Tagar: ambang batas pemilu

Paparan Topik

17 Februari 2024
Parliamentary Threshold dan Ambang Batas Suara di Parlemen

Parliamentary Threshold merupakan syarat minimal perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam penentuan kursi di DPR. Ambang batas parlemen ini mulai diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 2009.

Tokoh

3 October 2023
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Periode 2023-2028 Kaesang Pangarep

Kaesang Pangarep didapuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2023-2028 berselang dua hari setelah bergabung dengan partai tersebut. Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini dikenal sebagai pengusaha muda yang bergelut dengan industri kreatif, dan aktif di media sosial.

Paparan Topik

4 Januari 2023
Menuju Pemilu Serentak Nasional 2024

Tahun 2023 Indonesia kembali akan memasuki tahun politik. Pada Februari 2024, Indonesia akan menggelar Pemilihan Presiden-Wakil Pesiden dan Pemilu Legislatif. Tahapan proses Pemilu telah dimulai sejak 2022 lalu dan tahun ini akan semakin padat menjelang pencalonan dan masa kampanye.

Paparan Topik

21 Juli 2022
Mengurai Tahapan Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah 2024

Tahun 2024 merupakan tahun dengan momentum politik yang sangat signifikan. Pada tahun tersebut Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, juga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Seretak yang akan menentukan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Paparan Topik

19 Juli 2022
Judicial Review Mahkamah Konstitusi atas Ketentuan Presidential Threshold

Sejak berlakunya UU 7/2017, tercatat ada 23 putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi atau judicial review terkait presidential threshold. Jika dirunut sejak 2004, terdapat 32 putusan MK terhadap permohonan judicial review terkait presidential threshold.

Paparan Topik

14 October 2021
Electoral Threshold: Pelaksanaannya dalam Pemilu 1999 dan 2004

Electoral threshold adalah ambang batas perolehan kursi parpol sebagai syarat mengikuti pemilu berikutnya. Aturan ini diterapkan pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 sebagai syarat mengikuti pemilu berikutnya.