KTT G-20 periode 2019-2021: Perang Dagang, Ekonomi Digital, Pandemi Covid-19 menjadi Fokus Perhatian

KTT G-20 di Osaka, Jepang berlangsung pada tanggal 28–29 Juni 2019. Tema yang diusung adalah “Ensure Global Sustainable Development”. KTT telah menghasilkan “G-20 Osaka Leaders’Declaration”, yang memuat pernyataan sikap bersama dari para pemimpin negara-negara anggota G-20 tentang pentingnya membangun kebijakan perdagangan yang bebas, adil, nondiskriminatif, dan transparan.

Selain itu, dihasilkan pula empat persetujuan di tingkat kementerian (ministerial declarations and communiques) dan 16 dokumen kelompok kerja (G20 working groups) dan dokumen lainnya. Adapun keempat deklarasi menteri tersebut adalah “G20 Agriculture Ministers’ Declaration 2019”, “G20 Ministerial Statement on Trade and Digital Economy”, “Communiqué G20 Finance Ministers & Central Banks Governors Meeting”, dan “Communiqué G20 Ministerial Meeting on Energy Transitions and Global Environment for Sustainable Growth”.

Deklarasi pemimpin G-20 Osaka berisi 43 poin penting, antara lain ekonomi global, perdagangan dan investasi, teknologi, infrastruktur, kesehatan global, kesetaraan, turisme, pertanian, penangkapan ikan secara ilegal, perubahan iklim, energi, tenaga kerja, dan anti korupsi.

Dalam deklarasi tersebut, antara lain, disebutkan pemimpin G-20 membuat usaha persatuan dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi global yang besar. Mereka akan bekerja sama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dunia, serta memperkuat daya inovasi teknologi, terutama digitalisasi, dan penerapannya yang menguntungkan semua orang.

Kemudian, membangun terus pekerjaan yang diselesaikan kepresidenan sebelumnya, membuat lingkaran kebajikan dalam hal pertumbuhan dengan cara menghadapi ketidaksetaraan dan menghasilkan masyarakat di mana semua individu dapat menggunakan potensi mereka sepenuhnya. Forum bertekad membangun masyarakat yang mampu meraih berbagai peluang, dan menangkal tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang ada di hari ini dan masa depan, termasuk perubahan demografis.

Selanjutnya, para pemimpin G-20 akan meneruskan usaha-usaha untuk menunjang pembangunan dan menghadapi tantangan-tantangan global demi membuat jalan menuju dunia yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana tujuan di Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.

Isi deklarasi turut mendorong agar terciptakan kondisi kerja yang berkualitas. Para menteri ketenagakerjaan diajak saling bertukar pikiran untuk menumpas pekerja anak, pekerja paksa, penjualan manusia, dan perbudakan modern di dunia kerja.

Para pemimpin G-20 bertekad agar digitalisasi dapat inklusif, berkelanjutan, aman, dapat dipercaya, dan menginovasi masyarakat. Aliran data lintas batas juga dipandang sebagai cara untuk meningkatkan pengetahuan dan produktivitas.

KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADA

Rekaman pidato Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, ditayangkan dalam pembukaan forum T-20, Minggu (26/5/2019), di Tokyo, Jepang. T-20 merupakan forum lembaga kajian dari negara-negara anggota G20. Forum T20 salah satu kegiatan pendahuluan menjelang konferensi tingkat tinggi G20 di Osaka, Jepang pada 28-29 Juni 2019.

KTT G-20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi diselenggarakan pada 21–22 November 2020 secara virtual. Tema yang diusung adalah “Realizing Opportunities of the 21st Century for All” (Mewujudkan Peluang di Abad ke-21 untuk Semua).

Pada pertemuan KTT Riyadh ini, hadir pula tamu undangan yang berasal dari luar anggota G-20, yakni Spanyol, Yordania, Rwanda, Singapura, Swiss, dan Vietnam.

Pertemuan KTT G-20 mengesahkan dokumen “Leaders’ Declaration G20 Riyadh Summit“, yang merupakan hasil pembahasan isu-isu G-20 melalui dua jalur, yaitu jalur Finance Track dan jalur Sherpa Track. Selain itu, dihasilkan pula “25 G20 Ministerial Declarations, Communiqués, and Statements” dan 8 dokumen lainnya.

Beberapa deklarasi menteri dalam KTT Riyadh adalah “G20 Energy Ministers’ Communiqué”, “G20 Tourism Ministers’ Communiqué”, “th G20 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Communiqué”, “G20 Anti-Corruption Ministers’ Communiqué”, “Extraordinary G20 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Statement”, “G20 Agriculture and Water Ministers’ Communiqué”, “G20 Health Ministers’ Communiqué”, dan “G20 Environment Ministers’ Communiqué”.

Sejumlah isu Finance Track yang tercantum dalam dokumen “Leaders’ Declaration of G20 Riyadh Summit” diantaranya terkait dengan ekonomi global, Policy Response and the G20 Action Plan, Access to Opportunities and Financial Inclusion, arsitektur keuangan global, investasi infrastruktur, perpajakan internasional, dan isu seputar sektor keuangan.

