Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)

Berdirinya Partai Gerindra tidak lepas dari sosok Prabowo Subianto Djojohadikusumo. Awal karier politik Prabowo Subianto adalah sebagai kader Golkar yang menjabat sebagai Dewan Penasihat Partai Golkar. Eksistensi politik dari figur Prabowo Subianto merupakan medan magnet kekuatan partai yang turut menentukan posisi partai di tengah kontestasi politik.

Menjelang Pemilu Presiden 2004, Prabowo Subianto berkompetisi dalam konvensi Calon Presiden dari Partai Golkar yang akan maju bersaing pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2004. Prabowo Subianto bersaing dengan sejumlah figur seperti Wiranto, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, serta Surya Paloh. Namun, Prabowo Subianto urung menang setelah konvensi memilih Wiranto sebagai capres dari Golkar. Wiranto kemudian  berpasangan dengan Salahuddin Wahid dalam Pilpres 2004.

Pada 2008, Prabowo Subianto memutuskan untuk berhenti dari Partai Golkar setelah mandek berkarir dan menerima pinangan Gerindra yang merupakan partai kecil yang beranggotakan Fadli Zon, Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, serta Haris Bobihoe. Prabowo Subianto kemudian didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Partai Gerindra banyak diuntungkan dengan mengusung nama besar mantan Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad tersebut.

Menjelang Pemilu 2009, nama Prabowo Subianto selalu mendapat apresiasi positif dalam berbagai lembaga survei. Elektabilitas Prabowo Subianto yang terus meningkat menjadikan partai ini ikut melambung popularistanya di mata masyarakat. Partai Gerindra banyak disokong oleh pengusaha Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik kandung dari Prabowo Subianto. Tiap bulan selama tahun 2008-2009 partai ini belanja iklan di berbagai media massa hingga Rp 8 miliar hanya untuk mendongkrak popularitas partai ini dalam waktu setahun.

Dalam ranah organisasi petani dan nelayan, Prabowo Subianto memiliki posisi yang cukup strategis yakni menempati posisi dalam struktural Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).

Dua organisasi tersebut yang berbasis massa besar menjadi modal sosial politik Gerindra. Sejumlah elite pendiri parpol berakar dari HKTI, seperti mantan Ketua HKTI DIY Suhardi yang menjadi Ketua Umum Gerindra dan mantan Sekjen HKTI Fadli Zon yang menjadi Wakil Ketua Umum Gerindra. Kemudian Gerindra juga memiliki jaringan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Ketiga organisasi inilah yang menjadi loyalitas Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua HKTI periode 2010-2015 dan Ketua Umum PB IPSI periode 2007-2011.

Sebagai partai pendatang baru, Gerindra mampu memperoleh suara 4,46 persen pada Pemilu 2009. Hal ini didukung oleh kinerja mesin politik yang cukup agresif. Gerindra pun mampu menyisihkan beberapa partai lama dan mendapatkan hak 26 kursi di DPR. Namun, perolehan suara Gerindra tidak cukup besar untuk mengantar Prabowo Subianto tanpa koalisi dalam kandidat presiden pada Pilpres 2009.

Gerindra kemudian berkoalisi dengan PDI Perjuangan karena memiliki visi dan misi yang sama yakni condong terhadap ekonomi kerakyatan. Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjuangan. Namun pasangan Mega-Prabowo tidak mampu menandingi popularitas pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang saat itu memenangi Pilpres 2009. Saat itu Mega-Prabowo hanya memperoleh 26,79 persen yakni 32,55 juta suara di urutan posisi kedua.

Dengan daya juang yang tinggi, Prabowo Subianto tidak meredup dari kekalahan tersebut. Pada Pemilu 2014, justru elektabilitas Prabowo Subianto terus melambung tinggi, diiringi dengan meningkatnya peta dukungan terhadap partai ini. Berbagai survei selalu menempatkan elektabilitas Prabowo Subianto dalam peringkat dua besar. Kemudian pada elektabilitas partai berada diurutan ketiga setelah PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Menjelang Pemilu 2014, Gerindra mengklaim memiliki 13 juta anggota pemegang kartu keanggotaan di seluruh Indonesia. Terdapat 12 organisasi sayap dengan segmen jelas, seperti Perempuan Indonesia Raya atau Gerakan Muslim Indonesia Raya.

