Hari Pers Nasional: Sejarah Peringatan, Polemik, dan Tantangannya

Menyambut peringatan HPN yang untuk pertama kalinya digelar, Tajuk Rencana Kompas yang terbit pada tanggal 9 Februari 1985 menuliskan makna peringatan HPN.

Dalam Tajuk Rencana Kompas tersebut, antara lain ditulis, “Pada Hari Pers Nasional yang pertama, kesadaran pertama ialah kesadaran untuk secara apa adanya mengakui kekurangan serta menggugat diri untuk senantiasa berusaha memperbaikinya.”

Selain itu, disebutkan pula, “Hari Pers Nasional bermakna lebih luas dari hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia. Dalam karya pers, wartawan selalu akan menempati peranan sentral dan pokok, namun tidak lagi sendirian. Posisinya yang sentral dan pokok hanya berkembang secara optimal apabila dalam kerja sama dengan karyawan di berbagai bidang yang kini menjadi bagian-bagian integral dari lembaga bernama pers.”

Tajuk Rencana Kompas mengajak untuk memaknai Hari Pers Nasional sebagai kesempatan untuk selalu menggugat peran pers dan mempertanyakan, “apakah peranan pers dewasa ini dan yang akan datang dan apakah pers telah secara memadai menjalahkan perannya.”

Pemaknaan tersebut sekaligus menegaskan tanggung jawab pers untuk “senantiasa secara jernih dan menyeluruh menunjukkan kepada khalayak, apa pokok-pokok persoalan yang kita hadapi sebagai bangsa dan negara.”

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai penunjuk persoalan bangsa dan negara, di bagian akhir tulisan Tajuk Rencana disimpulkan, “masyarakat pers hanya dapat melaksanakan tugas-tugas berat itu, apabila masyarakat pers mengembangkan diri dan semakin dilengkapi dengan sumber daya manusia, visi, pengetahuan umum, keterampilan dan watak yang menunjangnya. Disepakati, visi yang menjadi kerangka acuan pers Indonesia ialah visi yang digali secara kreatif dan aktual dari perikemanusiaan kerakyatan, keadilan sosial, kebersamaan, ketakwaan seperti menjadi kaidah dasar bangsa dan negara Indonesia.”

Tajuk Rencana Kompas membahas peringatan Hari Pers Nasional yang pertama, Kompas, 9 Februari 1985.

Kendati Hari Pers Nasional telah ditetapkan pada 1985 melalui Keppres 5/1985 dan diperingati setiap tahun, HPN masih kerap mendapat kritikan dari berbagai organisasi pers.

Selama ini, HPN yang diperingati setiap 9 Februari merupakan hari lahir satu organisasi wartawan semata, yaitu PWI, sehingga dianggap tidak mewadahi suara organisasi wartawan lain yang memiliki visi berbeda.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mempersoalkan relevansi penetapan tanggal 9 Februari sebagai HPN. Salah satu kritiknya adalah karena PWI merupakan satu-satunya organisasi pers yang diperbolehkan ketika Orde Baru berkuasa.

Pada era Orde Baru, PWI merupakan satu-satunya organisasi wartawan yang diakui pemerintah. Hal tersebut dikukuhkan dalam Peraturan Menteri Penerangan Nomor 2 Tahun 1984.

PWI sendiri bukanlah satu-satunya organisasi wartawan yang pernah ada di Indonesia. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, pernah ada Inlandsche Journalisten Bond (IJB) yang berdiri pada 1914 di Surakarta. Selain itu, ada pula Sarekat Journalists Asia yang lahir tahun 1925, Perkumpulan Kaoem Journalists pada 1931, dan Persatoean Djurnalis Indonesia yang dideklarasikan tahun 1940. Setelah kemerdekaan, terbentuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 9 Februari 1946.

