Fakta Singkat
Hari Jadi
27 Februari 1788
Dasar Hukum
Undang-Undang No. 1/1992
Luas Wilayah
127,78 km2
Jumlah Penduduk
735.314 jiwa (2020)
Kepala Daerah
Wali Kota I Gusti Ngurah Jaya Negara
Wakil Wali Kota I Kadek Agus Arya Wibawa
Instansi terkait
Pemerintahan Kota Denpasar
Kota Denpasar merupakan sebuah kota di Pulau Bali sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Bali. Selain sebagai pusat pemerintahan, Denpasar juga menjadi pusat perdagangan dan industri, pusat pendidikan, serta pusat pariwisata.
Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Denpasar menjadi ibu kota dari pemerintah daerah Kabupaten Badung berdasarkan UU 69/1958. Selanjutnya status Denpasar sebagai wilayah pemerintahan mengalami peningkatan sejak masa Orde Lama. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No Des. 52/2/36-136 tanggal 23 Juni 1960, Denpasar ditetapkan sebagai ibu kota bagi Provinsi Bali yang semula berkedudukan di Singaraja.
Pada 1978, Denpasar resmi menjadi kota administratif berdasarkan PP 20/1978. Kemudian, seiring majunya potensi wilayahnya dalam menyelenggarakan otonomi daerah, statusnya berubah menjadi kotamadya berdasarkan UU 1/1992 pada tanggal 15 Januari 1992. Seusai peraturan dicanangkan, penetapan Denpasar sebagai kota baru dilakukan pada 27 Februari 1992 oleh Menteri Dalam Negeri, Rudini.
Hari jadi Kota Denpasar diperingati setiap tanggal 27 Februari berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Hari Jadi Kota Denpasar. Dalam Perda itu, disebutkan berdasarkan buku sejarah “Kota Denpasar Dari Keraton Menjadi Kota tahun 1788-2010”, Keraton Denpasar berdiri tahun 1788, dan berdasarkan hasil seminar penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2012 ditetapkan tanggal dan bulan Hari Jadi Kota adalah 27 Februari.
Dalam perjalanannya menuju sebuah kota seperti sekarang ini, Denpasar semula dibangun sebagai sebuah taman di pusat Kerajaan Badung. Pada abad ke-18, Denpasar dibangun menjadi sebuah puri, yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Badung. Puri Denpasar adalah pusat kerajaan Badung di bawah pemerintahan Raja I Gusti Made Ngurah.
Kota seluas 127,78 km2 ini secara administrasi terdiri dari 4 wilayah kecamatan yang terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Kepala daerah yang menjabat saat ini adalah Wali Kota I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Wali Kota I Kadek Agus Arya Wibawa.
Kota Denpasar memiliki motto atau slogan “Purradhipa Bhara Bhavana” yang bermakna kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kemakmuran rakyat.
Tak hanya sekadar pusat pemerintahan, Denpasar juga menjadi pusat pendidikan dan pusat bisnis. Salah satu tiang pancang pendidikan Bali adalah Universitas Udayana, yang sebagian gedung perkuliahannya masih berada di Kota Denpasar. Sebagai pusat bisnis dan perekonomian, Kota Denpasar kini semakin dijejali bangunan gedung ruko (rumah toko) dan rukan (rumah kantor).
Kota Denpasar dijuluki sebagai Parijs Van Bally. Menurut berbagai sumber, konon julukan tersebut sudah melekat sejak zaman penjajahan Belanda yang menganggap Denpasar sebagai Parisnya Bali.
Denpasar dijuluki sebagai Parisnya Bali karena Denpasar mirip dengan Paris sebagai pusat perbelanjaan dan pusat fashion baik tradisional maupun modern. Selain itu, Kota Denpasar juga memiliki ikon yang dianggap seperti Menara Eiffel di Paris, yakni Monumen Bajra Sandhi yang terletak di tengah-tengah Lapangan Puputan Margarana, Renon.
