Artikel Terkait
Luluk Nur Hamidah dipilih mewakili PKB untuk menghadapi cagub Jawa Timur yang semuanya perempuan. Lawan Luluk pun bukan lawan mudah, Khofifah Indar Parawansa dan Tri Rismaharini merupakan dua mantan kepala daerah di Jatim.
Khofifah tidak hanya pernah menjabat gubernur Jatim, tetapi juga menteri sosial, menteri pemberdayaan perempuan, anggota DPR, serta merupakan aktivis Nahdlatul Ulama (NU). Sementara Risma adalah Menteri Sosial sekaligus mantan Wali Kota Surabaya dengan segudang penghargaan yang memiliki popularitas tinggi karena mampu memoles Surabaya menjadi lebih hijau dan tertata.
Melalui rapat panjang dari 27 Agustus 2024 hingga 28 Agustus 2024, PKB memutuskan untuk memasangkan dua Ketua DPP PKB yang saat ini menjadi anggota DPR, yakni Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim, sebagai cagub dan cawagub Jatim. Berbekal partai pemenang Pileg 2024 di Jatim, PKB optimis mampu memberikan perlawanan terhadap dominasi Khofifah yang didukung oleh koalisi 15 parpol, dan menandingi popularitas Risma.
Bagi Luluk, Pilkada 2024 merupakan kontestasi pertamanya sebagai kepala daerah. Karier politik Luluk dimulai dari Korps Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Luluk menjabat ketua umum dari tahun 1997 hingga tahun 2000. Pada tahun 2019, Luluk yang merupakan kader PKB berhasil terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah IV mencakup Wonogiri, Karanganyar dan Sragen.
Sebagai anggota DPR sekaligus aktivis muda NU, citra Luluk tak kalah cemerlang. Luluk termasuk sosok yang berjuang dalam pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menolak pengesahan RUU Pilkada, serta memperjuangkan disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRRT). Sebagai catatan, Luluk merupakan pengusul RUU TPKS, dan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA), serta salah satu yang cukup vocal menyuarakan wacana hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan dalam Pemilu 2024.
Sebagai anggota DPR, Luluk tak segan membaur dengan para aktivis. Menjelang puncak peringatan HUT Kemerdekaan Ke-78 RI (16/8/2023), aksi damai mogok makan sejumlah PRT di depan pintu gerbang Kompleks Parlemen Jakarta, untuk menyuarakan pengesahan RUU PPRT dibubarkan polisi. Di tengah kegundahan para PRT, Luluk datang. Ia mengajak para PRT berdiri di depan gerbang Kompleks Parlemen dan menyemangati PRT agar tak berhenti berjuang. Lentera semangat PRT yang hampir padam pun kembali berpijar untuk bangkit menyuarakan aspirasi.
KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR
Perjalanan Politik
1991
Lulus sarjana Pendidikan Agama UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur.
1997-2000
Menjabat sebagai Ketua Umum Korps Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Putri.
11 April 2016
Kader PKB Luluk Nur Hamidah yang juga Sekretaris Jenderal Perempuan Bangsa mengambil formulir pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur di kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB DKI Jakarta. Luluk mengambil formulir beserta enam kader lain yakni Pemimpin Umum Rakyat Merdeka Online Teguh Santosa, Abdul Rani Rasyid yang berprofesi sebagai akuntan, pengusaha Hasnaeni Moein atau populer dengan sebutan Wanita Emas, Hasniati yang berprofesi sebagai pengacara, Bukhari dari Front Kerukunan Pemuda Bugis-Makassar, dan Sandiaga Uno.
1 Oktober 2019
Luluk dilantik menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah IV mencakup Wonogiri, Karanganyar dan Sragen.
22 Juni 2020
Perumusan Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja masih menuai perdebatan. Anggota Komisi IV DPR RI, Luluk Nur Hamidah, dalam web seminar ”RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan”, menyebutkan beberapa kejanggalan substansi RUU, antara lain tak ada kejelasan kriteria nelayan kecil. Selain itu, pengenaan sanksi pidana juga ditiadakan dan diganti dengan sanksi administrasi. Akibatnya, tak ada lagi sanksi yang memberikan efek jera.
20 Desember 2021
Anggota DPR, Luluk Nur Hamidah, dan Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Nining Elitos memberikan apresiasi atas kajian Komnas Perempuan mengenai Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja dari Komisi Nasional Antikekerasan Perempuan (Komnas Perempuan).
22 Desember 2021
Dalam diskusi Forum Perempuan Muktamar bertajuk ”NU, Perempuan dan Kemaslahatan Bangsa”, Luluk mengatakan sudah 17 tahun berbagai kelompok masyarakat dan partai politik memperjuangkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Luluk berharap isu RUU TPKS dan RUU PPRT ini ikut didiskusikan di arena muktamar yang akan mulai bersidang pleno pada 23 Desember 2021.