Pada era Orde Baru, sejumlah wartawan yang menginginkan independensi pers dan wartawan dari unsur pemerintah kemudian mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada tahun 1994. Setelah era Orde Baru runtuh pada 1998, bermunculan pula organisasi pers baru, seperti Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (ITJI).

Untuk mendiskusikan pro dan kontra penetapan, AJI dan IJTI menggelar seminar khusus untuk mencari tanggal HPN pada 22 Juli 2010 dan 16 Februari 2017. Beberapa pembicara dihadirkan, seperti Asvi Warman Adam (sejarawan), Suryadi (peneliti Universiteit Leiden, Belanda), dan Taufik Rahzen (penulis buku Seratus Tahun Jejak Pers Indonesia) (Kompas, 3/2/2018).

Pada seminar tanggal 16 Februari 2017 yang bertema  ”Mengkaji Ulang Hari Pers Nasional” di Hall Dewan Pers, Jakarta, sempat muncul usulan penetapan Hari Jurnalis Indonesia di samping Hari Pers Nasional. Hari Jurnalis Indonesia diusulkan diperingati sesuai tanggal meninggalnya tokoh pers Tirto Adhi Soerjo pada 7 Desember. Tirto dikenal karena surat kabar Medan Prijaji, Suluh Keadilan, serta Putri Hindia (Kompas, 17/2/2017).

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO (NUT)

Dari kanan ke kiri, Ketua Bidang Multimedia PWI Priyambodo, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana, Pemred Majalah Tempo Arif Zulkifli, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Suwarjono, Direktur LBH Pers Nawawi Bahruddin, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (5/3/15/2015). Dalam keterangannya mereka meminta polisi tidak mengkriminalisasi jurnalis, pekerja media, atau perusahaan media.

Dalam perkembangannya, AJI dan IJTI mengusulkan tanggal 23 September sebagai HPN yang baru. Tanggal 23 September diusulkan sebagai HPN yang baru karena pada tanggal tersebut disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU Pers dianggap sebagai tonggak penting sejarah kemerdekaan pers Indonesia.

Sejak ditetapkan, UU Pers dinilai banyak menunjukkan manfaat dalam melindungi kebebasan pers serta memastikan hak-hak publik untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi. Dengan mempertimbangkan pembahasan UU Pers yang sangat demokratis, substansi UU Pers yang selaras dengan konstitusi negara dan standar internasional, serta manfaatnya dalam menjamin kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi, AJI dan IJTI mengajukan momentum penetapan UU Pers tanggal 23 September 1999. Usulan HPN yang baru tersebut lantas disampaikan kepada Dewan Pers pada 23 Januari 2018 (Kompas, 3/2/2018).

Dewan Pers kemudian memfasilitas rapat pada 18 April 2018 di Gedung Dewan Pers. Diskusi tersebut salah satunya membahas usulan awal perubahan tanggal Hari Pers Nasional. Menanggapi usul AJI dan IJTI agar Dewan Pers merevisi tanggal HPN, PWI Sumatera Utara, PWI DKI Jakarta, PWI DIY, dan PWI Bali menolak perubahan tanggal HPN, dan mendesak Dewan Pers menghormati keputusan Presiden Soeharto (Kompas, 20/4/2018).

Hingga menjelang peringatan HPN ke 29 Januari 2019, usulan perubahan HPN belum dibahas dalam rapat pleno Dewan Pers. Pada saat itu, Ketua Dewan Pers menyatakan bahwa usulan perubahan HPN belum dibahas karena kepanitiaan Hari Pers Nasional sudah terbentuk dan pelaksanaan Hari Pers Nasional tinggal beberapa hari ke depan (Kompas, 29/1/2019).

Perselisihan tentang Hari Pers Nasional juga memicu polemik, salah satunya di harian Kompas. Pada 24 Juli 2018 terbit opini berjudul “Menyoal Hari Lahir Pers Nasional” karangan Sabam Leo Batubara, Wakil Ketua Dewan Pers 2006-2010. Tulisan tersebut ditanggapi dengan tulisan opini karangan Tribuana Said, Penasihat PWI Pusat 2013-2018, berjudul “Mengapa Hari Pers Nasional 9 Februari” yang terbit 28 Juli 2018.

