Lembaga

Kementerian Sosial

Kementerian Sosial menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Salah satu tahapan proses penetapan gelar pahlawan nasional juga dilakukan melalui Kementerian Sosial.

Fakta Singkat

Dibentuk
19 Agustus 1945

Menteri Pertama
Iwa Kusuma Sumantri
(19 Agustus 1945-14 November 1945)

Menteri Sosial saat ini
Juliari P. Batubara (23 Oktober 2019 – sekarang)

Dasar Hukum
UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial

Anggaran
Rp60,6 triliun berdasarkan Perpres No 54 tahun 2020

Sejarah

KOMPAS/SURYOPRATOMO

Menteri Sosial, Ny Nani Soedarsono Minggu pagi (16/9/1984) meresmikan lomba lukis anak-anak antar bangsa 1984 di Pasar Seni Ancol, Jakarta Utara.

Kementerian Sosial dibentuk 19 Agustus 1945. Menteri pertama pada lembaga ini adalah Iwa Kusuma Sumantri. Namun, pada masa awal tersebut lembaga ini masih berupa Departemen Sosial. Berbeda dengan departemen lainnya seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, serta Departemen Kesehatan yang memiliki peninggalan lembaga departemen pada masa kolonial Belanda. Sementara, Departemen Sosial tidak memiliki pendahuluan “voorloper” pada era penjajahan Pemerintah Belanda dan Jepang.

Pada masa awal Pemerintahan RI, Departemen Sosial hanya memiliki pegawai tidak lebih dari 30 orang dan hampir seluruh pegawai belum memiliki pengalaman di bidang perburuhan dan bidang sosial.

Departemen Sosial awalnya berlokasi di Jalan Cemara 5 Jakarta yang sebelumnya ditempati sebagai Kantor Perburuhan. Pada 10 Januari 1946, Departemen Sosial pindah ke Yogyakarta karena terjadi konflik gangguan dari NICA secara terus-menerus dan situasi di Jakarta sudah tidak aman lagi sebagai Pusat Pemerintahan RI.

Setelah pindah di Yogyakarta, Departemen Sosial menyusun beberapa peraturan yang berbentuk maklumat, seperti Maklumat No 3 tentang pembetukan Panitia Pembantu Sosial untuk usaha santunan terhadap fakir miskin dan anak terlantar di kabupaten/kota. Keanggotaan panitia terdiri dari para peminat dalam bidang sosial, pegawai pamong praja dan kantor sosial, para pemimpin badan-badan sosial serta pemimpin-pemimpin informal setempat.

Pada masa Orde Baru hingga menjelang reformasi peran Kementerian Sosial tidak mengalami perubahan signifikan yakni membantu pemerintah melakukan upaya pengentasan kemiskinan dan penggalangan bantuan sosial. Bahkan di era Orde Baru sempat muncul Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) yang menuai kontroversi. Pertama, tidak jelas alokasi dana yang berhasil dihimpun. Kedua, SDSB dianggap sebagai perjudian yang dilegalkan oleh pemerintah orde baru.

Bersamaan dengan penyebaran undian hadiah SDSB, pemerintah mengeluarkan jenis judi legal lain yakni Porkas atau akronim dari Pekan Olah Raga dan Ketangkasan. Undian berhadiah ini berada di ranah olahraga, dan sepak bola menjadi lahan basah untuk praktek perjudian ini. Porkas juga menuai persoalan di kalangan masyarakat.

Pergantian kepemimpinan dari Orde Baru ke Era Reformasi berpengaruh terhadap kabinet dan berimbas pada lembaga tinggi negara dan departemen. Pada saat kepemimpinan Pemerintah RI oleh Presiden Abdurrahman Wahid nomenklatur Kementerian Sosial dihapuskan dari jajaran lembaga kementerian di Indonesia.

Kebijakan tersebut membuat para praktisi, akademisi, dan mahasiswa Pascasarjana Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia menyuarakan kiprah Departemen Sosial, agar Presiden Abdurrahman Wahid membentuk kembali Kementerian atau Departemen Sosial untuk mewadahi pelayanan kesejahteraan sosial secara institusional.

Pelayanan kesejahteraan sosial yang dianggap cukup dilakukan oleh masyarakat saja oleh Presiden Gusdur ternyata secara tidak terduga memunculkan berbagai masalah kesejahteraan sosial seperti bencana alam, bencana sosial, populasi anak jalanan dan anak terlantar yang semakin bertambah. Hal tersebut memicu para mantan petinggi Departemen Sosial mendorong pemerintah untuk membentuk sebuah badan yang berada langsung dibawah tanggung jawab presiden dan melahirkan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN).

Setelah terbentuk, BKSN ternayata mengalami permasalahan seperti kekurangan sumber daya manusia karena tidak berimbang populasi permasalahan sosial dengan petugas yang dapat menjangkau cakupan wilayah. Selain itu, kewenangan BKSN sangat terbatas.