Organisasi berbasis massa merupakan salah satu keunggulan dari Partai Gerindra. Jumlah kader yang khusus dilatih sekitar 7.500, kemudian calon legislatif di daerah memiliki relawan yang berperan membuka kontak ke basis massa. Gerindra juga aktif dalam jejaring media sosial, seperti fanpage Prabowo Subianto di Facebook yang saat itu menghimpun 3,97 juta anggota sementara Partai Gerindra 1,9 juta anggota. Gerindra juga menggunakan cara-cara populer dalam menghimpun dukungan sebanyak-banyaknya, yakni dengan mencetak kepingan musik campursari dan film dokumenter tentang Prabowo Subianto.

Partai Gerindra dalam peta politik nasional diteguhkan pada Pemilu 2014, yakni berawal di papan tengah kemudian menjadi salah satu partai berpengaruh. Perolehan suara Gerindra sebanyak 11,81 persen dengan urutan posisi ketiga pada Pemilu 2014. Perolehan tersebut yang membuat Prabowo Subianto kokoh untuk kembali berlaga pada Pemilihan Umum Presiden.

Sebagai capres yang diusung Gerindra, Prabowo Subianto berduet bersama Hatta Rajasa selaku Ketua Umum DPP PAN sebagai cawapres. Pasangan ini didukung oleh Partai Golkar dan partai Islam yakni PPP, PKS, dan PBB dengan modal 48,93 persen perolehan suara sah nasional atau 292 kursi (52 persen) di parlemen. Prabowo Subianto-Hatta bertarung dengan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla usungan dari PDI Perjuangan dan koalisi Nasdem, PKB, dan Hanura.

Pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto kembali mencalonkan diri sebagai capres dengan menggandeng Sandiaga Uno sebagai cawapres. Pasangan ini didukung Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Berkarya.  Pilpres ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan perolehan suara 55,50 persen, diikuti oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50 persen. Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif.

Dalam Pemilu Legislatif 2019, Partai Gerindra meraih  17.594.839 suara sah atau 12,57 persen sehingga berhak menempatkan 78 wakil rakyatnya di kursi DPR. Pencapaian raihan suara sah pada pemilu ini sekaligus mendongkrak peringkatnya di posisi kedua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

KOMPAS/PRIYOMBODO

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Suhardi (kedua dari kanan) bersama pengurus dan anggota partai mengikuti proses verifikasi faktual peserta Pemilu 2009 oleh anggota Komisi Pemilihan Umum di Kantor DPP Gerindra, Jakarta, Kamis (19/6/2008).

Partai Gerindra sebagai partai nasionalis memposisikan diri sebagai pendukung ekonomi kerakyatan sebagai terjemahan ideologi Pancasila. Dalam menghadapi Pemilu 2014, misalnya, Gerindra menawarkan enam strategi yang secara rinci dijabarkan ke dalam target angka. Partai ini secara konsisten menunjukkan citra partai yang berwawasan kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Berdasarkan isi Anggaran Dasar Partai Gerindra, di dalamnya menyatakan jati diri partai adalah kebangsaan, kerakyatan, religius, serta keadilan sosial.

Partai Gerindra memiliki karakter demokratis, merdeka, pantang menyerah, berpendirian, dan terbuka. Gagasan konseptual tersebut bersumber pada azas Pancasila dan UUD 1945. Secara substansial partai ini mengemban pokok perjuangan (platform) yang meliputi sejumlah bidang prioritas, seperti politik, ekonomi, kesejahteraan rakyat, pertanian dan perikanan, lingkungan hidup, sosial budaya, hukum, HAM, pertahanan dan keamanan, otonomi daerah, agama, politik luar negeri, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, perburuhan, riset dan teknologi. Sejauh ini, platform poltik dan ekonomi yang paling menonjol.

