Daerah

Kota Batam: Kota Industri, Perdagangan, dan Pintu Masuk ke Singapura

Dikenal dengan sebutan Kota Industri, Batam merupakan salah satu ujung tombak pembangunan ekonomi nasional. Dalam sejarahnya, Pulau Batam pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam mengusir penjajah, yaitu Portugis.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Sejumlah warga terlihat mulai kembali berwisata di Jembatan Batam-Rempang-Galang atau Barelang I di Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (28/5/2020). Pemerintah Kota Batam berencana mengurangi pembatasan di tengah pandemi Covid-19 dan memulai normal baru pada 15 Juni 2020.

Fakta Singkat

Hari Jadi 
18 Desember 1829

Dasar Hukum
Undang-Undang No.53/1999

Luas Wilayah
415 km2

Jumlah Penduduk
1.269.413 jiwa (2022)

Kepala Daerah
Wali Kota H. Muhammad Rudi
Wakil Wali Kota H. Amsakar Achmad

Instansi terkait
Pemerintah Kota Batam

Batam adalah salah satu kota yang masuk ke dalam administrasi Provinsi Kepulauan Riau. Batam juga merupakan sebuah pulau yang sangat strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional.

Selain itu, kota ini juga begitu dekat dengan dua negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Kondisi ini menjadikannya sebagai pusat perdagangan dan pelayaran internasional.

Batam ditetapkan sebagai kota otonom berdasarkan UU 53/1999. Sebelumnya, Batam dikukuhkan menjadi kota administratif berdasarkan PP 34/1983. Wilayahnya terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka.

Hari Jadi Kota Batam ditetapkan pada tanggal 18 Desember 1829 berdasarkan Perda Kota Batam Nomor 4 Tahun 2009 tentang Hari Jadi Kota Batam. Penetapan itu didasarkan pada peristiwa ketika Raja Isa ibni Raja Ali diberi kuasa sebagai pemegang perintah atas Nongsa dan rantau taklukannya yang dikeluarkan oleh Commisari Generaal sekaligus Residen Riouw atas nama Sultan Abdulrahman Syah (1812-1832) dan Yang Dipertuan Muda Riau VI Raja Jakfar (1808-1832) pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1245 Hijriah atau bertepatan dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 1829 Miladiah.

Kota berpenduduk 1,26 juta jiwa (2022) ini saat ini dipimpin oleh Walikota H. Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota H. Amsakar Achmad. Kota seluas 415 km persegi ini secara administratif terdiri atas 12 kecamatan dan 64 kelurahan.

Pada dekade tahun 1970-an, pemerintah Indonesia bertekad untuk menjadikan Batam seperti Singapura. Oleh karenanya, kota ini dijuluki Singapura-nya Indonesia.

Jembatan Barelang menjadi ikon Kota Batam. Disamping itu, ada enam jembatan yang menghubungkan sejumlah pulau dengan Pulau Batam, di antaranya Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Setoko, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru.

Sejarah pembentukan

Dilansir dari buku “Asal-usul Kota-kota di Indonesia Tempo Doeloe” yang ditulis Zaenuddin HM dan dikutip dari website Pemerintah Kota Batam, disebutkan Pulau Batam dahulunya bernama Pulau Batang. Sumber yang dengan jelas menyebutkan nama Batam dan masih dapat dijumpai sampai saat ini adalah Traktat London  tahun 1824.

Penduduk asli Kota Batam diperkirakan adalah orang-orang Melayu yang dikenal dengan sebutan Orang Selat atau Orang Laut. Penduduk ini paling tidak telah menempati wilayah itu sejak zaman kerajaan Tumasik (sekarang Singapura) di penghujung tahun 1300 atau awal abad ke-14. Catatan lainnya, kemungkinan Pulau Batam telah didiami oleh orang laut sejak tahun 231 M yang di zaman Singapura disebut Pulau Ujung.

Pada masa jayanya Kerajaan Malaka, Pulau Batam berada di bawah kekuasaan Laksamana Hang Tuah. Setelah Malaka jatuh, kekuasaan atas kawasan Pulau Batam dipegang oleh Laksamana Hang Nadim yang berkedudukan di Bentan, yang sekarang dikenal dengan Pulau Bintan. Ketika Hang Nadim menemui wafat, pulau ini berada di bawah kekuasaan Sultan Johor sampai pada pertengahan abad ke-18.