Sejarah Pembentukan
Denpasar sebagai ibu kota belum dikenal dalam masa kerajaan. Dalam buku “Sejarah Kota Denpasar 1945-1979” yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1986), nama untuk wilayah yang pada saat ini disebut “Denpasar” adalah Badung.
Semula, nama Denpasar hanyalah sebagai nama istana raja yang memerintah Kerajaan Badung setelah tahun 1861, yakni ketika wali raja Badung yang bernama I Gusti Ngurah Kesiman meninggal. Istana ini dibangun oleh I Gusti Gde Pemecutan dan berada di sebelah utara Pasar Badung. Dalam Bahasa Bali “utara” sama dengan “den” sehingga istana raja disebut Puri Denpasar.
Kerajaan Badung dibangun oleh I Gusti Ngurah Jambe Pule yakni seorang bangsawan keturunan raja Tabanan yang lebih dikenal dengan Kiyai Damar sebagai cikal-bakal kerajaan itu. Kerajaan ini dibangun pada akhir abad ke-17, yakni pada tahun 1680.
Namun pada tahun 1721, Kerajaan Badung yang masih sangat lemah, dirampas oleh Mengwi. Dengan demikian Badung kemudian menjadi jajahan Mengwi dan untuk memperkuat legalitas Mengwi di Badung, raja Mengwi kemudian mengangkat seorang bangsawan Mengwi untuk menjadi wali daerah di Badung. Wali daerah tersebut adalah I Gusti Ngurah Bola.
Masa penjajahan Mengwi atas Badung berjalan terus hingga tampil seorang keturunan Jambe Pule yang bergelar I Gusti Ngurah Pemecutan Sakti yang tampil memimpin rakyat yang masih setia kepada raja Badung yang asli, yakni keturunan I Gusti Ngurah Jambe Pule serta membebaskan Badung dari Mengwi pada tahun 1800. Dengan keberhasilan ini, Kerajaan Badung tampil dan ikut pula dalam peraturan politik kerajaan-kerajaan di Bali, khususnya di abad ke-19.
Selanjutnya, I Gusti Ngurah Pemecutan Sakti mulai membangun Kerajaan Badung baik pemerintahan maupun dalam mengkonsolidasikan kekuasaannya atas Kerajaan Badung. Namun sebelum sempat menikmati pembangunan wilayah kerajaan, I Gusti Ngurah Pemecutan Sakti wafat, sehingga wilayah kekuasaannya dibagi-bagi kepada ketiga orang putranya. Putranya yang tertua bernama I Gusti Ngurah Gde Pemecutan yang setelah diangkat menjadi raja bergelar I Gusti Ngurah Made Pemecutan tetap beristana di Puri Pemecutan dan tetap dihargai sebagai raja tertinggi.
Adiknya dari lain ibu yang bergelar I Gusti Ngurah Kesiman menjabat sebagai “Angluran Agung” dan berkedudukan di Kesiman. Sedangkan adik I Gusti Ngurah Made Pemecutan yang kemudian diberikan gelar sesuai dengan tempat kedudukannya yang baru, yakni I Gusti Ngurah Gde Satria bertindak sebagai raja muda dan beristana di Puri Satria.
Dalam pelaksanaan pemerintahan, wilayah Satria berlaku sebagai wilayah semacam kecamatan yang dipimpin oleh Raja Muda I Gusti Ngurah Gde Satria. Sedangkan Kesiman berlaku sebagai wilayah kepatihan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Kesiman yang lebih dikenal dengan gelar Anglurah Kesiman. Pemecutan dianggap sebagai pusat kerajaan dan berada langsung di bawah raja.
Pembagian wilayah ini berlangsung hingga akhir kekuasaan I Gusti Ngurah Made Pemecutan. Wilayah Satria kemudian disatukan kembali ke dalam wilayah Pemecutan karena I Gusti Ngurah Gde Satria tidak berputra, sedangkan Anglurah Kesiman lebih banyak berlaku sebagai “mahapatih”.