Pandangan politik Partai Gerindra menganut paham kemandirian serta keterkaitan fungsional antara lembaga tinggi negara yang tidak saling menjatuhkan dalam sistem presidensil murni. Pada pelaksanaan demokrasi, partai ini menekankan kemakmuran rakyat alih alih arus politik yang mengarah pada liberalisasi.

Dalam hal ini, Partai Gerindra menawarkan haluan baru untuk mengoreksi sejumlah sistem yang sudah terlanjur mapan, seperti pada bidang politik, ekonomi, pemberantasan korupsi, politik luar negeri, serta pertahanan dan keamanan. Salah satu haluan yang ditonjolkan UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) yaitu ruh kebijakan ekonomi yang menghidupi pejuang ekonomi kerakyatan. Partai ini bertekad untuk mengoreksi sistem ekonomi liberal-kapitalistik dengan menawarkan menawarkan jalan keluar atas persoalan pangan dan krisis energi.

Sebagai negara agraris, Indonesia didorong untuk memprioritaskan pembangunan ekonomi sektor pertanian. Kedaulatan pangan dapat dicapai melalui tata niaga pupuk, benih, lahan, modal, serta pemasaran hasil pertanian yang lebih adil antara petani dan konsumen. Dalam hal ini, Gerindra cenderung mengedepankan proteksi dan mengupayakan penghapusan utang luar negeri. Pada bidang energi dan sumber daya air, Gerindra menggugat liberalisasi pengelolaan sumber daya alam. Gerindra gencar menolak kebijakan privatisasi BUMN terhadap pihak asing dan juga menganjurkan tata kelola sumber daya alam berkelnajutan terutama hasil hutan dan pertambangan. Gerindra kemudian mengusulkan penyusunan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Gerindra selalu konsisten meneguhkan kepentingan rakyat  dengan mengambil sikap sebagai partai oposisi, partai ini tegas dalam mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak kepentingan publik. Misalnya, seperti Gerindra sebagai satu-satunya partai yang mengeluarkan surat larangan bagi anggotanya di dalam parlemen untuk mengikuti studi banding ke luar negeri.  Surat larangan tersebut diterbitkan pada Maret 2012 sebagai bentuk respon gencarnya kritik masyarakat atas studi banding DPR yang dianggap memboroskan dana dengan anggaran sebesar Rp15 miliar setiap perjalanan dinas keluar negeri. Hal lainnya, Gerindra menolak rencana menaikkan harga BBM pada tahun 2012 oleh pemerintah. Partai ini tegas menolak kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada tahun 2013 dengan alasan melemahkan mental kemandirian bangsa.

Dalam menghadapi Pemilu 2014, Gerindra mengklaim sebagai satu-satunya partai yang berani menurunkan target kerja ke dalam bentuk angka. Gerindra menawarkan program bertajuk “Enam Aksi Transformasi Bangsa 2014-2019” dengan isi program aksi yang rinci sampai angka, seperti membangun 3.000 km jalan nasional atau meningkatkan  pendapatan perkapita dari Rp35 juta menjadi Rp60 juta. Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto Subianto saat diwawancara menyebutnya pendidikan politik. Ia mengatakan, yang penting Gerindra memiliki target untuk dikejar sehingga akan bekerja keras kalau dapat mandat. “Biar masyarakat tidak beli kucing dalam karung,” kata Prabowo Subianto (Kompas, 21/1/2014).

Aksi Transformasi Bangsa 2014-2019 oleh Partai Gerindra antara lain: membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur, melaksanakan ekonomi kerakyatan, membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamanan sumber daya air, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya serta olahraga, membangun infrastrukur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup serta membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas, dan efektif.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Keakraban diperlihatkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat Prabowo berkunjung ke kediaman Megawati yang berada di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Partai Gerindra sebagai partai nasionalis memposisikan diri sebagai pendukung ekonomi kerakyatan sebagai terjemahan ideologi Pancasila. Dalam menghadapi Pemilu 2014, misalnya, Gerindra menawarkan enam strategi yang secara rinci dijabarkan ke dalam target angka. Partai ini secara konsisten menunjukkan citra partai yang berwawasan kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Berdasarkan isi Anggaran Dasar Partai Gerindra, di dalamnya menyatakan jati diri partai adalah kebangsaan, kerakyatan, religius, serta keadilan sosial.

