Kebijakan Perlindungan dan Pemulihan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

Artikel Terkait

29 Agustus 2020

Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Jasa Keuangan untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia

Menghadapi dampak Covid-19, pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK menerbitkan beragam kebijakan fiskal, moneter, dan pengaturan...

Mengacu pada Pasal 1 UU 20/2008 tentang UMKM, ukuran usaha didefinisikan ke dalam empat kategori, yakni usaha mikro, kecil, menengah, dan besar berdasarkan kekayaan bersih yang dimiliki dan hasil penjualan tahunan.

Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta berpenghasilan tahunan paling banyak Rp 300 juta disebut sebagai usaha mikro.

Selanjutnya, kriteria usaha kecil adalah mereka yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta dengan batas maksimal Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Hasil penjualan usaha kecil berada di kisaran angka lebih dari Rp 300 juta dengan batas maksimal Rp 2,5 miliar.

Sementara itu, kriteria untuk usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, hasil penjualan tahunan berjumlah lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

Dengan kriteria di atas, pemerintah berusaha memberdayakan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Bentuk pemberdayaan itu dilakukan dengan memastikan bahwa UMKM mendapat pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha seluas mungkin.

Selain pemberdayaan, pemerintah memberi dukungan terhadap UMKM dalam bentuk pengembangan, pembiayaan, penjaminan, dan kemitraan. Saat ini, secara khusus bidang UMKM ditangani langsung pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM serta beberapa kementerian terkait yang lain.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Menteri Kemenkop dan UKM, Teten Masduki dalam acara Peluncuran Pusat Informasi Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional UMKM di Kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2020).

Kebijakan modal kerja yang pertama dilakukan dengan pemberian kredit modal kerja berbunga murah melalui penempatan uang negara dalam bentuk deposito dan atau giro pemerintah pada bank umum mitra. Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun rupiah di bank umum mitra selama 6 bulan.

Penempatan dana pemerintah ini dilakukan untuk mengakselerasi pemberian kredit, khususnya UMKM dan industri padat karya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi masyarakat kelas bawah. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 yang diperbarui dengan PMK Nomor 104/PMK.05/2020.

Pemerintah menetapkan empat kriteria bagi bank umum mitra yang akan diberi penempatan dana. Pertama, izin usaha bank umum masih berlaku. Kedua, kegiatan usaha berada di Indonesia dan mayoritas pemilik adalah warga negara/badan hukum Indonesia/pemerintah. Ketiga, tingkat kesehatan minimal komposit 3 yang telah diverifikasi oleh OJK. Keempat, melaksanakan kegiatan perbankan yang mendukung percepatan PEN, yakni ekspansi kredit kepada debitur koperasi-UMKM dan memberikan dukungan pembiayaan kepada lembaga keuangan yang melakukan ekspansi kredit kepada debitur koperasi-UMKM.

Selain itu, bank umum mitra penempatan uang negara dilarang melakukan empat hal. Pertama, menggunakan dana penempatan untuk membeli surat berharga negara (SBN). Kedua, menggunakan dana penempatan untuk transaksi valas. Ketiga, membebankan biaya pelayanan termasuk biaya administrasi. Keempat, memotong/memungut remunerasi yang diperoleh dari penempatan uang negara.

Pemerintah juga memberikan penjaminan atas kredit modal kerja pelaku UMKM. Skema penjaminan kredit modal kerja UMKM telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa PT Jamkrindo dan PT Askrindo ditugaskan sebagai penjamin. Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan melalui pembayaran IJP, loss limit, juga PMN kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo.

Jaminan tersebut diberikan kepada pelaku UMKM yang memenuhi lima kriteria. Pertama, bentuk usaha perseorangan, koperasi, atau badan usaha. Kedua, plafon pinjaman maksimal sebesar Rp 10 miliar dan hanya diberikan kepada satu pemerima jaminan. Ketiga, tenor pinjaman maksimal tiga tahun. Keempat, tidak termasuk dalam daftar hitam nasional. Kelima, memiliki kolektibilitas 1 atau 2 per 29 Februari 2020.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Para pelaku UMKM penerima bantuan KUR berfoto bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina, Kamis (6/8/2020)

Dukungan lain terhadap UMKM dilakukan dengan pemberitan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah serta bantuan presiden produktif usaha mikro.