Ketika I Gusti Ngurah Made Pemecutan wafat, seharusnya digantikan oleh putra-putranya, namun karena kedua putranya, yakni I Gusti Ngurah Gde Pemecutan dan I Gusti Ngurah Made Pemecutan, masih kecil-kecil, maka untuk menjalankan roda pemerintahan, Anglurah Kesiman tampil dan berlaku sebagai wali raja. Dengan penampilan Anglurah Kesiman sebagai wall raja, maka seluruh Badung disatukan dalam suatu kekuasaan tunggal.
Pada tahun 1859 ketika I Gusti Ngurah Gde Pemecutan telah dewasa, ia kemudian memerintahkan untuk membangun sebuah istana yang terletak di sebelah utara Pasar Badung, yang kemudian diberikan nama Puri Denpasar. Karena I Gusti Ngurah Gde Pemecutan yang tinggal di istana itu, ia kemudian diberikan gelar I Gusti Ngurah Gde Denpasar.
Setelah raja Kesiman I Gusti Gde Kesiman meninggal tahun 1865, Kerajaan Badung pindah ke Puri Denpasar. Ada tiga raja yang memerintah sebelum terjadinya Puputan Badung yaitu I Gusti Gde Ngurah (raja Denpasar V, 1863-1883); I Gusti Alit Ngurah yang juga disebut I Gusti Ngurah Pukulbe Pemecutan (raja Denpasar VI, 1883-1902), dan I Gusti Made Agung (raja Denpasar VII, 1902-20 September 1906) yang meninggal bersama-sama dengan Raja Pemecutan VIII, I Gusti Ngurah Pemecutan (Desember 1890-1820 September 1906), terbunuh oleh Dewata ring Keris pada awal September 1906.
Selama periode Puputan Badung (1906), Raja Badung, I Gusti Alit Ngurah (Raja Denpasar VI) meninggal pada tahun 1902 dan digantikan oleh adiknya, I Gusti Ngurah Made Agung (Raja Denpasar VII). Raja Denpasar yang baru diakui sebagai pemimpin yang baik, dengan perilakunya didasarkan pada nilai-nilai yang benar dari agama Hindu, seperti yang ditunjukkan dalam Puputan Badung melawan agresi Belanda, di mana ia membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah Badung sampai kematiannya.
Pertempuran bermula dari informasi yang salah pada tahun 1904 dimana tongkang Sri Kumala, yang dimiliki oleh kapten China, Kwee Tek Tjiang, terdampar di pantai Sanur. Orang-orang Sanur berusaha untuk membantu menyelamatkan tongkang dan muatannya, dan aturan tradisional Bali menentukan bahwa pemilik tongkang harus membayar orang Sanur yang memberikan bantuan.
Namun Kwee Tek Tjiang mengeluh kepada Belanda di Singaraja dengan alasan bahwa tongkang itu disita oleh orang Sanur. Gubernur Belanda, Van Hentz, menggunakan insiden ini untuk langsung campur tangan dalam Kerajaan Badung dengan memblokade pelabuhan dan perdagangan dari Kerajaan Badung utara, di Singaraja. Belanda juga dibantu oleh Gianyar dan Karangasem memblokade sisi timur Bali.
Pertempuran ini dimulai pada tanggal 12 September 1906 ketika Belanda mengirim ekspedisi militer ke Selat Badung. Pelabuhan Sanur kemudian diduduki oleh Belanda. Karena benteng yang hanya 5 km dari Puri Denpasar, perkelahian pun terjadi antara pasukan Badung dan militer Belanda di daerah Sanur sampai Belanda menduduki Puri Kesiman, Denpasar, dan Pemecutan.
Selama pertempuran, raja-raja Denpasar dan Pemecutan menginstruksikan staf mereka untuk membakar istana dan menghancurkan segala sesuatu di istana untuk mencegah Belanda melakukan kontrol dan menguasai tempat-tempat ini dan atribut mereka. Raja dan orang-orang Badung melakukan tradisi Bali mesatya, yang berarti dalam pertempuran itu berarti mereka melakukan perang dengan ketulusan dan dengan kekudusan untuk mempertahankan bumi mereka.
