Ki Hadjar Dewantara

Ki Hadjar Dewantara yang terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat dikenal sebagai tokoh pendidikan di Indonesia. Ketika mendirikan sekolah Taman Siswa, Ki Hadjar Dewantara menciptakan tiga buah semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan.

Ketiga semboyan itu adalah Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ketiga semboyan peninggalan Ki Hadjar Dewantara itu kemudian menjadi semboyan dalam pendidikan di Indonesia. Bahkan bagian dari semboyan ciptaannya, tut wuri handayani, menjadi bagian dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Awalnya ia adalah seorang penulis dan jurnalis yang lalu terjun sebagai aktivis kebangsaan. Kegiatannya itu menyadarkannya, untuk melawan kolonialisme harus dimulai dari pendidikan. Kemudian, ia mendirikan sekolah Taman Siswa untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Ki Hadjar Dewantara ditunjuk sebagai Menteri Pengajaran RI yang pertama oleh Presiden Soekarno. Meski jabatan itu hanya diembannya selama tiga bulan, ia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan di Indonesia.

Raden Mas Soewardi Soeryaningrat atau lebih dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889 dari keluarga bangsawan Jawa. Soewardi adalah anak kelima dari pasangan Pangeran Soeryaningrat dan Raden Ayu Sandiah. Sementara sang kakek adalah Sri Pakualam III, penguasa di wilayah Kadipaten Pakualaman.

Sebagai anak dari keluarga ningrat, Soewardi kecil memulai pendidikan dasarnya di ELS (Europese Lagere School). Setelah tamat pada tahun 1904, kemudian ia memasuki sekolah guru Kweekschool tapi hanya bertahan satu tahun kemudian pindah ke STOVIA (School tot Opleiding voor Inlandse Artsen) atau Sekolah Dokter Bumiputra di Jakarta. Namun, karena sakit dia tidak sempat menyelesaikan pendidikan di STOVIA, kemudian dia mulai bekerja, menulis dan berorganisasi.

Selama masa pengasingan di negeri Belanda karena kegiatan politiknya pada 1913–1919, Soewardi mengambil studi jurnalistik dan berhasil memperoleh Akte Guru Besar Eropa atau Europesse Akter.

Setelah Soewardi mendirikan sekolah Taman Siswa, enam tahun kemudian atau pada tanggal 3 Februari 1928 ia secara resmi berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Nama itu digunakannya setelah tahun-tahun sebelumnya ia biasa dipanggil “Ki Ajar” oleh teman-temannya yang tergabung dalam kelompok forum diskusi kebangsaan. Mereka memanggilnya demikian ia karena ahli dalam ilmu keguruan dan pendidikan.

Setelah meninggalkan pendidikan STOVIA, Soewardi bekerja di pabrik gula Kalibagor Banyumas sebagai analis laboratorium. Setahun kemudian ia pindah menjadi pembantu apoteker di Yogyakarta sambil menulis artikel yang diterbitkan di surat kabar berbahasa Belanda Midden Java di kota gudeg tersebut (1911).

Soewardi kemudian menjadi jurnalis dan menulis di beberapa surat kabar, antara lain, De Express di Bandung yang diasuh oleh Douwes Dekker, Sedyotomo (bahasa Jawa), dan Midden Java (bahasa Belanda).

Tahun 1912, Suwardi diminta Douwes Dekker bekerja di surat kabar De Express di Bandung. Selain itu dia menjadi anggota redaksi di beberapa harian, yaitu  Kaum Muda di Bandung di bawah pimpinan Wignyadisastra, kemudian Utusan Hindia dibawah Umar Said Cokroaminoto di Surabaya, dan Cahaya Timur di Malang dibawah pimpinan R Joyosudiro.

Selain menulis, Soewardi juga aktif berorganisasi, sejak 1908 dia telah bergabung dengan Budi Utomo dan lalu masuk dalam Sarekat Islam 1912.  Pergaulan dengan para intelektual nasionalis kemudian memunculkan gagasan membentuk partai untuk menghimpun kekuatan semua orang. Maka bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia berkeliling Pulau Jawa mengajak orang mendukung partai yang diberi nama Indische Partij atau Partai Hindia.

Partai tersebut merupakan partai politik pertama di Hindia Belanda yang dibentuk pada 25 Desember 1912 dan berkantor di Bandung, Jawa Barat. Dengan semboyan “Indie lost van Holland, Hindia untuk bangsa Hindia”, partai itu merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Hindia Belanda.

Sayangnya partai ini hanya seumur jagung karena pemerintah Hindia Belanda tidak mau mengesahkan partai yang dianggap radikal itu. Akhirnya, partai dibubarkan pada 4 Maret 1913.

