Paparan Topik | Politik dan Demokrasi

Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintahan SBY dan Jokowi (Bagian I)

Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dalam menyikapi persoalan yang muncul di masyarakat. Apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo berdasarkan Survei Litbang Kompas memiliki pola yang relatif sama, keduanya mengawali pemerintahan dengan apresiasi publik yang tinggi.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono berfoto bersama dengan anggota Kabinet Indonesia Bersatu II di tangga Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/10/2009), seusai pengambilan sumpah jabatan di Istana Negara.

Fakta Singkat

Survei Litbang Kompas
Dalam survei kepuasan publik yang dilakukan Litbang Kompas terhadap kinerja pemerintahan, terdapat sejumlah bidang yang disoroti sebagai tolok ukur kinerja diantaranya politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Periode Pertama Pemerintahan SBY:

Apresiasi publik pada pemerintah tampak merosot pada periode setahun pertama pemerintahan SBY yang menerapkan kebijakan menaikkan harga BBM pada bulan Oktober 2005.

Bidang penegakan hukum

  • Penilaian positif publik terhadap pemerintahan SBY secara konsisten disampaikan oleh lebih dari separuh responden selama 18 bulan pertama. Hal itu mengacu oleh komitmen Yudhoyono pada awal pemerintahannya untuk membenahi persoalan hukum di negeri ini.

Bidang ekonomi

  • Di bidang ekonomi, titik terendah penilaian publik terjadi pada bulan ke-42. Pada saat itu, hanya 27,3 persen yang menyatakan kepuasan mereka di bidang ekonomi.

Setahun menjelang berakhirnya periode pertama kepemimpinan SBY, terjadi peningkatan apresiasi publik yang sangat signifikan terhadap kinerja pemerintah.

Periode Kedua Pemerintahan SBY:

  • Di penghujung usia pemerintahan SBY, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang politik dan kesejahteraan sosial cukup positif. Lebih dari separuh responden menilai positif kinerja pemerintah dalam menjamin kebebasan berpendapat.
  • Persepsi positif juga diberikan terhadap kinerja di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Penilaian ini, antara lain, merespons pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang tercatat sudah memberikan manfaat bagi lebih dari separuh penduduk Indonesia.

Apresiasi publik pada Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Perbedaannya, penurunan apresiasi terhadap pemerintahan Jokowi berlangsung hingga tahun pertama pemerintahan, sedangkan kepada pemerintahan SBY berlanjut hingga 1,5 tahun usia pemerintahan.

Pada periode selanjutnya, apresiasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi masih mengalami pasang surut. Setelah menanjak hingga mencapai puncak pada tahun ketiga, memasuki tahun keempat hingga berakhirnya periode pertama, terjadi konsistensi penurunan apresiasi kinerja pemerintahan.

Sementara pada pemerintahan SBY terdapat sedikit fluktuasi, tetapi memasuki tahun ke-4 hingga berakhirnya kekuasaan periode pertama, justru terjadi kenaikan yang konsisten. Pada ujung usia pemerintahannya, SBY meraih apresiasi 75 persen responden, mendekati proporsi saat pertama kali menjabat kursi kepresidenan.

Sementara Presiden Jokowi, justru di saat mengakhiri periode pertama kepemimpinannya, derajat apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah menurun. Sebanyak 58,8 persen responden, menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, padahal tingkat kepuasan itu pernah mencapai 72 persen saat memasuki usia 3,5 tahun kekuasaan pada periode pertama.

Pada periode pertama kepemimpinan dua presiden tersebut, turun naiknya grafik kepuasan publik sangat rentan terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi, khususnya kenaikan harga BBM yang secara langsung akan memengaruhi harga barang kebutuhan.

Pada periode kedua kepemimpinan SBY, tingkat kepuasan publik cenderung memudar. Bahkan, menjelang berakhirnya masa jabatan SBY, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan hanya 4 dari 10 responden. Penurunan itu terutama pada kinerja penegakan hukum dan pemulihan ekonomi nasional yang dinilai publik mengecewakan.

Sementara periode kedua kepemimpinan Jokowi, kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepemimpinan Jokowi justru melonjak melampaui dua pertiga bagian responden (69,1 persen). Tingginya apresiasi publik di tengah kondisi faktual pandemi Covid-19 itu adalah bentuk tingginya ketergantungan dan ekspektasi terhadap upaya pemerintahan menangani pandemi.