Sejak Puputan tahun 1906, Kerajaan Badung dikuasai oleh Belanda dan dimulailah pembangunan di segala bidang termasuk konstruksi, permukiman, museum, sekolah, perkantoran, pasar, pelabuhan serta infrastruktur lainnya seperti jalan raya, jembatan, dan lainnya.
Pada masa ini, Denpasar tumbuh dengan beberapa desa tradisional serta adanya multikultur seperti adanya permukiman Kampung Jawa. Pola catuspatha/pempatan agung sebagai nol kilometer Kota Denpasar, sebagai pusat pemerintahan pada masa itu.
Kedatangan artis, antroplog ke Bali juga ikut memberikan warna pada perkembangan Kota Denpasar yang secara tidak langsung ikut mempromosikan budaya Bali, seperti Charlie Chaplin, Margaret Mead, Le Mayeur yg tinggal di Bali sejak 1932.
Sejak kemerdekaan 1945, Denpasar menjadi bagian dari Sunda Kecil pada tanggal 24 Desember 1946 di bawah NIT (Negara Indonesia Timur) dan juga menjadi bagian dari Kabupaten Badung. Berdasarkan pertimbangan antara Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, kesepakatan dibuat untuk meningkatkan status Kota Administratif Denpasar menjadi Kota Denpasar berdasarkan UU1/1992, 15 Januari 1992, yang memungkinkan pembentukan Kota Denpasar, dan diresmikan oleh Menteri dalam Negeri tanggal 27 Februari 1992.
Artikel Terkait
Geografis
Kota Denpasar terletak pada koordinat 8°35’31” – 8°44’49” Lintang Selatan dan 115°10’23” – 115°16’27” Bujur Timur. Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung di sebelah utara dan barat, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Badung.
Kota Denpasar merupakan daerah dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Bali. Wilayahnya seluas 127,78 km² atau hanya sebesar 2,27 persen dari total wilayah Provinsi Bali.
Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km² (39,12 persen). Sementara kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,31 km² (17,46 persen).
Kota Denpasar secara topografi ketinggian berkisar antara 0-75 meter di atas permukaan laut. Morfologi kemiringan lahan antara 0-5 persen dan di daerah tepi mencapai kemiringan sebesar 15 persen.
Kota ini termasuk beriklim tropis yang dipengaruhi angin musim sehingga memiliki musim kemarau dengan angin timur (Juni-Desember) dan musim hujan dengan angin barat (September-Maret) dan diselingi pancaroba. Suhu rata-rata 25.4° C – 28.5° C dengan suhu maksimum pada bulan Agustus.
Denpasar dilintasi oleh delapan sungai, yakni Tukad Mati, Tukad Loloan, Tukad Badung, Tukad Oongan, Tukad Tag-tag, Tukad Punggawa, Tukad Rangda, dan Tukad Ayung.
Artikel Terkait
Pemerintahan
Sejak ditetapkan menjadi Kota Administratif, Denpasar sudah dipimpin oleh delapan kepala daerah. I Gusti Ngurah Wardana tercatat sebagai Wali Kota Administratif Denpasar pertama. Ia memerintah antara tahun 1978 sampai 1983. Kepemimpinan Kota Administratif berikutnya diteruskan oleh I Gusti Putu Rai Andayana (1983-1987), A.A. Ngurah Gede Agung (1987-1991), dan I Made Suwendha (1992-1997).
Ketika statusnya ditingkatkan menjadi kotamadya, tongkat kepemimpinan di Denpasar dilanjutkan oleh Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga yang menjabat periode 2000-2005. Ia terpilih kembali sebagai Wali Kota Denpasar untuk periode 2005-2010. Namun di periode kedua ini, tidak terselesaikan karena Puspayoga terpilih menjadi wakil gubernur mendampingi I Made Mangku Pastika dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2008.
Kepemimpinan Kota Denpasar kemudian diteruskan oleh Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra sejak 24 Oktober 2008. Selanjutnya, ia terpilih pada pilkada Denpasar dan menjabat untuk periode 2010-2015 serta periode 2016-2021.
