Penguatan Ekonomi dan Upaya Menekan Kemiskinan

Penguatan ekonomi keluarga tidak hanya berdampak pada kehidupan keluarga itu sendiri, tetapi juga memiliki konsekuensi yang luas terhadap kemajuan dan stabilitas ekonomi suatu bangsa. Menurut data BPS, per November 2022 jumlah keluarga di Indonesia 70.759.056 naik dari tahun sebelumnya yakni 68.487.139 keluarga.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN) 2020-2024 disebutkan pemerintah telah menargetkan penguatan ekonomi keluarga. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Presiden Joko Widodo menargetkan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada tahun 2024. Oleh karena itu  perlu upaya terpadu untuk mendorong penguatan ekonomi keluarga agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran dari program pengentasan kemiskinan ekstrem ini adalah keluarga miskin sehingga diharapkan terjadi peningkatan ekonomi. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi serta sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga, pengembangan inovatif dalam memberikan bantuan bagi keluarga miskin, serta penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan.

Intervensi kepada keluarga miskin juga telah dilakukan melalui perlindungan sosial yang meliputi pemberian bantuan dan jaminan sosial. Dalam RPJMN 2020-2024 capaian target bantuan adalah mampu menjangkau 40 persen rumah tangga miskin dan rentan agar mampu memiliki aset produktif pada tahun 2024.

Salah satu tantangan yang harus diselesaikan adalah persoalan kemiskinan. Untuk melepaskan diri dari kemiskinan ekstrem diperlukan kerjasama berbagai kementrian, dalam Inpres No. 4 Tahun 2022 mengamanatkan 22 kementerian, 6 lembaga dan pemerintah daerah  untuk mengambil langkah-langkah intervensi yang diperlukan sesuai tugas untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Lanskap hunian padat penduduk di tepian Kali Ciliwung, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (16/1/2023). Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan September 2022 sebesar 9,57 persen atau lebih tinggi dari Maret 2022 yang 9,54 persen. Sejumlah faktor turut memengaruhi kondisi itu, termasuk peningkatan inflasi sebagai dampak kenaikan harga BBM.

Berdasarkan data BPS 2022, angka kemiskinan ekstrem Indonesia sebesar 2,04 persen. Sementara, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta orang per September 2022.

Untuk mengukur kemiskinan di Indonesia, BPS mengunakan indikator kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) keluarga, yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran.

Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data BPS, pada  Maret 2023 persentase penduduk miskin Indonesia sebesar 9,36 persen atau sebanyak 25,90 juta orang. Angka tersebut menurun 0,46 juta dibandingkan September 2022.

Berdasarkan wilayah, di perdesaan angka kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 12,23 persen menurun dibandingkan September 2022 sebesar 12,36 persen.

Grafik:

Sementara di perkotaan pada Maret 2023 ada 7,29 persen warga miskin atau menurun dibandingkan September 2022 sebesar 7,53 persen.

Jika dilihat dari jumlah, maka di perkotaan pada Maret 2023 menurun 0,24 juta orang, dari 11,98 juta (September 2022) menjadi 11,74 juta orang (Maret 2023).

Sementara itu jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 14,38 juta orang pada September 2022 menjadi 14,16 juta orang pada Maret 2023.

Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat Rp 5550.458/kapita/bulan  dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 408.522 (74,21 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 141.936,00 (25,79 persen).

Jika melihat rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,7 orang anggota rumah tangga, maka Garis Kemiskinan per rumah tangga rata-rata Rp 2.592.657/rumah tangga miskin/bulan. Dengan demikian maka penduduk yang dikategorikan miskin adalah yang memiliki pengeluaran keluarga perbulan di bawah 2,5 juta rupiah per bulan.

Grafik:

Hal yang perlu dilakukan sesuai dengan Inpres No. 4 Tahun 2022 tersebut adalah pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan meminimalkan kantong kemiskinan. Untuk strategi program perlindungan sosial seperti jaminan sosial dan bantuan sosial dilakukan lintas departemen seperti Kemensos, Kementrian ESDM, Kemnaker, Kemendes PDTT, dan Kemendikbud.

Dengan banyaknya stakeholder dan kementrian yang memiliki program menyasar pada keluarga maka perlu adanya sinergi antar kementrian agar tidak terjadi tumpang tindih tetapi dapat saling menguatkan. Perlu adanya koordinasi dalam satuan program yang berjenjang serta capaian indikator yang berkesinambungan antar menteri.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkoordinasi dengan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencanangkan penanganan kemiskinan ekstrem pada 212 kabupaten/kota dengan menyasar 22.386.202 keluarga.

Untuk bidang PUPR yang dilakukan antara lain membangun dukungan infrastruktur, seperti program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), dan program penyediaan rumah. Selain itu Program Bantuan Simultan Perumahan Swadaya (BSPS) diarahkan untuk menangani kemiskinan ekstrem.