Atas pertimbangan berbagai persoalan tersebut, Departemen Sosial dimunculkan kembali namun nomenklaturnya menjadi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Gagasan penggabungan tersebut pun tidak optimal menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial.

Pada era Pemerintahan Kabinet Gotong Royong, Kementerian Sosial difungsikan kembali untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Pelayanan sosial yang diterima masyarakat menjadi lebih memadai meskipun permasalahan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya tuntas seperti masih tingginya persoalan sosial akibat kemiskinan.

KOMPAS/HARIADI SAPTONO

Mahasiswa berunjuk rasa di Gedung DPRD DIY Jalan Malioboro, Yogyakarta Selasa (3/12/1991). Keberadaan SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) sepenuhnya ada pada pemerintah pusat. Sehingga kalau ada gejolak dari masayarakat atau kelompok masyarakat mengenai SDSB di DI Yogyakarta, Pemda DIY akan melaporkannya secara obyektif kepada Pemerintah Pusat juga Menteri Sosial.

Peran Kemensos

Dalam menghadapi musibah pandemi Covid-19 yang makin melonjak kasus penularannya, Kemensos terus berupaya dan berjuang dalam kesejahteraan sosial untuk masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi. Upaya yang dilakukan seperti bantuan sosial paket sembako ke seluruh wilayah Indonesia.

Di Jakarta, pendistribusian bantuan sosial sembako dilakukan dengan sebanyak 130 unit roda dua serta 13 unit kendaraan roda empat yang menyalurkan paket sembako dan dikirim untuk 1,2 juta keluarga di wilayah Jakarta. Bantuan sembako juga disalurkan untuk warga sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi. Di wilayah provinsi lain juga dilakukan penyaluran bantuan sosial.

Selain bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai yang dilakukan oleh Kemensos dalam pengamanan sosial serta penanganan dampak Covid-19, Kemensos berupaya dalam memperkuat dan mendorong pada layanan dukungan psikososial (LDP).

Pandemi yang terjadi tidak hanya berdampak pada sisi sosial dan ekonomi saja dikalangan masyarakat namun dampak ini juga menyangkut pada sisi psikologis (traumatis) semua kelompok masyarakat. Kemensos memperkuat program layanan psikososial dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Bantuan tidak hanya masyarakat level bawah yang terdampak namun juga mereka yang bekerja pada sektor swasta yang biasanya mendapat penghasilan rutin bisa tiba-tiba kehilangan penghasilan seperti pengusaha yang tutup usahanya. Hal seperti kecemasan, ketakutan, kepanikan yang menjadi awal dirasakan masyarakat. Masalah psikologi dan emosional juga muncul ketika salah satu anggota keluarga yang tertular virus Covid-19.

Program layanan psikosial dapat mengurangi beban emosi individu masyarakat dan dalam kondisi emosi masyarakat yang bisa ditangani dengan baik, diyakini akan mampu membantu kesiapan serta daya tahan masyarakat dalam situasi pandemi saat ini.

Kementerian Sosial juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penderita covid-19, PDP (Pasien dalam Perawatan), dan Orang dalam Pengawasan (ODP) tidak dikucilkan. Kemensos juga mengajak para masyarakat agar menguatkan kembali nilai-nilai gotong royong, kepedulian, tenggang rasa, serta semangat kekeluargaan sehingga dapat menimbulkan rasa saling memiliki dan berbagi antar sesama masyarakat yang membutuhkan ditengah pandemi Covid-19.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Warga mencairkan bantuan bersamaan dengan kunjungan Menteri Sosial Juliari P Batubara untuk melihat langsung proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial di Kantor Pos Indonesia Pusat Surabaya, Kota Surabaya, Rabu (7/10/2020). Di Jatim total penerima BST sebanyak 1,2 juta keluarga penerima manfaat dan sudah terealisasi sebanyak 1,19 juta keluaraga. Untuk wilayah Surabaya sendiri terdapat 162 ribu keluarga dan sudah terealisasi sebanyak 161 ribu.

Gelar Pahlawan

Kementerian Sosial RI menerima 20 usulan calon nama yang akan mendapat gelar pahlawan nasional dan akan ditetapkan oleh Presiden RI bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2020.

Usulan gelar pahlawan prosesnya dimulai dari daerah oleh masyarakat di tingkat kabupaten atau kota melalui Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) dan mendapat rekomendasi dari gubernur.

Setelah mendapat rekomendasi Gubernur, selanjutnya diajukan ke tingkat pusat melalui Kementerian Sosial RI dengan menggelar seminar yang dihadiri para sejarawan, para praktisi, serta akademisi dari wilayah calon pahlawan berasal.

