Sejarah Moda dan Regulasi Transportasi Umum di Jakarta

• 8 Februari 1966

Kepala Dinas Lalu-Lintas Jalan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memutuskan untuk mewajibkan seluruh pemilik kendaraan umum swasta yang berdomisili di DKI Jakarta mendaftarkan kendaraannya ke kantor kecamatan.

Sumber: “Kendaraan Angkutan Harus Didaftarkan” (Kompas, 9 Februari 1966 halaman 1)

• 26 November 1966

Pemerintah Jakarta mulai memberlakukan rute-rute baru untuk bus umum yang beroperasi di ibu kota. Wakil Kepala Daerah Jakarta Ir. Prajoga mengemukakan bahwa per 1 Desember 1966, sudah akan tersedia tambahan moda transportasi umum sebanyak 25% dari pemerintah maupun swasta. Ia juga menyatakan bahwa tarif angkutan umum tersebut adalah Rp1 baik jarak jauh maupun dekat. Terdapat total 15 rute angkutan umum yang akan mengelilingi Jakarta.

Sumber: “Route2 Baru Pengangkutan Umum di Djakarta” (Kompas, 26 November 1966 halaman 2)

• 28 April 1968

Organda DKI Jakarta Raya menetapkan tarif baru untuk beberapa angkutan umum. Tarif angkutan bus umum dalam kota Rp10, bus umum luar kota Rp1 per penumpang/km, oplet dan bemo Rp1.60, suburban Rp1.90 per penumpang/km. Surat keputusan ini berlaku mulai 28 April 1968.

Sumber: “Tarif2 Angkutan Jang Baru” (Kompas, 29 April 1968 halaman 1)

• 27 Juli 1968

Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PN PPD) mencatat setidaknya ada 70 bus umum yang beroperasi di Jakarta setiap harinya. Total bus tersebut meliputi 34 jumlah bus jurusan Lapangan Banteng-Cawang, 5 bus jurusan Lapangan Banteng-Tanjung Priok, 2 bus Cawang-Tanjung Priok, 38 bus jurusan Banteng-Kebayoran Baru, 26 bus Banteng-Kebayoran Baru via Diponegoro. Selain itu, telah dibuka dua trayek baru, yaitu Lapangan Banteng-Senopati.

Sumber: “Djumlah Bis Jang Beroperasi di Seluruh Pelosok Djakarta” (Kompas, 27 Juli 1968 halaman 2)

• 20 April 1969

Muncul taksi-taksi liar di Jakarta dengan harga yang lebih murah dibandingkan taksi resmi. Tarif taksi resmi yang memakai pendingin sebesar Rp600 sedangkan tanpa pendingin Rp500. Hal ini sangat kontras dengan taksi liar yang tarifnya jauh lebih murah, hanya Rp300 — Rp350 per jam.

Sumber: “Tarip Taxi Liar Lebih Murah” (Kompas, 21 April 1969 halaman 2)

• 21 Juni 1971

Helicak mulai diperkenalkan. Kendaraan ini mengambil inspirasi dari nama helikopter dan becak karena bentuknya yang mirip kedua kendaraan tersebut. Selain itu, helicak merupakan penyempurnaan becak karena dilengkapi dengan mesin bermotor.

Sumber: “Helitjak * Betjak Jang Dimodernisir Dengan Motor” (Kompas, 21 Juni 1971 halaman 6)

• 1 Desember 1971

Bersamaan dengan diberlakukannya slogan “daerah bebas becak”, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan surat keputusan terkait penetapan tarif bemo sebagai moda transportasi pengganti becak. Gubernur juga mematok harga tertinggi yakni tidak lebih dari Rp75 per perjalanan.

Sumber: “Mulai 1 Des. Bemo Menggantikan Betjak *Gubernur Tetapkan Tarip Tertinggi Rp 5,- & Rp 75,- tiap rit” (Kompas, 1 Desember 1971 halaman 1)

• 2 Mei 1973

Gubernur Jakarta Ali Sadikin mengumumkan kenaikan tarif bus kota dari Rp15 menjadi Rp20. Terdapat ketentuan lain yang dikemukakan Sadikin, yakni pembatasan penumpang maksimal 50 orang dalam satu bus.

Sumber: “Mulai 2 Mei Tarip Bis Kota Naik Jadi Rp 20,- *Pembatasan Penumpang Diperketat” (Kompas, 2 Mei 1973 halaman 1)

• 16 Januari 1974

Munculnya angkutan umum jenis keempat. Angkutan jenis ini memiliki kriteria yakni beroda tiga, supir dan penumpang seatap, minimal jumlah penumpang dua orang, dan muat barang maksimal 50 kg. Terdapat kendaraan-kendaraan jenis keempat yang telah beroperasi sebelumnya seperti super helicak dan mini car.

Sumber: “10.000 Helicak Baru dan Mini Car Dioperasikan” (Kompas, 16 Januari 1974 halaman 2)

• 5 Mei 1974

Bus Kota di Jakarta mulai memberlakukan sistem karcis setelah ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Selain itu, gubernur juga melantik 179 polisi khusus yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban bus kota.

Sumber: “Biskota Rp 25,- Mulai 5 Mei dan Pakai Karcis *Baik Supir, Kondektur, Polsus Maupun Penumpang Akan Ditindak Bila Nyeleweng” (Kompas, 4 Mei 1974 halaman 1)

KOMPAS/JIMMY WP

Sekitar 50 abang becak secara simbolis diberi kredit tanpa pembayaran uang muka dan jaminan bank untuk membeli Super Helicak, sejenis kendaraan angkutan umum jenis ke-4. Upacara penyerahan kredit oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dilangsungkan Sabtu (27/Maret/1976) di kantor besar Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) di Jakarta.

