Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintahan SBY dan Jokowi (Bagian II)

Pada tahun pertama periode I kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan cenderung menurun. Memasuki tahun kedua, apresiasi publik menunjukkan peningkatan, terekam pada perjalanan selepas April 2016 hingga mencapai puncaknya pada April 2018 yang mencapai 72 persen.

Memasuki tahun ke-4 dan ke-5 pada periode pertama, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK kembali menurun. Penurunan tertinggi terjadi pada akhir masa jabatan Jokowi, yakni 58,8 persen pada hasil Survei Litbang Kompas bulan Oktober 2019.

Pada periode II kepemimpinan Jokowi, roda pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi di masyarakat mengalami perubahan mendasar akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia. Di tengah krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan bidang kehidupan sosial yang terdampak pandemi, pemerintah menjadi pusat kekuatan yang dominan mengatur kehidupan warga negara melalui kebijakan-lebijakan yang dikeluarkannya.

Berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi menjadi fokus pemerintah Jokowi. Alhasil, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin meningkat berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada periode April 2021 – Januari 2022. Berselang enam bulan kemudian, hasil Survei Litbang Kompas pada periode Juni 2022 kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah turun.

Baca juga: Survei Litbang “Kompas” : Prabowo, Ganjar, Anies Tetap Teratas

KOMPAS/RIZA FATHONI

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet perdana Kabinet Kerja di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/10/2014).

Pada bulan April 2015 atau enam bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Litbang Kompas kembali menyelenggarakan survei kinerja pemerintahan di 33 provinsi yang dilakukan terhadap 1.200 responden. Hasil survei itu menunjukkan, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan meningkat, sebaliknya bidang ekonomi memburuk.

Tingkat kepuasan publik di bidang politik dan keamanan meningkat menjadi 67,8 persen dibandingkan pada tiga bulan sebelumnya, yakni 60,7 persen. Sementara, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla di bidang ekonomi menurun drastis dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya, dari 43 persen menjadi 25,4 persen. Hampir tiga perempat bagian responden menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja di bidang ekonomi.

Meningkatnya bidang politik dan keamanan tak bisa lepas dari meredanya ketegangan antara lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, DPR, dan Presiden memberikan suasana kehidupan bernegara yang lebih sejuk. Selain itu, segregasi politik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) juga semakin menipis.

Sementara persepsi yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM ini sangat kuat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja bidang ekonomi. Tercatat, dalam enam bulan pemerintahan Jokowi-Kalla telah dua kali menaikkan harga BBM, meski sempat dua kali menurunkan harga.

Namun demikian, dalam enam bulan pertama pemerintahan Jokowi-JK, publik menilai positif kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial selama enam bulan terakhir, terutama dalam menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan. Kedua bidang ini mendapatkan apresiasi yang relatif tinggi dengan rata-rata sebanyak 64 persen responden menyatakan puas pada kinerja pemerintah.

Sejumlah program kesejahteraan sosial pemerintah berpengaruh terhadap persepsi positif publik atas kinerja pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial. Sebut saja misalnya, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat yang melahirkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Berselang tiga bulan atau sembilan bulan pemerintahan Jokowi-JK, publik cenderung memberikan apresiasi positif terhadap kinerja pemerintah. Penilaian positif ini terekam dari hasil survei periodik sembilan bulan masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang dilakukan 25 Juni hingga 7 Juli 2015.

Secara umum, hasil survei Litbang Kompas itu menunjukan ada kenaikan proporsi responden yang puas terhadap kinerja pemerintah. Pada survei April 2015, proporsinya yang puas terhadap kinerja tapemerintah 53 persen. Tiga bulan kemudian, pada survei Juli 2015, responden yang puas naik lagi menjadi 57 persen dan mulai mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa.

Sementara, di bidang politik dan keamanan mendapat apresiasi paling stabil dengan angka rata-rata jauh di atas separuh lebih responden. Sebanyak 71 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah dalam bidang politik dan keamanan. Penilaian ini paling tinggi jika dibandingkan dengan bidang lain.