18 Januari 2022
Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi RUU inisiatif DPR kembali tertunda. Luluk menilai, penundaan persetujuan RUU TPKS jadi inisiatif DPR dikhawatirkan akan membuat publik mempertanyakan keberpihakan parlemen terhadap isu kekerasan seksual.
12 April 2022
Setelah dibahas maraton dari 28 Maret hingga 6 April 2022, RUU TPKS akhirnya disahkan. Pengesahan ini menjadi momen bersejarah karena pembahasan UU TPKS telah dimulai lebih dari satu dekade. Tiga perempuan anggota dewan, yakni Luluk Nur Hamidah (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), My Esti Wijayanti (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), dan Christina Aryani (Fraksi Partai Golkar) tercatat sebagai sosok-sosk yang gigih bersuara sepanjang hari-hari pembahasan RUU tersebut.
15 Februari 2023
Harapan disahkannya RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) disuarakan ratusan pekerja rumah tangga dalam Peringatan Hari PRT Nasional 2023, di depan gerbang Kompleks Parlemen, Jakarta. Peringatan Hari PRT ditandai dengan dimulainya aksi puasa keprihatinan dan solidaritas PRT untuk mengawal RUU PPRT hingga ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. Dalam aksi itu hadir anggota DPR, Luluk Nur Hamidah, dan para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Sipil UU PPRT.
19 Juli 2024
Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah tak memungkiri partainya tengah berkomunikasi dengan parpol lain untuk mencari figur yang bisa menandingi Khofifah-Emil. Ia yakin figur yang diumumkan akan bisa mengalahkan pasangan tersebut. Keyakinan ini karena ia menganggap elektabilitas Khofifah masih rapuh.
25 Juli 2024
Anggota DPR yang tergabung dalam Tim Pengawas Haji DPR 2024, Luluk Nur Hamidah, meminta Kementerian Agama untuk memperbaiki penyelenggaraan haji. Masalah yang ditemukan oleh tim di antaranya terkait transportasi, pemondokan, penerbangan, dan katering bagi jemaah haji reguler ataupun khusus yang dinilai jauh dari standar kelayakan.
27 Agustus 2024
Luluk mendesak agar RUU PPRT segera disahkan. Menurut Luluk, RUU tersebut perlu disahkan karena terdapat lebih kurang 10 juta warga negara yang bekerja dalam kondisi tanpa perlindungan sama sekali.
28 Agustus 2024
PKB memutuskan untuk mengusung Luluk pada rapat panjang yang diselenggarakan di Kantor DPP PKB, Jakarta. Pasangan Bakal Calon Gubernur (Bacagub) dan Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) Jawa Timur dari PKB Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta.
29 Agustus 2024
Pasangan Luluk-Lukman mendaftar ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur.
2 September 2024
Luluk mengaku sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari DPR RI sebelum pendaftaran calon kepala daerah.
23 September 2024
Pasangan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto, dan pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, mengikuti Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Timur pada Pilkada Serentak 2024 di Hotel Mercure, Surabaya, Jawa Timur. Pasangan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim memperoleh nomer urut 1. (LITBANG KOMPAS)
Referensi
- RUU Cipta Kerja: Regulasi Bisa Hancurkan Laut Indonesia. Kompas, 23 Juni 2020, hlm. 10.
- Kekerasan dan Pelecehan Berkelindan. Kompas, 21 Desember 2021, hlm. 8.
- NU Miliki Modal Sosial Ekonomi Sangat Besar. Kompas, 23 Desember 2021, hlm. 1.
- Percepatan RUU TPKS Belum Terlihat. Kompas, 22 Januari 2022, hlm. 3.
- Perundang-Undangan: Dari Senayan, Mereka Perjuangkan RUU TPKS. Kompas, 9 Mei 2022, hlm. 8.
- Hari PRT Nasional: Aksi Puasa PRT Mengetuk Pintu Nurani DPR. Kompas, 16 Februari 2023, hlm. 8.
- Kans PDI-P Usung Risma Menguat. Kompas, 20 Juli 2024, hlm. 3.
- Penyelenggaraan Haji 2024 Ditutup. Kompas, 26 Juli 2024, hlm. 5.
- Pilkada 2024: 1.553 Pasangan Calon Ikut Kontestasi. Kompas, 24 September 2024, hlm. 1.
- Gagal ke Parlemen Bukan Akhir Perjuangan Politik. Kompas, 30 September 2024, hlm. 1.
Penulis
Inggra Parandaru
Editor
Topan Yuniarto
