Paparan Topik
Sistem presidensialisme multipartai di Indonesia menuntut keberadaan partai koalisi dan partai oposisi untuk menjaga stabilitas demokrasi. Koalisi dibutuhkan untuk mempermulus kebijakan pemerintah, sementara oposisi diperlukan agar negara tidak terjebak dalam pusaran kartel politik.
Kronologi
Pembangunan lembaga legislatif mengalami pasang surut seiring dengan perubahan berlakunya konstitusi. Namun, keberadaannya mampu mengikuti transisi dan dinamika politik yang menyertai.
Parlemen Indonesia mengalami berbagai perubahan sesuai dengan UUD yang digunakan. Saat ini, sesuai UUD 1945 hasil amandemen, parlemen di Indonesia terdiri atas MPR, DPR, dan DPD.
Parliamentary Threshold merupakan syarat minimal perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam penentuan kursi di DPR. Ambang batas parlemen ini mulai diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 2009.
Pemilu Legislatif (Pileg) Pascareformasi dilaksanakan berdasarkan aturan yang berubah-ubah dari pemilu ke pemilu. Perubahan UU Pemilu ikut memengaruhi perubahan jumlah parpol peserta, parpol lolos parlemen, hingga perubahan jumlah suara yang hilang.
Sejak Pemilu 1955, kampanye telah menjadi salah satu aspek yang menentukan kemenangan dalam pemilu. Beragam metode dan teknik kampanye dilakukan, mulai dari rapat umum, pawai, pemasangan atribut atau alat peraga, sampai pengerahan “buzzer” politik.
Dibubarkannya hasil Pemilu 1955 dan tragedi 1965 membuat politik Indonesia mengalami ketidakstabilan. Pemerintahan Orde Baru pun menata kembali sistem demokrasi melalui Pemilu 1971. Pemilu 1971 menjadi pemilu pertama era Presiden Soeharto.
Pemilihan umum di Indonesia diadakan ketika Republik berusia sepuluh tahun. Namun, di usianya yang masih muda tersebut Pemilu 1955 dikenal sebagai pemilu paling demokratis.
Tahun 2023 Indonesia kembali akan memasuki tahun politik. Pada Februari 2024, Indonesia akan menggelar Pemilihan Presiden-Wakil Pesiden dan Pemilu Legislatif. Tahapan proses Pemilu telah dimulai sejak 2022 lalu dan tahun ini akan semakin padat menjelang pencalonan dan masa kampanye.
Lembaga
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat yang anggotanya adalah para wakil rakyat. Keanggotaan lembaga ini terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.
