Provinsi Maluku Utara: Mutiara di Timur Indonesia

Provinsi Maluku Utara  atau sering disingkat Malut merupakah salah satu provinsi termuda di Indonesia. Provinsi ini sebelumnya menjadi bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada tahun 1999, Provinsi Maluku kemudian dimekarkan menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara berdiri sendiri berdasarkan  Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999. Tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan sebagai Hari lahir Provinsi Maluku Utara.

Pada awal pendiriannya, Provinsi Maluku Utara beribukota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama. Namun setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, tepatnya pada tanggal 4 Agustus 2010, ibukota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera.

Wilayah yang sejak dulu dikenal sebagai sentra rempah-rempah ini, memiliki luas 31.982,50 kilometer persegi dan terdiri dari 805 pulau besar dan kecil. Jumlah penduduknya mencapai 1,28 juta jiwa menurut Sensus Penduduk 2020.

Maluku Utara memiliki semboyan “Marimoi Ngone Futuru” yang artinya Bersatu Kita Teguh. Secara administratif, provinsi ini terbagi dalam 8 kabupaten dan 2 kota, 116 kecamatan, dan 1.199 desa. Sejak tahun 2019, daerah ini dipimpin oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba bersama Wakil Gubernur Al Yasin Ali.

Wilayah Kepulauan Maluku telah dihuni manusia sejak zaman es (pleistosen), sekurang-kurangnya 30.000 tahun lalu. Ketika itu, Maluku merupakan kawasan kritis yang menjadi mata rantai penghubung antara kawasan Pasifik dan Asia Tenggara.

Situs dan benda prasejarah ditemukan di Pulau Waidoba dan Taneti (Kayoa), serta di Doro dan Tanjung Luari (Kao dan Tobelo). Sementara benda-benda peninggalan tradisi batu besar, berupa batu-besar (megalitik) di Ternate dan batu-kecil (neolitik) di Waidoba, juga ditemukan.

Penduduk pertama Kepulauan Maluku, seperti halnya daerah-daerah nusantara lainnya, adalah ras Mongolid dan Austromelanesoid yang datang dari Asia Tenggara. Dari kedua ras itu, ras Austromelanesoid merupakan pemukim terbesar di Maluku. Mereka datang secara bergelombang dan menetap di beberapa pemukiman yang terisolasi.

Sejarah Maluku Utara identik dengan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di daerah ini. Di kawasan ini, menurut catatan sejarah, terdapat empat kerajaan besar, yaitu Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan serta beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Loloda, Moro, dan Obi. Keempat kerajaan besar itu kemudian dikenal dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku).

Dalam urutan berdirinya kerajaan-kerajaan Maluku, Jailolo dipandang sebagai kerajaan tertua dibandingkan dengan kerajaan lainnya. Kerajaan Jailolo diperkirakan berdiri sejak 1321. Kerajaan ini terletak di pesisir utara pulau Seram dan sebagian Halmahera.

Kerajaan Ternate berdiri sekitar abad ke-13. Kerajaan ini terletak di Maluku Utara dan memiliki ibukota di Sampalu. Kerajaan ini merupakan kerajaan terbesar dan terluas daerah kekuasaannya. Corak ekonomi kerajaan ini adalah perdagangan rempah-rempah. Kerajaan ini merupakan produsen utama rempah-rempah dengan kualitas terbaik. Pada masanya, Kerajaan Ternate sering disinggahi oleh pedagang rempah-rempah dari Jawa, China, dan Timur Tengah. Kerajaan Ternate juga mengembangkan kota pelabuhan sebagai pusat aktivitas dagang rempah-rempah.

Kerajaan Tidore terletak di sebagian Pulau Halmahera dan sebagian Pulau Seram. Para ahli mencatat bahwa Kerajaan Tidore mulai eksis pada tahun 1274. Sama seperti Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore memiliki corak ekonomi perdagangan rempah-rempah. Kerajaan ini menjadi pesaing utama dari Kerajaan Ternate dalam segi perdagangan hingga politik.

Kerajaan Bacan diperkirakan didirikan pada tahun 1322. Kerajaan ini memiliki wilayah kekuasaan meliputi kepulauan Bacan, Obi, Waigeo, Solawati dan Irian Barat. Kedudukan awal Kerajaan Bacan bermula di Makian Timur, kemudian dipindahkan ke Kasiruta lantaran ancaman gunung berapi Kie Besi. Kebanyakan rakyat Bacan adalah orang Makian yang ikut dalam evakuasi bersama rajanya.

