Sejarah Lembaga Survei dan Fenomena Kebebasan Berpendapat

Sistem politik dan pemerintahan yang demokratis adalah sebuah keniscayaan untuk kemajuan suatu negara dan bangsa. Oleh karena itu, percepatan demokrasi di Indonesia pasca-reformasi penting untuk diperjuangkan oleh pemerintah dan komponen masyarakat lainnya. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat Indeks Demokrasi Indonesia.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik merupakan salah satu parameter asesmen kondisi demokrasi di provinsi, baik dari sisi sistem, mekanisme, dan prosedur (aspek prosedural demokrasi), maupun persoalan-persoalan yang bersifat substantif seperti kebebasan, keadilan, dan perilaku demokratik atau adab bernegara masyarakat (substantive democracy). Hal tersebut ditunjukkan dalam Angka IDI Nasional yang merupakan agregasi dari capaian tiap-tiap provinsi.

Potret demokrasi yang dihasilkan melalui pengukuran IDI selama tahun 2019 menunjukkan capaian sebesar 74,92 atau mengalami kenaikan sebesar 2,53 poin bila dibandingkan dengan capaian IDI 2018 sebesar 72,39 (masih dalam kategori “Sedang”, skor 60 – 80). IDI 2019 memperlihatkan demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan-tantangan esensial sepanjang proses konsolidasi demokrasi yang terus berlangsung sejak 1998.

Dalam hal ini, IDI merupakan indeks komposit yang mengukur demokrasi melalui tiga aspek, yaitu aspek Kebebasan Sipil, aspek Hak-hak Politik, dan aspek Lembaga Demokrasi. Selain itu, IDI juga mengukur kebebasan berpendapat, kebebasan pers, peran lembaga legislatif, serta supremasi hukum.

Nilai Indeks Nasional Aspek IDI 2018 – 2019

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2019 oleh Badan Pusat Statistik

Terkait kebebasan sipil, capaian IDI mengindikasikan bahwa dua dasawarsa setelah Reformasi, bangsa Indonesia hidup dalam iklim kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi yang baik. Manifestasi dari kebebasan sipil di Indonesia adalah kebebasan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, persepsi, keinginan dan evaluasi publik menjadi salah satu tolok ukur berjalannya demokrasi di Indonesia.

Kini keberanian untuk mengungkapkan harapan dan keinginan pada segala hal yang berkaitan dengan pemimpin dan kepemimpinan serta pemerintahan mendapat ruang kebebasannya. Hal itu mendorong lembaga riset independen tampil untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke ruang publik.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan dan Keyakinan pada Pemerintah Turun

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dirilis dalam sebuah diskusi bertema “Pemilih Mengambang dan Prospek Perubahan Kekuatan Partai Politik” di Jakarta, Minggu (29/5/2011). Survei antara lain memperlihatkan bahwa pada umumnya partai politik tidak dapat mempertahankan pemilihnya. Hasil survei LSI menunjukkan tren suara Partai Demokrat sejak pemilu 2009 hingga Mei 2011 cenderung menurun sedangkan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cenderung naik.

Pekerjaan riset yang menggunakan perhitungan statistik di Indonesia pernah dilakukan  oleh ilmuwan AS, Karl D. Jackson pada tahun 1968 – 1969 di wilayah Jawa Barat. Riset tersebut memberikan eksplanasi pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia untuk melihat hubungan antara Islam, otoritas tradisional, dan pemberontakan masyarakat di wilayah itu. Karl melakukan wawancara mendalam di tiga desa pada warga yang pro-pemerintah, pro-pemberontak dan yang netral. Sebanyak 229 pertanyaan yang diajukan pada 20 penduduk desa yang fokusnya pada “mengapa pemberontakan DI/TII bergolak”. Hasilnya, sangat sedikit hubungan atau tidak ada hubungan sama sekali antara pemberontakan dengan Islam dan kondisi sosial ekonomi yang sulit. Namun, hasil penelitian ini dianggap tidak akurat karena sampel yang diambil terlalu sedikit.

Pada masa Orde Baru penelitian sosial pernah dilakukan PT Survei Business Research Indonesia (Suburi) yang diinisiasi oleh Duta Besar Indonesia di AS, Sjarif Thajib karena melihat lembaga survei di AS. Pada awal berdirinya Suburi banyak mendapatkan kontrak survei untu proyek pemerintah seperti Keluarga Berencana, perbaikan kampung Jakarta, dan TVRI. Suburi juga pernah mengerjakan riset Dinas Penerangan AS untuk pendengar radio Voice of Amercia (VoA) dan bacaan berbahasa Inggris yang diterbitkan lembaga itu. Pada 1969, Suburi mengerjakan  riset “Pre Election Survei” (PES) yang didanai oleh Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN).