Dengan hadirnya kerajaan di Riau Lingga dan terbentuknya jabatan Yang Dipertuan Muda Riau, maka Pulau Batam beserta pulau-pulau lainnya berada di bawah kekuasaan Yang Dipertuan Muda Riau, sampai berakhirnya kerajaan Melayu Riau pada tahun 1911.

Di abad ke-18, persaingan antara Inggris dan Belanda amat tajam dalam upaya menguasai perdagangan di perairan Selat Melaka. Bandar Singapura yang maju dengan pesat, menyebabkan Belanda berusaha dengan berbagai cara menguasai perdagangan melayu dan perdagangan lainnya yang lewat di sana.

Hal ini mengakibatkan banyak pedagang yang secara sembunyi-sembunyi menyusup ke Singapura. Pulau Batam yang berdekatan dengan Singapura, amat bermanfaat bagi pedagang-pedagang untuk berlindung dan gangguan patroli Belanda.

Pada abad ke-18, Lord Minto dan Raffles dan kerajaan Inggris melakukan barter dengan pemerintah Hindia Belanda sehingga Pulau Batam yang merupakan pulau kembar dengan Singapura diserahkan kepada pemerintah Belanda.

Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu.

Dalam sejarahnya, pembangunan Pulau Batam pertama kali dimulai dengan Keppres 74/1971 tentang keputusan pengembangan pembangunan Pulau Batam. Setelah itu, tahun 1973 dikeluarkan lagi Keppres 41/1973 tentang Pulau Batam dijadikan sebagai daerah industri. Kemudian kembali dikeluarkan Keppres 33/1974 tentang keputusan penunjukan dan penetapan beberapa wilayah usaha bonded warehouse di Pulau Batam.

Melalui tiga Keppres ini, Otorita Batam menyebutnya sebagai sebuah periodisasi persiapan pembangunan Pulau Batam yang ketika ketuanya Ibnu Sutowo. Pada periode ini, yang dilakukan Otorita Batam adalah penataan prasarana dasar dan menetapkan Pulau Batam sebagai daerah industri dan beberapa bagian ditetapkan sebagai bonded warehouse.

Kemudian, memasuki tahun 1977, pemerintah mengeluarkan keputusan melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 yang berisi pemberian kewenangan kepada Otorita Batam untuk mengelola penggunaan tanah di daerah industri Pulau Batam. Bahkan pada tahun 1978, seluruh Pulau Batam dijadikan sebagai kawasan bonded warehouse (bebas bea) melalui Keppres 41/1978.

Dengan ditetapkannya Pulau Batam sebagai kawasan bonded warehouse, pemerintah membebaskan pajak bagi pengembangan kawasan industri. Tujuannya agar menjamin kelangsungan pembangunan industri dan perdagangan di masa depan. Pada periode kedua ini, Otorita Batam dipimpin Prof Dr JB Sumarlin yang pada masa kepemimpinannya disebut sebagai periode orientasi dan konsolidasi.

Selanjutnya, merupakan periode ketiga yaitu tahapan pembangunan fisik kawasan industri di Pulau Batam yang waktu itu dipimpin langsung Menteri Negara Riset dan Teknologi Prof BJ Habibie sampai tahun 1998.

Untuk melaksanakan pembangunan kawasan industri ini, pemerintah pusat melalui Otorita Batam menggandeng Pemerintah Daerah Batam dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan khusus urusan pemerintahan.

Pemerintah mengeluarkan PP 34/1983 yang menjadikan Batam sebagai Kotamadya Administratif. Kemudian dikeluarkan pula Keppres 7/1984 tentang hubungan kerja antara Kotamadya Batam dengan Otorita Batam.

Dalam tahun yang sama, pemerintah juga mengeluarkan Keppres 56/1984 yaitu tentang keputusan penambahan wilayah lingkungan kerja daerah industri dan penetapannya sebagai wilayah bonded warehouse. Selanjutnya dibuat lagi Keppres 28/1992 yang menetapkan Pulau Batam sebagai kawasan berikat (bonded zone).

Setahun kemudian, pemerintah melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/ VIII/1993 memberi kewenangan kepada Otorita Batam untuk mengelola dan pengurusan tanah di daerah industri Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Kemudian disempurnakan lagi Keppres 4/1971 dengan mengeluarkan Keppres 94/1998. Terakhir kali pemerintah mengeluarkan UU 53/1999 yang menetapkan Pulau Batam sebagai Kota Batam yang otonom.

KOMPAS/PAT HENDRANTO

Foto udara Kota Batam.