Sejarah mencatat Fransisco Serrao merupakan pelaut Portugis pertama yang menginjakkan kaki di Kepulauan Maluku Utara, tepatnya di Ternate, atas undangan Sultan Ternate Bayanullah pada 1512. Bagi Sultan Ternate, kedatangan Serrao menandakan aliansi baru antara kerajaan lokal dan kekuatan asing yang dianggap mampu mengangkat harkat Ternate sebagai kerajaan terkuat di Maluku.

Ada dua momentum yang menandakan pengakuan eksistensi Portugis di Ternate oleh penguasa tertinggi Ternate saat itu. Pertama, pengangkatan Serrao sebagai penasihat pribadi Sultan Bayanullah. Kedua, pemberian hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate oleh Sultan Bayanullah berikut hak untuk mendirikan benteng di Gamlamo sebagai basis pertahanan sekaligus pusat kendali perdagangan Portugis di Maluku.

Selain Portugis, bangsa Eropa yang pernah menguasai Kepulauan Maluku adalah Spanyol, Belanda, dan Inggris. Namun, Belanda-lah yang tercatat paling lama berkuasa di Maluku, yaitu 1607-1945 atau selama 338 tahun. Sementara Spanyol menduduki Maluku pada 1521-1663 (142 tahun).

Wilayah pendudukan pertama Spanyol adalah Pulau Tidore. Armada yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan mendarat di Tidore pada 1521. Mereka membentuk persekutuan dengan Kesultanan Tidore. Armada Spanyol berada di Kepulauan Maluku Utara pada 1527-1534 M.

Berbeda dengan Portugis, kedudukan Spanyol di Tidore benar-benar bermotif ekonomi, yaitu menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh, dengan konsesi yang diberikan langsung oleh Sultan Al Mansur. Konsesi tersebut berupa monopoli perdagangan cengkeh.

Setelah 85 tahun menduduki Tidore, Spanyol kemudian meluaskan wilayah ke Ternate (rival politik dan ekonomi Tidore) melalui penyerbuan yang dipimpin oleh Gubernur Spanyol Don Pedro da Cunha ke Benteng Gamlamo, Ternate, tahun 1606.

Setahun setelah Spanyol menduduki Benteng Gamlamo, para kerabat sultan Ternate mengadakan aliansi militer dengan para pelaut Belanda yang dipimpin oleh Laksamana Matelief de Jonge. Pada 13 Mei 1607, armada De Jonge tiba di Ternate.

Pada tahun yang sama, De Jonge dan perwakilan sultan menandatangani perjanjian tentang hak monopoli perdagangan rempah-rempah Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), pembangunan Benteng Oranje, dan permukiman Willemstaad sebagai tukar guling atas bantuan VOC memerangi Spanyol.

Sejak perjanjian ini ditandatangani hingga Spanyol meninggalkan Ternate pada 1663, Belanda tidak sekali pun melakukan aksi militer secara frontal terhadap Spanyol sebagai upaya bantuan kepada Ternate untuk mengusir Spanyol dari pulau tersebut. Alih-alih memerangi Spanyol, Belanda malah berkonsentrasi membangun benteng dan permukiman eksklusif Willemstaad di sekitar benteng.

Setelah menyelesaikan pembangunan benteng, Belanda lebih mementingkan aktivitas dagang daripada berperang. Dalam aktivitas perdagangan rempah-rempah ini, Belanda tidak terlibat langsung dalam mengumpulkan komoditas ini dari rakyat.

Dalam perkembangannya, sepanjang abad ke-17, orang-orang Ternate bangkit mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Mereka dipimpin para bangsawan yang tidak terima campur tangan Belanda di istana. Namun, hegemoni Belanda masih terlampau kuat karena melancarkan politik adu domba. Tokoh-tokoh yang dekat dengan Belanda dimuluskan jalannya untuk menduduki kekuasaan, sedangkan di luar mereka dicap sebagai pemberontak.

Empat perlawanan besar terhadap Belanda harus berakhir dengan kekalahan. Tidak sedikit sultan yang anti-Belanda kemudian dijatuhi hukuman mati atau diasingkan ke Pulau Jawa. Demikianlah zaman Kompeni menancapkan kuku kekuasaannya di Maluku.