Partai Gerindra memiliki karakter demokratis, merdeka, pantang menyerah, berpendirian, dan terbuka. Gagasan konseptual tersebut bersumber pada azas Pancasila dan UUD 1945. Secara substansial partai ini mengemban pokok perjuangan (platform) yang meliputi sejumlah bidang prioritas, seperti politik, ekonomi, kesejahteraan rakyat, pertanian dan perikanan, lingkungan hidup, sosial budaya, hukum, HAM, pertahanan dan keamanan, otonomi daerah, agama, politik luar negeri, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, perburuhan, riset dan teknologi. Sejauh ini, platform poltik dan ekonomi yang paling menonjol.

Pandangan politik Partai Gerindra menganut paham kemandirian serta keterkaitan fungsional antara lembaga tinggi negara yang tidak saling menjatuhkan dalam sistem presidensil murni. Pada pelaksanaan demokrasi, partai ini menekankan kemakmuran rakyat alih alih arus politik yang mengarah pada liberalisasi.

Dalam hal ini, Partai Gerindra menawarkan haluan baru untuk mengoreksi sejumlah sistem yang sudah terlanjur mapan, seperti pada bidang politik, ekonomi, pemberantasan korupsi, politik luar negeri, serta pertahanan dan keamanan. Salah satu haluan yang ditonjolkan UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) yaitu ruh kebijakan ekonomi yang menghidupi pejuang ekonomi kerakyatan. Partai ini bertekad untuk mengoreksi sistem ekonomi liberal-kapitalistik dengan menawarkan menawarkan jalan keluar atas persoalan pangan dan krisis energi.

Sebagai negara agraris, Indonesia didorong untuk memprioritaskan pembangunan ekonomi sektor pertanian. Kedaulatan pangan dapat dicapai melalui tata niaga pupuk, benih, lahan, modal, serta pemasaran hasil pertanian yang lebih adil antara petani dan konsumen. Dalam hal ini, Gerindra cenderung mengedepankan proteksi dan mengupayakan penghapusan utang luar negeri. Pada bidang energi dan sumber daya air, Gerindra menggugat liberalisasi pengelolaan sumber daya alam. Gerindra gencar menolak kebijakan privatisasi BUMN terhadap pihak asing dan juga menganjurkan tata kelola sumber daya alam berkelnajutan terutama hasil hutan dan pertambangan. Gerindra kemudian mengusulkan penyusunan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Gerindra selalu konsisten meneguhkan kepentingan rakyat  dengan mengambil sikap sebagai partai oposisi, partai ini tegas dalam mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak kepentingan publik. Misalnya, seperti Gerindra sebagai satu-satunya partai yang mengeluarkan surat larangan bagi anggotanya di dalam parlemen untuk mengikuti studi banding ke luar negeri.  Surat larangan tersebut diterbitkan pada Maret 2012 sebagai bentuk respon gencarnya kritik masyarakat atas studi banding DPR yang dianggap memboroskan dana dengan anggaran sebesar Rp15 miliar setiap perjalanan dinas keluar negeri. Hal lainnya, Gerindra menolak rencana menaikkan harga BBM pada tahun 2012 oleh pemerintah. Partai ini tegas menolak kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada tahun 2013 dengan alasan melemahkan mental kemandirian bangsa.