Suburi juga melakukan riset politik pada 1972 tentang persoalan-persoalan sosial dan ekonomi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Tengah, dan Timur. Ada 53 pertanyaan yang diajukan termasuk satu pertanyaan tentang “orang yang terhormat sebagai berikut tentang sifat-sifatnya dalam menjalankan kepemimpinan mereka, dengan memberi skor 1 sampai 10”. Hasilnya, Presiden Soeharto berada di urutan ketiga setelah Sultan Hamengkubuwono IX, dan Gubernur Jawa Barat Solihin GP. Hasil ini membuat berang penguasa. Akhirnya, survei itu dihentikan dituding sebagai tindakan spionase, bahkan dianggap sebagai tindakan subversif. Izin perusahaan Suburi kemudian dicabut.

Sejak saat itu, setiap kegiatan penelitian harus mendapat izin dari pemerintah, dalam hal ini Gubernur dan ABRI. Selain itu, Pelaksana Khusus (Laksus) Komando Keamanan dan Ketertiban Daerah (Kopkamtibda) akan memeriksa kegiatan penelitian dan instrumen yang digunakan, hingga dampaknya adalah menurunkan semangat penelitian di perguruan tinggi.

Lebih dari sepuluh tahun kemudian, beberapa media massa mulai mencoba melakukan riset, meskipun menjauh dari isu politik. Pada tahun 1987, Kompas dan Tempo mengangkat topik antusiasme kaum muda pada pemilu 1987. Saat itu, tidak ada reaksi keras pada survei tersebut. Pada tahun yang sama, majalah Matra melakukan survei yang menyimpulkan bawa satu dari tiga pria memiliki “selingkuhan”, survei ini ditentang dan diragukan metodologinya. Dari fenomena ini tampak jika masyarakat semakin berani mengekspresikan sikap sehingga kontrol riset sosial bukan hanya dari rezim yang berkuasa, masyarakat sipil pun dapat bertindak terhadap hasil riset yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka.

Di negara maju seperti Amerika Serikat terdapat lembaga riset seperti Gallup Pol, Harris Pol, Crossley Pol dan Ropper yang mengukur apa yang dipikirkan warga pada pemerintahan, serta menggali penilaian dan harapan pada pemimpin mereka. Dimulai dengan Robert Gallup pada pertegahan tahun 1930-an yang memperkenalkan metode pengambilan sampel yang lebih baik daripada Literary Digest yang mengambil sampel tidak merata dan dianggap terlalu boros.

Menurut Marcus Mietzner, lembaga riset jajak pendapat tidak mungkin lahir di negara-negara otoriter karena dikhawatirkan akan dapat memperburuk ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Dalam artikelnya yang berjudul “Political Opinion Polling in Post-authoritarian Indonesia: Catalyst or Obstacle to Democratic Consolidation?”, Mietzner menguraikan bahwa jajak pendapat yang bertemakan politik hanya lahir di negara-negara yang memenuhi dua syarat dasar, yaitu adanya kebebasan sipil dan politik yang substansial dan adanya survei profesional yang mampu mengambil sampel masyarakat dalam jumlah besar. Dua hal syarat tersebut tidak mungkin terjadi di negara otoriter atau pseudo-demokratis yang sudah pasti akan menghambat proses pengambilan jajak pendapat serta penyebaran hasil riset tersebut.

Baca juga: Survei Litbang “Kompas”: Prediksi Arah Penilaian Publik pada Kinerja Jokowi

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Kuskridho Ambardi memaparkan hasil survei LSI “Partai Politik di Mata Publik: Surevi Evaluasi Kinerja dan Regenerasi Politik”di Jakarta, Minggu (25/1/2015). Hadir nara sumber lain untuk membedah hasil diskusi tersebut yaitu politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso, Wali Kota Bogor yang juga politisi PAN Bima Arya, anggota DPD I Gede Pasek Suardika, Gubernur Jawa Tengah yang juga poilitisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, dan Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda.

Pada masa pemerintahan Soeharto, mustahil untuk melakukan jajak pendapat opini publik pada kebijakan pemerintah apalagi bicara popularitas pemimpin saat itu. Meitzner melanjutkan bahwa antara tahun 1959 hingga 1998, Indonesia dipimpin oleh rezim otoritarian yang hanya memberi sedikit ruang pada opini publik. Pada pemilu 1997, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Sosial dan Ekonomi (LP3ES) melakukan survei hitung cepat (quick count) di kawasan Jakarta. Namun, situasi politik di bawah Soeharto masa itu tidak memungkinkan LP3ES mempublikasikan hasil riset mereka.

