Dokumen
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri ini mengatur penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021.
Foto
Dari tahun ke tahun sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) menciptakan kontroversi di tengah keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.
Kronologi
Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) terus disempurnakan dari tahun ke tahun. Meski demikian, sejumlah persoalan masih ditemui.
Kumpulan infografik terkait PPDB 2020 ini disusun oleh Kemdikbud demi mempermudah sosialisasi Permendikbud No. 44/2019 tentang PPDB. Infografik dalam bentuk buku saku digital ini memuat poin-poin penting terkait PPDB 2020.
Paparan Topik
Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah terbit tujuh aturan terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB). Upaya perbaikan pelaksanaan PPDB terus dilakukan demi mewujudkan layanan akses pendidikan yang lebih merata.
Poster
Jokowi menjalankan pemerintahan selama dua periode. Dengan demikian, kebijakan PPDB pun mengalami penyesuaian oleh kedua menteri yang telah dan yang sedang menjabat.
Pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2020/21 diwarnai berbagai persoalan, baik persoalan lama maupun persoalan baru yang khas terjadi pada PPDB 2020. PPDB secara daring mendapat perhatian khusus pada masa pandemi.
Peta Tematik
PPDB tahun 2020 harus berlangsung di tengah masa pandemi Covid-19, sehingga sebagian daerah melaksanakannya secara daring.
Menjelang tahun ajaran baru, pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan terkait penerimaan siswa sekolah. Pada tahun 2020 ini, penerimaan peserta didik baru atau PPDB dilaksanakan berdasarkan aturan baru. Situasi pandemi Covid-19 turut membentuk kekhasan kebijakan tersebut. Berbagai persoalan mewarnai penerapannya, mulai dari persoalan teknis hingga protes terhadap isi aturan.
Sistem PPDB 2020 dimodifikasi penerapannya di masing-masing daerah, termasuk DKI Jakarta yang memunculkan pro dan kontra.