• 8 Maret 1978

Gubernur DKI Jakarta saat itu, Tjokropranoto memberikan izin pada PT Metromini dan Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja) untuk kembali mengoperasikan angkutan umum berbasis mikro bis di wilayah Jakarta. Hal ini dilakukan setelah Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya mencabut izin pengoperasian Kopaja dan menggantinya dengan PT Metromini.

Sumber: “KOPAJA Diijinkan Operasi Lagi” (Kompas, 8 Maret 1978 halaman 3)

• 22 April 1979

Dirjen Perhubungan Darat Nazar Noerdin sebagai Ketua Tim Pengendalian Angkutan Kota Jakarta/Jabodetabek dalam jumpa pers mengemukakan bahwa mulai 22 April 1979 seluruh trayek angkutan kota akan memberlakukan sistem karcis.

Sumber: “Untuk Seluruh Angkutan Bis Kota: Sistem Karcis Mulai Minggu Ini” (Kompas, 22 April 1979 halaman 1)

• 13 Mei 1979

Dalam SK Gubernur DKI Jakarta No. 316 Tanggal 12 Mei 1979 ditetapkan tarif taksi di DKI Jakarta mengalami kenaikan dari Rp200 menjadi Rp250 dan setiap kilometernya dari Rp75 menjadi Rp120. Hal ini dilakukan dengan alasan adanya kenaikan biaya suku cadang dan tingginya harga bahan bakar minyak.

Sumber: “Berlaku Besok, Tarif Baru Taksi” (Kompas, 13 Mei 1979 halaman 12)

• 21 Januari 1981

Gubernur DKI Jakarta Tjokropranoto menetapkan bahwa pemilik oplet yang telah dimiliki selama sedikitnya tiga tahun diperbolehkan mengganti opletnya dengan mikrolet. Hal ini dilakukan setelah peninjauan kembali persyaratan sebelumnya yang menetapkan bahwa hanya pemilik oplet sejak tahun 1971 yang diperbolehkan mengganti opletnya dengan mikrolet.

Sumber: “Gubernur DKI Tinjau Kembali Persyaratan Mikrolet: Kini, Oplet Yang Dimiliki Selama 3 Tahun Dapat Diganti Mikrolet” (Kompas, 21 Januari 1981 halaman 3)

• 5 Maret 1981

Delegasi pemilik oplet mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta untuk melaporkan adanya kesulitan memperoleh mikrolet sebagai pengganti kendaraan beroda tiga tersebut. Pemilik oplet menuturkan bahwa uang jaminan Rp500.000 membuat mereka keberatan karena umumnya pemilik oplet sudah tua.

Sumber: “Delegasi Pemilik Oplet Lagi Mendatangi DPRD DKI – Masih Soal Uang Jaminan Mikrolet” (Kompas, 5 Maret 1981 halaman 3)

• 18 April 1981

Bus Kota Patas mulai beroperasi di DKI Jakarta. Berdasarkan keterangan Humas Pemda DKI Jakarta, Ramona Ginting, bus ini akan dikenakan tarif Rp150 per orang. Selain itu, bus ini memiliki ciri khas yang bertuliskan “bus patas” dengan garis kuning yang mengelilinginya.

Sumber: “Hari Ini, Biskota ‘Patas’ Beroperasi di Ibukota” (Kompas, 18 April 1981 halaman 3)

• 3 Januari 1982

DLLAJR DKI Jakarta mulai menerapkan rute baru bus umum untuk memudahkan penumpang yang akan transit bus. Penerapan rute baru tersebut dilakukan untuk menyempurnakan rute sebelumnya.

Sumber: “Lagi, Perubahan Rute Bis Kota: Mulai Berlaku Minggu Ini” (Kompas, 3 Januari 1982 halaman 1)

• 25 Januari 1983

Melihat adanya kompleksitas sistem angkutan umum, Gubernur DKI Jakarta R Soeprapto akan membentuk Dewan Angkutan Kota. Dewan ini memiliki tugas yang berkaitan dengan angkutan umum seperti penyesuaian tarif sampai ketentuan moda transportasi umum di DKI Jakarta.

Sumber: “Pemda Akan Bentuk Dewan Angkutan Kota * Gedung Parkir di Atas Ciliwung dan Terminal Blok M” (Kompas, 26 Januari 1983 halaman 3)

• 3 Januari 1986

Jumlah becak di DKI Jakarta tersisa 11.000 buah. Biro Ketertiban Pemerintah DKI Jakarta menyatakan bahwa jumlah ini akan terus menyusut hingga nantinya dihapuskan secara permanen.

Sumber: “Becak di DKI Tersisa Sekitar 11.000 Buah” (Kompas, 3 Januari 1986 halaman 3)

• 20 Februari 1990

Berdasarkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto, becak masih boleh beroperasi di wilayah-wilayah pemukiman tertentu. Sebelumnya, Pemda DKI Jakarta telah mencanangkan untuk memberhentikan pengoperasian angkutan umum becak di akhir tahun.

Sumber: “Becak Boleh Beroperasi di Wilayah Permukiman” (Kompas, 20 Februari 1990 halaman 3)

KOMPAS/PAT HENDRANTO

Sebuah terminal oplet di Jl Halim (masuk Lanuma Halim Perdanakusuma), Jakarta Timur, diresmikan Rabu (2/11/1977) oleh Ch Chayan, Ketua Yayasan Oplet. Terminal tersebut merupakan pangkalan persinggahan bagi oplet-oplet tua yang melayani trayek jurusan Ciplak – Kampung Dua.