Apresiasi ini tentu tidak lepas dari keyakinan publik terhadap kondisi politik di bawah kepemimpinan Jokowi. Dalam kurun waktu sembilan bulan, pemerintah mampu melakukan konsolidasi politik. Selain itu, kebijakan dan langkah Jokowi cenderung ”mencuri” perhatian publik, seperti yang dilakukan ketika mengganti calon Kapolri untuk merespons desakan publik, membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK yang semuanya tokoh perempuan, serta memberikan perhatian khusus kepada provinsi dengan otonomi khusus, yaitu Papua, Papua Barat, dan Aceh.

Adapun di bidang ekonomi, jika dibandingkan dengan triwulan lalu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi relatif membaik. Dalam survei kali ini, tingkat kepuasan responden mencapai 44,2 persen, naik dari 37,5 persen pada survei sebelumnya.

Strategi pemerintah mendistribusikan ”kartu pintar” kepada masyarakat kelas bawah serta upaya meredam gejolak ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan kebutuhan pokok selama Ramadhan juga membuat publik merespons positif.

Baca juga: Masih Ada Peluang Perluas Dukungan

Kompas, 17 Oktober 2019 halaman 1

Survei periodik berikutnya yang dilakukan pada Oktober 2015 atau satu tahun pemerintahan Jokowi-JK menemukan tingkat kepuasan publik pada kinerja bidang politik mencapai 67,9 persen. Kepuasan ini menurun dibandingkan dengan survei sembilan bulan pemerintahan yang berada di angka 71 persen. Kerja pemerintah dalam menjaga pluralitas bangsa yang kurang maksimal menyumbang terjadinya penurunan apresiasi itu.

Sementara kondisi penegakan hukum belum mendapat penilaian positif. Apresiasi terhadap kinerja pemerintah hanya mencapai 46,5 persen. Lebih dari separuh responden masih tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum pemerintahan Jokowi-Kalla. Belum redanya ”kegaduhan” menyangkut upaya pemberantasan korupsi tampaknya menjadi penyebab utama penilaian negatif tersebut terutama polemik tentang revisi UU KPK.

Di bidang ekonomi, hanya 41,7 persen responden yang puas dengan kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Ketidakpuasan itu terkait dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Kurs rupiah melemah hingga lebih dari Rp14.000 per dollar AS sejak minggu ketiga Agustus hingga awal Oktober 2015. Selain depresiasi rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok juga dikeluhkan oleh warga berdampak pada penurunan apresiasi itu.

Adapun kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial turun paling banyak dibandingkan dengan bidang-bidang lain. Penurunan kepuasan paling tajam terjadi pada aspek pencegahan pencemaran lingkungan. Pendapat negatif itu dipicu oleh bencana asap yang telah berlangsung selama lebih dari dua bulan.

Setelah pada tahun pertama mengalami penurunan apresiasi, genap dua tahun kepemimpinannya, Joko Widodo – Jusuf Kalla berhasil melewati titik kritis dengan melakukan perubahan yang membuat kenaikan apresiasi kinerja pemerintahannya. Hal itu ditandai dengan tingginya keyakinan publik terhadap penyelenggaraan negara. Keyakinan yang terus meningkat itu terjadi di semua bidang penilaian, yaitu di bidang hukum, ekonomi, politik, dan kesejahteraan sosial.

Secara umum, tingkat keyakinan publik atas pemerintahan Jokowi-Kalla pada dua tahun kepemimpinannya, menunjukkan angka sekitar 80 persen untuk semua bidang penilaian. Keyakinan tertinggi dinyatakan untuk bidang kesejahteraan sosial yang mencapai 83,7 persen. Besaran angka ini merupakan salah satu penilaian yang tertinggi sepanjang penyelenggaraan jajak pendapat dan survei triwulanan pemerintah pada era reformasi.

