Postur Kabinet Merah Putih

Dari 48 menteri yang dilantik, ada 23 menteri yang berasal dari partai politik (48 persen). Partai Golkar tercatat sebagai partai dengan jumlah menteri terbanyak dalam kabinet ini, yakni delapan orang. Partai Gerindra yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di posisi kedua dengan mendapat jatah lima menteri.

Partai Demokrat menempatkan tiga kadernya di Kabinet Merah Putih, sementara PAN dan PKB mendapat dua posisi menteri. Adapun partai lainnya yang bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat alokasi satu menteri yakni PKS, PBB, dan PSI. Bahkan, PBB dan PSI tidak memiliki satu pun wakilnya di Senayan, karena tidak lolos ambang batas parlemen 4 persen.

Tak ada perwakilan dari PDIP dan NasDem sebagai parpol peraih kursi terbanyak pertama dan kelima di DPR RI, meski dua parpol itu menyatakan dukungan ke pemerintahan Prabowo.

Porsi menteri dari parpol di Kabinet Merah Putih terbilang lebih tinggi dibandingkan kabinet sebelumnya yakni hampir separuhnya (48 persen), sementara di awal penyusunan Kabinet Indonesia Maju 2019 di Pemerintahan Presiden Jokowi, menteri berlatar belakang parpol sebanyak 16 orang dari 34 kementerian (47 persen).

Tingginya jumlah menteri dari kalangan parpol itu tak bisa lepas dari Jokowi yang didukung oleh lebih banyak partai politik pada Pilpres 2019. Terdapat 10 partai yang menyatakan dukungannya kepada Jokowi pada Pilpres 2019. PPP, Golkar, dan PBB, yang lima tahun sebelumnya mendukung Prabowo, kini berbalik arah mendukung Jokowi. Bahkan, jelang pengumuman jabatan menteri, Gerindra juga merapat pada koalisi Jokowi.

Sejumlah partai politik pendukung Jokowi dalam Pemilu Presiden 2019 turut memperoleh jatah kursi menteri, seperti PDI-P (4 kursi), Golkar (4 kursi), Nasdem (3 kursi), PKB (3 kursi), dan PPP (1 kursi). Gerindra, juga turut memperoleh dua kursi menteri.

Porsi menteri dari parpol membengkak setelah Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet, di akhir masa jabatan periode kedua Presiden Jokowi.  Jumlah menteri dari partai membengkak menjadi 17 orang atau 50 persen dengan masuknya Sandiaga Uno dari PPP di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,  Ketua Umum Partai Demkrat Agus Harimurti Yudhoyono di Kementerian Agraria/ATP, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Porsi menteri dari parpol itu lebih tinggi dibandingkan Kabinet Merah Putih.

Jika dicermati lebih jauh, sebanyak 23 menteri dari kalangan parpol Kabinet Merah Putih tersebar di kementerian koordinator dan kementerian teknis. Dari 7 kementerian koordinator, lima menteri berasal dari kalangan parpol. Lima menteri koordinator dari kalangan parpol yakni Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dari PBB, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dari Golkar, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat,  Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan dari PAN, dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dari PKB.

Selain itu, ada empat ketua umum partai politik yang masuk Kabinet Merah Putih. Mereka adalah Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional,  Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menjabat Ketua Umum Partai Golkar.

Sementara di awal pembentukan Kabinet Indonesia Maju, terdapat tiga ketua umum parpol yang duduk sebagai menteri yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Ketua Umum Golkar), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Ketua Umum Gerindra), dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (Ketua Umum PPP). Setelah reshuffle kabinet, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan di kabinet tersebut.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Para wakil menteri (wamen) menunggu dimulainya pelantikan wamen oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Tidak seperti di era pemerintahan sebelumnya yang jumlah wamen hanya satu sampai dua orang, di kabinet Prabowo ini, seorang menteri bisa didampingi hingga tiga wamen. Jika jumlah wamen ini diakumulasi dengan jumlah menteri dan Kepala lembaga di luar koordinasi kementerian koordinator (kemenko), berarti total ada 109 orang di kabinet Prabowo-Gibran. 

Sebanyak 25 menteri di Kabinet Merah Putih berasal dari kalangan nonparpol atau professional. Jumlah itu mencakup 52 persen dari 48 kementerian di kabinet tersebut. Mereka berasal dari kalangan TNI/Polri, akademisi, birokrat, pengurus organisasi masyarakat, dan aktivis HAM.

Sebanyak 4 orang menteri nonparpol berasal dari golongan aparat polisi dan tentara, salah satunya adalah Komjen Agus Andrianto yang menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama lainnya merupakan purnawirawan seperti Budi Gunawan, Tito Karnavian, dan Sjafrie Sjamsoeddin.

Di samping itu, terdapat juga Iftitah Sulaiman Suryanagara yang menjabat sebagai Menteri Transmigrasi. Meskipun berlatar belakang tentara, Iftitah telah bergabung dengan Partai Demokrat setelah pensiun. Sugiono, yang menjadi Menteri Luar Negeri, adalah mantan prajurit Kopassus yang kemudian ditarik oleh Prabowo untuk bergabung dengan Partai Gerindra.