• 1 Mei 1994

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) DKI Jakarta mewajibkan seluruh pengendara angkutan umum menutup pintu. Pintu hanya boleh dibuka dan tutup ketika ada penumpang yang melakukan mobilisasi.

Sumber: “Angkutan Umum di DKI Tetap Meluncur dengan Pintu Terbuka” (Kompas, 2 Mei 1994 halaman 7)

• 9 Mei 1995

Ketua Umum DPD Organda DKI Jakarta, Drs H Aip Syariffudin menerangkan bahwa bemo dipastikan akan dihapus dari wilayah Jakarta. Hal ini dikarenakan bemo tidak termasuk dalam kriteria angkutan umum kota Jakarta. Rencananya, bemo akan digantikan dengan kendaraan beroda empat.

Sumber: “Bemo akan Segera Dihapus dari Wilayah DKI Jakarta – Sebanyak 1.846 akan Dimusnahkan” (Kompas, 11 Mei 1995 halaman 8)

• 29 Juni 1995

Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja telah menyetujui penghapusan bemo dan akan digantikan dengan kendaraan 1.000 cc. Selain itu, Soedirdja juga menunjuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) untuk membentuk kelompok kerja guna menindaklanjuti wacana ini.

Sumber: “Gubernur Setuju Bemo Diganti Kendaraan 1.000 cc” (Kompas, 29 Juni 1995 halaman 8)

• 2 November 1996

Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja mengemukakan bahwa Pemda DKI Jakarta hanya akan memberikan izin baru bagi perusahaan angkutan umum dengan syarat kendaraan tersebut menggunakan bahan bakar gas guna memerangi polusi udara.

Sumber: “Pemda DKI Jakarta Hanya Izinkan Angkutan Umum Pengguna BBG” (Kompas, 2 November 1996, halaman 12)

• 19 Agustus 1998

Kondisi transportasi umum di DKI Jakarta kian terpuruk setelah dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan. Diperkirakan hanya sekitar 40% saja angkutan umum yang beroperasi di Jakarta selama periode tersebut.

Sumber: “Angkutan Umum Jakarta Makin Terpuruk” (Kompas, 19 Agustus 1998 Halaman 9)

• 21 Oktober 1998

Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengucurkan subsidi dan bantuan dana sebanyak Rp70 miliar kepada perusahaan-perusahaan transportasi yang sedang mengalami keterpurukan. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk menyelamatkan angkutan umum yang sedang terpuruk.

Sumber: “Angkutan Umum Akhirnya Dibantu” (Kompas, 21 Oktober 1998 halaman 9)

• 11 Juli 2000

Mikrolet, bemo, dan bajaj dianggap bukan merupakan jenis angkutan massal. Oleh karena itu, dengan penjadwalan bertahap ketiga angkutan umum tersebut akan diganti dengan jenis baru yang dapat menampung penumpang dalam jumlah yang lebih banyak. Mikrolet akan diganti dengan minibus dengan kalkulasi setiap dua buah mikrolet akan diganti satu buah minibus.

Sumber: “Mikrolet Akan Diganti Dengan Minibus” (Kompas, 11 Juli 2000 halaman 17)

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Penyuluhan terhadap para pemilik bemo di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu, 22 Mei 1996, sehubungan dengan rencana pergantian bemo dengan mikrolet, untuk melayani 34 trayeknya di DKI Jakarta. Mikrolet itu terdiri atas tiga merek, Daihatzu, Suzuki dan Mitsubishi, masing-masing berkekuatan mesin 1.300cc. Para pemilik bemo yang hadir sekitar 37 orang.

• 6 April 2001

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Jakarta (LLAJ) mengumumkan proyek baru Pemda DKI Jakarta yaitu kancil untuk menggantikan bajaj. Kancil merupakan mobil yang mirip seperti golf car dengan kapasitas tiga penumpang ditambah satu pengemudi dan berbahan bakar gas (BBG) yang lebih ramah lingkungan.

Sumber: “Proyek Baru Pemda DKI Kancil Untuk Ganti Bajaj” (Kompas, 7 April 2001 halaman 7)

• 18 Juni 2001

Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Pengusaha Bajaj Jakarta menolak rencana Pemda DKI Jakarta untuk mengganti bajaj dengan kancil. Hal ini dilakukan karena menurut mereka meragukan daya tahan dari kendaraan roda empat ini.

Sumber: “Pengusaha Bajaj Tolak Kehadiran Kancil” (Kompas, 19 Juni 2001 halaman 17)

• 11 Juli 2001

Gubernur DKI Jakarta menandatangani surat keputusan (SK) tentang penyesuaian tarif baru angkutan umum. Adapun transportasi umum yang tarifnya naik adalah Metromini dan Bus Patas non-AC dari Rp700 menjadi Rp900, bus reguler dari Rp500 menjadi Rp700 per penumpang, khusus pelajar terjadi kenaikan dari Rp200 menjadi Rp300.

Sumber: “DPRD DKI Putuskan Kenaikan Tarif Bus Kota Rp. 200” (Kompas, 11 Juli 2001 halaman 17)

• 11 Januari 2002

Pemda DKI Jakarta merencanakan adanya pendirian jalur khusus bus (busway) dengan rute mulai dari Blok M (Jakarta Selatan) – Kota (Jakarta Barat/Pusat).

