Hari Pers Nasional: Tantangan Pers di Era Digital

Hari Pers Nasional (HPN) ditetapkan oleh Presiden Soeharto tanggal 9 Februari berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 5 tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional. Penyelenggaraan setiap tahunnya dilaksanakan secara bergantian di berbagai wilayah provinsi di Indonesia. Secara resmi peringatan HPN kali pertama diselenggarakan pada 9 Februari 1985.

Gagasan awal mengenai HPN sebenarnya telah muncul pada Kongres ke-16 Persatuan Wartawan Indonesia pada Desember 1978, di Padang, Sumatera Barat. Salah satu keputusan kongres adalah mengusulkan kepada pemerintah agar menetapkan 9 Februari–yang merupakan tanggal lahir PWI pada 9 Februari 1946–sebagai Hari Pers Nasional.

Salah satu butir bahasan di dalam kongres tersebut, antara lain, keinginan para tokoh pers saat itu untuk mengingat kehadiran serta peran pers Indonesia dalam lingkup nasional dengan mencetuskan Hari Pers Nasional. Setelah tujuh tahun diusulkan, terbitlah Surat Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 yang menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.

Isi Keppres 5/1985 menyebutkan bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Keppres tersebut juga menegaskan bahwa pemilihan tanggal 9 Februari sebagai HPN diambil berdasarkan tanggal pembentukan PWI yang dianggap sebagai pendukung seta kekuatan pers nasional.

Setahun sebelum keppres tersebut terbit, Menteri Penerangan saat itu, yang juga mantan Ketua PWI, Harmoko, telah menerbitkan Peraturan Menteri Penerangan Nomor 2 Tahun 1984. Isinya menyatakan bahwa PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan yang diakui pemerintah.

Presiden Soeharto dalam sambutan peringatan Hari Pers Nasional pertama kali pada 9 Februari 1985 menyatakan bahwa tanggal 9 Februari dijadikan sebagai HPN karena pada 39 tahun sebelumnya terjadi peristiwa bersejarah yang sangat penting bagi perjuangan bangsa, terutama bagi pertumbuhan dan pengabdian pers nasional kepada bangsa dan negara. Soeharto menegaskan bahwa peran pers sebagai kekuatan bangsa. Wartawan Indonesia merupakan kekuatan perjuangan yang saling bahu-membahu dengan kekuatan peruangan lainnya berjuang dalam mempertahankan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Meski demikian, penetapan HPN tersebut masih menjadi polemik hingga saat ini bagi berbagai organisasi pers di Indonesia. Jika melihat kembali ke belakang, PWI bukanlah satu-satunya organisasi wartawan yang pernah ada di Indonesia. Pada era penjajahan sudah muncul beberapa organisasi wartawan, seperti Inlandsche Journalisten Bond (1914), Sarekat Journalists Asia (1925), Perkumpulan Kaoem Journalists (1931), dan Persatoean Djurnalis Indonesia (1940).

Setelah rezim Orde Baru runtuh pada 1998, di Indonesia bermunculan organisasi-organisasi pers baru yang otomatis mempertanyakan relevansi 9 Februari sebagai HPN. Organisasi wartawan seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) secara tegas menolak 9 Februari sebagai HPN dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) juga enggan terlibat jauh dalam setiap kegiatan HPN. Salah satu kritikan yang dilontarkan adalah karena PWI adalah satu-satunya organisasi pers yang diperbolehkan beraktivitas pada era kekuasaan Orde Baru.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Ratusan siswa SD Program Khusus Muhammadiyah ikut Kampanye Membaca Surat Kabar Bersama di Lapangan Kota Barat, Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/2/2006). Kampanye tersebut diharapkan memicu kepedulian anak-anak terhadap keberadaan media cetak sebagai sumber informasi..

Regenerasi pengelola surat kabar telah berlangsung dengan menyesuaikan di tiap zaman hingga saat ini. Tantangan yang dihadapi generasi saat ini tentu jauh lebih kompleks. Sebelum adanya media digital, tantangan terbesar surat kabar atau media konvensional adalah menjalankan institusi media di tengah kerasnya represi rezim negara pada masa Orde Baru. Tekanan rezim saat itu merupakan tantangan yang dihadapi jurnalis karena tidak bisa memberitakan fakta secara bebas.

Tantangan yang bersifat politis sering kali terancam ditutupnya penerbitan akibat adanya pemberedelan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada zaman sekarang masalah yang harus direspons adalah tantangan bersifat sosiologis, yakni menghadirkan diri dengan personalitas yang sesuai dengan perubahan masyarakat.

Tantangan terbesar pers adalah persoalan demografis. Pada akhir abad ke-20 ditandai dengan lahirnya ”generasi digital” yang lebih banyak menggunakan waktu dengan perangkat audio visual elektronik dalam serapan pembelajaran dan aktivitas komunikasi. Melalui media digital, individu dapat berperan sebagai konsumen sekaligus produsen yang sangat aktif dalam komunikasi berbasis teknologi dan produk digital.

Teknologi cetak konvensional telah membentuk budaya khas untuk media pers (buku, majalah, surat kabar) dikenal sebagai budaya tinggi (high culture) yang serius dan mengutamakan substansi. Komunikasi dengan khalayak relatif bersifat elitis. Sementara, budaya digital pada umumnya menonjolkan sensasi dan mengejar suatu informasi agar menjadi viral. Sebagian media cetak ada yang berusaha keluar dari orientasi elitis dengan berupaya menjangkau publik lebih luas melalui pola tabloid.

Persoalan perubahan peta demografis menjadi perhatian pengelola industri pers seperti surat kabar. Bagi masyarakat generasi baru, bukan mustahil surat kabar akan dipandang usang yang hanya cocok dibaca orang tua.

Agar produk dari industri pers menjadi bagian setiap lapis generasi masyarakat, pers melakukan penyesuaian strategi secara terus-menerus dengan melihat perubahan kecenderungan sosiografis dan psikografis khalayak. Upaya memanfaatkan teknologi digital untuk distribusi konten jurnalisme yang bersifat cepat dan efisien menjadi tidak terhindarkan.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (tengah) dan Dewi Yull yang menjadi perwakilan keluarga keturunan RM Tirto Adhi Soerjo (kanan) saat acara peresmian Jalan RM Tirto Adhi Soerjo di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/11/2021). RM Tirto Adhi Soerjo menjadi nama jalan untuk pertama kalinya di Indonesia. Tokoh yang bernama lengkap Raden Mas Djokomono Tirto Adhi Soerjo ini berjasa dalam tonggak dunia sejarah jurnalisme di Indonesia yaitu dengan mendirikan surat kabar Soenda Berita, Medan Prijaji, dan Putri Hindia di masa pergerakan.