Baca juga: Konsolidasi Kerja Kabinet Dinantikan 

Survei Litbang Kompas, terbit di Kompas pada 18 Oktober 2019, halaman 2

Periode I Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Pada periode pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2009), apresiasi publik terhadap pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang dihasilkan. Berdasarkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan berkala setiap triwulan, apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah tampak terkait erat dengan fenomena sosial ekonomi yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah.

Sepanjang memerintah pada periode pertama, apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial cenderung lebih rendah dibandingkan dengan apresiasi terhadap bidang-bidang lainnya. Relatif lebih rendahnya apresiasi publik ini terjadi pada setiap penetapan kebijakan tidak populer, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak.

Apresiasi publik pada pemerintah tampak merosot tajam pada periode setahun pertama pemerintahan SBY yang menerapkan kebijakan menaikkan harga BBM pada bulan Oktober 2005. Sebelum kebijakan itu diambil, 48,1 persen responden yang menyatakan puas atas kinerja pemerintah di bidang ekonomi, tiga bulan berikutnya atau setelah pemerintah menaikan harga BBM, hanya 32,4 persen yang menyatakan kepuasan mereka.

Fenomena melorotnya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah terjadi selama tiga tahun pertama Yudhoyono berkuasa. Di bidang ekonomi, titik terendah penilaian publik terjadi pada bulan ke-42. Pada saat itu, hanya 27,3 persen yang menyatakan kepuasan mereka di bidang tersebut.

Kondisi itu diperparah dengan persoalan melemahnya kondisi ekonomi, dampak krisis ekonomi global 2008. Alhasil, sejumlah target dan janji pemerintahan SBY, seperti yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 – 2009, pada persoalan perekonomian dan kesejahteraan kurang dapat terpenuhi.

Selain bidang ekonomi, kecenderungan melemahnya apresiasi publik atas kinerja pemerintah di bidang non-ekonomi juga terjadi. Namun, jika penurunan apresiasi publik di bidang ekonomi terjadi semenjak tahun pertama jalannya pemerintahan, di bidang non-ekonomi, seperti penegakan hukum, politik, dan keamanan, terjadi setelah dua tahun usia pemerintahan.

Di bidang hukum, penilaian positif publik terhadap pemerintahan SBY secara konsisten disampaikan oleh lebih dari separuh responden selama 18 bulan pertama. Hal itu dipicu oleh komitmen Yudhoyono pada awal pemerintahannya untuk membenahi persoalan hukum di negeri ini, seperti menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memberikan izin kepada Polri dan Kejaksaan Agung untuk menyelidiki dan memeriksa sedikitnya 35 pejabat negara.

Meski demikian, memasuki tahun ketiga, apresiasi atas kinerja bidang hukum terus melorot. Terungkapnya sejumlah skandal aparat hukum yang terlibat korupsi mencoreng citra pemerintah merupakan faktor yang pemicu meningkatnya persepsi negatif publik atas kinerja aparat hukum. Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang perekonomian dan hukum itu turut memengaruhi kadar kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan pada tiga tahun pertama.

Baca juga: Lonjakan Harga Gerus Kepuasan Publik

Kompas, 19 Oktober 2009 halaman 5

Setahun menjelang berakhirnya periode pertama kepemimpinan SBY, terjadi peningkatan apresiasi publik yang sangat signifikan terhadap kinerja pemerintah. Bidang ekonomi, yang sebelumnya menjadi persoalan yang utama penurunan apresiasi, terdongkrak paling signifikan dibandingkan dengan bidang-bidang lain.

Keputusan pemerintah menurunkan harga BBM pada Desember 2008 menjadi titik kunci peningkatan popularitas pemerintahan Yudhoyono. Hasil pengumpulan opini publik pada Januari 2009 menunjukkan hampir 60 persen responden yang menyatakan kepuasan mereka atas kinerja perekonomian.

Momentum positif semacam ini terus berlanjut hingga tahun terakhir usia pemerintahannya. Berbagai kebijakan di bidang perekonomian, seperti kebijakan bersifat populis yang mencoba mengangkat keterpurukan ekonomi rakyat miskin, semakin memperkuat citra pemerintah. Apresiasi positif publik mencapai titik tertinggi pada Juli 2009. Saat itu, proporsi publik yang merasa puas pada kinerja pemerintah rata-rata di atas 70 persen.