Selanjutnya pada Juli 1913 Ki Hajar Dewantara bersama Cipto Mangunkusumo di Bandung, mendirikan “Comite Tot Herdenking van Nederlandsch Honderdjarige Vrijheid“, dalam bahasa Indonesia disingkat Komite Bumi Putera, yaitu Panitia untuk memperingati 100 tahun Kemerdekaan Belanda. Komite tersebut bertujuan untuk memprotes akan adanya peringatan 100 tahun Kemerdekaan Belanda, dari penjajahan Perancis yang akan diadakan pada 15 Nopember 1913.

Menjelang perayaan 100 tahun Belanda bebas dari penjajahan Perancis pada 1913, Soewardi menulis artikel yang berjudul “Als Ik Eens Nederlander Was” (Seandainya Aku Seorang Belanda) dan “Een voor Allen maar Ook Allen voor Een” (Satu untuk semua dan semua untuk satu juga). Isi artikel itu mengkritik keras kalangan pejabat Pemerintah Hindia Belanda.

Karena tulisan dan aktifitasnya itu, Ki Hadjar Dewantara bersama Cipto Mangunkusumo, ditangkap dan ditahan dalam penjara. Dauwes Dekker yang kemudian menulis artikel tentang Cipto dan Soewardi sebagai pahlawan ditangkap dan dipenjara.

Kemudian berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda, pada 18 Agustus 1913 Ki Hadjar Dewantara dibuang ke Bangka, Cipto Mangunkusumo ke Banda Neira, dan Douwes Dekker ke Timor Kupang. Namun, mereka bertiga meminta supaya dibuang ke Belanda, dan permintaan itu dikabulkan Pemerintah Hindia Belanda.

Selama pengasingan di Belanda, selain aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia di Belanda di, Suwardi juga mengambil studi akte Guru Eropa hingga memperoleh prestasi Europeesche Akter, selain itu dia juga mengambil studi jurnalistik di Belanda. Di negeri Belanda inilah, jiwa patriotismenya dan cita-citanya memajukan kaum pribumi melalui pendidikan mulai terasah dan berkembang.

Sekembalinya dari pengasingan di Belanda, pada September 1919, Soewardi kembali ke Yogyakarta dan menjadi pengajar di sekolah Adhidharma milik kakak sulungnya yang bernama Suryopranoto.

Setelah memiliki pengalaman mengajar selama tiga tahun di sekolah kakaknya, Soewardi kemudian mendirikan sekolah Taman Siswa pada tahun 1922. Dalam waktu singkat Taman Siswa berkembang pesat dan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia.

Beberapa tahun kemudian, ia mengganti namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara dan tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Dengan cara itu, ia bisa merasa lebih bebas dan dekat dengan rakyat.

Pada masa pendudukan Jepang, Ki Hajar Dewantara bersama Soekarno, Hatta, dan Kyai Haji Mas Mansur mendirikan Putera (Pusat Tenaga Rakyat) pada 8 Maret 1943. Empat tokoh tersebut kemudian dikenal sebagai Empat Serangkai. Setahun kemudian Putera diubah menjadi Jawa Hookoo Kai dan Ki Hadjar Dewantara kembali ke Yogyakarta mengurus Taman Siswa.

Setelah Proklamasi Indonesia, Ki Hadjar Dewantara menjadi Menteri Pengajaran dalam Kabinet Presidensiil, tetapi hanya sebentar yaitu 19 Agustus 1945 sampai 14 November 1945 dan digantikan oleh TSG Mulia dari Parkindo.

Ki Hadjar Dewantara wafat pada 26 April 1959 dan dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta.

Ki Hadjar Dewantara di kediamannya di Yogyakarta

Berkat jasa-jasanya di bidang pendidikan, Ki Hadjar Dewantara menerima penghargaan Doktor Hororis Causa di bidang pendidikan dari Universitas Gadjah Mada. Penghargaan itu diberikan perguruan tinggi tersebut saat Dies Natalisnya yang ke-7 pada 19 Desember 1956.

Beberapa bulan setelah kematiannya, Presiden Soekarno menganugerahi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional sekaligus Bapak Pendidikan Nasional pada Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar merupakan pahlawan nasional ke-2 yang dikukuhkan Presiden Sukarno pada 28 November 1959 lewat Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 305 Tahun 1959. Kemudian pada 20 Mei 1976, ia mendapat gelar Perintis Pers Indonesia yang diberikan oleh Dewan Pers.

Menteri Penerangan MASHURI SH selaku Ketua Dewan Pers menyerahkan gelar Perintis Pers kepada tiga tokoh pers Indonesia, yakni : Ki Hadjar Dewantara, yang diwakili putranya Subroto Haryomataram (dalam gambar sedang menerima penghargaan), almarhum H. Mohammad Djamil diwakili istrinya H. Fatimah Nasution (tengah), dan Mohammad Koerdie (paling kanan). Upaca penyerahan berlangsung di halaman gedung Deppen, Kamis, 21 Mei 1976 pagi, sekaligus untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Di samping penetapan gelar, para perintis pers itu juga menerima Piagam Tanda Kehormatan Dewan Pers, serta uang Rp 500.000.