Mengurai Tahapan Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah 2024

Pemerintah bersama DPR, KPU, dan Bawaslu memutuskan bahwa Pemilu Presiden-Wakil Presiden akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024, sementara Pilkada Serentak diselenggarakan pada 27 November 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga telah menyatakan siap untuk melakukan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Tahapannya dimulai pada 14 Juni 2022. Peraturan pun telah diterbitkan oleh KPU pada 9 Juni 2022 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif 2024.

Dasar Hukum Tahapan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif

Ketentuan mengenai tahapan pemilihan umum presiden-wakil presiden dan anggota lembaga legislatif diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. UU 7/2017 ini menggantikan dan sekaligus menyatukan tiga peraturan terdahulu, yakni Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam UU 7/2017, ketentuan mengenai tahapan pemilu tersebut diatur pada Pasal 167 Angka 4 UU 7/2017 (Buku Ketiga Bab I). Pasal 167 Angka 4 tersebut menyebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan lembaga legistlatif meliputi 11 tahap.

Ketentuan lebih jauh tentang tiap tahap tersebut diatur dalam Bab I hingga Bab XVI Buku Ketiga UU 7/2017 tersebut.

Pasal 167 Angka 6 lalu menyebutkan bahwa tahapan-tahapan tersebut dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Terkait hal ini, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam rapat bersama pada 24 Januari 2024 telah menetapkan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD RI akan dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 2024. Mengikuti ketentuan Pasal 167 Angka 6 tersebut, tahapan kedua pemilu mesti dimulai selambat-lambatnya pada 14 Juni 2022. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, pada 10 April 2022, di Istana Kepresidenan Bogor.

Untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2024, ketentuan-ketentuan dalam UU 7/2017 di atas lalu diturunkan oleh KPU ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Peraturan KPU 3/2022 diatur tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 demikian:

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Apabila terdapat Putaran Kedua untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Peraturan KPU 3/2022 menjadwalkan tahapan Putaran Kedua tersebut demikian sebagai berikut:

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoblos contoh surat suara saat peluncuran hari pemungutan suara pemilu serentak 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (14/2/2022). Pemilu serentak sendiri akan berlangsung pada 14 Februari 2024 atau tepat dua tahun yang akan datang. Acara tersebut juga dihadiri perwakilan partai politik, Bawaslu, dan DKPP.

Tahapan pemilihan umum kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015). Pasal 5 Perppu 1/2014 tersebut mengatur bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan melalui dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan penyelenggaraan. Ketentuan mengenai detail tahapan pada kedua tahapan tersebut telah diubah dalam Angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015.

Tahap persiapan sebagaimana pada Pasal 5 Ayat 2 Perppu 1/2014 hasil perubahan UU 8/2015 meliputi 8 tahapan. Sementara itu, tahap penyelenggaraan diatur pada Pasal 5 Ayat 3 Perppu 1/2014 yang telah diubah pada UU 8/2015. Tahap penyelenggaraan ini meliputi 10 tahapan. Berikut detail dari tahapan-tahapan tersebut:

UU 8/2015 menambahkan Ayat 4 pada Pasal 5 Perppu 1/2014 yang mengatur bahwa rincian praktis tahapan persiapan dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah diatur secara spesifik dengan Peraturan KPU.  (LITBANG KOMPAS)