Jika dicermati lebih jauh, menjelang akhir pemerintahan SBY pada periode pertama, terjadi kenaikan kepuasan publik yang cukup drastis terhadap kinerja pemerintahan. Empat bidang yang dievaluasi Litbang Kompas terhadap kinerja pemerintahan Yudhoyono yang memasuki usia 54 bulan pada 20 April ini menunjukkan kepuasan pada periode ini salah satu tertinggi selama pemerintahan SBY-JK.

Baca juga: Langkah Parpol di Tengah Pergeseran Politik

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan dan keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2009 beserta nota keuangan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2008).

Kinerja bidang ekonomi mendapat nilai kepuasan 65 persen, bidang politik dan keamanan 72,6 persen, bidang hukum 67,1 persen, dan bidang kesejahteraan rakyat 59,6 persen.

Tingginya apresiasi publik itu tidak lepas dari upaya pemerintah mempertahankan kondisi makro ekonomi tetap stabil dari gerogotan krisis global. Selain itu, suksesnya pelaksanaan pemilu dan kondisi aman selama penyelenggaraan pemilu dianggap cukup untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Berselang tiga bulan kemudian, apresiasi positif publik mencapai titik tertinggi pada usia pemerintahan pada bulan ke-57, menurut hasil jajak pendapat pada Juli 2009. Saat itu proporsi publik yang merasa puas pada kinerja pemerintah rata-rata di atas 70 persen. Peningkatan apresiasi publik pada pemerintahan yang dipimpin SBY berimbas pada citranya yang juga menguat.

Kemampuan membalikkan keadaan, dari keterpurukan penilaian menjadi peningkatan apresiasi publik semacam ini, menjadi kunci keberhasilan pemerintahan Yudhoyono pada periode I. Selain pemerintah berhasil memikat hati rakyatnya dengan program-programnya, kepuasan publik itu berhasil membawa SBY kembali dipercaya masyarakat untuk memimpin Indonesia pada periode kedua.

Baca juga: Gejala Pilihan Terpisah Pemilih Partai Politik

Periode Kedua Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Enam bulan periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ditandai dengan belum tampaknya geliat apresiasi publik yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Jajak pendapat terhadap enam bulan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada April 2010, menunjukan tingkat kepuasan dan ketidakpuasan yang diekspresikan responden terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi, hukum, dan kesejahteraan sosial bervariasi satu sama lain.

Di bidang ekonomi, terdapat 52 persen responden yang menyatakan tidak puas atas kinerja pemerintah dalam di bidang perekonomian, sementara di bidang hukum lebih dari separuh responden tidak puas terhadap kinerja di bidang tersebut. Padahal, pada akhir periode pertama lebih dari 70 persen respoden merasa puas atas kinerja pemerintahan SBY.

Selain persoalan penegakan hukum, bidang kesejahteraan sosial adalah area yang dinilai menjadi persoalan laten dan kasatmata bagi responden untuk menilai penyelenggaraan pelayanan publik. Terhadap upaya pemerintah menyediakan lapangan kerja dan mengatasi pengangguran saat ini, misalnya, lebih dari tiga perempat responden (77,9 persen) menyatakan ketidakpuasan. Penyediaan fasilitas perumahan rakyat dinilai mayoritas responden belum memuaskan.

Secara umum, apresiasi yang cukup memadai dalam penilaian kinerja pemerintahan Yudhoyono selama enam bulan ini hanya konsisten diberikan kepada segi penyelenggaraan politik negara. Sebanyak 58,6 persen responden menyatakan puas dengan kondisi politik saat ini.

Menginjak satu tahun usia pemerintahan, apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Wakil Presiden Boediono cenderung menurun. Turunnya pamor pemerintah tecermin dari meningkatnya ketidakpuasan publik di seluruh aspek penilaian.

Hal itu terekam dalam kemampuan pemerintah mengatasi persoalan kesejahteraan sosial, ekonomi, penegakan hukum, maupun dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan. Terhadap keempat bidang pokok itu, lebih dari separuh responden menyampaikan ketidakpuasan mereka.

Ekspresi ketidakpuasan terhadap kinerja satu tahun pemerintah itu secara langsung memengaruhi penilaian publik terhadap popularitas pemerintahan Presiden Yudhoyono. Satu tahun memerintah, popularitasnya tiga bulan terakhir ini cenderung menurun, hampir separuh (48,4 persen) responden saja yang menilai positif citra pemerintahan Yudhoyono.