Pada bulan Oktober 2017 atau menjelang tiga tahun perjalanan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, hasil survei periodik Kompas menunjukkan mayoritas responden menilai, pemerintahan sudah menjalankan program-programnya dengan baik.  Bahkan, hasil survei Litbang Kompas itu menggambarkan terjadi lonjakan apresiasi atas kinerja pemerintah yang signifikan dibandingkan dengan saat survei pertama digelar Januari 2015. Pada tahun ketiga itu, angka apresiasi kinerja bertengger di 70,8 persen, sementara pada Januari 2015 apresiasi publik tercatat 65,1 persen.

Lonjakan kepuasan publik ini tidak lepas dari kemampuan pemerintah mengendalikan gejolak politik yang menjadi indikator penting yang turut memengaruhi stabilitas bidang lainnya. Apresiasi publik pada bidang politik lebih tinggi dibandingkan bidang lainnya, seperti hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Di bidang politik, rata-rata apresiasi mencapai 72 persen, di urutan kedua bidang kesejahteraan sosial (65 persen), penegakan hukum (52 persen), dan bidang ekonomi (45 persen).

Pada tiga tahun usia pemerintahan Jokowi-JK, derajat kepuasan yang relatif melonjak ini agaknya tidak lepas dari komitmen dan sosialisasi yang rajin dilakukan pemerintah terkait proyek infrastruktur, tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa.

Baca juga: Survei Litbang “Kompas”: Figur Capres Mengikat Loyalitas Pemilih

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Sejumlah menteri memberikan keterangan kepada wartawan terkait pencapaian 2 tahun pemerintahan Joko widodo dan Jusuf Kalla di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Setelah menunjukkan tren apresiasi yang meningkat signifikan sejak April 2017 hingga April 2018, pada awal bulan Oktober 2018, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan terekam adanya kecenderungan penurunan. Survei periodik yang dilakukan Litbang Kompas pada 24 September – 5 Oktober 2018 merekam penilaian kepuasan publik secara umum ada di angka 65,3 persen. Itu berarti turun 6,9 persen dibandingkan apresiasi publik pada April 2018 yang mencapai angka tertinggi, yakni 72,2 persen.

Dari empat indikator yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja, angka penurunan kepuasan tertinggi terjadi di bidang hukum, yaitu 9,5 persen. Pada April 2018, tingkat kepuasan bertengger di 66,0 persen menurun menjadi 56,5 persen. Penurunan apresiasi yang signifikan juga terjadi di bidang kesejahteraan sosial dengan apresiasi 65,7 persen atau turun 8,4 persen dari periode sebelumnya (74,1 persen).

Menjelang akhir periode pertama atau lima tahun kepemimpinan Jokowi-JK, survei Litbang Kompas menunjukkan mayoritas masyarakat menyatakan puas atas kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla. Hasil Survei Kepemimpinan Nasional Litbang Kompas pada Oktober 2019 menunjukkan 58,8 persen responden menyatakan secara umum puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla. Tingkat kepuasan itu menurun dibandingkan pada Oktober 2018, tidak kurang 65,2 persen yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan.

Empat aspek yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja, angka penurunan kepuasan tertinggi terjadi di bidang hukum, yaitu 49,1 persen yang menyatakan puas. Sementara pada April 2019, tingkat kepuasan bertengger 56,5 persen. Penurunan apresiasi yang signifikan juga terjadi di bidang kesejahteraan sosial, yakni 59,4 persen yang menilai puas, sementara peride sebelumnya (April 2019) apresiasi 65,7 persen.

Pada penghujung periode pertamanya, banyak persoalan yang dihadapi Jokowi yang berpengaruh pada turunnya apresiasi itu. Salah satunya keterbelahan politik pasca-Pemilu 2019. Selain itu, muncul konflik di Papua yang dilatarbelakangi rasisme yang berujung pada kekerasan dan perusakan.

Pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, roda pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi di masyarakat mengalami perubahan akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia sejak awal 2020. Tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, pandemi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Pemerintah Jokowi-Ma’ruf pun menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan, seperti pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), penambahan anggaran di sisi kesehatan, bantuan sosial, dukungan industri, dan pemulihan perekonomian nasional serta kebijakan di sisi keuangan daerah dan sektor keuangan. Alhasil, peran pemerintah begitu kuat dan dominan pada roda kehidupan sosial ekonomi di masyarakat.