Pada era pendudukan tentara Jepang (1942-1945), Ternate menjadi pusat kedudukan penguasa Jepang untuk wilayah Pasifik. Memasuki era kemerdekaan, posisi dan peran Maluku Utara terus mengalami kemerosotan. Kedudukannya sebagai karesidenan sempat dinikmati Ternate antara tahun 1945-1957. Setelah itu kedudukannya dibagi dalam beberapa daerah tingkat II (kabupaten).

Keinginan untuk mandiri sebagai provinsi dimulai sejak 1957, saat Pemerintah RI memulai upaya mengembalikan Irian Barat tahun 1956. Ketika itu, DPRD peralihan mengeluarkan keputusan untuk membentuk Provinsi Maluku Utara untuk mendukung perjuangan mengembalikan Irian Barat melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956, namun upaya ini terhenti setelah munculnya peristiwa pemberontakan Permesta.

Kemudian pada tahun 1963, sejumlah tokoh parpol, seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik, dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) mencoba lagi upaya yang pernah dilakukan dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Maluku Utara.

DPRD-GR merespon upaya ini dengan mengeluarkan resolusi Nomor 4/DPRD-GR/1964 yang intinya memberikan dukungan atas upaya pembentukan Provinsi Maluku Utara. Namun pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru mengakibatkan upaya-upaya rintisan yang telah dilakukan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang kongkrit.

Pada masa kemerdekaan dan selanjutnya pada era Orde Baru, daerah Maluku Utara terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota. Kabupaten Maluku Utara beribukota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribukota di Soa Sio, Tidore, dan Kota Administratif Ternate beribukota di Kota Ternate. Ketiga daerah kabupaten/kota ini masih termasuk wilayah Provinsi Maluku dengan ibukota Ambon.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru, termasuk Provinsi Maluku melalui pemekaran provinsi.

Atas dasar itu, pemerintah kemudian membagi wilayah Provinsi Maluku menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Pembentukan Provinsi Maluku Utara dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Maluku Utara adalah daerah kepulauan yang terletak pada lintasan garis khatulistiwa dan berada pada 124° sampai 129° Bujur Timur dan 3° Lintang Utara sampai 3° Lintang Selatan

Luas wilayah daratan Maluku Utara mencapai 31.982,50 kilometer persegi, sementara kawasan lautnya sebesar 107.381 kilometer persegi. Di sebelah utara, Provinsi Maluku Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, di sebelah selatan dengan Laut Seram, di sebelah timur dengan Laut Halmahera, dan di sebelah barat dengan Laut Maluku berbatasan dengan Laut Seram.

Fisiografi Maluku Utara dibentuk oleh relief-relief besar, di mana palung-palung oseanis dan punggung-punggung pegunungan saling berganti secara amat mencolok. Kepulauan ini terdiri dari dua lengkungan kesatuan kepulauan yang berjalan melalui Filipina, Sangir Talaud, Minahasa, yang dilingkupi lekuk Sulawesi, palung Sangihe yang vulkanis, dan lengkungan kontinen Melanesis yang bergerak dari Papua bagian utara, Halmahera Timur dan berakhir di Maluku Utara bagian utara yang nir-vulkanis.

Secara topografis, sebagian besar Maluku Utara terdiri dari pulau-pulau vulkanis dan pulau karang. Penyebaran daratannya terdiri dari kelompok pulau besar yaitu Halmahera, kelompok pulau sedang yaitu Morotai, Bacan, Obi, Taliabu, dan Mangoli, serta pulau kecil antara lain Ternate, Tidore, Maitara, Makian, dan Kayoa.

Maluku Utara memiliki lima gunung yang masih aktif, yaitu Gunung Dukono di Halmahera Utara, Gunung Ibu dan Gunung Gamkonora di Halmahera Barat, Gunung Gamalama di Ternate dan Gunung Makean di Halmahera Selatan. Adapun Gunung Sibela merupakan gunung tertinggi di Maluku Utara, dengan ketinggian 2.110 m di atas permukaan laut yang terletak di Halmahera Selatan.

Daerah ini memiliki 12 danau. Salah satu yang terkenal adalah Danau Tolire yang terletak di Ternate dengan kedalaman sekitar 50 meter.