Dalam menghadapi Pemilu 2014, Gerindra mengklaim sebagai satu-satunya partai yang berani menurunkan target kerja ke dalam bentuk angka. Gerindra menawarkan program bertajuk “Enam Aksi Transformasi Bangsa 2014-2019” dengan isi program aksi yang rinci sampai angka, seperti membangun 3.000 km jalan nasional atau meningkatkan  pendapatan perkapita dari Rp35 juta menjadi Rp60 juta. Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto Subianto saat diwawancara menyebutnya pendidikan politik. Ia mengatakan, yang penting Gerindra memiliki target untuk dikejar sehingga akan bekerja keras kalau dapat mandat. “Biar masyarakat tidak beli kucing dalam karung,” kata Prabowo Subianto (Kompas, 21/1/2014).

Aksi Transformasi Bangsa 2014-2019 oleh Partai Gerindra antara lain: membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur, melaksanakan ekonomi kerakyatan, membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamanan sumber daya air, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya serta olahraga, membangun infrastrukur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup serta membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas, dan efektif.

SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berswafoto dengan wartawan seusai pertemuan keduanya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Partai Gerindra tidak dapat dipisahkan dari sosok Prabowo Subianto Subianto. Partai ini menawarkan sosok yang berada di luar mainstream jalur politik mapan yang didominasi oleh partai-partai papan atas menjelang Pemilu 2009.

Setelah deklarasi Partai Gerindra tahun 2008, Gerindra terus gencar mengusung Prabowo Subianto Subianto menjadi kandidat presiden. Hal ini diperkuat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) serta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra pada 14 Oktober 2008.

Prabowo Subianto setelah menyatakan hengkang dari Partai Golkar kemudian menerima pinangan dari Partai Gerindra secara resmi pada 12 Juli 2008. Strategi yang dilakukan partai ini dengan mengusung nama Prabowo Subianto sebagai calon presiden cukup menjadi perhatian.

Menjelang Pemilu 2009, berdasarkan beberapa jajak pendapat nama Prabowo Subianto yang didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina Gerindra memiliki popularitas yang baik di mata publik. Di sisi lain sosok Prabowo Subianto memberikan stigma lekat dengan dengan militer.  Apalagi, lambang Partai Gerindra yang berupa kepala burung Garuda mirip dengan simbol tongkat komando militer.

Prabowo Subianto merupakan mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD tahun 1998 dengan karir militernya yang melambung sejak menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus pada periode tahun 1996-1998. Kemudian kesan militeristik pada awal pendirian partai pun sulit ditampik saat Wakil Ketua Umum dijabat oleh mantan Komandan Kopassus dan mantan Direktur Badan Intelejen Negara, Muchdi Purwopranjono (keluar pada tahun 2011). Selain Prabowo Subianto, terdapat 15 purnawirawan TNI yang menjadi dewan pembina partai, seperti Glenny Kairupan, Asril Tanjung, serta Moekhlas Sidik.

Kepengurusan partai yang terdiri dari kalangan militer ini kerap dijadikan isu politik oleh lawan-lawan politiknya dengan mengait-kaitkan partai ini pada kasus pelanggaran HAM di Timor Timur serta penculikan aktivis terkait peristiwa Mei 1998. Namun Gerindra menjawab isu tersebut dengan fakta lain. Pada Pemilu 2009, dari sekitar 600 calon legislatif, hanya lima orang yang berlatar belakang TNI/Polri. Lalu dua korban dari penculikan 1998, Pius Lustrilanang dan Desmon J. Mahesa kini tercatat sebagai kader partai dan duduk sebagai anggota Fraksi Gerindra di DPR periode 2009-2014.

Partai Gerindra identik dengan sosok atau figur Prabowo Subianto. Suara atau pandangan politik dari Prabowo Subianto adalah sikap Gerindra. Hal ini terlihat dalam mekanisme pengambilan keputusan partai yang tidak dapat dilepaskan dari sikap Prabowo Subianto selaku individu. Selaku Ketua Dewan Pembina, Prabowo Subianto mempunyai mandat mengambil keputusan strategis meskipun keputusan diambil secara kolegial. Mengenai kebijakan dan operasional sehari-hari partai ini berjalan dibawah kepemimpinan Ketua Umum Suhardi dan Wakil Ketuanya Fadli Zon. Keduanya memiliki latar belakang dalam struktur kepengurusan HKTI yang memudahkan Gerindra untuk memperkuat jaringan partai di kalangan petani serta nelayan.