Dalam Sherpa Track dibahas mengenai kesehatan, terutama terkait akses, keterjangkauan harga vaksin dan cara mendeteksi pandemi lebih cepat. Di bidang perdagangan dan investasi, disetujui untuk multilateral trading system yang bebas, adil, inklusif, non diskriminatif dan transparan terutama untuk reformasi di WTO.

Berkaitan dengan ekonomi digital, dibahas mengenai pengembangan konektivitas, teknologi digital, dan kebijakan untuk meningkatkan transformasi ekonomi digital dengan tetap menjaga free flow data flow, cross-border, dan memperhatikan keamanannya.

Berkaitan dengan turisme, dibahas mengenai mengoptimalkan pariwisata, yakni bagaimana aliran orang tidak menyebabkan pandemi makin buruk. Isu pemberdayaan perempuan juga menjadi pembahasan karena perempuan di masa pandemi Covid-19 adalah segmen yang sangat terdampak parah dibanding laki-laki sehingga perlu diberi pemihakan yang lebih.

Mengenai lapangan kerja, dibahas bahwa Covid-19 telah menyebabkan penambahan orang yang kehilangan pekerjaan. Pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim juga turut dibahas terutama energi baru terbarukan untuk pasokan energi untuk pertumbuhan ekonomi.

Mengenai isu keuangan, negara-negara G-20 sepakat untuk meningkatkan kerja sama dan melanjutkan implementasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan di tengah pandemi Covid-19 serta kebijakan struktural untuk memperkuat ekonomi. Salah satu hal yang disepakati adalah melanjutkan pemberian keringanan pembayaran utang luar negeri (Debt Service Suspension Initiative/DSSI) kepada negara-negara miskin yang terdampak Covid-19.

Kemudian juga dibahas mengenai investasi infrastruktur dan perpajakan internasional. Pada sektor keuangan juga dibahas mengenai pengawasan stablecoin di seluruh yurisdiksi.

Selain itu, G-20 menyepakati perpanjangan implementasi Debt Suspension Service Initiative (DSSI) sampai Juni 2021. Keputusan ini merujuk pada manfaat penundaan kewajiban utang melalui DSSI dalam meningkatkan ruang fiskal bagi negara-negara miskin untuk menangani dampak sosial, kesehatan, dan ekonomi dari pandemi Covid-19.

Kebijakan ini nantinya akan direviu kembali atas opsi perpanjangan lebih lanjut pada Spring Meeting 2021. Berdasarkan data terkini, DSSI telah dimanfaatkan oleh 46 dari 77 negara yang eligible dengan total nilai utang yang ditunda pembayarannya senilai 5,7 miliar dollar AS.

G-20 juga menyetujui skema Common Framework for Debt Treatments beyond the DSSI (Common Framework) untuk memfasilitasi penanganan utang yang tepat waktu dan teratur, yang secara efisien menangani kerentanan utang yang sedang berlangsung untuk negara-negara yang memenuhi syarat DSSI.

Dengan begitu, konsensus global diharapkan dapat tercapai pada pertengahan tahun 2021. Karena hal ini, sangat penting bagi terciptanya keadilan bagi semua negara untuk memanfaatkan pajak dalam upaya pemulihan ekonominya.

KTT G-20 ke-16 di Roma, Italia diselenggarakan pada tanggal 30–31 Oktober 2021 secara virtual karena pandemi Covid-19 masih melanda dunia. Tema yang diusung dalam KTT ini adalah “People, Planet, and Prosperity”. KTT Roma juga mengundang tujuh pemimpin dunia lainnya di luar anggota G-20 sebagai tamu KTT, termasuk Perdana Menteri Spanyol yang menjadi tamu tetap.

KTT G-20 Roma menghasilkan teks deklarasi dari para pemimpin negara, “G20 Rome Leaders’ Declaration“, yang terdiri dari 61 poin penting yang mencakup 26 isu. Dalam teks deklarasi tersebut digambarkan mengenai tantangan perekonomian dunia termasuk situasi pandemi dan apa yang dapat dilakukan bersama oleh negara-negara anggota G-20.

Selain itu, dalam KTT Roma juga dihasilkan 20 deklarasi menteri (Ministerial Declarations and Communiqués) dan 29 kelompok kerja (G20 Working Groups) dan dokumen lainnya. Beberapa deklarasi menteri itu adalah “G20 Digital Ministers Declaration”, “G20 Ministers of Research Declaration”, “Chair’s Summary – G20 Conference on Women’s Empowerment”,  “G20 Health Ministers Declaration”, “G20 Agriculture Ministers’ Meeting Communiqué”, “G20 Ministerial Statement on Trade and Investment”, “Fourth G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting Communiqué”, dan “G20 Joint Finance and Health Ministers Communiqué”.