Sumber: “Proyek Baru Pemda DKI, Sistem Bus Way” (Kompas, 11 Januari 2002 halaman 17)

• 18 Mei 2002

Setelah munculnya surat rekomendasi DPRD DKI Jakarta tentang usulan kenaikan tarif transportasi umum di ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyetujui usulan tersebut. Tarif angkutan umum berlaku untuk bus regular, bus sedang seperti kopaja dan metromini, bus kecil jenis mikrolet dan Koperasi Wahana Kalpika (KWK), dan taksi.

Sumber: “Hari Ini, Tarif Angkutan Umum Resmi Naik *Taksi Juga Naikkan Tarif” (Kompas, 18 Mei 2002 halaman 18)

• 16 Juli 2002

Kepala Sub-Dinas Teknik Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengungkapkan bahwa jumlah angkutan umum di ibu kota hanya 2,5 persen dari total keseluruhan kendaraan di DKI Jakarta.

Sumber: “Angkutan Umum Hanya 2.5 Persen dari 3.8 Juta Mobil di Jakarta” (Kompas, 17 Juli 2002 halaman 17)

• 7 Oktober 2003

Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Non-Institusi Tanwir Yazid Mukawi menyatakan bahwa pencemaran udara transportasi umum di Jakarta sudah sangat parah. Oleh karena itu, Tanwir menjelaskan bahwa kendaraan-kendaraan umum yang berbahan bakar minyak akan segera dialihkan menjadi bahan bakar gas (BBG).

Sumber: “Kendaraan Umum Beralih ke BBG” (Kompas, 8 Oktober 2003 halaman 17)

• 1 Februari 2004

Transjakarta atau busway resmi beroperasi di DKI Jakarta bersamaan dengan diresmikannya koridor 1 transjakarta. Koridor 1 meliputi halte Blok M hingga Stasiun Kota.

Sumber: “Penumpang Masih Antre Panjang di Terminal – Pada Hari Pertama Diberlakukan Tarif Bus Transjakarta” (Kompas, 2 Februari 2004 halaman 17)

• 16 Mei 2004

Pemda DKI Jakarta bersama dengan invenstor-investor lokal dan asing mendirikan PT Jakarta Monorel guna menyukseskan pembangunan monorel di ibu kota.

Sumber: “Monorel, Transportasi Masa Depan” (Kompas, 16 Mei 2004 halaman 3)

• 2 Juni 2004

250 angkutan umum kancil dikerahkan di ibu kota. Sebelumnya perusahaan pengelola kancil PT Karunia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (Kancil) meminta izin operasi 400 unit, namun Pemprov DKI Jakarta saat itu baru menyetujui 250 unit kancil saja.

Sumber: “Sebanyak 250 Kancil Siap Bersaing dengan Bajaj” (Kompas, 4 Juni 2004 halaman 17)

KOMPAS/DANU KUSWORO

Ratusan sopir bajaj yang tergabung dalam Paguyuban Tolong Menolong Masyarakat Bajaj Jakarta berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (6/8/2003). Mereka menolak rencana pengoperasian kendaraan angkutan niaga cilik irit lincah (kancil) yang akan menggantikan bajaj. Selain setoran lebih mahal, kancil juga belum teruji. Perawatan kancil juga lebih mahal karena bodinya terbuat dari fibreglass, sementara kerusakan mesin tidak mudah diperbaiki sendiri.

• 8 Maret 2005

Dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 412 Tahun 2005 yang telah ditandatangani Gubernur Sutiyoso tertuang bahwa tarif angkutan umum yaitu bus regular, bus sedang, bus patas non-ac, bus kecil mengalami penyesuaian.

Sumber: “Tarif Angkutan Umum di Jakarta Naik Rata-Rata Rp. 300” (Kompas, 9 Maret 2005 halaman 17)

• 4 Oktober 2005

Pemerintah DKI Jakarta kembali menaikkan tarif angkutan umum  Adapun kenaikan tarifnya yakni bus besar Patas dari Rp1.600 menjadi Rp2.000, bus besar reguler dari Rp1.200 menjadi Rp1.900, bus sedang (Kopaja, metromini, dll) dari Rp1.400 menjadi Rp2.000, mikrolet dari Rp1.900 menjadi Rp2.400 dan pelajar dari Rp500 menjadi Rp700.

Sumber: “Angkutan Umum: DKI Naikkan Tarif Rata-Rata 37.7 Persen” (Kompas, 5 Oktober 2005 halaman 1)

• 23 Februari 2006

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menyatakan bahwa ada empat tambahan koridor jalur busway yang akan beroperasi di akhir 2006. Koridor-koridor tersebut yaitu koridor IV tujuan Pulo Gadung-Dukuh Atas, koridor V Kampung Melayu-Ancol, koridor VI Ragunan-Kuningan, dan koridor VII Kampung Rambutan-Kampung Melayu.

Sumber: “Busway IV, V, VI, dan VII Akan Dibuka Akhir 2006 * Pendapatan Pengguna Bus Transjakarta Rp 2,5 Juta per Bulan” (Kompas, 24 Februari 2006 halaman 28)

• 21 Maret 2006

Taksi ekonomis dengan biaya yang lebih murah diluncurkan dengan tarif buka pintu Rp4.000 dan Rp1.800 per kilometer. Terdapat enam perusahaan taksi ekonomis yang ada yaitu Starqueen Taxi, Mitra Taxi, Golden Taxi, Biztro Taxi, Bintang Taxi, dan Merlin Taxi.