Belajar dari kegagalan pada Pemilu 2009 yang mengusung Prabowo Subianto sebagai kandidat capres tanpa berkoalisi. Gerindra kemudian merapat ke PDI Perjuangan yang dianggap memiliki kesamaan visi misi kerakyatan dan mengajukan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden yang mendampingi calon presiden Megawati Soekarnoputri.

Saat itu didukung oleh Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo Subianto (TKN-MP) di ketuai oleh oleh kader PDI Perjuangan, Theo Syafei dan tim sukses oleh Muhammad Yasin daN Muchdi PR dari kubu Prabowo Subianto. Namun, pasangan ini menerima kekalahan dengan perolehan suara yang hanya mengantongi 26,79 persen.

Kedekatan PDI Perjuangan dengan Gerindra secara ideologis mendorong terjadinya koalisi tokoh seolah berjalan alamiah. Kekompakan keduanya dapat dilihat dari strategi kampanye yang konsisten menyorong platform keadilan sosial. Pasangan Mega-Pro mendesak pemerintah untuk mencabut UU Nomor 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang dianggap sebagai contoh neoliberalisme pendidikan.

Program tersebut mendapat dukungan positif dari masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa serta kelompok petani dan nelayan. Di sisi lain, kedua partai koalisi nasionalis ini mampu menggerakan keterlibatan kelompok lintas agama dan suku, seperti dengan mendapatkan dukungan dari Forum Bhineka Tunggal Ika Nusantara (Forbhatin) yakni forum lintas agama secara nasional untuk mengupayakan kesetaraan perlakuan antar umat beragama, lalu Forum Relawan Penyelamat Ibu Pertiwi (FRPIP) yakni wadah bagi kelompok petani dan perajin kecil yang beranggotakan 800 kelompok. Koalisi partai ini masih kompak dalam menyikap Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Prabowo Subianto terus konsisten membawa haluan Gerindra untuk berjarak dengan pusat kendali kekuasaan. Gerindra bersama dengan PDI Perjuangan dan Hanura menolak untuk berkoalisi dengan pemerintahan di kursi DPR dan tidak ada satu pun kader Gerindra yang duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II tersebut.

Gerindra dan PDI Perjuangan akhirnya pecah kongsi pada tahun 2014. Partai Gerindra menempati urutan ketiga pada Pemilu 2014 dengan perolehan suara 14.760.371 suara (11,81 persen). Perolehan tersebut menjadikan Gerindra partai yang diperhitungkan oleh partai lain. Gerindra memiliki posisi tawar lebih baik dalam konsolidasi antar-parpol untuk mengajukan capres. Sosok Prabowo Subianto memiliki elektabilias cukup tinggi berdasarkan sejumlah lembaga survei.

Pada Pemilu 2014, Gerindra kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai capres yang didampingi Hatta Rajasa yang merupakan Ketua DPP PAN. Pasangan Prabowo Subianto-Hatta mendapatkan dukungan dari Partai Golkar, dan parta Islam PPP, PKS serta PBB dengan total modal 48,93 persen perolehan suara sah nasional atau sekitar 292 kursi (52 persen) parlemen.

Namun, sekali lagi Prabowo Subianto mengalami kekalahan bersama Hatta setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan pasangan ini atas kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla  dan mengukuhkan kemenangan pasangan usungan partai PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, dan PKP Indonesia. Kemudian Gerindra bersama Golkar, PAN, PKS, dan PPP berkoalisi dengan memposisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang.

