Paparan Topik
Parliamentary Threshold merupakan syarat minimal perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam penentuan kursi di DPR. Ambang batas parlemen ini mulai diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 2009.
Pemilu Legislatif (Pileg) Pascareformasi dilaksanakan berdasarkan aturan yang berubah-ubah dari pemilu ke pemilu. Perubahan UU Pemilu ikut memengaruhi perubahan jumlah parpol peserta, parpol lolos parlemen, hingga perubahan jumlah suara yang hilang.
Penyelenggara Pemilu merupakan elemen penting dalam kesuksesan pelaksanaan Pemilu. Berdasarkan UU Pemilu, penyelenggara Pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta dibantu sejumlah badan ad hoc Pemilu.
Di tengah kontestasi politik yang sangat kompetitif, proses dan tahapan Pemilu 2024 diwarnai banyak pelanggaran. Peraturan yang berlaku tidak efektif menjerat pelaku pelanggaran dalam pemilu. Hingga kini tetap saja banyak pelanggaran pemilu yang dibiarkan terjadi.
Pemilihan umum atau pemilu menjadi agenda penting bagi negara demokrasi. Pemilu merupakan ajang perwujudan ”kedaulatan rakyat”, sekaligus proses demokrasi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat.
Pemilu 2024 akan diikuti lebih dari 204 juta pemilih yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, dan 83.771 desa. Pemilu kali ini melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh.
Konsep debat calon presiden dan calon wakil presiden pertama kali terlaksana pada tahun 1999 dan sejak itu rutin dilangsungkan hingga kini. Masing-masing periode pemilu menyimpan cerita tersendiri, termasuk polemik dan kontroversinya.
Tahun 2023 Indonesia kembali akan memasuki tahun politik. Pada Februari 2024, Indonesia akan menggelar Pemilihan Presiden-Wakil Pesiden dan Pemilu Legislatif. Tahapan proses Pemilu telah dimulai sejak 2022 lalu dan tahun ini akan semakin padat menjelang pencalonan dan masa kampanye.
Tahun 2024 merupakan tahun dengan momentum politik yang sangat signifikan. Pada tahun tersebut Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, juga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Seretak yang akan menentukan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Sejak berlakunya UU 7/2017, tercatat ada 23 putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi atau judicial review terkait presidential threshold. Jika dirunut sejak 2004, terdapat 32 putusan MK terhadap permohonan judicial review terkait presidential threshold.