Program infrastruktur ini dijalankan dengan mengambil lima kecamatan dari setiap kabupaten/kota, lalu dipilih dua desa serta dua rukun tetangga/rukun warga (RT/RW) yang tidak memiliki rumah layak huni terbanyak sebagai lokus prioritas.

Sayangnya Kementerian PUPR melalui Infrastruktur Berbasis Masyarakat baru mampu menjangkau 100.000-150.000 jiwa per tahun dan baru dimulai tahun 2020. Bantuan ini diberikan pada Masyarakat berpenghasilan Rp 2,2 juta – Rp 3,4 juta per bulan, sedangkan Masyarakat dengn penghasian di bawah Rp 2,2 juta per bulan umumnya tidak memiliki kemampuan meningkatkan kualitas rumah.

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Kondisi salah satu rumah sejahtera terpadu (RST) yang diberikan Kementerian Sosial ke salah satu lansia di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Minggu (29/5/2023). RST diberikan antara lain ke lansia tunggal yang hidup dalam kemiskinan.

Data BKKBN menjadi basis dalam penetapan lokus kawasan dengan kemiskinan ekstrem dan rekapitulasi jumlah keluarga dengan indikator : fasilitas lingkungan tidak sehat, keluarga tidak memiliki sumber air minum utama yang layak, tidak mempunyai jamban, serta rumah tidak layak huni. Kemiskinan ekstrem merujuk pada Masyarakat dengan penghasilan setara dan dibawah 1,9 dollar AS perkapita per hari. Prevalensi tengkes tinggi, kelayakan sanitasi rendah dan termasuk dalam target penanganan kawasan kumuh 2020-2022.

Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat dilakukan dalam tiga tahap, tahun 2021 prioritas di 35 kabupaten di tujuh provinsi, dan  tahun 2022 dilakukan di 212 kabupaten/kota, tahun 2023 dilaksanakan di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.  Program IBM yang disiapkan adalah penyediaan air minum dan sanitasi berbasis Masyarakat (pamsimas), pengembangan infrastruktur sosial ekonomi (pisew) dan kota tanpa kumuh (kotaku).

Sementara itu program Bantuan Simultan Perumahan Swadaya adalah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan kualitas rumah, prasarana, sarana dan utilitas umum. Bantuan ini hanya diberikan bagi masyarakat yang memiliki tanah sendiri tapi belum punya rumah dengan penghasilan upah minimum provinsi.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Anak-anak bermain di Kali Ciliwung dengan latar belakang hunian padat penduduk di kawasan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (16/1/2023). Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan September 2022 sebesar 9,57 persen atau lebih tinggi dari Maret 2022 yang 9,54 persen. Sejumlah faktor turut memengaruhi kondisi itu, termasuk peningkatan inflasi sebagai dampak kenaikan harga BBM.

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN memiliki program Pengelolaan Kelompok Usaha Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Diharapkan mampu meningkatkan penghasilan keluarga melalui delapan langkah, yakni pembentukan kelompok, mengenali peluang pasar, menentukan jenis usaha, penggalangan permodalan, proses produksi, pemasaran, kemitraan dan pembinaan pendampingan. Selain itu  menciptakan produk yang berpeluang pasar, menggalang modal dan bimbingan, hingga berkelompok membentuk jaringan pasar.

Sementara itu di lingkungan pesantren, dibentuk program peningkatan ekonomi dengan mendirikan  balai ternak, lumbung pangan, serta program perdesaan basis desa dan pesantren. Pemberdayaan Masyarakat menyasar kepada keluarga mutahik, dilakukan secara lebih integrasi yang meliputi aspek pendidikan, pengembangan ekonomi produktif, aspek sosial dan keagamaan.

Dalam bidang perbankan, Bank Indonesia memiliki progam Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif (SNEKI) untuk meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan dengan tiga pilar yaitu pemberdayaan ekonomi, perluasan akses dan literasi keuangan, serta harmonisasi kebijakan. Bantuan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi rakyat salah satunya Kredit UMKM dengan kriteria yang ditetapkan dalam UU No. 20/2008. Pinjaman UMKM ada tiga jenis plafon yaitu kredit mikro dengan plafon sampai dengan 50 juta rupiah. Kredit kecil dengan plafon lebih dari 50 juta hingga 500 juta rupiah, dan kredit menengah dengan plafon 500 juta hingga 5 miliar rupiah.

Penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tercatat pertumbuhannya sampai 15 persen di kuartal I/2022. Berdasarkan data analisis  keuangan Bank Indonesia, nilai total outstanding kredit UMKM mencapai Rp 1.171,8 triliun atau 20,03 persen dari  total kredit yang disalurkan industri perbankan nasional sampai dengan Maret 2022.

