LAPAN: Pilar Riset Penerbangan dan Antariksa

Riset di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi merupakan bagian penting dalam mendukung visi pembangunan nasional. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah dikonsolidasikannya Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diharapkan LAPAN dapat meningkatkan sumber daya dan memperbaiki ekosistem riset kedirgantaraan. Sejumlah fokus riset sekaligus model bisnis yang dapat menjadi prioritas ke depan, yakni dengan mengembangkan teknologi pengamatan antariksa hingga pelibatan pihak eksternal.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengemukakan, setelah resmi terbentuk, BRIN perlu menambahkan tugas dan fungsi sebagai lembaga riset kedirgantaraan dan operator terkait keantariksaan. Hal ini sesuai amanah ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Undang-undang No 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan. (Kompas, 17/05/2021)

Dengan adanya BRIN, ke depan Lapan tidak akan bekerja sendiri dalam mengeksplorasi dan melakukan riset. Sebab, masalah fundamental riset kita adalah keterlibatan pihak yang sangat rendah baik sumber daya manusia, infrastruktur, maupun anggaran.

Saat ini LAPAN telah melakukan sejumlah kerja sama riset baik yang bersifat bilateral maupun multiratelal. Beberapa kerja sama riset multilateral itu yakni Asia-Pasific Regional Space Agency Forum (APRSAF), The United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), G20 Space Economy Leader, International Astronautical Federation (IAF), dan Committee on Space Research (COSPAR).

Penyelenggara keantariksaan memiliki urgensi karena teknologi penerbangan dan antariksa tergolong teknologi dengan biaya serta risiko yang tinggi. Di samping peran pemerintah yang memang memiliki kewajiban penyelenggaraan keantariksaan sesuai UU Keantariksaan, teknologi tersebut sangat strategis sehingga perlu dikuasai untuk menjadi bangsa yang mandiri.

Antariksa merupakan ruang beserta isinya yang terdapat di luar ruang udara, serta yang mengelilingi dan melingkupi ruang udara. Secara alamiah Antariksa terletak sekitar 100–110 km di atas ruang udara atau atmosfer bumi.

Dalam pengaturannya secara internasional, ruang udara tunduk pada Konvensi Internasional tentang Penerbangan Sipil (Chicago Convention on Civil Aviation 1944). Indonesia telah mematuhinya sejak 27 April 1950 dan mengakui adanya kedaulatan setiap negara yang penuh dan eksklusif di atas wilayah udara teritorialnya.

Antariksa tunduk pada ketentuan Traktat mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967 (Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967), yang mengakui Antariksa sebagai kawasan bersama umat manusia (province of all mankind).

Sesuai dengan ketentuan tersebut antariksa bebas untuk dieksplorasi dan digunakan oleh semua negara, tanpa diskriminasi berdasarkan asas persamaan, dan sesuai dengan hukum internasional.

Berdasarkan arahan Presiden Soekarno, Perdana Menteri RI Ir. Juanda bersama dengan R.J Salatun (Sekretaris Dewan Penerbangan RI) membentuk panitia Astronautika pada 31 Mei 1962. Untuk mendukung langkah tersebut, pada 22 September 1962 dibentuklah Proyek Roket Ilmiah dan Militer Awal (PRIMA) afiliasi AURI (sekarang TNI AU) dan Institut Teknologi Bandung.

Kemudan pada tanggal 27 November 1963, Pemerintah Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 1963 tentang Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional sebagai dasar dibentuknya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Dalam Keppres tersebut, pada Pasal 1 dinyatakan: “Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional, disingkat LAPAN, selanjutnya disebut Lembaga, berfungsi sebagai badan pelaksana nasional untuk memajukan penerbangan dan Angkasa Luar Nasional dengan jalan penelitian dan pengembangan.”

Pada 1964, proyek Proyek Roket Ilmiah dan Militer Awal berhasil membuat dan meluncurkan dua roket seri Kartika I berikut telemetrinya. Kini, LAPAN terus mengembangkan riset dan inovasi di bidang penerbangan dan antariksa. LAPAN juga membuat roket dan satelit yang diperuntukkan untuk penelitian dan pengamatan antariksa.

Tugas

Melaksanakan  tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

• Penyusunan kebijakan nasional dibidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya
• Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatnnya
• Penyelenggaraan keantariksaan
• Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN
• Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAPAN
• Pelaksanaan kajian kebijakan strategis penerbangan dan antariksa
• Pelaksanaan penjalaran teknologi penerbangan dan antariksa
• Pelaksanaan pengelolaan standardisasi dan sistem informasi penerbangan dan antariksa
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas LAPAN
• Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya

Baca juga: Tamasya Luar Angkasa, Bisnis dan Wahana Para Miliarder

Visi 2020–2024

Menjadikan penggerak sektor-sektor pembangunan nasional berbasis IPTEK penerbangan dan antariksa dalam mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri serta berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi 2020–2024

• Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Negara berkaitan dengan sains antariksa dan atmosfer
• Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Negara berkaitan dengan penginderaan jauh
• Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Negara berkaitan dengan teknologi penerbangan dan antariksa
• Memberikan dukungan teknis dan administrai serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Negara berkaitan dengan kebijakan penerbangan dan antariksa
• Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Negara berkaitan dengan mewujudkan birokrasi LAPAN berkelas dunia.