Ketika awal berdiri sebagai provinsi tahun 1999, roda pemerintahan di Maluku Utara dipimpin oleh Suratmin sebagai Penjabat Gubernur. Suratmin dilantik di Jakarta oleh Mendagri ad interim Feisal Tanjung pada 12 Oktober 1999 berdasarkan Keputusan Presiden No 327/M Th 1999 tertanggal 5 Oktober 1999. Ia menjabat hingga tahun 2000 sebelum diganti oleh Muhyi Effendie. sebagai penjabat gubernur Maluku Utara hingga 18 April 2002.

Maluku Utara kemudian dipimpin oleh Penjabat Gubernur Sinyo Sarundajang melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 54/M Tahun 2002, tanggal 23 Maret 2002. Tugas  utama Sarundajang adalah melakukan konsolidasi pemerintahan sambil mempersiapkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk masa bakti 2002-2007.

Provinsi Maluku Utara akhirnya memiliki gubernur definitif setelah pada 25 November 2002, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno melantik Thaib Armain dan Madjid Abdullah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara masa bakti 2002-2007.

Setelah masa jabatan Thaib Arman sebagai gubernur berakhir, roda pemerintahan Maluku Utara dijalankan oleh Timbul Pudjianto sebagai penjabat gubernur pada 30 November 2007 sampai disahkannya Gubernur Malut yang definitif. Penunjukan penjabat gubernur itu untuk menghindari kekosongan kepemimpinan karena Gubernur Thaib Armaiyn dan Wakil Gubernur Malut Madjid Abdullah habis masa jabatannya pada 25 November 2007.

Thaib Armaiyn kembali terpilih menjadi gubernur Malut. Kali ini, Thaib Armaiyn berpasangan dengan Abdul Ghani Kasuba sebagai wakil gubernur. Pasangan ini diusung oleh PKS, Demokrat, PBR, PBB, Partai Karya Peduli Bangsa, dan PBB. Thaib Armaiyn-Abdul Ghani Kasuba memimpin  Maluku Utara untuk periode 2008-2013.

Gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara berikutnya adalah Abdul Gani Kasuba dan Mohammad Natsir Thaib. Pasangan ini dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2014-2019 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada tanggal 5 Mei 2014.

Pelantikan Abdul Gani Kasuba dan Mohammad Natsir Thaib bisa dilaksanakan setelah sebelumnya pada 6 Maret 2014, Mahkamah Konstitusi memutuskan pasangan Abdul Gani Kasuba-M Naser Thaib sebagai pemenang dalam Pemilu Kepala Daerah Maluku Utara.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengakhiri polemik panjang Pilkada Maluku Utara yang sebelumnya melewati dua putaran hingga berlanjut dengan pemungutan suara ulang di Kabupaten Kepulauan Sula. Kasuba-Thaib meraih 262.983 suara, sedangkan pasangan Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa meraih 258.747 suara.

Abdul Ghani Kasuba kembali terpilih sebagai gubernur pada pilkada serentak 2018. Pada pilkada ini, Abdul Ghani Kasuba berpasangan dengan  Al Yasin Ali sebagai wakil gubernur. Pasangan Abdul Ghani Kasuba-Al Yasin Ali akan memangku jabatan gubernur dan wakil gubernur Malut untuk periode 2019-2023.

Secara administratif, Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, 116 kecamatan serta 1.199 desa/kelurahan. Kesepuluh Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Pulau Morotai, Pulau Taliabu serta Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.

Untuk peta politik lokal, anggota DPRD Provinsi Malut terbanyak berasal dari Partai Golkar dan PDI-P sebanyak 8 orang, diikuti oleh Gerindra 5 orang, PAN, Nasdem dan Demokrat masing-masing 4 orang. Sedangkan partai lainnya antara 1 sampai 2 orang.

Sejak awal penyelenggaraan pemilu, aroma persaingan partai-partai keagamaan sudah tercium di bumi penghasil rempah-rempah ini. Pada Pemilu 1955, dari 18 peserta pemilu, dua parpol keagamaan, yakni Masyumi dan Parkindo, mendominasi perolehan suara dengan mencakup 66 persen suara. Di peringkat bawahnya, dua partai nasionalis-sekuler mengikuti dengan perolehan 27 persen.

Maluku Utara merupakan basis Masyumi yang cukup kuat. Masyumi memperoleh 44,6 persen. Partai Islam selain Masyumi relatif tidak eksis di pemilu awal tersebut. PSII hanya meraih 0,5 persen suara.