Pembatasan kegiatan masyarakat dan kondisi sosial ekonomi nasional sebagai dampak pandemi, memaksa sejumlah lembaga survei termasuk Litbang Harian Kompas tidak melakukan pemantauan kinerja pemerintah secara periodik. Litbang Kompas baru kembali melakukan survei kinerja pemerintah pada Agustus 2020 dan kemudian pada Januari 2021. Publikasi survei dilakukan pada Survei Litbang Kompas April 2021 atau 1,5 tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Pada survei April 2021, derajat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin kembali meningkat. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada April 2021, angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sebesar 69 persen atau meningkat dibandingkan dengan Januari 2021 (66,3 persen) dan survei pada Agustus 2020 (65,9 persen).

Peningkatan ini paralel dengan meningkatnya kepuasan publik pada empat bidang, yaitu politik dan keamanan, hukum, ekonomi, serta sosial. Politik dan keamanan mencatat peningkatan tertinggi, dari 67,2 persen pada Januari 2021 menjadi 77 persen pada April 2021. Adapun di tiga bidang lainnya terjadi peningkatan sebesar 2 – 4  persen.

Peningkatan derajat kepuasan masyarakat pada aspek politik dan keamanan dipicu oleh upaya pemerintah menjamin kebebasan berpendapat dan menghargai perbedaan. Begitu pula dalam menjaga stabilitas keamanan. Sekalipun konflik antarkelompok, terorisme, dan separatisme masih rentan terjadi, kinerjanya tetap dinilai memuaskan. Dalam menegakkan hukum, mayoritas publik juga mengapresiasi positif terutama dalam upaya pemerintah dalam menuntaskan kasus-kasus hukum dan upaya menempatkan keadilan hukum bagi setiap warga.

Di bidang ekonomi yang kerap menjadi titik terendah penilaian, pada survei kali ini justru berangsur meningkat. Di tengah tekanan perekonomian yang belum juga memberikan ruang gerak memadai karena pandemi, apresiasi kepuasan justru disampaikan lebih dari separuh bagian responden.

Sejumlah upaya pemerintah dalam mengendalikan harga barang dan jasa, pemberian bantuan sosial langsung, upaya pemberdayaan ekonomi petani, nelayan, meraih apresiasi. Memang ada ganjalan dalam penyediaan lapangan kerja yang dinilai kurang memuaskan. Akan tetapi, secara keseluruhan kinerja perekonomian pemerintah dinilai memuaskan.

Sementara di bidang kesejahteraan sosial masyarakat, kepuasan menunjukkan angka 71,3 persen. Proporsi tersebut juga konsisten meningkat setahun terakhir. Paling menonjol terkait kebijakan dan upaya pemerintah di bidang kesehatan yang bersinggungan langsung dengan dampak pandemi. Sekalipun pandemi Covid-19 belum juga tertuntaskan, hampir tiga perempat bagian masyarakat mengapresiasi kinerja pemerintah.

Kompas, 3 Mei 2021, halaman 1

Enam bulan setelahnya, Litbang Kompas kembali menyelenggarakan survei periodik untuk menjaring opini publik dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Survei periode Oktober 2021 itu menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan berada di angka 66,4 persen. Angka itu memperlihatkan penurunan 2,7 persen dibandingkan dengan April 2021.

Penurunan itu selaras dengan kepuasan publik pada tiga dari empat bidang, yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, dan kesejahteraan rakyat, yang juga turun. Hanya apresiasi pada kinerja ekonomi pemerintah yang justru menguat 1,1 persen.

Menguatnya apresiasi pada bidang ekonomi itu tampaknya terkait kemampuan pemerintah mempertahankan performa perekonomian nasional di tengah pandemi. Merujuk rilis data BPS, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 sebesar 7,07 persen (year on year/yoy), penanda RI tak lagi di zona resesi. Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi juga tak terlalu terpuruk di tengah pandemi (minus 2,07 persen yoy) dan tahun 2022 ini diprediksi tumbuh positif 4,8 – 5,8 persen yoy.