Baca juga: Terdeteksi 1.973 Titik Panas di NTT

Struktur Organisasi LAPAN

Sumber: LAPAN

Kepala LAPAN dari Masa ke Masa

• Komodor TNI AU Nurtanio Pringgodigdo (periode 1963–1966)
• Marsdya TNI AU Soebambang (periode 1967–1971)
• Marsdya TNI AU Raden Jacob Salatun (periode 1971–1978)
• Marsda TNI AU Dr. R. Sunaryo (periode 1978–1986)
• Marsdya TNI AU Iskandar (periode 1986–1987)
• Marsda TNI AU R. Ibnoe Soebroto (periode 1987–1991)
• Dr. Ir. Harsono Wiryosumarto, M.S. Met E (ITB) (peridoe 1991–1998)
• Dr. Harijono Djojodihardjo (LAPAN/ITB) (periode 1999–2000)
• Mahdi Kartasasmita, M. Sc., Ph. D. (LAPAN) (periode 2001–2005)
• Ir. Adi Sadewo Salatun (LAPAN) (periode 2006–2010)
• Bambang S. Tedjasukmana, Dipl. Ing. (LAPAN) (periode 2011–2014)
• Dr. Thomas Djamaluddin (LAPAN) (periode 2014–sekarang)

Inovasi dan teknologi LAPAN yang sudah dimanfaatkan pada berbagai sektor:

1. Satelit LAPAN-A2: Pemanfaatan Data AIS untuk Pemantauan Kapal
2. Satelit LAPAN-A3: Pemanfaatan data AIS
3. LSU-02 NGLD: Kegiatan Pemantauan Daerah Laut Lepas Pandeglang, Banten
4. Land Use Change Monitoring Tools (WebGIS Ewcosystem dan Aplikasi Android)
5. Analisis Ready Data
6. Smart Ground Station Kebencanaan
7. Smart Peringkat Bahaya Kebakaran (Fire Danger Rating System (SPBK/FDRS)
8. Informasi hotspot/indikator kebakaran hutan/lahan seluruh wilayah Indonesia
9. Model pemanfaatan penginderaan jauh untuk pemantauan fase pertumbuhan padi (Terra/Aqua MODIS)
10. Model pemanfaatan penginderaan jauh untuk pemantauan fase pertumbuhan padi (Sentinel-1)
11. Decision Support System Satellite Disaster Early Warning System (DSS SADEWA)
12. DSS Sistem Embaran Maritim (DSS SEMAR)
13. Sistem Pemantau Hujan Spasial (DSS SANTANU)
14. Sistem Informasi Komposisi Atmosfer Indonesia (SRIKANDI)
15. Sistem Informasi dan Prediksi Cuaca Antariksa (SWIFtS)
16. Drone smart farming V.01: Penyemprotan lahan pertanian di Humbang Hasundudutan-Sumatera Utara dan Tegal-Jawa Tengah

Baca juga: Pesawat N219 Dorong Industri Penerbangan Nasional

FOTO: PT DIRGANTARA INDONESIA

Pesawat N219 yang dikembangkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional bersama PT Dirgantara Indonesia.

Satelit LAPAN-A2 mulai dibangun pada tahun 2008 dan diluncurkan pada tanggal 28 September 2015. Satelit LAPAN-A2 mengorbit pada wilayah equatorial dan mengemban tiga misi, yakni:

• Misi survey dari ketinggian 650 km dari permukaan bumi di orbit near equator
• Pengamatan lalu lintas kapal laut di wilayah perairan Indonesia
• Membangun sistem komunikasi amatir APRS untuk membantu para pengguna komunikasi amatir nasional (ORARI). Misi pengamatan lalu lintas kapal laut di wilayah perairan.

LAPAN bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Satelit dan Penerbangan dalam rangka Mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu, setiap harinya LAPAN mengirimkan hasil akuisisi data AIS kepada KKP, yang akan dimanfaatkan oleh KKP untuk pemantauan kapal di perairan Indoensia. Pengiriman data AIS ini dilakukan melalui sharing via FTP (File Transfer Protocol) server.

Selain KKP, pemanfaatan data AIS juga dilakukan oleh ISRO (Indian Space Research Organization) sebagaimana bentuk pelaksanaan kerjasama Indonesia (LAPAN) dan India (ISRO) dalam rangka eksplorasi dan penggunaan antariksa untuk tujuan dakai. Terkait dengan pemanfaatan satelit LAPAN-A2, setiap harinya LAPAN juga mengirimkan data AIS kepada ISRO. Namun untuk ISRO, pengiriman data AIS dilakukan oleh Stasiun Bumi Biak, sedangkan data AIS untuk KKP pengiriman dilakukan di Mission Control Center-Pusteksat-Rumpin.