Geografis

Kota Batam terletak antara 0o 25’ 29’’ LU 1o  15’00’’ LU 103o  34’ 35’’ BT 104o 26’04’’BT. Wilayah dengan 3.868,97 km persegi ini merupakan bagian dari paparan Kontinental. Luas wilayahnya mencapai.

Di sebelah utara, Batam berbatasan dengan Selat Singapura dan Singapura. Kemudian, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bintan dan Tanjungpinang.

Wilayah kota Batam terdiri dari 371 buah pulau besar dan kecil, yang letak satu dengan lainnya dihubungkan dengan perairan. Pulau-pulau yang tersebar umumnya merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan dari daratan pratersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia di bagian utara sampai dengan Pulau Moro, Kundur, serta Karimun di bagian selatan.

Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 22 sampai 34 derajat celsius. Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah. Jenis tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur.

Cuaca di kota ini juga cenderung sering berubah sehingga jika dijadikan lahan pertanian, maka tanaman yang dapat tumbuh adalah tanaman yang tidak mengikuti musim.

Permukaan tanah di Kota Batam umumnya datar dengan variasi disana sini berbukit bukit dengan ketinggian maksimum 160 meter diatas permukaan laut. Sungai-sungai kecil banyak mengalir dengan aliran pelan dan dikelilingi hutan hutan serta semak belukar yang lebat.

Dilihat dari perputaran arus yang ada maka perairan di kota Batam yang berada di selat malaka ini merupakan daerah subur bagi kehidupan perikanan dan biota lainnya. Perairan Kota Batam merupakan wilayah ekosistem perikanan Kepulauan Riau yang dipengaruhi oleh gerakan air yang berasal dari Samudera Hindia yang melewati Selat Malaka dan gerakan arus yang berasal dari laut China Selatan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pembangunan di Batam – Lahan yang diratakan untuk berbagai proyek pembangunan di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (5/8/2016). Proyek tersebut diantaranya pembangunan kawasan permukiman, industri, dan pelabuhan.

Pemerintahan

Sejak tahun 1983 silam, Kota Batam dipimpin oleh seorang wali kota. Tercatat H. Raja Usman Draman sebagai wali kota pertama Batam. Draman menjabat wali kota periode 24 Desember 1983-1989. Kemudian diteruskan oleh H. Raja Abdul Aziz (1989-1999), Nazief Soesila Dharma sebagai Caretaker (1999-2001).

Nyat Kadir merupakan wali kota pertama bagi Batam sejak resmi dimekarkan menjadi sebuah kota, sesuai UU Nomor 53 Tahun 1999. Nyat Kadir menjabat periode 2001-2005. Sebelumnya, jabatan Wali Kota Batam dipegang RA Aziz sejak tahun 1986 sesuai status Batam sebagai Kotamadya Administratif. Wali kota baru ini semula ada guru yang kemudian menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batam sejak tahun 1991.

Selanjutnya diteruskan oleh Manan Sasmita sebagai Penjabat (2005-1 Maret 2006), Ahmad Dahlan (1 Maret 2006-1 Maret 2016, Agussahiman sebagai Pelaksana Harian (1 Maret 2016-14 Maret 2016), Muhammad Rudi (14 Maret 2016-2021, 15 Maret 2016 – 2024), Jefridin Hamid sebagai Pelaksana Harian (14 Maret 2021-15 Maret 2021).

Secara administrasi, Kota Batam terbagi atas 12 kecamatan dan 64 kelurahan. Untuk mendukung jalannya roda pemerintahan, Pemerintah Kota Batam didukung oleh 5.765 orang pegawai, di mana lebih dari setengahnya adalah PNS golongan III, yaitu sebanyak 4.054 pegawai.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Wali Kota Muhammad Rudi (kiri), yang juga Kepala BP Batam, dan CEO PT Moya Indonesia Mohammad Selim menggelar jumpa pers seusai penandatanganan kerja sama, di Batam, 14 September 2020. PT Moya Indonesia akan mengelola air bersih selama enam bulan mulai 15 November 2020.

Politik

Peta perpolitikan di Kota Batam berlangsung dinamis. Hal itu terlihat dari perolehan kursi masing-masing partai politik dalam dua kali pemilihan umum legislatif. Dari 50 kursi yang tersedia, tidak ada partai politik yang mendominasi perolehan kursi di parlemen.

Di Pemilu Legislatif 2014, PDI Perjuangan, Hanura, dan Golkar berhasil memperoleh kursi terbanyak dengan tujuh kursi di Parlemen Kota Batam. Kemudian disusul Gerindra enam kursi, Demokrat dan PAN masing-masing lima kursi serta Nasdem, PKS, dan PKPI sama-sama meraih empat kursi.