Partai lain yang cukup sukses adalah Parkindo yang memperoleh 22 persen suara. Suara untuk partai-partai nasionalis relatif tersebar. Secara keseluruhan partai-partai nasionalis mampu mengumpulkan suara 32,6 persen, dengan dukungan terbesar berasal dari Partai Indonesia Raya (PIR) Hazairin (14,8 persen) dan PNI (13 persen).

Kemenangan Masyumi menggambarkan kuatnya pengaruh Islam di Maluku Utara yang mayoritas dihuni oleh Muslim. Komposisi kemenangan Masyumi-Parkindo yang berkebalikan dengan keadaan di Provinsi Maluku itu sekaligus menggambarkan wilayah Maluku Utara relatif lebih “hijau” oleh basis pemilih Islam.

Kekuatan politik partai keagamaan yang dominan dalam pemilu sebelumnya sedikit demi sedikit berhasil direduksi dalam era pemerintahan Orde Baru. Melalui Golkar sebagai kendaraan politik, isu- isu sentimen keagamaan yang tadinya mendominasi ditransformasikan dalam isu-isu pembangunan nasional.

Perambahan kekuatan politik Golkar tergambar dari hasil Pemilu 1971 hingga 1997 yang secara angka memperlihatkan kenaikan persentase yang konsisten. Jika pada Pemilu 1971 Golkar memperoleh 42,7 persen dan Pemilu 1982 memperoleh 69,2 persen, pada Pemilu 1997 sudah membuat “kuning” wilayah ini dengan 83,4 persen.

Pertumbuhan Golkar yang demikian dengan sendirinya mengakibatkan partai-partai pesaingnya, PPP dan PDI kian lama kian terpuruk. Perolehan PPP pada 1971 dari 34,9 persen menurun menjadi 12,5 persen pada Pemilu 1997. Sementara perolehan PDI dari 22,4 persen pada 1971 menjadi tinggal 4,1 persen pada 1997.

Pada Pemilu 1999, wilayah Maluku Utara dan Halmahera Tengah masih menjadi bagian dari Provinsi Maluku. Pemilu ini memperlihatkan keunggulan Partai Golkar di wilayah ini. Golkar menang di dua kabupaten itu dengan meraih dukungan 43,47 persen. Tempat kedua dipegang oleh PDI-P (17,38 persen) dan selanjutnya PPP (16,66 persen).

Baik di Kabupaten Maluku Utara maupun Halmahera Tengah, tingginya perolehan Golkar masih terpaut jauh dengan pesaing terdekatnya, PDI- P. Di Kabupaten Maluku Utara, perolehan Golkar dua kali lipat PDI-P, sementara di Halmahera Tengah bahkan hampir empat kali lipat.

Dua partai baru yang meski minim mulai menunjukkan kekuatannya adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) yang masing-masing memperoleh di atas 3 persen.

Pemetaan yang lebih jelas dapat dilihat pada Pemilu 2004, ketika wilayah ini sudah berdiri sendiri dengan memiliki delapan kabupaten/kota. Meskipun Golkar menjadi pemenang, suaranya telah jauh berkurang, menjadi hanya 23,53 persen. Wilayah-wilayah yang dikuasainya pun hanya di lima kabupaten/kota, yaitu Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan.

Tempat kedua justru dipegang oleh PKS yang mampu meraih 10,57 persen dan memenangi Halmahera Selatan yang mayoritas memeluk agama Islam. Partai kecil yang di sini sangat diperhitungkan adalah Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK). PDS mampu memenangi suara di Halmahera Utara, tempat pemeluk agama Protestan kuat, dan PDK meraih kemenangan di Kota Ternate yang didominasi kekuatan Islam.

Pada Pemilu 2009, perolehan suara Golkar kembali turun kendati masih teratas. Kali ini, Golkar meraih 19,6 persen suara, disusul di tempat kedua Demokrat dengan 10,8 persen suara dan PDI-P dengan 7,5 persen suara.

Lima tahun kemudian pada Pemilu 2014, Golkar harus puas di tempat kedua, di bawah PDIP yang meraih perolehan suara terbanyak di Maluku Utara. Kali ini, Golkar hanya meraih 14,39 persen suara, melorot sekitar 5,2 persen suara dibanding Pemilu 2009. Adapun PDI-P berhasil meningkatkan perolehan suaranya hingga mencapai 21,09 persen suara. Sedangkan di tempat ketiga diduduki Nasdem dengan meraih 13,96 persen suara. Berdasarkan perolehan suara tersebut, PDI-P, Golkar, dan Nasdem masing-masing memperoleh 1 kursi di DPR RI pada periode 2014-2019.