Teks deklarasi tersebut, antara lain, berisi tentang isu global yang menggambarkan perekonomian dunia termasuk tindakan bersama yang dapat dilakukan negara anggota G-20. Deklarasi itu dibuka dengan isu ekonomi global, lalu dilanjutkan dengan isu kesehatan, pertumbuhan berkelanjutan, dukungan ke negara-negara rentan, arsitektur finansial internasional, pangan, lingkungan, perkotaan dan ekonomi sirkular, energi dan iklim, pendanaan berkelanjutan, pajak interasional, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pekerjaan, pendidikan, migrasi, transportasi dan travel, regulasi finansial, perdagangan dan investasi, infrastruktur, produktivitas, ekonomi digital, pendidikan tinggi, penelitian, data, wisata, budaya, dan ditutup dengan antikorupsi.

Mengenai perubahan iklim, para pemimpin berkomitmen pada tujuan utama Perjanjian Paris untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat celcius di atas tingkat pra-industri, berjanji tindakan terhadap pembangkit batubara yang kotor, tetapi gagal mencapai target nol emisi.

Mereka juga berjanji untuk mencapai target emisi nol karbon bersih pada atau sekitar pertengahan abad, seperti yang diharapkan para juru kampanye dan tuan rumah KTT Italia. Selain itu, para pemimpin juga sepakat untuk berhenti mendanai pembangkit listrik tenaga batubara kotor baru di luar negeri pada akhir tahun 2021. Kemudian menegaskan kembali komitmen yang sejauh ini belum terpenuhi untuk memobilisasi 100 miliar dollar bagi negara-negara berkembang untuk biaya adaptasi iklim.

Mengenai perpajakan, para pemimpin setuju untuk mengenakan pajak minimum 15 persen pada perusahaan multinasional sebagai bagian dari upaya untuk membangun sistem pajak internasional yang lebih stabil dan lebih adil.

Kemudian raksasa internet AS seperti Amazon, induk Google Alphabet, Facebook, dan Apple yang telah diuntungkan dengan menempatkan di negara-negara dengan pajak rendah untuk meminimalkan tagihan pajak mereka.

G-20 meminta kelompok kerja yang relevan di dalam OECD dan G20 untuk segera mengembangkan model aturan dan instrumen multilateral dengan maksud untuk memastikan bahwa aturan baru akan mulai berlaku di tingkat global pada tahun 2023.

SEKRETARIAT PRESIDEN/MUCHLIS JR

Presiden Joko Widodo mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3/2020). KTT tersebut membahas upaya negara-negara anggota G20 dalam penanganan Covid-19.

Berkaitan dengan vaksin, para pemimpin G-20 berjanji untuk mendukung tujuan Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk melakukan vaksinasi setidaknya 40 persen populasi dunia pada tahun 2021, dan 70 persen pada pertengahan tahun depan. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan pasokan vaksin Covid-19 di negara-negara berkembang dan menghilangkan kendala pasokan dan pembiayaan.

Selain itu, pemimpin G-20 juga berjanji untuk bekerja sama dalam mengakui bahwa vaksin Covid-19 dianggap aman dan manjur oleh WHO setelah keluhan yang disampaikan Presiden Rusia, Vladimir Putin tentang kurangnya persetujuan internasional untuk Sputnik V Moskow.

Berkaitan dengan ekonomi global, para pemimpin G-20 sepakat mengesampingkan penghapusan langkah-langkah stimulus nasional dengan tergesa-gesa. Hal tersebut dilakukan setelah meningkatnya inflasi yang didorong oleh lonjakan harga energi, dan kemacetan rantai pasokan membebani ekonomi dunia yang masih belum pulih dari gangguan terkait Covid-19.

Mengenai inflasi, mereka mengatakan bank sentral sedang memantau dinamika harga saat ini dengan cermat dan akan bertindak sesuai kebutuhan untuk memenuhi mandat mereka. Kesepakatan ini juga termasuk stabilitas harga sambil melihat melalui tekanan inflasi di mana mereka bersifat sementara dan tetap berkomitmen untuk komunikasi yang jelas tentang sikap kebijakan.

Selain itu, mereka juga berjanji untuk tetap waspada terhadap tantangan global yang berdampak pada ekonomi seperti gangguan dalam rantai pasokan, memantau dan mengatasi masalah ini saat ekonomi pulih.

Mengenai bantuan pengembangan, para pemimpin menetapkan target baru untuk menyalurkan 100 miliar dollar ke negara-negara termiskin yang berasal dari dana 650 miliar dollar yang disediakan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) melalui penerbitan baru Special Drawing Rights (SDR).

SDR bukanlah mata uang, tetapi dapat digunakan oleh negara-negara berkembang baik sebagai mata uang cadangan yang menstabilkan nilai mata uang domestik mereka, atau diubah menjadi mata uang yang lebih kuat untuk membiayai investasi. Sementara itu, untuk negara-negara miskin, bunganya juga untuk mendapatkan mata uang tanpa harus membayar suku bunga yang besar.  (LITBANG KOMPAS)