Tumbangnya Soeharto tahun 1998 membesarkan nyali lembaga riset sosial seperti LP3ES, Resource Productivity Center (RPC), International Foundation for Election System (IFES), Komite Pemberdayaan Pemilih (KPP), Laboratorium Politik Universitas Indonesia dan Litbang Kompas. Kecuali Litbang Kompas, semua lembaga riset tersebut didanai oleh lembaga donor asing.

Pada Pemilu tahun 1999, LP3ES berhasil melakukan survei di wilayah Pulau Jawa yang mewakili 60 persen rakyat Indonesiaa. Ini adalah pemilu paling demokratis sejak tahun 1955. Namun, survei LP3ES menghasilkan angka yang berbeda dengan KPU. Misalnya, Golkar diprediksi mencapai 17 persen nyatanya dari perhitungan KPU 29,82 persen; sementara Partai Kebangkitan Bangsa diprediksi 18 persen, hasil KPU 20,82 persen; sedangkan PAN mengumpulkan suara 6 persen lebih rendah 0,84 persen dari perhitungan KPU. Hasil survei LP3ES ini menuai kritik karena dianggap hanya berpusat di Jawa saja sehingga tidak akurat. Hal ini terbukti dengan perolehan suara PDI Perjuangan dari hasil KPU 37 persen sedangkan hasil survei LP3ES hanya 20 persen.

Namun demikian, hasil riset opini publik saat itu belum diperhitungkan sebagai alat untuk meningkatkan citra partai ataupun tokoh, karena penentuan posisi jabatan masih ditentukan oleh negosiasi antartokoh politik. Partai juga masih sangat percaya pada pemilih tradisional mereka yang sangat tergantung pada sosok kharismatik, hasil jajak pendapat masih dianggap tidak relevan. Pada pemilu 1999, meskipun PDI Perjuangan menjadi partai pemenang, pemilihan presiden dan wakil presiden ditentukan oleh negosiasi antara tokoh partai saat itu yang diwakili oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hingga akhirnya Abdurrahman Wahid yang dilantik sebagai presiden.

Baca juga: Survei Litbang “Kompas” : Pemerintah Diuji Pengendalian Harga

Artikel Terkait

22 Juni 2022

Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintahan SBY dan Jokowi (Bagian II)

Apresiasi publik pada kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla berdasarkan hasil Survei...

Angin segar bagi riset opini publik diawali dari berubahnya sistem pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif dengan sistem one men one vote pada tahun 2004. Satu orang satu suara menjadi sangat berarti bagi partai dan tokoh politik, aspirasi individu pemilih menjadi penting untuk dicermati.

Selain LP3ES dan IFES, terdapat pula Danareksa Research Institute (DRI), Internasional Republican Institute (IRI), Lembaga Survey Indonesia (LSI), Soegeng Sarjadi Syndicated (SSS), serta Badan Penelitian dan Pengembangan PDIP Perjuangan (Balitbang PDIP).

Penghitungan cepat pada pemilu tahun 2004 hanya dilakukan oleh LP3ES yang bekerja sama dengan The National Democratic Institute for International Affairs (NDI). Riset tersebut mengambil 2.000 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 32 provinsi dan analisis observasi langsung di 1.416 TPS menghasilkan margin of error tidak lebih dari 1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Namun demikian, LP3ES mendapat kecaman keras dari KPU karena mempublikasikan hasil hitung cepat mereka sehari setelah selesai pemungutan suara, dan dianggap melangkahi wewenang KPU.

Saat itu para politisi masih gagap menanggapi hasil hitung cepat. Amien Rais menolak dengan alasan lembaga survei hanya mewawancarai orang-orang yang tidak suka pada dirinya. Namun, Ketua Partai Golkar mendukung hasil hitung cepat yang menyebutkan angka cukup bagus bagi partai beringin tersebut, dan meyakini bahwa partai kuning itu tidak akan pudar di hati masyarakat. Hanya saja, untuk pilpres, baik Amien Rais maupun Akbar Tanjung menolak hasil hitung cepat.

Ketika penghitungan suara KPU selesai dan hasilnya tidak jauh berbeda dengan prediksi hitung cepat dengan LP3ES pandangan Amien Rais dan Akbar Tanjung berubah. Amien yang mendapat suara paling rendah dalam pilpres 2004 akhirnya memutuskan mundur dari Ketua Umum PAN bahkan berjanji tidak akan pernah maju dalam capres lagi. Akbar yang awalnya meragukan metode hitung cepat akhirnya harus pasrah dengan kekalahan Megawati – Hasyim Muzadi (39,38 persen) dari pemenang pilpres 2004 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (60,63 persen).