Pascapemilihan presiden, pada 20 September 2014 Partai Gerindra menggelar KLB di Bogor dengan agenda pemilihan ketua umum setelah Ketua Umumnya Suhardi wafat. Ketetapan Kongres Luar Biasa yang ketiga dengan nomor: 03/TAPKLB/09/2014 tanggal 20 September 2014 memilih dan menetapkan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto saat wawancara bersama Kompas. (09/01/2014)

Perkembangan yang terus meningkat pendukung Gerindra menjadikan partai ini diperhitungkan dalam panggung kontestasi politik nasional. Pada Pemilu 2009, Gerindra merupakan satu-satunya partai pendatang baru meraih suara 4,46 persen. Tentu perolehan ini cukup besar dengan menyisihkan sejumlah partai lama dengan mendapatkan hak kursi sebanyak 26 di parlemen.

Kekuatan Gerindra terutama di Pulau Jawa dengan empat provinsi sebagai kantong suara terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Diluar Pulau Jawa basis utama Gerindra berada di Sumatera Selatan dan Lampung.

Jika dilihat, basis kemenangan Gerindra pada tingkat lokal mendukung performa partai dalam kontestasi pemilu kepala daerah (pilkada). Partai ini tercatat sukses mencalonkan Longki Djanggola sebagai Gubernur Sulteng pada tahun 2011, Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta (2012), Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung (2013).

Terbukti partai ini secara nasional memiliki performa yang baik, akan tetapi pada ranah lokal partai ini masih belum sepenuhnya teruji. Secara umum, sekitar 600 anggota DPRD provinsi, kota, dan kabupaten masih belum memadai untuk memengaruhi jaringan politik lokal di daerah. Adanya keterbatasan dapat terlihat pada saat kontestasi pilkada provinsi tahun 2012-2013. Kekalahan Ketua DPD NTT, Esthon Foenay, serta mantan Ketua DPD Sulsel Andi Rudiyanto Asapa menunjukkan bahwa Gerindra harus lebih fokus konsolidasi internal partai.

Dalam kontestasI politik nasional, Parta Gerindra makin kokoh pada saat Pemilu 2014 jika dibandingkan dengan Pemilu 2009. Gerindra mampu meningkatkan perolehan suara hingga tiga kali lipat yaitu sebanyak 14.760.371 suara (11,81 persen). Gerindra memenangkan empat dari 77 dapil, yaitu di Aceh II, Sumut II, Sumbar II, dan Banten II.

Karakteristik pemilih Partai Gerindra cenderung dinamis sejak Pemilu 2009 sampai Pemilu 2014. Selama periode tersebut, komposisi pendukung Gerindra telah banyak berubah dan hanya sedikit aspek saja yang cenderung tetap. Aspek yang tidak berubah yakni proporsi pendukung yang merata di pedesaan dan perkotaan. Sementara itu, proporsi seimbang antara pemilih dari Jawa dan luar Jawa juga terjadi pada Pemilu 2009. Kemudian pada Pemilu 2014, Gerindra mulai melebarkan sayap pada pemilih yang tinggal di luar Jawa.

Sejak Pemilu 2009 hingga Pemilu 2014, pemilih Parta Gerindra didominasi oleh pemilih laki-laki dan terus meningkat. Gerindra diminati oleh pemilih mula dan muda, termasuk pelajar dan mahasiswa. Namun mengalami sedikit penurunan persentase pemilih yang berusia 17-35 tahun pada Pemilu 2014.

Dilihat dari suku bangsa mayoritas pemilih Partai ini mengaku bersuku selain Jawa. Akan tetapi, pada Pemilu 2014 persentase pemilih yang mengidentifikasikan diri sebagai anggota suku Jawa meningkat. Padahal, domisili pemilih Gerindra lebih banyak yang berasal dari luar Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan dukungan dari pemilih luar Jawa merupakan berasal dari pemilih bersuku bangsa Jawa.