Dalam tulisannya, Sabam Leo Batubara menyarankan agar Dewan Pers memprakarsasi dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan  untuk menyepakati kapan pers nasional lahir agar konflik tidak berkepanjangan. Beberapa lembaga pers yang perlu dilibatkan, antara lain, PWI, AJI, IJTI, SPS, PRSSNI, ATVSI, ATVLI, KPI, Dewan Pers, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sabam juga menawarkan lima peristiwa yang dapat dinilai sebagai hari lahir pers nasional. Pertama, hari lahir PWI pada 9 Februari 1946. Kedua, pendirian Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara di Jakarta pada 13 Desember 1937. Ketiga, pendirian Solosche Radio Vereeniging (SRV) di Solo pada 1 April 1933. Keempat, lahirnya orang-orang pers sekaligus orang-orang pergerakan, seperti dr Soetomo, Tjokroaminoto, Soekarno, Mohammad Hatta, Amir Syarifuddin, Sjahrir, Sam Ratulangi, Djerandeng Abdurachman, Hezekiel Manullang, serta Tirto Adhi Soerjo. Kelima, peran Dja Endar Moeda Harahap yang dijuluki sebagai Kakek Pers Nasional.

Menurut Sabam, mengingat media cetak nasional lahir lebih dahulu dari media penyiaran nasional, lahir 1 April 1933, hari lahir pers nasional jelas bukan 9 Februari 1946. Ia menyarankan bahwa hari pers nasional berdekatan dengan hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, antara tahun 1902 dan 1907.

Artikel berjudul “Menyoal Hari Lahir Pers Nasional” karangan Sabam Leo Batubara di harian Kompas, 24 Juli 2018.

Tribuana Said menanggapi tulisan Sabam Leo Batubara dengan mengemukakan pentingnya peristiwa 9 Februari 1946 sebagai modal untuk menetapkannya sebagai HPN.

Menurut Tribuana, “Tanggal 9 Februari bukan sekadar hari lahir PWI, tetapi bersatunya wartawan untuk menyokong Republik Indonesia berusia jabang bayi yang terancam keberadaannya agar dapat bertahan kukuh berdiri sebagai negara kesatuan.”

Dalam tulisannya, Tribuana menyoroti beberapa hal yang membuat 9 Februari 1946 dianggap istimewa dan patut menjadi tanggal HPN. Pertama, perjuangan 180 wartawan dari Sulawesi dan Kalimantan, serta daerah lain di Jawa, untuk berkumpul dalam Kongres di Surakarta pada 1946 bukanlah urusan mudah. Pergerakan orang-orang pada saat itu dibatasi, khususnya lagi mereka yang dicurigai, termasuk untuk pergi ke luar Jakarta untuk masuk ke wilayah yang dikuasai Republik.

Kedua, soal representasi. Menurut Tribuana, pertemuan 180 tokoh pers di Surakarta pada tahun 1946 tersebut sudah mewakili sebagian besar wartawan dan media top Indonesia.

Ketiga, terkait hasil pertemuan dalam Kongres. Tribuana menggambarkan, “media republikan menggalang pendapat umum, menyatukan semua kelompok untuk tetap setia kepada Republik dan pemimpinnya.” Selain itu, media republikan, “menunjukkan keberpihakan karena yakin media punya peran besar untuk menunjukkan sikap rakyat Indonesia, termasuk ke pihak luar yang mendukung kemerdekaan Indonesia.”

Oleh karena itu, kongres tersebut menegaskan bahwa sikap wartawan Indonesia ialah ”berkewajiban bekerja bagi kepentingan Tanah Air dan Bangsa serta selalu mengingat akan Persatuan Bangsa dan Kedaulatan Negara”.