Sumber: “Taksi Murah Diluncurkan * Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso Diharapkan Mendukung” (Kompas, 22 Maret 2006 halaman 28)

• 28 November 2007

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan minat pemerintah daerah untuk mengintegrasikan KRL dengan busway. Ia menuturkan bahwa integrasi ini dilakukan guna mempermudah penumpang yang mobilitasnya tinggi agar lebih mudah dan aksesibel.

Sumber: “Angkutan Umum: Pemprov Integrasikan KRL dan Busway” (Kompas, 29 November 2007 halaman 25)

• 17 April 2008

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo membahas akan adanya perencanaan pembangunan dan perpanjangan rute Mass Rapid Transit (MRT). Sebelumnya, pemerintah daerah telah mencanangkan rute tahap I dari Lebak Bulus ke Dukuh atas, lalu jika berjalan sesuai rencana kemudian tahap II akan segera dilaksanakan.

Sumber: “Infrastruktur: DKI Akan Perpanjang MRT ke Kota” (Kompas, 18 April 2008 halaman 27)

• 30 Mei 2008

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Muhayat menuturkan bahwa Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan uji coba bus gandeng transjakarta. Bus gandeng transjakarta tersebut dilakukan uji coba di koridor V (Kampung Melayu-Ancol).

Sumber: “Tarif Naik Minggu Depan *Pemprov DKI Jakarta Uji COba Bus Gandeng di Koridor V” (Kompas, 31 Mei 2008, halaman 25)

• 4 Juni 2008

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menetapkan tarif angkutan umum yang baru. Tarif penumpang untuk bus kecil mikrolet naik dari Rp2.400 menjadi Rp3.000, tarif bus sedang metro mini naik dari Rp1.900 menjadi Rp2.500, tarif bus patas naik dari Rp2.000 menjadi Rp2.500, dan tarif pelajar untuk bus sedang, besar, dan patas, yakni Rp1.000.

Sumber: “Fauzi Bowo: Tarif Naik 17-20 Persen *Organda: Tarif di Lapangan Sudah Lebih Tinggi” (Kompas, 4 Juni 2008 halaman 26)

• 10 Juni 2008

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengesahkan Peraturan Daerah Pembentukan PT Mass Rapid Transit (MRT). Pembentukan PT MRT berfungsi untuk melancarkan dan menyukseskan pembangunan MRT sebagai antisipasi kemacetan di ibu kota.

Sumber: “Angkutan Massal: DPRD Sahkan Pembentukan PT. MRT” (Kompas, 11 Juni 2008 halaman 14)

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Salah satu armada bus Transjakarta Gandeng melintas di Jalan Gunung Saharai, Jakarta Utara, saat uji coba armada tersebut di Koridor V (Kampung Melayu-Ancol), Jumat (30/5/2008). Uji coba armada dengan kapasitas total 180 penumpang itu untuk mengetahui kesiapan armada dan sarana pendukungnya.

• 1 Agustus 2010

Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya sepakat melakukan sterilisasi empat koridor bus transjakarta. Dalam sterilisasi, Satpol PP bertugas untuk menertibkan lokasi koridor bus transjakarta yang dipenuhi pedagang asongan dan mengalihkan kendaraan yang ingin masuk ke jalur itu.

Sumber: “Tambah Subsidi BBG Transjakarta *DPRD dan DTKJ Cari Solusi Terobosan” (Kompas, 31 Juli 2010 halaman 25)

• 4 Agustus 2010

Sterilisasi yang dilakukan Dishub DKI Jakarta menunjukkan hasil positif setelah tiga hari dilakukan. Hal ini terlihat dari penambahan penumpang yang kian bertambah.

Sumber: “Bus Transjakarta: Sterilisasi di Beberapa Koridor Mulai Efektif” (Kompas, 4 Agustus 2010 halaman 1)

• 7 November 2010

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan dana sebanyak Rp2,53 triliun untuk pembangunan sektor transportasi, termasuk angkutan massal.

Sumber: “DKI Tetap Fokus di Angkutan Massal *Rp. 2.53 Triliun untuk Transportasi” (Kompas, 8 November 2010 halaman 25)

• 13 April 2011

Pemerintah pusat setuju membentuk otoritas transportasi di Jakarta yang mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur seluruh moda angkutan manusia dan barang di kawasan Jabodetabek. Kewenangan ini mencakup kebijakan, pengaturan dan keuangan.

Sumber: “Otoritas Transportasi Segera Dibentuk” (Kompas, 14 April 2011 halaman 25)

• 25 Oktober 2011

PT KAI Commuter Jabodetabek berencana mengubah dan mengefektifkan rute perjalanan KRL. Dengan perubahan KRL, dari 37 rute KRL yang ada kemudian akan dipangkas menjadi 6 rute saja. Adapun enam rute KRL yang akan dioperasikan adalah lintas Bogor (dua rute), Bekasi, Parung Panjang, Tangerang, dan Tanjung Priok.

Sumber: “Angkutan Komuter: Rute KRL Diefektifkan” (Kompas, 26 Oktober 2011 halaman 26)

• 7 Januari 2013

Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan integrasi transjakarta dengan bus umum. Di tahap awal, bus Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja) trayek P20 Senen-Lebak Bulus dan S13 Ragunan-Grogol diuji coba pada pekan ini. Tarif untuk bus Kopaja yang berkapasitas 31 orang ini adalah Rp5.000 per orang.

Sumber: “Integrasi Bus Mulai Diuji Coba *Pekan Ini, 40 Bus Kopaja di Dua Trayek Masuk Jalur Transjakarta” (Kompas, 8 Januari 2013 halaman 25)

• 7 Mei 2013

Proyek monorel yang terhenti di 2007 silam dikabarkan mandek. PT Jakarta Monorel selaku pemegang hak proyek masih menunggu perubahan struktur direksi dan pemegang saham perusahaan.