Pada Pemilu 2019, Partai PDI-P berhasil mempertahankan kemenangannya di Maluku Utara. Partai berlambang banteng moncong putih meraih 17,73 suara, disusul Partai Golkar di tempat kedua dengan perolehan 14,89 persen suara dan NasDem di tempat ketiga dengan perolehan 9,97 persen suara. Berdasarkan perolehan suara tersebut, PDI-P, Golkar, dan Nasdem masing-masing memperoleh 1 kursi di DPR RI pada periode 2014-2019.

Populasi penduduk Provinsi Maluku Utara mencapai 1.282.937 jiwa berdasarkan Sensus Penduduk 2020. Dari jumlah itu, sebanyak 657.411 orang berjenis kelamin laki-laki (51,24 persen) dan sebanyak 625.526 orang berjenis kelamin perempuan (48,76 persen).

Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Maluku Utara sebesar 105, yang artinya terdapat 105 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan pada tahun 2020. Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010-2020 sebesar 2,07 persen.

Halmahera Selatan tercatat berpenduduk terbesar yaitu 235,1 ribu jiwa, kemudian Kota Ternate sebanyak 233,2 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Pulau Taliabu, hanya 53 ribu jiwa.

Maluku Utara memiliki etnis yang sangat beragam. Setidaknya terdapat 37 etnis yang hidup di provinsi ini. Dari 37 etnis tersebut, beberapa etnis yang cukup besar dan dominan di wilayah Maluku Utara adalah Makian, Tidore, dan Sula. Adapun etnis dari luar Maluku yang cukup dominan dalam hidup sehari-hari antara lain Manado, Bugis, Sangir, dan Gorontalo.

Maluku Utara merupakan cerminan sebuah provinsi dengan mayoritas (87 persen) penduduk beragama Islam dengan konsentrasi terbesar di Kota Ternate dan Halmahera Selatan. Pemeluk agama lainnya, yaitu Kristen Protestan, relatif terkonsentrasi di Halmahera Utara. Adapun pemeluk Katolik banyak mendiami Kepulauan Sula.

Penduduk Maluku Utara terbanyak bekerja di sektor pertanian. Angkanya mencapai 42,17 persen dari angkatan kerja. Kemudian 20,66 persen bekerja di sektor jasa-jasa, sektor perdagangan mencapai 15,31 persen serta 21,87 persen di sektor lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
68,49 (2020)

Umur Harapan Hidup 
68,33 tahun (2020)

Harapan Lama Sekolah 
13,67 tahun (2020)

Rata-rata Lama Sekolah 
9,04 tahun (2020)

Pengeluaran per Kapita
Rp 8,03 juta (2020)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
5,15 persen (Agustus 2020)

Tingkat Kemiskinan
6,97 persen (Maret 2020)

Rasio Gini
0,318 (Maret 2020)

Pembangunan manusia di Maluku Utara mengalami kemajuan dalam satu dekade terakhir. IPM Maluku Maluku meningkat dari 64,27 pada tahun 2010 menjadi 68,70 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, IPM turun menjadi 68,49.

Capaian pembangunan Maluku Utara ini tergolong IPM “sedang”, yaitu berada diantara 60 sampai di bawah 70. Pada level nasional, IPM Maluku Utara berada pada peringkat 27 dari 34 provinsi di Indonesia.

Adapun umur harapan hidup (UHH) Maluku Utara pada tahun 2020 tercatat 68,33 tahun. Harapan lama sekolah (HLS) mencapai 13,67 tahun dan rata-rata lama sekolah (RLS) mencapai 9,04 tahun (kelas IX). Sementara pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar Rp 8,03 juta tahun.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Maluku Utara pada Agustus 2020 tercatat sebesar 5,15 persen. TPT di daerah perkotaan pada Agustus 2020 tercatat sebesar 7,40 persen sedangkan TPT di daerah perdesaan sebesar 4,30 persen.

Jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada September 2020 tercatat sebanyak 87,52 ribu orang (6,97 persen), bertambah sekitar 1,15 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2020 yang sebanyak 86,37 ribu orang (6,78 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2020 tecatat sebesar 5,03 persen atau meningkat 0,50 poin dibandingkan keadaan Maret 2020 yang sebesar 4,53 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2020 naik 0,04 poin menjadi 7,74 persen dibandingkan keadaan pada Maret 2020 yang sebesar 7,70 persen.

Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku Utara yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,290 turun sebesar 0,018 poin dari kondisi Maret 2020 yang sebesar 0,308. Gini Ratio di Provinsi Maluku Utara merupakan yang terendah ke-2 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Rp 430,15 miliar (2019)

Dana Perimbangan 
Rp 2,28 triliun (2019)

Pertumbuhan Ekonomi
4,92 persen (2020)

PDRB per kapita
Rp 31,62 juta/tahun (2019)

Inflasi
0,21 persen (2020)

Nilai Ekspor
193,35 juta dolar AS (Januari 2021)

Nilai Impor
26,05 juta dolar AS (Januari 2021)

Perekonomian Maluku Utara terutama berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2020 sebesar Rp 42,14 triliun, sektor ini mampu berkontribusi sebesar 21,13 persen.

Selanjutnya, sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor menyusul dengan kontribusi sebesar 15,95 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berkontribusi sebesar 15,22 persen, industri pengolahan sebesar 10,76 persen, serta pertambangan dan penggalian sebesar 11,11 persen.

Di sektor pertanian, Maluku Utara kaya dengan hasil rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Sebagai wilayah kepulauan, sumber daya lautnya juga menjanjikan. Potensi perikanan tangkap mencapai 1,035 juta ton per tahun. Perairan di Maluku Utara kaya akan ikan tuna, cakalang, tongkol, kakap, dan tenggiri.

Di sektor pertambangan, daerah ini memiliki berbagai potensi mineral dan bahan galian seperti nikel di Tanjung Buli. Potensi nikel laterit tersebar di Tanjung Buli, Pulau Gebe, Pulau Gee, Pulau Gag, Pulau Pakal, Pulau Obi, dan Teluk Weda. Selain nikel, daerah ini juga memiliki deposit emas di daerah Malifut, Kao teluk, Loloda Kepulauan, dan Halmahera Utara.

Laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dalam satu dekade terakhir di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara bahkan masih tumbuh positif sebesar 4,92 persen, padahal rata-rata nasional terkontraksi sebesar 2,07 persen sebagai dampak pelemahan ekonomi akibat merebaknya pandemi Covid-19.

Nilai ekspor Maluku Utara pada Januari 2021 sebesar 193,35 juta dolar AS, meningkat 31,13 persen dibanding Desember 2020 yang senilai 147,45 juta dolar AS. Ekspor Maluku Utara pada Januari 2021 berupa golongan barang besi dan baja ke China, India, dan Korea Selatan.

Sebelum tahun 2019, ekspor Maluku Utara lebih didominasi oleh pertambangan bijih nikel. Namun, setelah berlakunya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 yang melarang ekspor bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen, ekspor Maluku Utara didominasi oleh komoditas paduan fero.

Nilai impor Provinsi Maluku Utara pada Januari 2021 sebesar 26,05 juta dolar AS, turun 71,17 persen dibanding Desember 2020 yang senilai 90,36 juta dolar AS. Barang yang paling banyak diimpor yaitu golongan mesin-mesin/pesawat mekanik. Barang impor Maluku Utara pada bulan Januari 2021 berasal dari China dan Inggris.

Di sektor pariwisata, pesona wisata di Maluku Utara semakin dilirik oleh para wisatawan. Ribuan wisatawan mancanegara setiap tahunnya datang ke provinsi ini untuk menikmati keindahan lanskap alam yang komplet, mulai laut, darat, hingga pegunungan. Tiga pulau berjuluk segitiga emas, yakni Ternate, Tidore, dan Morotai, menjadi salah satu daya tarik wisatawan.

Beberapa destinasi wisata di daerah ini antara lain keindahan Pulau Dodola, Pulau Kolorai, Pulau Kokoya, Air Terjun Raja, Tanjung Gurango, peninggalan sejarah Perang Dunia II di Kabupaten Pulau Morotai,  Pulau Widi di Bacan, Pantai Sulamadaha, Pantai Jikomalamo, Danau Tolire, Batu Anggus, dan wisata sejarah Benteng Orange, Benteng Kastela, Benteng Kalamata di Kota Ternate serta Air Terjun Kastela, Mariporoco, Pulau Sosota di Kabupaten Halmahera Barat.