Keempat, masih terkait hasil kongres 1946, pada saat itu telah muncul kesadaran untuk memikirkan percetakan dan penerbitan koran sebagai alat produksi dan juga alat perjuangan.  Tribuana menuliskan, “Sebab, hanya melalui media mereka bisa terus menggelorakan perjuangan dan memberi informasi kepada masyarakat di berbagai pelosok yang juga coba dikuasai oleh Belanda. Berdirinya PWI ini kemudian diikuti berdirinya Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), pada Juni 1946 di Yogyakarta.”

Selain membahas perselisihan terkait HPN, Tribuana mengajak untuk juga melihat persoalan aktual yang juga penting bagi insan pers, misalnya merosotnya performa media cetak serta tergerusnya etika jurnalisme.

Tulisan Sabam Leo Batubara di atas juga ditanggapi oleh Wim K Liyono dalam Surat Kepada Redaksi “Jasmerah” Pers Nasional” dalam Kompas, 3 Agustus 2018. Sedangkan, tulisan Tribuana Said ditanggapi oleh Ign Sunito dengan surat kepada redaksi Kompas berjudul “Ihwal Hari Pers Nasional” yang terbit pada 21 Agustus 2018.

Terlepas dari polemik seputar penetapan tanggal HPN, keberadaan pers di Indonesia saat ini secara umum sedang menghadapi dua tekanan sekaligus, yakni melemahnya daya hidup pers pada masa pandemi Covid-19 dan kekuatan platform digital dari luar negeri yang menggerus pendapatan perusahaan pers. Hal itu diungkapkan Dewan Pers saat rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR pada tanggal 1 Februari 2021.

Melemahnya daya hidup pers di masa pandemi terlihat dari penurunan omzet, pemotongan gaji karyawan, penundaan gaji karyawan, merumahkan karyawan, maupun PHK karyawan sepanjang 2020. Situasi tersebut dihadapi bukan hanya oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS), tetapi juga oleh Persatuan Radio Swasta Nasional (PRSSNI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), maupun televisi lokal.

Data Serikat Perusahaan Pers (SPS), misalnya, menyebut bahwa sebanyak 71 persen perusahaan pers cetak mengalami penurunan omzet lebih dari 40 persen (Januari-April 2020) dibandingkan tahun 2019. Selain itu, sebesar 50 persen perusahaan pers cetak telah memotong gaji karyawan dengan besaran 2-30 persen. SPS juga melaporkan bahwa sebesar 43,2 persen perusahaan pers cetak mengambil opsi merumahkan karyawan tanpa digaji, dengan kisaran jumlah karyawan yang dirumahkan antara 25-100 orang setiap perusahaan.

Tidak hanya melemahnya daya hidup pers pada masa pandemi Covid-19, pers di Tanah Air juga sedang menghadapi tekanan dari platform digital yang telah merambah bisnis media. Platform digital telah menguasai pasar iklan, mendominasi distribusi konten, tanpa regulasi yang tegas dan melindungi media nasional. Disebutkan pula, Google dan Facebook menguasai 75-80 persen dari total belanja iklan digital nasional. Media nasional hanya mendapatkan sisanya. Selain itu, readership atau tingkat keterbacaan dan oplah media terus menurun. (LITBANG KOMPAS)

KOMPAS/ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN

Pemimpin Redaksi Harian Kompas Ninuk Mardiana Pambudy memaparkan presentasi dalam sesi 2 Konferensi Nasional “Tantangan Jurnalisme di Era Digital” dalam rangka 25 tahun HUT Aliansi Jurnalis Independen di Jakarta, Selasa (6/8/2019). Tampil juga sebagai pembicara pada sesi 2 ini, pemenang call paper Rana Akbari Fitriawan dan The Jakarta Post sekaligus mantan Anggota Dewan Pers, Nezar Patria dengan moderator Mawa Krena dari AJI Indonesia.