I Gusti Ngurah Jaya Negara atau akrab dipanggil Gung Jaya atau Turah Jayanegara kemudian menggantikan Ida Bagus Rai Dharmawijaya setelah memenangkan Pilkada Kota Denpasar 2020. Berpasangan dengan Rai Mantra, I.G.N. Jaya Negara memperoleh 184.655 suara atau 81,2 persen suara sah.
Secara administratif, Kota Denpasar terdiri dari 43 Desa/Kelurahan (27 desa dan 16 kelurahan) yang terbagi dalam 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Timur, Denpasar Barat, dan Denpasar Utara.
Untuk mendukung jalannya pemerintahan, Pemerintah Kota Denpasar didukung oleh 5.597 orang pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2020. Dari jumlah itu, terbanyak adalah PNS yang berpendidikan sarjana, yakni 3.480 PNS, disusul berpendidikan SMA/sederajat sebanyak 1.188 PNS dan D1-D3 sebanyak 714 PNS serta sisanya berpendidikan SMP ke bawah.
KOMPAS/AYU SULISTYOWATI
Ratusan simpatisan PDI-Perjuangan Kota Denpasar ikut mengantar pasangan petahana Rai Mantra Dharmawijaya dan Jaya Negara mendaftar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di kantor KPU Denpasar, Minggu (26/7/2015). Ini menjadi pasangan pertama mendaftar dari enam kabupaten/kota yang mengikuti pilkada serentak di hari pertama pendaftaran kemarin.
Artikel Terkait
Politik
Peta perpolitikan di Kota Denpasar terlihat dari komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam penyelenggaraan tiga pemilu legislatif, PDI Perjuangan (PDI-P) selalu unggul dalam meraih suara sekaligus paling banyak menempatkan kadernya di kursi DPRD Kota Denpasar.
Di Pemilu Legislatif 2009, PDI Perjuangan berhasil menempatkan 17 kadernya di kursi DPRD Kota Denpasar dari 45 kursi yang tersedia. Disusul Partai Golkar dan Demokrat masing-masing menempatkan sembilan orang, serta partai-partai lainnya sebanyak 10 orang.
Lima tahun kemudian, di Pemilu Legislatif 2014, PDI-P berhasil menambah satu kursi sehingga meraup 18 kursi di DPRD Kota Denpasar. Di urutan kedua Golkar meraih delapan kursi dan di peringkat ketiga, Demokrat meraih enam kursi. Partai lainnya yang meraih kursi adalah Gerindra (5 kursi), Hanura (4 kursi), PKS (3 kursi), dan Nasdem (1 kursi).
Di Pemilu Legislatif 2019, PDI Perjuangan kembali menunjukkan dominasinya di DPRD Kota Denpasar. Bahkan perolehan kursinya bertambah hingga empat kursi dibandingkan perolehan kursi di Pemilu Legislatif 2014.
Partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri tersebut berhasil meraih 22 kursi. Di urutan berikutnya adalah partai Golkar yang memperoleh delapan kursi. Disusul Partai Gerindra dan Demokrat yang masing-masing mendapatkan empat kursi. Partai lainnya yang mendapatkan kursi adalah Nasdem dengan tiga kursi, disusul PSI dan Hanura masing-masing memperoleh dua kursi.
KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (tengah) bersama Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab (kedua, kiri) menyaksikan penandatanganan deklarasi damai kampanye rapat umum Pemilu 2019 di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Renon, Denpasar, Bali, Minggu (24/3/2019). Penandatanganan deklarasi damai kampanye rapat umum Pemilu 2019 di Bali diselenggarakan menandai dimulainya masa kampanye rapat umum Pemilu 2019.
Artikel Terkait
Kependudukan
Penduduk Kota Denpasar pada tahun 2020 berjumlah 725.314 jiwa, yang terdiri 366.301 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 359.013 jiwa penduduk perempuan. Secara spesifik, besaran rasio jenis kelamin penduduk Denpasar adalah 102, artinya dari 100 orang perempuan terdapat 102 orang laki-laki. Adapun laju pertumbuhan penduduk Kota Denpasar tahun 2010-2020 sebesar -1,99 persen.