Sumber: “Proyek Monorel Mandek * PT Jakarta Monorel Perlu Payung Hukum dari Gubernur DKI” (Kompas, 8 Mei 2013 halaman 25)

• 22 Mei 2013

Bajaj baru yang lebih ramah lingkungan akan diluncurkan untuk menggantikan bajaj lama. Sebanyak 150 bajaj lama dihancurkan sebagai langkah peremajaan bajaj. Direktur PT Matahari Trans Utama Yunus Hadinoto selaku salah satu pemenang tender bajaj baru menuturkan bahwa DKI Jakarta akan meremajakan 3.500 bajaj dari 14.424 bajaj lama. Bajaj baru tersebut berwarna biru, berbeda dengan bajaj lama yang berwarna oranye.

Sumber: “Kendaraan Umum: Bajaj Lama Dihancurkan, Diganti Bajaj Baru” (Kompas, 23 Mei 2013 halaman 26)

• 20 Agustus 2013

PT KAI Commuter Jabodetabek selaku pengelola KRL menerapkan sistem jaminan untuk sekali jalan. Adapun tarif jaminan tersebut adalah Rp5.000 untuk sekali jalan. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kehilangan tiket sekali jalan yang hilang.

Sumber: “KRL Jabodetabek: Tiket Harian Berjaminan Mulai 22 Agustus” (Kompas, 21 Agustus 2013 halaman 15)

• 14 April 2014

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta M Akbar mengungkapkan rencana dan gagasan barunya untuk melakukan integrasi pengelolaan transportasi yang dinaungi satu manajemen.

Sumber: “Jabodetabek Jadi Satu Layanan * Perlu Satu Manajemen Penataan Transportasi” (Kompas, 15 April 2014 halaman 27)

• 19 Agustus 2014

Munculnya perusahaan teknologi yang menyediakan layanan pengangkutan mobil, yaitu Uber memicu pro kontra di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa Uber adalah ilegal karena tidak memiliki izin angkutan umum dan izin operasional perusahaan.

Sumber: “Angkutan Umum: Keberadaan Uber Menuai Kontroversi” (Kompas, 20 Agustus 2014 halaman 25)

• 23 September 2014

Angkutan malam hari dipastikan akan beroperasi di semua koridor dan berhenti di semua halte. Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuturkan bahwa penyebab bus tidak berhenti di semua halte yakni karena minimnya jumlah bus dan petugas.

Sumber: “Transjakarta Diperluas: Bus Angkutan Malam Hari Direncanakan Mampir di Setiap Halte” (Kompas, 24 September 2014 halaman 27)

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Tiang tiang beton yang rencananya akan digunakan untuk jalur monorel di Jalan Asia Afrika. Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2015). Proyek monorel yang terbengkalai selama sekitar 10 tahun tersebut dihentikan kelanjutan pembangunannya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

• 7 Januari 2015

Pemprov DKI Jakarta merencanakan penyatuan APTB dengan bus transjakarta. Hal ini dilakukan guna mengefektifkan pengangkutan penumpang.

Sumber: “Transportasi: Pemprov DKI Wacanakan Integrasi APTB dan Transjakarta” (Kompas, 8 Januari 2015 halaman 25)

• 25 Juni 2015

Koperasi Angkutan Jakarta dikabarkan bergabung ke dalam pengelolaan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Terdapat tiga standar yang harus dipenuhi bus-bus yang baru berintergrasi dengan PT Transjakarta, yaitu keamanan, kenyamanan, dan pengawasan.

Sumber: “Integrasi Layanan: Pusat Keramaian Belum Terkoneksi Angkutan Massal” (Kompas, 25 Juni 2015 halaman 25)

• 7 Agustus 2015

Bus transjabodetabek mulai beroperasi pada 17 Agustus 2015 yang semula dijadwalkan pada 10 Agustus 2015. Hal ini disesuaikan dengan pelaksanaan pameran BUMN dalam rangka HUT ke-70 Proklamasi Kemerdekaan RI. Sebagai persiapa, diadakan uji coba tiket elektronik pada bus transjabodetabek di koridor Ciputat-Blok M. Sebanyak 88 bus akan melayani penumpang di empat koridor, yaitu Harapan Indah Bekasi-Pasar Baru (25 unit), Depok-Pusat Grosir Cililitan-Grogol (25 unit), Poris Plawad-Pekan Raya Jakarta Kemayoran (28 unit), dan Blok M-Ciputat (10 unit) yang sebelumnya sudah beroperasi sejak 2014.

Sumber: “Tiket Elektronik Diuji Coba * Jadwal Pengoperasian Bus Transjabodetabek Mundur ke 17 Agustus” (Kompas, 8 Agustus 2015 halaman 25)

• 7 September 2015

Setelah terbit Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan LRT di Wilayah DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta dikabarkan akan melaksanakan pembangunan LRT di bulan September.

Sumber: “LRT Dibangun Bulan Ini * Trotoar, Lahan Parkir, dan Angkutan Pengumpan Perlu Disiapkan” (Kompas, 8 September 2015 halaman 25)

• 10 September 2015

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuturkan bahwa pembangunan monorel tak akan dilanjut. Alih-alih dicopot, tiang-tiang yang telah terpasang untuk monorel tersebut akan digunakan untuk membangun LRT.