Baca juga: Sejarah Baru Industri Penerbangan Indonesia

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Warga memanfaatkan aplikasi sipandora di Jakarta, Kamis (31/1/2019). Aplikasi Sipandora (Sistem Pemantauan Bumi Nasional berbasis Android) yang diluncurkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) kini bisa dinikmati masyarakat. Aplikasi ini memberikan layanan data dan informasi satelit penginderaan jauh berbasis digital seperti zona potensi penangkapan ikan, suhu permukaan laut, produktivitas padi, peringatan dini bencana kebakaran lahan, dan kekeringan. Selain Sipandora, Lapan juga meluncurkan Sistem Penyajian Data yang Cepat, Mudah, Aman, dan Populer (SPACeMAP).

Pesawat LSU-02 NGLD merupakan salah satu pesawat tanpa awak yang dimiliki oleh LAPAN. Pesawat seri ini merupakan pesawat yang siap untuk doperasikan untuk beberapa kegiatan pemantauan dan telah mampu untuk terbang automatis dan menempuh jarak terbang sejauh 200 km.

Kegiatan Pemantauan ini dilaksanakan atas dasar permintaan dari Kepolisian Republik Indonesia dan dilaksanakan pada 29 Mei 2020 sampai dengan 3 Juni 2020. Mengingat saat itu masih dalam kondisi pandemi Covid-19, kegiatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Pemantauan hari pertama dilakukan dengan durasi terbang LSU-02 NGLD selama 2 jam 4 menit. Kegiatan layanan foto diambil dari ketinggian 500 m dengan menggunakan kamera Sony 24 Megapixel. Jumlah foto yang dihasilkan sebanyak 1.390 gambar.

Decision Support System Satellite Disaster Early Warning System (DSS Sadewa) memantau dan memprediksi kejadian hujan ekstrim yang berpotensi menimbulkan bencana banjir dan longsor di seluruh wilayah Indonesia hingga resolusi 5 km menggunakan satelit dan model atmosfer dan dapat mengirimkan informasi peringatan dini melalui website, e-mail, dan pesan singkat kepada pihak-pihak terkait dengan penanggulangan bencana. Data dari DSS Sadewa dapat diakses pada https://sadewa.sains.lapan.go.id/.

DSS Sadewa dapat mengurangi risiko bencana hidrometeorologis dengan meningkatkan kesiapsiagaan. Pemanfaatan sistem ini untuk penanggulangan bencana, pekerjaan umum, pertambangan, dan smart city. DSS Sadewa dimanfaatkan oleh BMKG dan PT Timah.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Peneliti dari Badan Antariksa Amerika atau NASA dan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau Lapan menyiapkan alat yang akan digunakan untuk penelitian saat gerhana matahari total di Lapangan Pendopo Maba, Halmahera Timur, Senin (7/3/2016). NASA dan Lapan akan meneliti korona matahari pada saat gerhana berlangsung.

Tingkat Nasional

Pada tahun 2019 Deputi Penginderaan Jauh telah mengukur luas lahan sawit nasional bersama Kemenkoperekonomian, Badan Informasi Geospasial (BIG), KLHK, Kementerian Pertanian, serta Yayasan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Kemudian telah melakukan updating luas lahan baku sawah secara nasional diseluruh provinsi.

LAPAN memberikan support BNPB serta Kementerian/lembaga terkait masalah kebakaran hutan dan lahan, bencana banjir, serta longsor, yakni kebakaran hutan dan lahan merupaan bencana terbesar pada tahun 2019. Kemudian, bersama dengan KLHK bekerjasama dalam menghitung luas lahan yang terbakar secara nasional.

LAPAN melakukan pemantauan atas dasar dari permintaan Pertamina, yaitu bencana tumpahan minyak di Karawang Utara dan di Riau. Di sisni, LAPAN bekerjasama dengan Kemenkomaritim, KKP, serta KLHK. LAPAN juga melakukan pemantauan untuk luas lahan gambut yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir dengan Badan Restorasi Gambut (BRG).

LAPAN memenuhi 96 persen data yang dibutuhkan dalam partisipasi pada program Pemerintah, yakni Pendaftaran Tanah Sistematil Lengkap (PTSAL) dengan ATR/BPN menargetkan tujuh provinsi yaitu, Jambi, Riau, Sumsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, serta Kalsel.

Produk LAPAN terbukti telag dihilirisasi dengan adanya penandatanganan lisensi mengenai Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI) antara LAPAN dengan PT Marlin.

Tingkat Internasional

LAPAN melakukan penandatanganan naskah kerja sama dengan Ecomatrika di Inggris untuk penyediaan data early warming system untuk monitoring hutan. Kemudian juga penandatangan kerja sama dengan Soletop di Korea Selatan untuk pengembangan stastiun bumi.

UNESCAP memfasilitasi kerja sama natara GISTDA (Thailand) dengan LAPAN untuk menjadi percontohan kerja sama antara negara ASEAN lainya. Kerja sama di dalamnya berfokus pada platform untuk smartcity dan mendukung SDG’s.

LAPAN berhasil melakukan pemanfaatan data ALOS II dengan JAXA Jepang. Kemudian, LAPAN juga telah meningkatkan keakuratan Hotspot dari 750 m ke 375 m bersama dengan NOAA/NESDiS. (LITBANG KOMPAS)