Dua tahun kepemimpinan periode kedua SBY bahkan terjadi penurunan kepuasan yang kian drastis pada beberapa bidang penilaian. Rata-rata tingkat kepuasan masyarakat hanya tinggal separuhnya. Pada tiga bulan pertama pemerintahan Yudhoyono, kepuasan terhadap kinerja di bidang ekonomi disuarakan 45 persen responden, tetapi kini tinggal 25,7 persen. Demikian juga dalam bidang politik, hukum, dan kesejahteraan sosial, penurunan kepuasan masyarakat juga curam.

Penurunan apresiasi itu tak bisa lepas dari penanganan pemerintah terhadap beberapa persoalan yang tadinya disambut cukup positif sekarang berbalik menjadi negatif, terutama terhadap dua hal, yakni pemberian rasa aman kepada masyarakat dan pada langkah diplomasi internasional yang dijalankan pemerintah.

Baca juga: Korupsi Membayangi Kinerja Penegakan Hukum

Kompas, 13 Oktober 2014 halaman 5

Menjelang tiga tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hasil jajak pendapat ini mencatat, apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan di bidang hukum menurun. Sebanyak 73,5 persen responden tidak puas dengan penanganan masalah hukum. Penanganan kasus korupsi dan ketegangan Polri-KPK menjadi masalah hukum yang tercatat paling tinggi melahirkan ketidakpuasan itu.

Di bidang politik, publik cenderung kurang puas dengan kinerja pemerintah. Namun, urusan memberi ruang kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat, termasuk menjamin kebebasan pers, dinilai relatif cukup baik oleh responden.

Di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, sikap publik terhadap kinerja pemerintah tak jauh berbeda. Ketidakpuasan terutama disuarakan 72,8 persen responden terhadap ketidakmampuan pemerintah menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok. Selain itu, persoalan pengangguran merupakan masalah krusial yang menimbulkan keprihatinan tiga perempat responden jajak pendapat ini.

Empat tahun Perintahan SBY atau setahun menjelang kepemimpinan Presiden SBY berakhir, apresiasi publik terhadap kinerjanya tidak kunjung membaik. Persepsi terhadap penegakan hukum, kesejahteraan rakyat, stabilitas politik, dan pemulihan ekonomi jalan di tempat. Di antara empat bidang politik, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, kinerja penegakan hukum dan pemulihan ekonomi nasional dinilai publik mengecewakan.

Secara keseluruhan, empat tahun pemerintahan SBY, kepuasan publik di bidang hukum 28,6 persen, naik tipis dibandingkan tiga bulan sebelumnya, 26,3 persen. Dari berbagai indikator bidang hukum, publik mengungkapkan kekecewaan tertinggi terhadap jaminan kepastian hukum. Hanya seperlima bagian publik (22,8 persen) yang menyatakan puas. Tiga dari empat orang juga mengaku tidak puas dengan penanganan kasus-kasus kriminalitas. Sementara pembenahan aparat pelayanan masyarakat relatif meningkat (43,2 persen) dan tertinggi dalam aspek penilaian bidang hukum.

Baca juga: Survei Litbang ”Kompas”: Membaca Peluang Partai Politik Baru

KOMPAS/RIZA FATHONI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/2/2012). Rapat tersebut membahas Masterplan Program Perencanaan Penanggulangan Kemsikinan Indonesia.

Sementara di bidang ekonomi, melemahnya nilai tukar rupiah hingga Rp11.000 per dollar AS akibat pengaruh global menjadi sentimen negatif dari seluruh aspek penilaian kinerja ekonomi pemerintah. Tujuh dari 10 responden tidak puas terhadap kinerja pemerintah dalam mengendalikan nilai tukar rupiah.

Ketidakpuasan publik juga dialamatkan pada penyehatan perbankan nasional. Lebih dari separuh responden menyatakan hal itu. Upaya Bank Indonesia (BI) sebagai pengambil kebijakan moneter mengatasi gejolak rupiah dan inflasi dengan menaikkan suku bunga acuan alias BI Rate sebesar 7,25 persen belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan krisis. Sementara, tingkat kepuasan responden terhadap pengendalian harga kebutuhan pokok relatif rendah, yakni 21,7 persen responden.

