Sejarah Pemilu di Indonesia

Paparan Topik

4 Januari 2023

Menuju Pemilu Serentak Nasional 2024

Tahun 2023 Indonesia kembali akan memasuki tahun politik. Pada Februari 2024, Indonesia akan menggelar Pemilihan Presiden-Wakil Pesiden dan Pemilu Legislatif. Tahapan proses Pemilu telah dimulai sejak 2022 lalu dan tahun ini akan semakin padat menjelang pencalonan dan masa kampanye.

Paparan Topik

21 Juli 2022

Mengurai Tahapan Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah 2024

Tahun 2024 merupakan tahun dengan momentum politik yang sangat signifikan. Pada tahun tersebut Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, juga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Seretak yang akan menentukan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Paparan Topik

19 Juli 2022

Judicial Review Mahkamah Konstitusi atas Ketentuan Presidential Threshold

Sejak berlakunya UU 7/2017, tercatat ada 23 putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi atau judicial review terkait presidential threshold. Jika dirunut sejak 2004, terdapat 32 putusan MK terhadap permohonan judicial review terkait presidential threshold.

Lembaga

26 October 2021

Partai Golongan Karya (Partai Golkar)

Partai Golkar memiliki sejarah politik yang panjang sejak era Orde Baru. Reformasi 1998 telah mengubah wajah dan dinamika politik partai ini. Dalam kiprahnya, partai ini kerap bermain cantik dari semula oposisi kemudian berubah menjadi partai pendukung pemerintahan.

Paparan Topik

17 October 2021

Parliamentary Threshold: Ambang Batas Parlemen dalam Pemilu di Indonesia

Parliamentary Threshold merupakan syarat minimal perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam penentuan kursi di DPR. Ambang batas parlemen ini mulai diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 2009.

Paparan Topik

14 October 2021

Electoral Threshold: Pelaksanaannya dalam Pemilu 1999 dan 2004

Electoral threshold adalah ambang batas perolehan kursi parpol sebagai syarat mengikuti pemilu berikutnya. Aturan ini diterapkan pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 sebagai syarat mengikuti pemilu berikutnya.