Pasca seminar, TP2GD menggelar rapat untuk penelitian dan pengkajian secara administrasi untuk mengetahui perjuangan calon pahlawan dan memenuhi rekomendasi gubernur selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Kemensos RI.

Selanjutnya, Kemensos RI dan Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) melakukan verifikasi usulan dari sisi administrasi kelengkapan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda Kehormatan, serta PP Nomor 35 tahun 2010 pelaksanaan gelar tanda jasa dan kehormatan.

Setelah administrasi lengkap, dilaksanakan penelitian dan pengkajian atau sidang oleh TP2GP, dilengkapi peninjauan lapangan oleh tim pengkaji dan peneliti gelar pusat ke wilayah atau ke daerah dari pahlawan yang diusulkan.

Peninjauan lapangan diperlukan untuk melengkapi dokumen dan mencocokkan dokumen yang diusulkan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan mungkin proses-proses perjuangan yang dilakukan calon pahlawan yang diusulkan tersebut.

Usai memenuhi semua syarat yang diputuskan oleh tim TP2GP melalui sidang pleno selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Sosial dan menyampaikan calon pahlawan yang sudah memenuhi syarat kepada Presiden melalui Dewan Gelar yang diketuai oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Berikutnya, Dewan Gelar mengadakan sidang dihadiri oleh TP2GP dan tim Kementerian Sosial RI untuk melakukan verifikasi dan mengkaji usulan yang disampaikan TP2GD dan rekomendasi Gubernur. Hasilnya akan disampaikan kepada Presiden dan selanjutnya dilakukan penetapkan, dari berbagai usulan mana saja yang layak menjadi pahlawan nasional.

Tahun 2020 terdapat 20 calon pahlawan nasional yang diajukan. Dari jumlah tersebut, tidak semua usulan baru tetapi ada beberapa yang pernah diusulkan tahun sebelumnya yang belum ditetapkan oleh Presiden menjadi pahlawan nasional.

Nama calon pahlawan yang ditolak bisa diusulkan lagi, tetapi harus memulai dari awal prosesnya mulai dari masyarakat melalui pemerintah daerah kabupaten atau kota dan TP2GD serta harus ada rekomedasi gubernur ke Kemensos RI.

SUMBER LOGO: KEMENTERIAN SOSIAL

“Logo Peringatan Hari Pahlawan 2020 bertema “Pahlawanku Sepanjang Masa”

Peringatan Hari Pahlawan

Penyelenggaraan peringatan Hari Pahlawan (Harwan) 2020 oleh Kementerian Sosial berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Menteri Sosial Juliari P. Batubara memastikan semua tahapan dalam Peringatan Hari Pahlawan 2020 mematuhi protokol pencegahan Covid-19 namun tidak mengurangi esensi dari acara itu sendiri.

Kementerian Sosial memastikan adanya penyesuaian dalam teknis penyelenggaraan peringatan Hari Pahlawan (Harwan) 2020. Peringatan Harwan tahun ini, tidak akan melibatkan banyak massa. Kemensos akan lebih memaksimalkan publikasi peringatan melalui media, baik media sosial maupun media konvensional.

Peringatan Hari Pahlawan 2020 akan mengambil tema “Pahlawanku Sepanjang Masa”. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara dalam acara Peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta, 10 November2020.

Turut hadir dalam peringatan Hari Pahlawan yakni Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin didampingi Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dan sejumlah pejabat terkait. Dalam acara itu juga dilakukan hening cipta selama 60 detik dengan membunyikan sirine. Peringatan juga diselenggarakan melalui acara tabur bunga di laut yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Paket Bantuan Sosial Covid-19 Presiden berupa sembako yang disalurkan oleh Kementerian Sosial tiba di RW 006 Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2020). Distribusi bantuan oleh pemerintah terus dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Anggaran

Semula dalam Postur APBN 2020, Anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp 62,7 triliun. Namun, akibat pandemi Covid-19, anggaran dikurangi menjadi Rp 60,6 triliun berdasarkan Perpres No 54 tahun 2020.

 Organisasi

  • Menteri Sosial
  • Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial
  • Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial
  • Staf Ahli Bidang Aksesibilitasi Sosial
  • Sekretariat Jenderal
  • Inspektorat Jenderal
  • Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
  • Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
  • Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
  • Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
  • Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin
  • Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Pengemudi becak motor mengantarkan warga lanjut usia saat mengantre di antara warga di Kantor Pos, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (20/10/2020). Bantuan langsung tunai yang telah berjalan beberapa bulan ini selama pandemi memberikan manfaat ekonomi bagi warga kelas bawah.

Referensi

Laman Kementerian Sosial RI

UU  No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial

Butuh Informasi Terkini tentang Lembaga Resmi?

Butuh Informasi Terkini tentang Lembaga Resmi?

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan informasi terkini tentang lembaga resmi.

close