Pada sisi afiliasi keagamaan, pemilih non-Muslim Partai Gerindra yang dulunya melebihi persentase nasional, namun saat ini menurun. Pada Pemilu 2009, pemilih yang paling menonjol yakni berasal dari kalangan berpendidikan menengah. Kemudian pada Pemilu 2014 Partai ini mengalami peningkatan dukungan dari pemilih berpendidikan tinggi dan rendah. Dari sisi kelas sosial ekonomi, Partai Gerindra lebih diminati oleh pemilih dengan kemampuan ekonomi menengah. Selain itu, dukungan kalangan pensiunan terhadap partai ini terlihat dominan pada Pemilu 2009. Namun, pada Pemilu 2014 dominasi tersebut tergantikan oleh pemilih yang berprofesi sebagai pegawai swasta dan aparat negara.

Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019, Partai Gerindra berhasil menjadi partai politik kedua terbesar di Indonesia si bawah PDIP dan menempati 78 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat setelah meraih 17.594.839 suara sah atau 12,57 persen suara sah.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto berdefile mengelilingi lapangan dengan menunggang kuda saat kampanye terbuka di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (23/3/2014).

• Ketua Dewan Pembina : Prabowo Subianto
• Ketua Dewan Penasehat : Haryadi Darmawan
• Ketua Dewan Pakar : Burhanuddin Abdullah
• Ketua Umum : Prabowo Subianto
• Sekretaris Jenderal : H. Ahmad Muzani
• Bendahara Umum : Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA

Visi

Menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

Misi  :

1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
2. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
4. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan/atau latar belakang golongan.
5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih disetiap tingkat pemerintahan.

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto mengepalkan tangan seusai berpidato dalam acara Temu Kader Nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/10/2010).

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2021 menunjukkan elektabilitas Partai Gerindra dengan penurunan menjadi 9,6 persen. Berdasarkan catatan dua survei sebelumnya, keterpilihan Gerindra selalu di atas 12 persen. Hal ini mungkin saja tidak lepas dari sorotan publik terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat kader Gerindra, yakni pada akhir tahun 2020 adanya kasus dugaan korupsi menyeret bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Subianto sehingga sedikit banyak berdampak negatif terhadap citra partai ini.

Survei Litbang Kompas pada April 2021 menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto 16,4 persen, tertinggi dibandingkan dengan nama lain, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Sandiaga Uno. Bahkan dari sejumlah survei popularitas dan elektabilitas capres, Prabowo Subianto selalu menduduki posisi teratas ketimbang nama lain. Gerindra terus berupaya mendorong Prabowo Subianto agar maju di Pilpres 2024. Dalam rapat koordinasi DPD Partai Gerindra di Sulawesi Selatan, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menerima permintaan para pengurus daerah untuk kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai capres pada Pemilu 2024. (Kompas, 9/10/2021).

Sebelumnya pada Kongres Luar Biasa Partai Gerindra, 8 Agustus 2020, dorongan agar Prabowo Subianto kembali maju dalam Pilpres 2024 juga muncul. Saat itu, Prabowo Subianto juga kembali didaulat menjadi ketua umum.

Hasil survei periodik Litbang Kompas pada Oktober 2021 menunjukkan, parpol-parpol lama yang mewarnai panggung politik nasional masih mendominasi pilihan publik. Tiga besar parpol hasil Pemilu 2019 tetap berada di papan atas tingkat keterpilihan.

Jika dibagi dalam dua kluster, tiga besar parpol ini masuk dalam kluster pertama survei Kompas. Kluster pertama ini adalah partai-partai yang relatif stabil berada di tiga besar elektabilitas. Ketiga parpol itu ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berada di posisi pertama dengan tingkat elektabilitas mencapai 19,1 persen. Disusul Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di posisi kedua dengan elektabilitas 8,8 persen, dan posisi ketiga Partai Golkar dengan tingkat keterpilihan 7,3 persen.

Terlepas dari terjadinya penurunan tingkat elektabilitas pada sebagian besar parpol, kecenderungan kemapanan partai tidak bisa dibantah. Partai-partai yang selama ini meramaikan panggung politik nasional dan berada di DPR, sedikit banyak akan tetap bertahan untuk bisa melewati ambang batas parlemen di Pemilu 2024 nanti. (LITBANG KOMPAS)

Artikel Terkait