Di Pemilu Legislatif 2019, kursi terbanyak berasal dari PDI Perjuangan dengan delapan kursi. Selebihnya Nasdem dan Golkar sama-sama mendapatkan tujuh kursi, Gerindra enam kursi, PKS dan PAN sama-sama mendapatkan lima kursi, serta Hanura empat kursi. Kemudian Partai Demokrat dan PKB sama-sama mendapatkan tiga kursi, serta PPP dan PSI masing-masing mendapatkan satu kursi.

KOMPAS/DEWI INDRIASTUTI

Kurang sempurnanya desain surat suara menyebabkan banyak coblosan di kotak pasangan calon tembus ke bagian judul surat suara. Suasana penghitungan ulang di Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sagulung, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Kamis (8/7/2004) sore, disaksikan oleh Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti.

Kependudukan

Penduduk Kota Batam pada tahun 2022, menurut data hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023 tercatat ada sebanyak 1.269.413 orang. Rinciannya, penduduk laki-laki sebanyak 646.639 jiwa dan penduduk perempuan 622.774 jiwa.

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar terkonsentrasi di Kota Batam. Hampir sebanyak 60 persen penduduk Provinsi Kepulauan Riau berada di Kota Batam. Kegiatan perekonomian di Kota Batam menjadi penyebab banyaknya penduduk yang tinggal di Batam.

Sebagian besar tenaga kerja di Batam terserap di sektor jasa-jasa dan industri manufaktur. Berdasarkan hasil pendataan Sakernas 2021, sektor jasa menyerap hingga 56,18 persen tenaga kerja. Sektor industri pengolahan juga menyerap tenaga kerja sebesar 39,47 persen. Sedangkan sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 4,35 persen.

Kota Batam dihuni oleh masyarakat heterogen. Ada berbagai suku bangsa, adat istiadat, serta agama yang berbeda-beda yang tinggal di kota ini. Keragaman terbentuk karena masyarakat di Batam didominasi oleh para pendatang dari seluruh Indonesia. Industri menjadi daya tarik para pendatang.

Sejumlah suku yang dominan di Kota Batam antara lain Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau, dan Tionghoa. Meskipun suku bangsa beragam, budaya Melayu yang identik dangan Islam masih terasa kental di Batam. Kemudian, budaya Melayu menjadi akar budaya lokal.

Beberapa budaya yang populer di Batam, seperti Tari Jogi, Tari Zapin, Tari Persembahan, maupun Drama Mak Yong. Agama Islam masih menjadi agama mayoritas. Simbol masyarakat Batam yang religius diwujudkan melalaui Masjid Raya Kota Batam.

Selain Islam, agama yang terdapat di Batam adalah Kristen dan Katolik yang banyak dianut oleh  masyarakat dari suku Batak dan Flores. Agama Buddha merupakan agama yang dianut mayoritas masyarakat Tionghoa. Agama Hindu merupakan agama yang dianut masyarakat pendatang dari Bali serta sejumlah daerah lainnya.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Pekerja berdiri di dekat kapal yang bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Kargo Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, 11 Maret 2020.

Indeks Pembangunan Manusia
81,67 (2022)

Angka Harapan Hidup 
73,62 tahun (2022)

Harapan Lama Sekolah 
13,32 tahun (2022)

Rata-rata Lama Sekolah 
11,17 tahun (2022)

Pengeluaran per Kapita 
Rp 18,506 juta (2022)

Tingkat Pengangguran Terbuka
9,56 persen (2022)

Tingkat Kemiskinan
5,19 persen (2022)

Kesejahteraan

Sebagai salah satu kota besar, Batam termasuk daerah yang pembangunan manusianya tergolong baik. Hal ini terlihat dari nilai IPM-nya yang tinggi dan merupakan IPM tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Angka IPM Kota Batam pada tahun 2021 tercatat mencapai 81,12 meningkat dibanding pencapaian pada tahun 2020 sebesar 81,11.

Dari komponen pembentuk IPM, tercatat umur harapan hidup selama 81,67 tahun pada 2022. Kemudian harapan lama sekolah mencapai 13,32 tahun dan rata-rata lama sekolah mencapai 11,17 tahun. Untuk pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan mencapai Rp 18,506 per kapita per tahun.

