Undang-Undang
Paparan Topik
Undang-Undang Omnibus Kesehatan diharapkan menjadi kunci perubahan kesehatan Indonesia melalui enam pilar transformasi. Meski demikian, substansi isi dan proses perumusannya menimbulkan polemik dan penolakan di masyarakat.
Meski dihadapkan pada gelombang penolakan dan menimbulkan polemik, UU Kesehatan akhirnya disahkan oleh DPR. Dengan bertolak dari latar belakang masalah kesehatan yang begitu terstruktur dan genting, UU sapu jagat ini dinilai penting untuk disahkan.
Dokumen
Undang-Undang 12/2010 mengatur tentang Gerakan Pramuka sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka dan berasaskan Pancasila.
Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi undang-undang.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ini mengatur sistem keolahragaan nasional.
Presiden Joko Widodo mengesahkan UU No.6/2018 ini untuk menggantikan UU No.1/1962 tentang Karantina Laut dan UU No.2/1962 tentang Karantina Udara.
UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang ini digantikan oleh UU No.26/2007 pada masa pemerintahan Presiden SBY.
UU No.26/2007 yang diterbitkan pada masa pemerintahan SBY ini mengatur tentang Penataan Ruang sebagai pengganti UU No.24/1992.
UU No.32/2004 ini menggantikan UU No.22/1999, untuk mengatur tentang Pemerintahan Daerah di masa Presiden Megawati.