Baca juga: Survei Litbang “Kompas”: Konsolidasi Kabinet Menjadi Tuntutan

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Lembaga Survei Nasional merilis hasil survei yang mereka lakukan tentang kecenderungan ‘voting behavior’ pemilih pemula di 33 provinsi terhadap partai politik di Jakarta, Minggu (5/5/2013). Hasil survei menunjukkan PDI Perjuangan menjadi partai politik yang banyak dipilih para pemilih pemula (19, 5 persen), diikuti Partai Golkar (19,3 persen), dan Partai Hanura (12,8 persen) jika pemilu dilaksanakan saat ini.

Pemilu 2004 memberikan pelajaran berharga bagi politisi dan partai politik dan tokoh politik Indonesia. Kini kemenangan di parlemen tidak lagi diandalkan dengan lobi dan negosiasi politik. Popularitas tokoh dan partai menentukan kemenangan pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Sistem pemilu langsung membuat partai politik makin menyadari perlunya membangun citra partai dan tokoh politik. Karena dibutuhkan dukungan data untuk mengetahui popularitas mereka di mata masyarakat Indonesia, politisi mulai melirik lembaga riset. Hal ini membuat berbagai lembaga untuk mendongkrak citra partai semakin tumbuh.

Pada tahun 2003, Saiful Mujani dan Denny JA mendirikan Lembaga Survei Indonesia (LSI), dengan misi untuk menelaah kehendak rakyat sehingga kelompok elit politik dapat menanggapinya dengan efektif. Lembaga Survei Indonesia didirikan oleh Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia (YPDI) yang bersifat independen, non-partisan atau tidak berafiliasi pada partai politik dan tokoh, ataupun golongan yang terlibat pada kontestasi politik dan nirlaba.

LSI pada awal berdirinya tidak hanya melakukan riset opini publik, tetapi juga menjadi konsultan politik dari salah satu partai politik, bahkan ikut memberikan arahan bagi pimpinan partai agar menjadi lebih terkenal dan populer. Namun, Deny JA kemudian membentuk lembaga Lingkaran Survei Indonesia dan Saiful Mujani menjadi direktur dari Saiful Mujani Research & Consulting

Menurut Lembaga Survei Indonesia, lembaga riset mampu mengungkapkan harapan masyarakat dan opini publik, serta pergeseran perilaku sosial dan politik masyarakat dapat dengan mudah, cepat dan akurat dibaca. Hal ini membuat legitimasi pemerintah dan pimpinan makin dekat pada rakyat dan proses demokrasi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran serta tujuannya. Akibatnya, pada era reformasi keterbukaan informasi dan opini publik serta elektabilitas politik menjadi sebuah diskursus baru yang sangat menantang.

Baca: Survei Litbang Kompas: Stabilitas Politik Faktor Penentu Perbaikan

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Sejumlah peneliti, (dari kiri ke kanan) Daniel Dhakidae, Hamdi Muluk, Hermawan Sulistyo, dan Anas Saidi (tidak tampak), saat berbicara dalam diskusi “Quick Count: Etika Lembaga Survei dan Tanggung Jawab Ilmuwan” di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (17/7/2014). Selain berdiskusi seputar etika, mereka juga menilai bahwa hitung cepat dapat digunakan untuk mengontrol terjadinya kecurangan.

Perkembangan lembaga riset terus maju, bahkan hingga dilakukan musyawarah nasional pada Juli 2007 yang diikuti 34 lembaga survei dari seluruh Indonesia. Saat itu, Denny JA didapuk sebagai Ketua Asosiasi Riset Opini Publik se-Indonesia. Ia dianggap sukses memimpin lembaga survei miliknya. Hingga tahun 2008, tercatat ada 60 lembaga survei yang hadir meramaikan opini publik terkait politik.

Optimisme melakukan survei hitung cepat semakin menggairahkan dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada Maret 2009, Mahkamah Konstitusi menilai larangan itu bertentangan dengan Pasal 28F dan 31 Undang-Undang Dasar 1945, karena tidak ada data akurat bahwa pengumuman penghitungan cepat mengganggu ketertiban umum. Selain itu, Majelis Mahkamah Konstitusi memutuskan hitung cepat dapat dipublikasikan setelah pemungutan suara pemilihan umum presiden berlangsung.