Sumber: “Tiang Monorel untuk LRT * Bahu Jalan Arteri Juga Dipakai” (Kompas, 11 September 2015 halaman 26)

• 7 Oktober 2015

Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Organda DKI Jakarta resmi meluncurkan aplikasi dalam jaringan (daring) transportasi bajaj berbasis daring, yaitu Bajaj Apps. Untuk tarif bajaj, jika penumpang lebih dari satu orang maka akan dikenakan biaya tambahan Rp5.000 dan jika membawa barang yang banyak akan dikenai biaya tambahan Rp5.000.

Sumber: “BajaiApp, Aplikasi Bajaj Daring Diluncurkan” (Kompas WEB, 7 Oktober 2015)

• 17 November 2015

Polda Metro Jaya kembali melakukan razia taksi berbasis aplikasi, Uber. Operasi ini pernah dilakukan sebelumnya pada 19 Juni dan 28 Agustus 2015 silam.

Sumber: “Kilas Metro: Taksi Berbasis Aplikasi Kembali Dirazia” (Kompas, 18 November 2015 halaman 26)

• 31 Desember 2015

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta PT Transjakarta untuk memperkuat jalur-jalur penumpang dengan bus baru. Hal ini dilakukan guna memerangi “jalur gemuk” yang kerap kali terjadi di jalur-jalur ramai transjakarta.

Sumber: “Integrasi Angkutan Umum: Tambah Bus di “Jalur Gemuk” (Kompas, 2 Januari 2016 halaman 26)

• 14 Maret 2016

Sejumlah supir angkutan umum melakukan unjuk rasa terkait dengan munculnya mobil-mobil yang digunakan untuk taksi berbasis aplikasi. Massa yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkatan Darat menuntut pemerintah untuk menutup angkutan online berbasis aplikasi, yaitu Uber dan Grab Car.

Sumber: “Mobil Beraplikasi Harus Daftar * Pengemudi Angkutan Umum Minta Perlakuan Sama” (Kompas, 15 Maret 2016 halaman 17)

• 6 Juni 2017

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengeluarkan peringatan larangan beroperasi bemo. Sebelumnya, bemo sudah ditertibkan dan diremajakan dengan mikrolet atau angkutan pengganti bemo.

Sumber: “Foto” Penertiban Bemo (Kompas, 17 Juni 2017 halaman 27)

 2 Maret 2017

Pemerintah akan menerbitkan revisi Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada 1 April 2017. Dalam revisi tersebut, akan disetarakan bisnis dan jaminan keselamatan transportasi perusahaan taksi reguler dan aplikasi. Selain itu, revisi ini juga akan menetapkan taksi aplikasi sebagai bisnis transportasi yang sudah diakui keberadaannya.

Sumber: “Taksi Aplikasi: Revisi Aturan Berlaku 1 April 2017” (Kompas, 2 Maret 2017 halaman 18)

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Rangkaian kereta ringan (LRT) tiba di Terminal Kendaraan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (13/4/2018) malam. Ini rangkaian pertama dari delapan rangkaian LRT yang akan tiba bertahap di Jakarta dari Korea Selatan. Setelah kedatangan ini, akan dilakukan persiapan uji coba yang menurut rencana dilakukan pada bulan Mei.

• 15 Januari 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan keinginannya untuk mengoperasikan becak kembali di Jakarta. Anies menuturkan bahwa becak nantinya akan beroperasi di permukiman atau jalan perkampungan guna membantu mobilitas warga di wilayah tersebut.

Sumber: “Becak Akan Dilegalkan di Perkampungan” (Kompas, 16 Januari 2018 halaman 27)

• 28 Februari 2018

PT MRT Jakarta tengah memproses pembangunan tahap kedua koridor selatan-utara dari Bundaran Hotel Indonesia ke Kampung Bandan. Konstruksi dilakukan di bawah tanah sepenuhnya.

Sumber: “Angkutan Umum: MRT Fase 2 Lewat Bawah Jalan Gajah Mada” (Kompas, 1 Maret 2018 halaman 26)

• 6 Maret 2018

Direktur Utama PT. Jakpro selaku pengelola LRT mengumumkan bahwa di pekan ini telah dijadwalkan pengiriman satu set kereta dari 16 set kereta LRT yang siap dikirim ke Jakarta. Selain LRT, dua dari 16 set kereta yang telah dipesan MRT Jakarta juga sudah dalam proses pengapalan dari Tokyo, Jepang.

Sumber: “Angkutan Umum: Kereta LRT-MRT Siap Dikirim” (Kompas, 7 Maret 2018 halaman 25)

• 27 Maret 2018

Terjadi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan para ojek sepeda motor konvensional di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka meminta ada regulasi yang mengatur batas tarif sehingga perusahaan aplikasi mitra ojek online tidak bisa bebas mempromosikan dengan memangkas tarif.

Sumber: “Aturan Ojek Daring Ruwet” (Kompas, 28 Maret 2018 halaman 1)

• 24 Maret 2019

Transportasi umum di Jakarta memasuki babak baru dengan diluncurkannya kereta moda raya terpadu atau MRT. Meski baru beroperasi di rute yang sepenggal, MRT semakin memperlihatkan keberpihakan pemerintah terhadap transportasi modern di Ibu Kota.

Sumber: “MRT Jakarta: Peresmian Tandai Babak Baru” (Kompas, 24 Maret 2019 halaman 1)

• 1 Desember 2019

Light rail transit (LRT) tahap pertama resmi beroperasi secara komersial. Tahap pertama rute LRT mencakup Stasiun Pegangsaan Dua – Velodrome. Selanjutnya PT Jakarta Propertindo mengurus rekomendasi untuk mendapatkan izin trase atas perpanjangan dari fase 2a. Perpanjangan trase dari Kemayoran ke Jakarta International Stadium (JIS) di Sunter.