Lalu ada Agus Harimurti Yudhoyono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, juga merupakan mantan anggota tentara. Setelah pensiun dini dari dinas militer, ia bergabung dengan Partai Demokrat.

Menteri dari kalangan akademisi sebanyak 3 orang yakni Satrio Sumantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Rahmad Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Pratikno, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kemudian dari ormas keagamaan juga empat orang yakni Nasaruddin Umar, Menteri Agama (Imam Besar Masjid Istiqlal), Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Muhammadiyah), Saifullah Yusuf, Menteri Sosial (PBNU),  dan Arifatul Khoiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Muslimat NU).

Dari birokrat di kementerian/lembaga tercatat sebanyak 5 menteri yakni Budi Santoso, Menteri Perdagangan (Sekjen Kemendag), Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Sekjen KemenPAN-RB), Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum (Sekjen PUPR), dan Hanif Faizol Nurofik, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengedalian LH (Dirjen Kehutanan).

Terakhir, tujuh orang menteri di Kabinet Merah Putih nonpartai yang merupakan anggota kabinet sebelumnya seperti Budi Arie Setiadi, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Pratikno, Rosan Roeslani, Sakti Wahyu Trenggono, dan Sri Mulyani Indrawati.

Presiden Prabowo Subianto masih memercayai kementerian strategis kepada menteri dari kalangan nonpartai, sama seperti yang dilakukan Presiden Jokowi.  Menteri BUMN, misalnya, dijabat oleh Erick Thohir, jabatan yang sama pada kabinet sebelumnya. Dalam dua dekade terakhir, pos kementerian ini dijabat oleh kalangan profesional nonpartai, seperti Sofyan Djalil (2007-2009), Dahlan Iskan (2011-2014), dan Rini Soemarno (2014-2019).

Hal serupa dilakukan Prabowo untuk pos Kementerian Keuangan. Jabatan tetap diberikan kepada Sri Mulyani dari kalangan profesional nonpartai. Sejak era SBY, posisi ini selalu diberikan kepada kalangan nonpartai, seperti Jusuf Anwar (2004-2005) dan Bambang PS Brodjonegoro (2014-2016).

Posisi Menteri Dalam Negeri juga dipegang oleh menteri nonparpol. Presiden Prabowo mempercayakan kementerian itu pada Tito Karnavian, sama seperti Presiden Jokowi di kabinet sebelumnya. Posisi ini sebelumnya diisi oleh kalangan partai politik, seperti Gamawan Fauzi dari Demokrat (2009-2014) dan Tjahjo Kumolo dari PDI-P (2014-2019).

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Para wakil menteri (wamen) beroto bersama usai pelantikan wamen anggota kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024). Tidak seperti di era pemerintahan sebelumnya yang jumlah wamen hanya satu sampai dua orang, di kabinet Prabowo ini, seorang menteri bisa didampingi hingga tiga wamen. Jika jumlah wamen ini diakumulasi dengan jumlah menteri dan Kepala lembaga di luar koordinasi kementerian koordinator (kemenko), berarti total ada 109 orang di kabinet Prabowo-Gibran. 

Presiden Prabowo Subianto juga melantik para wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih yang akan bekerja bersamanya pada periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024). Pelantikan wamen berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 73/M/Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode tahun 2024-2029.

Total, ada 56 wakil menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Jumlah wamen lebih banyak dari jumlah menteri, karena satu kementerian ada yang memiliki dua hingga tiga wakil menteri.  Dari 56 wakil menteri itu, ada 18 wakil menteri yang berasal dari partai politik. Sementara dari kalangan nonparpol sebanyak 38 wakil menteri.

Gerindra tercatat sebagai partai dengan jumlah wakil menteri terbanyak dalam kabinet ini. Partai yang dipimpin langsung oleh Prabowo itu mendapat jatah enam wamen.

Sementara, Partai Golkar menempati posisi kedua dengan jumlah wakil menteri terbanyak, yakni mendapat jatah tiga orang. Berikutnya PAN, Partai Gelora dan PSI masing-masing mendapat jatah dua wakil menteri.

Adapun Demokrat, Partai Prima, dan PKB masing-masing mendapat jatah satu wakil menteri.

Jika dibandingkan kabinet sebelumnya, jumlah wakil menteri pada Kabinet Merah Putih membengkak tiga kali lipat. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi wakil menteri tercatat hanya 18 orang, sementara di Pemerintahan Presiden Prabowo jumlah wakil menteri 56 orang.  Dari 18 wakil menteri di kabinet sebelumnya, sebanyak 8 wakil di antaranya dari kalangan parpol. Delapan wakil menteri dari kalangan parpol itu, tiga wakil menteri dari Gerindra, sementara lima wakil menteri lainnya dari lima parpol berbeda yakni Golkar, PPP, PSI, Perindo, dan PBB. (LITBANG KOMPAS)