Saat pemilu 2009 berlangsung, ada 6 lembaga baru yang turut melakukan hitung cepat, yaitu Lembaga Survei Indonesia (LSI Mujani dan Muhtadi), Cirrus Surveyor Group (Cirrus), Lembaga Riset Informasi (LRI), The Institute Indonesian Development Monitoring (IDM), Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA), dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis). Pada pemilu 2014, terdapat 12 lembaga survei yang ikut melakukan survei pemilu. Dalam Pilkada DKI tahun 2017, lembaga riset yang terlibat hitung cepat, yaitu PT Kompas Media Nusantara, Charta Politika Indonesia, Saiful Mujani Research & Consulting, PT Sun Televisi Network, Indo Barometer, Lembaga Riset Indonesia, PT Darta Media Indonesia, PT Siber Media Abadi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Alarm dari Bidang Penegakan Hukum

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Grafik hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei pada saat yang hampir bersamaan ditampilkan saat diskusi terbuka “Apa yang Salah dengan Survei” di Jakarta, Kamis (15/1/2009) lalu. Diskusi membahas hasil survei yang berbeda antarlembaga padahal tema dan waktu survei hampir bersamaan.

Pengerjaan riset sudah dipastikan membutuhkan biaya yang sangat besar, hingga miliaran rupiah. Kerja sama dengan pihak yang memiliki modal menjadi sangat penting, LP3ES bekerja sama dengan NDI dalam pendanaan. Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia Denny JA mengutarakan bahwa lembaganya pernah menjadi konsultan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Adapun, Direktur Eksekutif Charta Politica Bima Arya Sugiarto menyatakan lembaganya membantu materi dan strategi kampanye Edhie Baskoro, putra Presiden Yudhoyono yang menjadi calon anggota legislatif nomor 1 dari Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur VII.

Bahkan, lembaga yang dipimpin oleh Denny memiliki tiga divisi yang saling terpisah, yaitu riset, pemenangan, dan publik interest. Yang bekerja untuk pemenangan partai atau pun tokoh politik adalah divisi pemenangan dan hasil kerja divisi tersebut sepenuhnya milik klien yang memesan. Lingkaran Survei Indonesia mengklaim telah memenangkan 17 calon gubernur sejak 2005 hingga 2010.

Selain Lembaga Survei Indonesia, lembaga yang didirikan Rizal Mallarangeng—Fox Indonesia, lalu Charta Politika, dan Pol Mark Indonesia juga menjadi konsultan politik. Namun, dari seluruh lembaga riset yang ada hanya sedikit yang menjadi konsultan politik, selebihnya hanya lembaga survei saja.

Namun demikian, tentunya dibutuhkan kesepakatan bersama dalam menjalankan lembaga survei agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karenanya, dibentuklah  Persatuan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) yang membuat Kode Etik dan Panduan Praktik Survei dan Lembaga Survei, misalnya setiap lembaga survei saat mempublikasikan hasil kerja mereka harus mengumumkan sumber dananya.

Demikian pula, saat lembaga survei mendaftarkan lembaganya ke Komite Pengawas Pemilu, harus memberikan informasi lengkap terkait metodologi yang digunakan dalam survei, sumber pendanaan dalam kegiatan survei, serta melaporkan jumlah tenaga yang dilibatkan dalam survei tersebut.

Kreativitas bahkan imajinasi tetap dibutuhkan lembaga survei, entah demi alasan demokratisasi ataupun menonjolkan klien jagoan politik mereka. Direktur Eksekutif Indo Barometer Mohammad Qodari, pada akhir 2021, tampil nyeleneh dengan menggunakan kaus bergambar Jokowi – Prabowo 2024. Hal itu menimbulkan kemarahan publik karena mengkampanyekan wacana presiden tiga periode, bahkan, muncul hashtag ‘Tangkap Qodari’ trending di Twitter. Namun, Qodari berkilah bahwa hal tersebut dia munculkan untuk mencegah polarisasi di masyarakat. Ia bahkan menginisiasi terbentuknya komunitas Jokowi-Prabowo dan berharap komunitas tersebut dapat tersebar di seluruh Indonesia.

Yang perlu diingat, dalam rekomendasi IDI 2019, salah satu poin terpenting adalah kebebasan sipil dengan meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat terkait ekspresi kebebasan berpendapat. Literasi digital dianggap hal yang sangat diperlukan mengingat kebebasan ekspresi sangat mudah dilakukan termasuk penyebaran hal negatif seperti manipulasi pendapat dan politik ketakutan ditebarkan lewat internet. Literasi digital ini seharusnya menjadi tanggung jawab dan keprihatinan bersama berbagai kelompok demi terciptanya masyarakat cerdas bermedia. (LITBANG KOMPAS)