Sumber:
– “Kilas Metro: LRT Siapkan Rute Kelapa Gading – JIS” (Kompas, 2 Desember 2019 halaman 18)
– “Kilas Metro: LRT Jakarta Fase 2a Diperpanjang hingga JIS” (Kompas, 4 Desember 2019 halaman 18)

• 18 September 2021

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) kembali menguji coba satu unit bus listrik agar dapat melayani rute Blok M – Balai Kota Jakarta. Hal ini dilakukan guna mewujudukan target transjakarta untuk beralih menggunakan kendaraan rendah emisi. Target ini juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Sumber: “Angkutan Umum: Transjakarta Kembali Uji Coba Bus Listrik” (Kompas, 19 September 2021 halaman 4)

• 4 Oktober 2021

PT JakLingko Indonesia mendapat tugas untuk mengeksekusi integrasi tarif dan sistem pembayaran antar moda angkutan umum.

Sumber: “Foto: Uji Coba Aplikasi dan Kartu Jak Lingko” (Kompas, 5 Oktober 2021 halaman 12)

KOMPAS/RIZA FATHONI

Jurnalis menempelkan kartu Jak Lingko pada pemindai saat uji coba perluasan penggunaan kartu tersebut di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta Timur, Senin (4/10/2021). Uji coba pada empat moda transportasi, yakni MRT Jakarta, LRT Jakarta, bus Transjakarta, dan KRL Commuter Line, juga dilakukan di aplikasi Jak Lingko. Uji coba ini merupakan bagian dari rencana integrasi seluruh moda transportasi, termasuk mikrotrans, bus Transjakarta non-BRT (yang tak memiliki jalur khusus).

• Trem

Awal pertama kali beroperasi: 1883

Kebutuhan masyarakat ibu kota yang saat itu mobilitasnya tinggi serta belum memadainya transportasi umum membuat Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan trem di wilayah Batavia. Trem merupakan kereta dengan rel khusus yang terdapat di dalam kota. Pada tahun 1943, Pemerintah Kolonial Jepang merencanakan pemberhentian dan peninjauan ulang trem dikarenakan anggaran untuk angkutan tersebut dapat difungsikan untuk kebutuhan militer.

ARSIP KOMPAS/BUKU BATAVIA ALS HANDELS -, INDUSTRIE-, EN WOODSTAD

Trem tengah melintas di Jalan Kramat Raya (sekarang wilayah Jakarta Pusat) tahun 1930-an.

• Kereta Rel Listrik (Commuter Line)

Awal pertama kali beroperasi: Sekitar 1920-an.

Jumlah stasiun pemberhentian: Total 80 stasiun di wilayah Jabodetabek.

Metode Pembayaran: menggunakan kartu khusus yang disediakan pengelola (Kartu Multi Trip), Commuterpay, dan kartu elektronik bank.

Kereta rel listrik menjadi salah satu moda transportasi tertua di Jakarta, sejak zaman penjajahan Hindia-Belanda. Perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia-Belanda saat itu, Staats Spoorwegen (SS) mengusulkan adanya wacana untuk melakukan elektrifikasi jalur kereta api di Jakarta. Proyek elektrifikasi ini dimulai dari tahun 1923 dan selesai pada 24 Desember 1924. Seiring dengan perkembangan zaman, PT KAI yang ditunjuk sebagai pengelola KRL mendirikan anak perusahaan yaitu PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang kemudian dikenal sebagai PT Kereta Commuter Indonesia.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Kereta rel listrik melewati Stasiun Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (18/4/2020). Pemerintah memutuskan kereta rel listrik komuter tetap beroperasi selama masa pembatasan sosial berskala besar di Jabodetabek. Namun, PT Kereta Commuter Indonesia menerapkan pengaturan jarak tempat duduk, jumlah penumpang tiap kereta maksimal 35 persen dari kapasitas normal dan pembatasan waktu operasional, yaitu dari pukul 05.00 sampai 18.00.

• Becak

Sebagai alat transportasi umum, keberadaan becak mulai dilarang beroperasi pada 1970-an akhir oleh Pemda DKI Jakarta karena dianggap sudah tidak layak dengan situasi jalan raya Jakarta saat itu. Pada tahun 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana untuk membuka kembali transportasi becak di wilayah-wilayah perkampungan ibu kota. Hal ini dilakukan guna menata dan memfungsikan kembali becak-becak yang sudah lama ada di Jakarta.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Tukang becak membawa penumpang di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (16/1/2018). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melegalkan pengoperasian becak di perkampungan Jakarta. Becak dinilai masih dibutuhkan sebagai alat transportasi di kawasan permukiman.

• Bemo

Pertama kali beroperasi: 1962

Bemo merupakan salah satu moda angkutan umum yang pernah berseliwaran di ibu kota pengganti becak dan populer pada 1960-an. Seiring perkembangan zaman, bemo digantikan dengan angkutan umum yang lebih modern seperti bajaj ataupun mikrolet sehingga bemo tidak dapat beroperasi lagi di Jakarta. Kendaraan beroda tiga ini mampu mengangkut hingga empat orang penumpang.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Puluhan bemo ngetem di Jalan Satria, Grogol, Jakarta Barat, Jumat (21/7/2000). Walaupun telah dilarang beroperasi oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta sejak 1996, hingga saat ini kendaraan kuno itu masih tetap bertahan dan tetap beroperasi di jalanan Ibu Kota.