Sebagai ibu kota Provinsi Bali, Kota Denpasar termasuk salah satu kota yang arus migrasinya tinggi sehingga berpengaruh pada kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk Kota Denpasar pada tahun 2020 tercatat mencapai 5.676 jiwa/km2 dengan kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Denpasar Barat sebesar 8.601 jiwa/km2.
Sejak zaman Kerajaan Badung, Denpasar telah didiami oleh penduduk dari berbagai suku bangsa. Bahkan sejak awal abad ke-18, yakni ketika Kuta muncul dan mengambil peranan sebagai pelabuhan paling ramai di Bali, kelompok-kelompok etnis telah mulai menetap di wilayah Denpasar. Kelompok tersebut pada masa itu lebih dikenal dengan istilah “Wong Sunantara”.
Masyarakat Denpasar bersifat heterogen terutama dari segi agama dan kepercayaan. Data BPS menunjukkan penganut agama Hindu di Denpasar lebih kurang 63,3 persen, disusul penganut agama Islam sekitar 28,7 persen dan sisanya terdiri dari penganut Kristen, Katolik, Buddha, dan Khonghucu. Kota Denpasar juga memiliki tempat peribadatan dari berbagai agama seperti Pura Dang Kahyangan, Pura Kahyangan Tiga, Masjid dan Musala, Gereja Kristen dan Gereja Katolik, Wihara, serta Kelenteng.
Sebagian besar penduduk Kota Denpasar bekerja di sektor formal, yaitu sebanyak 61,95 persen dan sisanya sebanyak 38,05 persen penduduk bekerja di sektor informal. Sementara itu, tenaga kerja yang bekerja di sektor tersier masih yang terbesar, yakni 78,39 persen, disusul mereka yang bekerja di sektor sekunder, sebesar 19,26 persen dan sektor primer sebesar 2,35 persen.
KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA
TAWUR AGUNG – Umat Hindu di Kota Denpasar menggelar upacara Tawur Agung Kesanga, atau ritual penyucian alam semesta beserta isinya, di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Kota Denpasar, Bali, Selasa (8/3/2016). Upacara Tawur Kesanga bertujuan mengharmoniskan unsur kekuatan alam semesta menjelang merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1938.
Indeks Pembangunan Manusia
83,93 (2020)
Angka Harapan Hidup
74,82 tahun (2020)
Harapan Lama Sekolah
14,00 tahun (2020)
Rata-rata Lama Sekolah
11,47 tahun (2020)
Pengeluaran per Kapita
Rp 19,72 juta (2020)
Tingkat Pengangguran Terbuka
7,02 persen (2020)
Tingkat Kemiskinan
2,14 persen (2020)
Kesejahteraan
Pembangunan manusia di Kota Denpasar terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Di tahun 2020, indeks pembangunan manusia (IPM) tercatat 83,93. Kota Denpasar berada peringkat teratas diantara kabupaten/kota di Provinsi Bali. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar lebih tinggi dibandingkan rata-rata IPM Provinsi Bali ataupun IPM secara nasional.
Dari tiga komponen yang dihitung, komponen umur harapan hidup saat lahir (UHH) tercatat 74,82 tahun pada 2020. Untuk harapan lama sekolah (HLS) tercatat selama 14 tahun dan angka rata-rata lama sekolah (RLS) tercatat selama 11,47 tahun. Sedangkan, untuk komponen pengeluaran per kapita sebesar Rp 19,72 juta.
Kota Denpasar memiliki tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Provinsi Bali pada Agustus 2021, yakni 7,02 persen. Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan Agustus 2020, yakni 7,62 persen.
Sementara untuk tingkat kemiskinan di Kota Denpasar tercatat sebesar 2,14 persen atau sejumlah 20,48 ribu orang. Angka tersebut meningkat 0,04 persen dibanding tahun 2019 sebesar 2,10 persen atau 19,83 ribu orang.
KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA
Program imunisasi vaksin Covid-19 di Provinsi Bali juga menjangkau para tenaga kerja kepariwisataan. Pemberian vaksin Covid-19 bagi pekerja pariwisata sejalan dengan penyiapan kawasan terlindungi dari penyakit Covid-19, atau green zone, di tiga lokasi di Bali. Program vaksinasi bagi pekerja pariwisata di Bali melibatkan pihak perhotelan, seperti penyelenggaraan imunisasi vaksin Covid-19 bagi pekerja pariwisata yang berlokasi di Harris Hotel and Residences Sunset Road, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Rabu (17/3/2021).
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rp 731,26 miliar (2020)
Dana Perimbangan
Rp 828,35 miliar (2020)
Pendapatan Lain-lain
Rp 404,43 miliar (2020)
Pertumbuhan Ekonomi
-9,42 persen (2020)
PDRB Harga Berlaku
Rp 51,49 triliun (2020)
PDRB per kapita
Rp 51,49 juta/tahun (2020)
Ekonomi
Perekonomian Kota Denpasar merupakan yang terbesar di Provinsi Bali. BPS mencatat, produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Denpasar senilai Rp 51,49 triliun pada 2020.
Penopang terbesar perekonomian Kota Denpasar berasal dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yakni Rp 10,56 triliun. Nilainya setara dengan 21,30 persen dari total PDRB Kota Denpasar pada tahun lalu.
Selain itu, jasa pendidikan juga menjadi kontributor cukup besar dalam perekonomian Kota Denpasar, yakni sebesar 12,74 persen dari PDRB. Sektor konstruksi serta perdagangan besar dan eceran juga memberikan kontribusi cukup tinggi, masing-masing 11,1 persen dan 9,98 persen terhadap PDRB. Sedangkan sektor primer yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan tercatat berkontribusi sebesar 7,06 persen dan 6,57 persen dari PDRB daerah ini.
Sektor pariwisata masih menjadi penggerak utama perekonomian Denpasar. Kondisi ini menjadikan pariwisata menjadi leading sector bagi perekonomian Kota Denpasar secara keseluruhan.
Letak wilayahnya yang tepat berada di tengah Pulau Bali membuat Denpasar menjadi salah satu pintu gerbang pariwisata yang tidak akan dilewatkan oleh wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali.
Menjadi salah satu destinasi pariwisata internasional, Denpasar sendiri menjadi barometer kemajuan pariwisata di Bali. Ini dapat terlihat dari semakin banyaknya hotel berbintang dan tempat wisata yang bermunculan.
Pada tahun 2020, jumlah sarana akomodasi hotel bintang di Kota Denpasar tercatat sebanyak 28 hotel bintang, sedangkan untuk hotel nonbintang sebanyak 156 hotel.
KOMPAS/IWAN SETIYAWAN
Matahari Terbit di Sanur – Wisatawan menikmati pesona matahari terbit di Pantai Sanur, Denpasar, Bali, Senin (15/8/2016). Kawasan sepanjang Pantai Sanur dikenal sebagai tempat menikmati keindahan matahari terbit di Pulau Bali.
Sejumlah destinasi wisata yang terkenal adalah Pantai Sanur yang merupakan pantai paling ramai dan Lapangan Puputan yang merupakan paru-paru Kota Denpasar dan tempat pertunjukan seni.
Ada juga beberapa tempat wisata lainnya seperti Museum Bali, Lapangan Renon, Pantai Sindu, Taman Budaya, Ekowisata Hutan Mangrove/bakau, Simpang Dewa Ruci atau Simpang Siur, Desa Budaya Kertalangu, Pasar Burung Satria, Pasar Kreneng, Puri Santrian, Pura Agung Jagatnatha, dan Pura Sakenan.
Untuk industri pengolahan, Kota Denpasar tercatat memiliki 97.526 usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, terbanyak jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi Bali. Total usaha di Bali sebanyak 482.484 usaha
Adapun untuk industri besar dan sedang tercatat sebanyak 123 perusahaan, yang terdiri dari 22 perusahaan industri besar dan 101 perusahaan industri sedang di tahun 2019. Adapun tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.630 orang, yang terdiri dari 6.784 orang pada industri besar dan 3.846 orang pada industri sedang.
Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar sepanjang tahun 2011-2019 tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Bali. Rentang laju pertumbuhan ekonominya antara 5,82 persen dan 7,51 persen.
Namun di tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar terkontraksi hingga 9,42 persen secara tahunan, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang terkontraksi 9,31 persen. Ketergantungan ekonomi Bali terhadap sektor pariwisata menjadi salah satu penyebab terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Bali hingga ke titik terendah.
Untuk keuangan daerah, realisasi pendapatan Kota Denpasar pada 2020 tercatat sebesar Rp 1,96 triliun. Kontribusi terbesar masih berasal dari dana perimbangan sebesar Rp 828,35 miliar. Disusul pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp 731,26 miliar dan komponen lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 404,43 miliar. (LITBANG KOMPAS)
KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA
Sektor industri kerajinan adalah satu dari tiga pilar utama ekonomi Bali. Selama pariwisata terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19, pemerintah berupaya menjaga roda ekonomi di Bali tetap bergerak, di antaranya, melalui pelaksanaan pameran aneka produk UKM dan IKM Bali di Taman Budaya Bali, Denpasar. Suasana pameran IKM Bali Bangkit 2021 tahap 2 di area Taman Budaya Bali, Denpasar, Jumat (28/5/2021).
Artikel Terkait
Referensi
- “Menggali Makna Bali dalam Usia 33 Tahun”, Kompas, 14 Agustus 1991, hlm. 13
- “Mencegah Kerawanan Kota Denpasar * Teropong”, Kompas, 26 Februari 2001, hlm. 25
- “Fenomena Kebangkitan Desa Adat * Teropong”, Kompas, 26 Februari 2001, hlm. 26
- “Denpasar, Wawasan Budaya Menjadi Utopia * Otonomi”, Kompas, 10 Mei 2002, hlm. 08
- “Kota Denpasar * Otonomi daerah”, Kompas, 10 Mei 2002, hlm. 08
- “Dari Taman Menjadi Kota Metropolitan”, Kompas, 24 Februari 2005, hlm. 30
- “Sejarah : Situs di Penatih Digali”, Kompas, 27 Oktober 2012, hlm. 22
- “Kota Denpasar: Dinamika Kota ”Pulau Dewata” * Pesona Wisata Indonesia”, Kompas, 27 Agustus 2016, hlm. 22
- “Geliat Kota: Rona Gajah Mada di Jantung Bali”, Kompas, 15 Februari 2020, hlm. 01, 11
- “Dukungan Puri Warnai Kontestasi Pilkada Denpasar * Rumah Pilkada 2020”, Kompas, 10 Oktober 2020, hlm. E
- “Seabad Pariwisata Bali Dongkrak Optimisme di Tarikh Anyar * Mengelola Transisi 2022”, Kompas, 18 November 2021, hlm. C
- A. Gde Putra Agung; I Gde Parimartha; Ida Bagus Gde Budharta; Ida Bagus Rama. 1986. Sejarah Kota Denpasar 1945-1979. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tiadisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
- Ni Made Yudantini; Kadek Agus Surya Darma; Wayan Wiryawan. Sejarah dan Perkembangan Kota Denpasar sebagai Kota Budaya. Seminar Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI) 1, B 177-184
- Kota Denpasar Dalam Angka 2021, BPS Kota Denpasar
- Statistik Daerah Kota Denpasar 2021, BPS Kota Denpasar
- Statistik Ketenagakerjaan Kota Denpasar 2020, BPS Kota Denpasar
- Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha 2015-2019, BPS Kota Denpasar
- Asal Usul Kota Denpasar, Ternyata Berawal dari Sebuah Taman, laman Pemerintah Kota Denpasar
- Menjaga Semangat Kreatif Warga Kota Denpasar, laman Kompas.id
- Profil dan Sejarah Kota Denpasar, laman Kompas.com
- UU 1/1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- UU 69/1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
- UU 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- UU 1/1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
- UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah
- PP 20/1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Denpasar
- Perda Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Hari Jadi Kota Denpasar
Editor
Topan Yuniarto