Sistem Politik Indonesia: Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran

Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pidato kemenangannya menyatakan akan merangkul semua unsur dan kekuatan politik. Pernyataan itu diucapkan tepat setelah hasil Pemilu Presiden 2024 diketahui melalui hitung cepat sejumlah lembaga survei nasional (14/2/2024). Sinyal koalisi telah dikumandangkan meski hasil resmi dari KPU belum ada.

Seusai ditetapkan KPU sebagai peraih suara terbanyak (20/3/2024), dan memenangkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (22/4/2024), pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bergerak cepat melakukan konsolidasi politik. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya terus berupaya memperbesar koalisi untuk memperkuat dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sejak 2004, pemilu legislatif dan presiden Indonesia menghasilkan presidensialisme multipartai. Pada tahun 2004, walaupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenangi Pemilu Presiden, tetapi Partai Demokrat yang mengusungnya tidak cukup mendominasi di parlemen. Situasi ini menjadikan SBY sebagai presiden dengan dukungan minoritas dan membutuhkan koalisi dengan partai lain.

Pemerintahan Prabowo-Gibran disokong oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Selain Koalisi Indonesia Maju, koalisi lain terbelah antara kubu pasangan Anies-Muhaimin dan pasangan Ganjar-Mahfud.

Koalisi pasangan Anies-Muhaimin tergabung dalam Koalisi Perubahan terdiri dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara koalisi pasangan Ganjar-Mahfud terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo, dan Hanura.

Kubu Prabowo-Gibran menyadari Koalisi Indonesia Maju belum cukup kuat. Agar pemerintahan berjalan lancar, diperlukan dukungan dari parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Safari politik yang dilakukan Prabowo-Gibran sejak hasil hitung cepat pilpres dirilis, tampaknya mulai menuai hasil. Setelah MK mengeluarkan putusan sengketa pilpres, sejumlah partai politik menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasional Demokrat yang menjadi lawan politik Prabowo-Gibran telah menyatakan dukungan. Ini berarti koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran menguasai separuh lebih kursi di DPR periode 2024-2029.

Dari partai-partai yang lolos ambang batas parlemen, sisa PDI-P dan PKS yang belum menyatakan sikap. Meski upaya komunikasi terus dilakukan, PDI-P dan PKS berpotensi menjadi oposisi.

Menurut sejumlah pengamat politik, PDI-P dan PKS memiliki basis ideologi yang kuat dan tidak mudah untuk diajak berkoalisi. Situasi ini ditambah dengan renggangnya hubungan PDI-P dengan trah Jokowi.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoptri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam kampanye salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung partai tersebut dalam Pilkada Jabar 2013 di Lapangan Tarikolot, Desa Nanjung Mekar, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (16/2/2013).

Koalisi adalah kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen (KBBI). Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti di Indonesia, koalisi menjadi penting ketika lembaga eksekutif dan lembaga legislatif memiliki ruang intervensi terhadap kerja pemerintahan.

Ada dua pandangan umum tentang koalisi di Indonesia. Pertama, melihat koalisi sebagai hal tidak wajar bagi sistem presidensial karena lebih cocok bagi sistem parlementer. Kedua, adanya pandangan yang menganggap koalisi adalah hal yang wajar di sistem presidensial terutama presidensial multipartai. Dari dua pandangan ini ada satu kesamaan yakni sama-sama menyadari bahwa realitas di Indonesia mengharuskan adanya koalisi.

Menurut pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, koalisi tidak perlu ada dalam sistem presidensial, tetapi dukungan politik di DPR adalah keharusan. Maka dari itu, pembentukan koalisi meskipun menyerupai sistem parlementer masih bisa diterima asal tidak diformalkan.

Partai koalisi telah ada sejak awal reformasi pada era pemerintahan BJ Habibie (2 partai, 1 faksi). Tren partai koalisi terus berlanjut pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (7 partai, 1 faksi), Megawati Soekarnoputri (5 partai, 1 faksi), dua periode pemerintahan SBY (7 partai ; 6 partai), dan dua periode pemerintahan Joko Widodo (8 partai ; 14 partai).

Koalisi Parpol

Sumber: Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia (2014) dan pemberitaan Kompas, diolah Litbang Kompas/IGP.

Koalisi merupakan pilihan presiden. Bila presiden menghendaki, koalisi dapat dihindari. Terjadinya koalisi merupakan strategi presiden untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Dari sejarah interaksi eksekutif-legislatif sejak tahun 1998, pilihan koalisi menjadi sangat rasional mengingat fakta pernah terjadi pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 2001.

Peristiwa pemakzulan Gus Dur menjadi pelajaran bagi presiden setelahnya baik SBY maupun Jokowi. Dalam sistem presidensial sebenarnya pemakzulan sangat sulit terjadi, tetapi realitas politik di Indonesia sistem presidensial bergabung dengan sistem partai politik yang rawan dimanfaatkan untuk menjegal agenda presiden.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra (kiri ke kanan) foto bersama di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta (14/9/2023). Para ketua umum partai politik yang tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju menggelar pertemuan. Acara tersebut bertujuan membahas strategi pemenangan Pemilu 2024.