Di sisi kesejahteraan penduduknya, BPS Kota Batam mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per bulan Agustus 2022 sebesar 9,56 persen atau turun 2,08 persen poin dibandingkan TPT Agustus 2021. Per Agustus 2022, penduduk usia kerja Kota Batam mencapai 1.191.281 jiwa yang terdiri dari angkatan kerja mencapai 848.628 jiwa dan bukan angkatan kerja sebanyak 342.653 jiwa.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Kota Batam mencapai 82.590 orang atau 5,19 persen per Maret 2022. Dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Kota Batam bertambah sebanyak 5,42 ribu orang. Sementara itu dibandingkan Maret 2020 persentase penduduk miskin meningkat sebesar 0,14 persen poin terhadap Maret 2021.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam memeriksa kelengkapan dokumen para pekerja migran Indonesia di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (21/5/2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Rp 1,09 triliun (2021)

Dana Perimbangan 
Rp 1,03 triliun (2021)

Pertumbuhan Ekonomi
157,84 persen (2022)

PDRB Harga Berlaku
Rp 194,83 triliun (2021)

PDRB per kapita
Rp 153,49 juta/tahun (2022)

Ekonomi

Produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Dumai pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp 36,22 triliun. Struktur perekonomiannya didominasi oleh industri pengolahan, yakni sebesar 61,80 persen. Kemudian disusul sektor perdagangan sebesar 14,09 persen, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan 5,44 persen. Adapun kategori lainnya masing-masing memberikan kontribusi dibawah 5 persen.

Di sektor industri pengolahan, hingga 2022 terdapat 26 kawasan industri baik industri lokal atau PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun industri asing atau PMA (Penanaman Modal Asing) yang tersebar di KPBPB Batam. Nilai investasi keseluruhan di Kawasan Industri mencapai Rp 20,4 Triliun yang terdiri dari nilai investasi PMA mencapai Rp 16,9 triliun sedangkan nilai investasi PMDN mencapai Rp 3,4 triliun.

Adapun jumlah tenant untuk keseluruhan kawasan industri yang ada di KPBPB Batam mencapai 434 tenant yang terdiri dari 260 tenant PMA dan 174 tenant PMDN. Adapun jumlah tenant terbanyak terletak di Kawasan Batamindo Industrial Park dan Tunas Industrial Estate.

Di sektor perdagangan, pada tahun 2021, nilai ekspor Kota Batam mencapai 11,80 miliar dolar AS atau naik sebesar 23,62 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 9,55 miliar dolar AS. Nilai ekspor terbesar selama tahun 2021 dimuat melalui pelabuhan Batu Ampar yakni sebesar 5.455,61 juta dolar AS (46,20 persen). Sekitar 40,39 persen komoditi ekspor Kota Batam dikirim ke Singapura.

Sementara nilai impor Batam tahun 2021 mencapai 10,83 miliar dolar AS, naik sebesar 27,33 persen dibanding tahun 2020. Impor Kota Batam selama tahun 2021 dengan nilai terbesar dibongkar di Pelabuhan Batu Ampar sebanyak 7,26 miliar dolar AS atau sekitar 67,07 persen. Impor mesin/peralatan listrik merupakan golongan barang dengan nilai terbesar selama tahun 2021.

Negara tujuan ekspor terbesar yaitu Singapura dengan proporsi sebesar 56 persen. Kemudian di posisi kedua yaitu Amerika Serikat dengan proporsi sebesar 26,67 persen. Sedangkan produk barang yang masuk ke Kota Batam paling banyak berasal dari negara Tiongkok, yaitu sebesar 40,56 persen. Kemudian di posisi kedua yaitu Singapura dengan proporsi sebesar 36,50 persen.

Di bidang infrastruktur, Batam termasuk daerah beruntung dalam soal infrastruktur. Kecuali soal pelabuhan, kawasan khusus yang dikembangkan sejak 43 tahun lalu itu relatif unggul untuk urusan infrastruktur jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Semua dikembangkan untuk menunjang Batam sebagai daerah industri. Saat mulai dikembangkan Otorita Batam (OB), kemudian menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam, aneka infrastruktur dikembangkan, jalan, jembatan, bandara, waduk, hingga parit dibangun.

KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADA

Sejumlah pekerja masuk ke salah satu dari 22 kawasan industri di Batam, Kepulauan Riau. Industri dan investasi di Batam terus merosot dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menyebut dualisme pengelolaan Batam oleh Badan Pengusahaan (BP) dan Pemerintah Kota Batam sebagai salah satu penyebab Batam semakin tidak kompetitif sebagai kawasan industri.