Di bidang politik dan keamanan, apresiasi terhadap kinerja pemerintah menurun signifikan menjadi 70,8 persen dari sebelumnya yang tak kurang dari 77 persen. Lanskap panggung politik nasional, yang akhir-akhir ini kian berdenyut dengan masifnya manuver para elite di tingkat menteri atau pun elite partai menuju panggung 2024, pada satu sisi mengusik soliditas dan fokus kerja sebagian anggota kabinet.

Senada dengan bidang politik, dalam bidang hukum kepuasan merosot menjadi 60,6 persen dari 65,6 persen pada April 2021. Persoalan laten bidang hukum, seperti suap dan jual beli kasus, ataupun isu terkini, seperti pemberantasan korupsi, khususnya terkait polemik yang membelenggu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, dinilai belum membaik. Sejumlah persoalan seputar penegakan hukum yang berkeadilan masih sangat disoroti masyarakat.

Baca juga: Survei Litbang ”Kompas”: Menakar Capres Idola Pemilih Muda

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Satu hari setelah dilantik, para menteri di Kabinet Indonesia Maju langsung mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’aruf Amin di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Tiga  bulan berselang, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah kembali menguat berdasarkan hasil survei yanag diselenggarakan pada Januari 2022. Pada survei kali ini, kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf di tengah periode kedua mengalami surplus kepuasan publik. Secara keseluruhan, hampir tiga perempat bagian publik (73,9 persen) menyatakan rasa puas. Sebaliknya, hanya 26,1 persen yang masih menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah.

Tingginya ekspresi kepuasan publik dinyatakan pada setiap bidang. Bidang kesejahteraan sosial, yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan, mencatatkan kepuasan tertinggi, yakni 76,4 persen masyarakat menyatakan puas. Menyusul selanjutnya, dari sisi kinerja politik dan keamanan. Stabilitas politik dan keamanan yang terjaga selama ini membuat 74,6 persen publik merasa puas. Adapun di bidang penegakan hukum, kepuasan dinyatakan 69 persen publik.

Membaiknya penilaian publik terhadap kondisi politik dan keamanan tersebut tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan konsolidasi yang dilakukan pemerintah. Pemerintah dinilai berhasil menciptakan dan menjamin kondusivitas bernegara selama triwulan terakhir 2021. Di ranah politik elite, keberhasilan pemerintah merangkul berbagai kelompok dengan latar belakang sosial politik ke lingkaran pendukung pemerintah kian matang menciptakan kestabilan pemerintahan.

Sementara dari sisi perekonomian, tak kalah banyak yang merasa puas. Berbagai upaya meningkatkan kinerja perekonomian di tengah tekanan pandemi diapresiasi sekitar 60,4 persen publik. Tingkat kepuasan di sektor ini pada survei ini di bidang tersebut bahkan mencapai angka tertinggi sejak 2014.

Tingginya apresiasi publik di bidang ekonomi itu tak bisa lepas dari langkah pemerintah menangani pandemi Covid-19 yang lebih baik di paruh terakhir 2021 sehingga membuat perekonomian beranjak pulih. Hal ini mendorong kepercayaan dan optimisme pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi di tahun 2022.

Segenap apresiasi ini menjadi suatu capaian yang tergolong istimewa. Kepuasan publik yang tinggi tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor penanganan pandemi Covid-19 yang cukup baik. Hal itu terbaca dari kenaikan apresiasi publik di sektor-sektor yang terkait dengan penanganan pandemi dan dampak yang ditimbulkan. (LITBANG KOMPAS)

Kompas, 20 Juni 2022, halaman 1

Artikel Terkait

26 Januari 2022

Peran Tokoh Sentral dalam Partai Politik

Dalam dinamika partai politik di Indonesia, terdapat tokoh sentral yang sangat kuat kharismanya menentukan arah...