vision 2025” yang memberikan penekanan terhadap peningkatan aksesibilitas dan perlindungan kelompok rentan (kaum difabel).
• Kementerian Luar Negeri terus membentuk dan menggerakkan Pusat Studi ASEAN, yang saat ini berjumlah 68 yang tersebar di seluruh Indonesia, untuk ikut serta mendiseminasikan informasi kepada masyarakat luas dan memberikan rekomendasi kebijakan.

KOMPAS/RENE L PATTIRADJAWANE

Peta Kawasan Penangkapan Ikan Laut Selatan (Nanhai Yuchang Zuoye Tuji ), terbitan Agustus 1994 oleh Biro Perikanan Laut Selatan Kementerian Pertanian RRT, mengklaim keseluruhan perairan Kepulauan Natuna (merah). Berbagai insiden dan penangkapan kapal ikan RRT terjadi di ZEE Indonesia (hijau) menyebabkan ketegangan hubungan RI-RRT atas klaim maritim Tiongkok yang berlindung dibalik perairan sejarah.

Dokumen:

Deklarasi Bangkok yang ditandatangani lima menteri luar negeri pada 8 Agustus 1967

Piagam ASEAN ditandatangani pada KTT ke-13 ASEAN tanggal 20 November 2007 di Singapura oleh 10 Kepala Negara/Pemerintahan Negara anggota ASEAN.

Komunitas ASEAN

Internet:

Halaman Situs Website ASEAN

ASEAN Regional Forum

Sekretariat Nasional ASEAN

Surat Kabar

Kompas (Edisi Khusus 48 Tahun Kompas, hlm 76), 28 Juni 2013, “Kiprah Indonesia dalam Perkembangan ASEAN”

Kompas, (Edisi Khusus Menatap Indonesia 2015), hlm 56,28 November 2014 “Masyarakat Ekonomi ASEAN”