Sebagai daerah kepulauan, Batam tentunya memiliki berbagai keindahan alam yang dapat dinikmati oleh siapapun yang berkunjung ke Batam. Keindahan resort, laut, pantai, hingga lapangan golf dapat dinikmati saat berada di Batam.

Terdapat destinasi yang tentunya tidak boleh dilewatkan seperti Jembatan Barelang, Kawasan Mega Wisata Ocarina, Taman Rusa Sekupang, Area Welcome to Batam, Kawasan Agrowisata Marina, dan masih banyak destinasi wisata menarik lainnya di Pulau Batam.

Meski hanya kota kecil, namun kota Batam kerap dikunjungi wisatawan. Ada sekitar 1,3 juta wisatawan setiap tahunnya yang tercatat berkunjung ke Batam. Mereka lebih banyak dari Singapura, Malaysia, China, India, Korea, Jepang, serta Eropa.

Tingginya tingkat kunjungan wisman ke Batam, menuntut ketersediaan sarana akomodasi yang memadai. Pada tahun 2021, sarana akomodasi yang tersedia di Batam sebanyak 160 hotel bintang dan 75 non bintang dengan jumlah kamar sebanyak 14.069 kamar.

KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADA

Vila di laut menjadi salah satu daya tarik wisata Batam, Kepulauan Riau. Pelesir di Batam tidak hanya untuk belanja ke kawasan Nagoya. Wisata ke pesisir Batam bisa menjadi pilihan.

Referensi

Arsip Berita Kompas
  • “Batam Bukan Hongkong, tetapi…”, Kompas, 11 Oktober 1999, hlm. 19
  • “Batam Butuh Secepatnya Pemilu Susulan”, Kompas, 04 Nov 1999 Halaman: 007
  • “Wali Kota Batam Dilantik”, Kompas, 01 Maret 2001, hlm. 19
  • “Pulau Batam: Kesturi yang Tengah Menuai Kehancuran”, Kompas, 22 Maret 2001, hlm. 32
  • “Kota Batam: Dari Selembar Keppres Menuju Otonomi”, Kompas, 03 Juli 2001, hlm. 25
  • “30 Tahun Otorita Batam: Di Tengah Tuntutan Gelombang Otonomi”, Kompas, 30 Oktober 2001, hlm. 20
  • “Menuju Kawasan Perdagangan Bebas Batam *Teropong”, Kompas, 25 Agustus 2003, hlm. 30
  • “Batam, Kapal Cepat yang Tertambat * Teropong”, Kompas, 28 Maret 2005, hlm. 31
  • “Batam, Dua Nakhoda Dua Mesin”, Kompas, 04 Agustus 2005, hlm. 35
  • “Konsep Pembangunan: Menjaga Pesan Hang Tuah * Indeks Kota Cerdas Indonesia 2015”, Kompas, 11 Juni 2015, hlm. 22
  • “Kota Batam: Menjaga Kemilau Industri * Indeks Kota Cerdas Indonesia 2015”, Kompas, 11 Jun 2015, hlm. 22
  • “Kawasan Ekonomi Khusus: Pemerintah Bagi Dua Pengelolaan Batam”, Kompas, 15 Maret 2016, hlm. 20
  • “Ekowisata Bahari: Bahu-membahu Menjaga Kehidupan Pesisir Batam * Geliat Kota”, Kompas, 14 Oktober 2022, hlm. 01, 15
  • “Ikon Bahari: Kreativitas Batam yang Menetas dari Cangkang Siput * Geliat Kota”, Kompas, 05 Mei 2023, hlm. 01, 15
Buku dan Jurnal
  • Zaenuddin HM. 2013. Asal-Usul Kota-Kota di Indonesia Tempo Doeloe. Jakarta: Change
  • Panjaitan, Titi Delima; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Daerah Otonomi Batam. Journal of Law and Policy Transformation, Volume 6, number 2, hlm. 85-92, Desember 2021
Aturan Pendukung
  • UU 18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
  • UU 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
  • UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
  • UU 53/1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
  • PP 34/1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau
  • Keppres 74/1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam
  • Keppres 41/1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
  • Keppres 33/1974 tentang Penunjukan dan Penetapan Beberapa Wilayah Usaha bonded warehouse di Daerah Industri Pulau Batam
  • Keppres 56/1984 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam Dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse
  • Keppres 28/1992 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam Dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone)
  • Perda Kota Batam Nomor 4 Tahun 2009 tentang Hari Jadi Kota Batam

Editor
Topan Yuniarto