Dari total kredit UMKM diketahui kredit mikro mencapai Rp 394,1 triliun atau 33,63 persen dari nilai total kredit UMKM. Nilai itu tumbuh 94,7 persen Year or Year atau tertinggi dari kelompok kredit usaha lainnya. BI mencatat kredit UMKM skala kecil tumbuh 27,4  lebih tinggi dibandingkan dengan 27,2 persen YoY pada Maret 2022.

Sektor UMKM memberikan kontribusi dalam perekonomian Indonesia dengan lebih dari 64,2 juta unit usaha, dan menyumbang 61,9 persen Produk Domestik Bruto. UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja. Kelompok ini memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan 90 persen pada tahun 2024.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Peserta Program Inkubasi Menjahit membuat pola pakaian di Universitas Kristen Petra, Surabaya, Senin (3/7/2023). Program kerjasama Pemkot Surabaya dengan Universitas Kristen Petra tersebut sebagai upaya mengentaskan kemiskinan warga. Program berlangsung dari 3 hingga 13 Juli. Peserta program diikuti 30 warga.

Di Indonesia terdapat organisasi kredit mikro seperti Bank Grameen yang memiliki 14 juta nasabah melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar. Lembaga Kredit Mikro ini terinspirasi dari Grameen Bank yang memberikan pinjaman kecil kepada rakyat miskin dan sangat miskin berdasarkan rasa saling percaya, akuntabilitas, partisipasi dan kreatifitas. Menurut pendiri Grameen Bank cara yang efektif membebaskan rakyat dari jerat kemiskinan adalah dengan pemberian pinjaman modal lunak tanpa agunan. Sehingga mereka memiliki kesempatan berwirausaha dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Grameen Bank didirikan oleh Muhammad Yunus, seorang Bankir di Bangladesh untuk masyarakat miskin khususnya para perempuan. Pola Grameen Bank ini kemudian diadopsi di 130 negara di Asia dan Afrika termasuk Indonesia.

Pada Oktober 2020 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menargetkan pembentukan 5.300 lembaga keuangan desa yang direalisasikan secara bertahap hingga 2022.  Lembaga Keuangan Desa (LKD) adalah transformasi unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat (UPK PNM) dengan dana bergulir yang dikelola seluruh UPK mencapai Rp 12,7 triliun dengan aset sebanyak Rp 594 miliar. LKD merupakan unit usaha dari badan usaha milik desa bersama (BUMDes Ma) yang mengelola dana bergulir sekitar 600 miliar. Skema yang digunakan  adalah bank wakaf mikro yang tidak menerima dana simpanan masyarakat (nondeposit taking), menggunakan basis kelompok dan tidak mengenakan bunga kecuali biaya administrasi.

Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan bisnis, memperluas akses keuangan dan mendorong digitalisasi lewat program Optimalisasi BUMDes Center. Salah satunya adalah agen laku pandai (branchless banking), terkait hal ini OJK mendorong BUMDes terhubung dengan laman pemasaran khusus BUMDes yang bersinergi dengan progam Bank Wakaf Mikro.

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan bagian lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan memberdayakan komunitas dengan pola pendampingan serta mendorong pengembangan dana sosial Islam melalui optimalisasi potensi zakat dan wakaf. BWM ini menjadi platform intermediasi untuk masyarakat kecil berbasis syariah, yang lebih banak bersifat sosial tanpa jaminan dan persyaratan yang rumit.

Sejak diluncurkan enam tahun lalu per Maret 2022 BWM telah ada 62 di 20 provinsi dengan 55.000 nasabah dan akumulasi pembiayaan Rp 87,2 miliar. Dari BWM  diharapkan tumbuh pengusaha kecil yang nantinya berkembang menjadi nasabah syariah umum.

Lembaga keuangan mikro di Indonesia yang langsung menyentuh masyarakat kecil yaitu Bank Desa, Bank Wakaf Mikro (BWM), Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank pegawai, Bank Kredit Desa (BKD), Bank Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM).

Sedemikian banyaknya LKM, tetapi banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan masih banyak yang belum tersentuh perbankan. Umumnya mereka tidak tahu ataupun tidak paham dengan literasi keuangan sehingga terkadang mereka terjerat hutang.

Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 bahwa inklusi keuangan di perkotaan mencapai 86,7 persen, tetapi di perdesaan baru 82,7 persen. Survei yang di selenggarakan oleh OJK ini memperlihatkan literasi keuangan di perkotaan mencapai 50,5 persen dan di desa 48,4 persen.

Literasi keuangan ini menunjukkan seberapa banyak masyarakat mampu memahami dan memilih penggunaan jasa keuangan. Pada tahun 2019 gap inklusi keuangan desa-kota mencapai 15,1 persen, telah menurun hingga menjadi 6,9 persen di tahun 2022. (LITBANG KOMPAS)