Meski demikian, bidang politik dan keamanan masih menjadi “primadona” pemerintahan Yudhoyono lantaran relatif terkendali. Paling tidak, empat dari 10 responden menggenggam keyakinan, pemerintah mampu mengendalikan situasi politik di dalam negeri. Di samping itu, keberhasilan pertemuan tingkat tinggi APEC di Bali juga mendongkrak citra positif Indonesia di mata internasional.

Menjelang berakhirnya pemerintahan SBY periode II, hasil jajak pendapat menunjukkan, hanya 4 dari setiap 10 responden yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintah secara umum. Sementara itu, mayoritas responden mengungkapkan ketidakpuasan. Menurunnya persepsi positif publik tampaknya banyak terkait berbagai kiprah politik Partai Demokrat dan kinerja pemerintah, khususnya terkait UU Pilkada.

Walau demikian, di penghujung usia pemerintahan SBY, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang politik dan kesejahteraan sosial cukup positif. Lebih dari separuh responden menilai positif kinerja pemerintah dalam menjamin kebebasan berpendapat. Persepsi positif juga diberikan terhadap kinerja di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Penilaian ini, antara lain, merespons pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang tercatat sudah memberikan manfaat bagi lebih dari separuh penduduk Indonesia. (LITBANG KOMPAS)

Referensi

Arsip Kompas
  • “Jajak Pendapat Kompas: 4 Tahun Pemerintahan SBY: Apresiasi di Tengah Krisis”. Kompas, 20 Oktober 2008, halaman 4.
  • “60 Bulan Pemerintahan Yudhoyono: Kemampuan Mengawal Apresiasi Publik”. Kompas, 19 Oktober 2009, halaman 5.
  • “Jajak Pendapat Kompas, Dua Tahun SBY, Diperlukan Gagasan Besar”. Kompas, 17 Oktober 2011, halaman 5.
  • “Jajak Pendapat Kompas Empat Tahun Pemerintahan SBY: Mempertaruhkan Kepercayaan Publik”. Kompas, 21 Oktober 2013, halaman 5.
  • “Jajak Pendapat Kompas: Antara Citra dan Suara Rakyat”. Kompas, 13 Oktober 2014, halaman 5.
  • “Survei Evaluasi Pemerintahan Jokowi: Politik Membaik, Ekonomi Memburuk”. Kompas, 27 April 2015, halaman 5.
  • “Survei Setahun Jokowi-Kalla (1): Kinerja Kabinet Dinilai Berimbang * 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK”. Kompas, 19 Oktober 2015, halaman 3.
  • “Survei Setahun Jokowi-Kalla (2): Konsolidasi Politik Menjadi Tumpuan * 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK”. Kompas, 20 Oktober 2015, halaman 3.
  • “Survei Evaluasi Pemerintahan(1): Apresiasi untuk Politik dan Keamanan”. Kompas, 3 Mei 2016, halaman 5.
  • “Survei Kompas (2-Habis): Memahami Tingginya Keyakinan Publik”. Kompas, 21 Oktober 2016, halaman 5.
  • “Survei Kompas: Menjaga Momentum di Tengah Pasang Surut * 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK”. Kompas, 19 Oktober 2017, halaman 1.
  • “Survei Kepemimpinan Nasional: Pesan untuk Periode Kedua Pemerintahan * 5 Tahun Pemerintahan Jokowi-Kalla”. Kompas, 17 Oktober 2019, halaman 1.
  • “Survei Nasional Kompas: Perubahan Basis Dukungan Politik Calon Presiden 2024”. Kompas, 20 Oktober 2021, halaman 2.
  • “Survei Litbang Kompas: Lonjakan Penghargaan yang Terpilah”. Kompas, 3 Mei 2021, halaman 1.
  • “Suara Warga: Dinamika Apresiasi di Tengah Pandemi”. Kompas, 18 Oktober 2021, halaman 1.
  • “Survei Kepemimpinan Nasional: Kinerja Bidang Hukum Dinilai Melemah”. Kompas, 18 Oktober 2021, halaman 3.
  • “Tantangan Puncak Kepuasan Publik”. Kompas, 21 Februari 2022, halaman 1.
  • “Apresiasi Kinerja Ekonomi Naik”. Kompas, 22 Februari 2022, halaman 10.
  • “Riset: Penilaian Kinerja Pemerintah Dibayangi Isu Partisan”. Kompas, 21 Februari 2022, halaman A.
error: Content is protected !!