Pemberian insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah diberikan kepada pelaku UMKM dengan PPh final tarif 0,5 persen (sesuai PP 23/2018). Insentif pajak untuk UMKM ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 yang diperbarui dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 110/PMK.03/2020.

Melalui insentif ini, wajib pajak UMKM dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar setahun tidak perlu membayar PPh final (0,5 persen dari omzet). Insentif ini diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga Desember 2020 dengan pengajuan permohonan insentif yang dapat dilakukan secara daring melalui situs www.pajak.go.id.

Dukungan UMKM juga dilakukan dengan pemberian banpres produktif usaha mikro (BPUM). Pemerintah memberikan bantuan  langsung sebesar Rp 2,4 juta tiap penerima atau sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan. Bantuan ini diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit perbankan.

Kriteria penerima BPUM adalah WNI yang memiliki KTP, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari lembaga pengusul, serta memiliki rekening bank di bank umum.

Pada tahap pertama, BPUM diberikan kepada 9.162.486 usaha mikro per 28 Juli 2020. Banpres tersebut disalurkan melalui enam lembaga, yakni PT Pegadaian sebesar 59,37 persen jumlah penerima, Himbara sebesar 32,09 persen jumlah penerima, Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia sebesar 5,87 persen jumlah penerima, Gerakan Koperasi sebesar 1,77 persen jumlah penerima, Asbanda sebesar 0,88 persen jumlah penerima, dan Perbarindo sebesar 0,03 persen jumlah penerima.

Selain dukungan pembiayaan, pekerja UMKM terdampak juga didorong memanfaatkan program kartu prakerja. Di dalamnya terdapat bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif pelatihan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 50 ribu per survei untuk tiga kali survei.

Skema awal program kartu prakerja menargetkan 2 juta orang, yakni para pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK, serta pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Merespons dampak Covid-19, target penerima manfaat kartu prakerja dinaikkan menjadi kurang lebih 5,6 juta orang dengan prioritas pekerja yang ter-PHK serta pelaku UMKM yang terdampak dengan total anggaran Rp 20 triliun.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/LAILY RACHEV

Presiden Joko Widodo dalam acara pemberian Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada para pelaku usaha mikro dan kecil di Provinsi Aceh, Selasa (25/8/2020). Acara penyerahan dilangsungkan di Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Selasa, 25 Agustus 2020. Bantuan tersebut berupa hibah dengan besaran Rp 2,4 juta yang ditujukan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil.

Di luar berbagai dukungan kebijakan di atas, pemerintah melalui Kemenkop dan UKM juga melakukan usaha untuk mendukung digitalisasi UMKM. Menurut kementerian ini, di tengah pandemi, transaksi daring terbukti meningkat. Kemenkop dan UKM merekam bahwa saat ini baru sekitar 13 persen dari 63 juta pelaku UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital.

Dalam usaha untuk mendorong digitalisasi UMKM di sektor pangan, Kemenkop dan UKM membangun kolaborasi beberapa platform digital, yakni tanihub, sayurbox, ekosis, dan modalrakyat. Ekosistem digital ini dibangun dan diharapkan menjangkau hulu hingga hilir.

Untuk membantu memperkenalkan pelaku UMKM dengan pasar daring, Kemenkop dan UKM bekerja sama dengan Smesco Indonesia mengeluarkan program E-Brochure. Program ini bertujuan menjadi wadah pemasaran produk UMKM secara digital. Ke depan, akan dibuat katalog produk UMKM seluruh Indonesia (Kompas, 11/8/2020).

Dalam E-Brochure ini, produk-produk UMKM dibagi ke dalam tujuh kategori, yaitu pakaian dan batik, kerajinan tangan, tenun dan songket, tas dan sepatu, herbal dan spa, makanan dan minuman, serta furnitur. Pemerintah menargetkan, pada akhir 2020 terdapat 10 juta UMKM yang terhubung ke pasar digital.

Berbagai upaya perlindungan dan pemulihan di atas dilakukan agar para pelaku UMKM mampu bertahan dan bangkit menjalankan usahanya di tengah pandemi Covid-19. (LITBANG KOMPAS)